INDONESIA´s HANDBOOK 2000

| Home | R e s e r v e | R e s e r v e | R e s e r v e | R e s e r v e | C o n t a c t |

CONTENTS

FOREWORD
LAND
PEOPLE
HISTORY
GOVERNMENT
DEVELOPMENT ACHIEVEMENTS
Economic Recovery
People's Welfare and Poverty Eradication
Food and Horticulture
National Logistics Agency
Investment
Agriculture
Industry and Trade
Mining and Energy
Cooperatives, Small and Medium Scale Enterprises
Transportation and Communications
Transmigration
The Law
The Environment
Defense and Security
Health
Social Affairs
Manpower
The Role of Women in National Development
Population and Family Planning
Religious Life
Education and Culture
Science and Technology
Housing and Settlement
Agrarian Affairs
The Younger Generation and Sports
Tourism, Arts and Culture
Empowerment of State Enterprises

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
,


Menimbang :

  1. bahwa dalam perkembangannya Pemerintah Republik Turki telah menetapkan kebijakan pemberlakuan ketentuan kewajiban memiliki visa bagi warga negara dari negara anggota Uni Eropa termasuk warga negara Indonesia yang akan memasuki wilayah Republik Turki;

  2. bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Vietnam telah sepakat untuk menetapkan kebijakan bebas visa pemegang paspor biasa bagi warga negara kedua belah pihak berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal yang dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral;

  3. bahwa dengan kewajiban memiliki visa untuk memasuki wilayah Republik Turki, maka Republik Turki tidak termasuk negara yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan Singkat dan sebaliknya Pemerintah Republik Vietnam menetapkan kebijakan bebas visa sehingga Republik Vietnam termasuk negara yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan Singkat;

  4. bahwa bagi orang asing yang telah memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat diberikan kesempatan yang terbatas dengan diberi perpanjangan waktu untuk tetap tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan dan jangka waktu tertentu;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

  3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);

  4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT.

Pasal I

(1) Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, dengan menghapus Turki diantara huruf i dan k dan menambah Vietnam, sehingga seluruhnya berbunyi:

“Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara:

  1. Thailand;

  2. Malaysia;

  3. Singapura;

  4. Brunei Darussalam;

  5. Philipina;

  6. Hongkong Spesial Administration Region (Hongkong SAR);

  7. Macao Spesial Administration Region (Macao SAR);

  8. Chili;

  9. Maroko;

  10. Peru; dan

  11. Vietnam.”

(2) Mengubah ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, sehingga seluruhnya berbunyi:

“Pasal 5

(1) Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

(2) Dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan atau sakit, Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI




*****************************

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :

  1. bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki Visa, kecuali bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan dan tidak menimbulkan gangguan keamanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

  2. bahwa pengecualian dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan dengan Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

  3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55,Tambahan lembaran Negara Nomor 3563);

  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986;


Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

  1. Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa Visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.

  2. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

  3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.

  4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah Visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Pasal 2

(1) Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.

Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara :

  1. Thailand;

  2. Malaysia;

  3. Singapura;

  4. Brunei Darussalam;

  5. Phillipina;

  6. Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR);

  7. Macao Special Administration Region (Macao SAR);

  8. Chili;

  9. Maroko;

  10. Turki; dan

  11. Peru.

Pasal 4

Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan :

  1. Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya, dan

  2. Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.

Pasal 6

Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Segala kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani antara penyelenggara tour Indonesia dengan penyelenggara tour asing dalam rangka kepariwisataan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,


ttd

Edy Sudibyo

************************************

P E N J E L A S A N



Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2003 telah mengeluarkan peraturan baru tentang Visa masuk ke wilayah RI yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2004, yaitu:

1. Warga negara dari negara tersebut dibawah ini dapat memasuki wilayah RI tanpa visa untuk kunjungan singkat paling lama 30 (tiga puluh) hari:

  1. Thailand;

  2. Malaysia;

  3. Singapura;

  4. Brunei Darussalam;

  5. Philipina;

  6. Hongkong Sepesial Administration (Hongkong SAR);

  7. Macao Special Administration (Macao SAR);

  8. Chili;

  9. Maroko;

  10. Peru; dan

  11. Vietnam

Warga Negara di luar dari kelompok Negara tersebut pada butir 1 harus memiliki visa.

2. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.04.IZ.01.10 tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Warga Negara dari negara tersebut dibawah ini dapat mengajukan visa saat kedatangan (visa on arrival) di Bandar Udara atau Pelabuhan yang ditetapkan:

  1. Amerika Serikat;

  2. Australia;

  3. Afrika Selatan;

  4. Argentina;

  5. Brazilia;

  6. Denmark;

  7. Emirat Arab;

  8. Finlandia;

  9. Hongaria;

  10. Inggris;

  11. Italia;

  12. Jepang;

  13. Jerman;

  14. Kanada;

  15. Korea Selatan;

  16. Norwegia;

  17. Perancis;

  18. Polandia;

  19. Swiss;

  20. Selandia Baru; dan

  21. Taiwan.

Visa on arrival ini hanya berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat dialihstatuskan menjadi ijin keimigrasian lainnya, dan hanya dikeluarkan pada Bandar Udara atau Pelabuhan sbb:

Pelabuhan Udara yakni:

  1. Polonia di Medan.

  2. Sultan Syarif Kasim II di Pekan Baru

  3. Tabing di Padang

  4. Soekarno-Hatta di Jakarta

  5. Juanda di Surabaya

  6. Ngurah Rai di Bali dan

  7. Sam Ratulangi di Menado

Pelabuhan Laut yakni:

  1. Sekupang, Batu Ampar, Nongsa dan Marina Teluk Senimba di Batam

  2. Bandar Bintan Telani Lagoi dan Bandar Sri Udana Lobam di Tanjung Uban

  3. Belawan di Belawan

  4. Sibolga di Sibolga

  5. Yos Sudarso di Dumai

  6. Teluk Bayur di Padang

  7. Tanjung Priok di Jakarta

  8. Padang Bai di Bali, dan

  9. Jayapura di Jayapura

3. Warga Negara di luar dari kelompok Negara tersebut pada butir 1 dan 2 harus memiliki visa yang diperoleh melalui Perwakilan RI di luar negeri



RUNDSCHREIBEN ÜBER VISA BESTIMMUNGEN

Die Regierung der Republik Indonesien bestätigt, dass durch Präsidenten beschluss Nummer 18, Jahr 2003 und geändert durch Präsidenten beschluss Nummer 103, Jahr 2003 neue Visa Bestimmungen für ausländische Staatsbüger, die in Indonesisches Territorium einreisen, am 1. Februar 2004 in Kraft treten, folgendes :

1. Die Staatsbürger von den unten angeführten Ländern mit den neuen Visa Bestimmungen können im Rahmen eines "Non Visa Kurzzeitbesuchs" ohne Visum nach Indonesien einreisen. Der Aufenthalt darf 30 Tage nicht überschreiten und kann nicht verlängert werden Diese Länder sind folgende :

  1. Brunei Darussalam

  2. Chile

  3. Hongkong SAR

  4. Malaysien

  5. Marokko

  6. Macao (Macao SAR)

  7. Philippinen

  8. Singapur

  9. Thailand

  10. Peru

  11. Vietnam

Die Staatsbürger ausserhalb dieser Länder benötigen ein Einreisevisum.

2. Der Beschluss vom indonesischen Minister für Justiz und Menschsenrechte Nummer M.04.IZ.01.10 Jahr 2003 über ein Visum bei der Ankunft (Visa on arrival) an Flughäfen/Häfen gilt für die Staatsbürger von den unten angefühhrten Ländern.

Diese Länder sind folgende:

  1. Argentinien

  2. Australien

  3. Brasilien

  4. Dänemark

  5. Deutschland

  6. Finnland

  7. Frankreich

  8. Groß Britannien

  9. Italien

  10. Japan

  11. Kanada

  12. Neuseeland

  13. Norwegen

  14. Poland

  15. Schweiz

  16. Süd-Korea

  17. Süd Afrika

  18. Taiwan

  19. Ungarn

  20. Vereinigte Arabische Emirate

  21. Vereinigte Saaten von Amerika

Ein Visum bei der Ankuft (Visa on arrival) darf 30 Tage nicht überschreiten und kann nicht verlängert werden Die Einreise kann über folgende Häfen /Flughäfen erfolgen :

Flughäfen:

  1. Medan Aceh (Polonia)

  2. Pakanbaru (Sultan Syarif Kasim II)

  3. Padang (Tabing)

  4. Jakarta (Soekarno-Hatta)

  5. Surabaya (Juanda)

  6. Bali (Ngurah Rai)

  7. Menado (Sam Ratulangi)

Häfen :

  1. Batam (Batu Ampar, Sekupang, Nongsa Terminal Bahari, Marina Teluk Serimba)

  2. Tanjung Uban (Bandar Bintan Telani u. Bandar Sri Udana Lobam)

  3. Medan (Belawan)

  4. Sibolga (Sibolga)

  5. Dumai (Yos Sudarso)

  6. Padang (Teluk Bayur)

  7. Jakarta (Tanjung Priok)

  8. Bali (Padang Bai)

  9. Jayapura (Jayapura)

3. Die Staatsbürger die nicht von Ländern unter Punkt 1 und Punkt 2 sind benötigen ein Visum, dass Sie bei der indonesische Botschaft beantragen können.



Heidelberg, 12 Januari 2004
German - Indonesian Society
of the ASEAN - Institute



| R e s e r v e | R e s e r v e | R e s e r v e |
   

Copyright © 1996 - 2004 dr.willy@wirantaprawira.net