DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 1999


NO.

PUU

TENTANG

TANGGAL

LN

TLN

KETERANGAN

1. UU.1 Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistence in Criminal Matters). 27-1-1999 19 3807 -
2. UU.2 Partai Politik. 1-2-1999 22 3809 Mencabut UU. 3/1975 Mencabut UU. 3/1985
3. UU.3 Pemilihan Umum. 1-2-1998 23 3810 Mencabut UU. 15/1969 Mencabut UU. 4/1975 Mencabut UU. 2/1980 Mencabut UU. 1/1985
4. UU.4 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1-2-1999 24 3811 Mencabut UU. 16/1969 Mencabut UU. 5/1975 Mencabut UU. 2/1985 Mencabut UU. 5/1995
5. UU.5 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5-3-1999 33 3817 -
6. UU.6 Pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. 23-3-1999 34 3818 Mencabut UU. 5/1985
7. UU.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun Anggaran 1999/2000. 29-3-1999 39 3819 -
8. UU.8 Perlindungan Konsumen. 20-4-1999 42 3821 -
9. UU.9 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjar Baru. 20-4-1999 43 3822 -
10. UU.10 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang. 20-4-1999 44 3823 -
11. UU.11 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate. 20-4-1999 45 3824 -
12. UU.12 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro. 20-4-1999 46 3825 -
13. UU.13 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara. 20-4-1999 47 3826 -
14. UU.14 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. 20-4-1999 48 3827 -
15. UU.15 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. 20-4-1999 49 3828 -
16. UU.16 Pembentukan Kotamadaya Daerah Tingkat II Dumai. 20-4-1999 50 3829 -
17. UU.17 Penyelenggaraan Ibadah Haji. 3-5-1999 53 3832 -
18. UU.18 Jasa Konstruksi. 7-5-1999 54 3833 -
19. UU.19 PengesahanILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa). 7-5-1999 55 3834 -
20. UU.20 PengesahanILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). 7-5-1999 56 3835 -
21. UU.21 PengesahanILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect or Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). 7-5-1999 57 3836 -
22. UU.22 Pemerintahan Daerah. 7-5-1999 60 3839 Mencabut UU. 5/1974 Mencabut UU. 5/1979
23. UU.23 Bank Indonesia 17-5-1999 66 3843 Mencabut UU. 13/1968
24. UU.24 Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 17-5-1999 67 3844 -
25. UU.25 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. 19-5-1999 72 3848 Mencabut UU. 32/PNPS/1956
26. UU.26 Pencabutan Undang-undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. 19-5-1999 73 3949 Mencabut UU. 11/PNPS/1963
27. UU.27 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. 19-5-1999 74 3850 -
28. UU.28 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 19-5-1999 75 3851 --
29. UU.29 PengesahanInternational Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). 25-5-1999 83 3852 -
30. UU.30 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 12-8-1999 138 3872 -
31. UU.31 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 16-8-1999 140 3874 -
32. UU.32 Perubahan Atas UU No.3 Th. 1998 tentang APBN Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Th. 1998. 23-8-1999 144 - -
33. UU.33 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998. 23-8-1999 145 3877 -
34. UU.34 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta 31-8-1999 146 3878 -
35. UU.35 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

31-8-1999 147 3875 -
36. UU.36 Telekomunikasi 8-9-1999 154 - -
37. UU.37   - - - -
38. UU.38 Pengelolaan Zakat 23-9-1999 164 3885 -
39. UU.39   - - - -
40. UU40 UU Tentang Pers  - - - -
41. UU.41 Kehutanan 30-9-1999 167 - -
42. UU.42 Jaminan Fidusia 30-9-1999 168 - -

  

Daftar Perundang Undangan

Th. 2002

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

-

-

Th. 2001

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

PUU Ratifikasi

-

Th. 2000

UU

PP Pengganti UU

PP

KEPPRES  

INPRES

PUU Ratifikasi

KEPPRES Prerogratif

Th. 1999 

UU

-

PP

KEPPRES

-

-

-


The Government of the Republic of Indonesia

 

(c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.