UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, dengan Undang-undang;

Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran

  4. Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3787);

    Dengan persetujuan

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1998 sebagai berikut :

  1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari :

  1. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;

  2. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 152.809.457.000.000,00 (seratus lima puluh dua triliun delapan ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 62.320.100.000.000,00 (enam puluh dua triliun tiga ratus dua puluh miliar seratus juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebesar Rp 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah)."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.000,00 (sembilan puluh enam triliun lima ratus miliar tiga puluh tiga juta rupiah);

b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00 (empat puluh satu triliun dua ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta rupiah);

c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 (lima belas triliun lima puluh lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah).

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

a. Bantuan program sebesar Rp 36.402.900.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

b. Bantuan proyek sebesar Rp 25.917.200.000.000,00 (dua puluh lima triliun sembilan ratus tujuh belas miliar dua ratus juta rupiah)."

(3).Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari :

a. Pengeluaran Rutin;

b. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp 147.717.151.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun tujuh ratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta rupiah).

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 (enam puluh tujuh triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta rupiah).

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)."

(5).Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 98.695.676.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp729.771.136.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 42.684.502.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 302.816.993.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 105.445.729.615.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 359.164.085.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 292.476.155.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dantelekomunikasi sebesar Rp 60.204.711.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 14.415.039.854.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 252.870.766.000,00

11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 5.013.777.491.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 403.369.971.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp680.862.985.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 25.347.367.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 1.443.345.667.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 435.357.988.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 833.441.550.000,00

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.010.419.861.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 2.439.380.868.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 8.432.393.759.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke  dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 512.838.600.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 5.839.986.300.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 4.025.253.400.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.170.699.600.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp 11.570.950.400.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 7.366.778.500.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 5.875.700.000.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 1.389.624.600.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 11.321.346.800.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 641.737.600.000,00

11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 6.150.424.800.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 593.742.700.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp 3.556.290.700.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 2.565.914.900.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 327.550.500.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 922.468.600.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 136.826.500.000,00

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 946.598.500.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 339.570.100.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.614.830.900.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini."

(5). Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

Sisa Anggaran Kurang Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dibiayai dari Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun sebelumnya."

"Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 144


PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1999
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1998

 

UMUM

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, telah terjadi berbagai perubahan yang sangat penting pada kondisi perekonomian nasional dan perkembangan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kembali, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan keadaan tersebut.

Realisasi anggaran pendapatan Negara dalam tahun anggaran 1998/1999 diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Lebih rendahnya realisasi pendapatan Negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan pembangunan, sebagai akibat lebih rendahnya realisasi baik bantuan program maupun bantuan proyek, dan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu, realisasi penerimaan dalam negeri diperkirakan melampaui sasaran yang dianggarkan

terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan perpajakan, khususnya penerimaan pajak penghasilan, penerimaan cukai, dan pajak/pungutan ekspor. Di lain pihak, sejalan dengan penurunan rata-rata harga minyak mentah di pasaran internasional, realisasi penerimaan minyak bumi dan gas alam diperkirakan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan tidak mencapai sasaran, karena penerimaan yang berasal dari hasil privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih rendah dari sasaran yang ditetapkan.

Di sisi anggaran belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan. Demikian pula, realisasi pengeluaran pembangunan, baik yang berasal dari pembiayaan rupiah maupun yang bersumber dari nilai lawan (rupiah) bantuan proyek dan kredit ekspor diperkirakan lebih rendah dari yang direncanakan.

Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp 215.129.557.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan berubah menjadi Rp 215.586.285.000.000,00 (dua ratus lima belas triliun lima ratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 1998/1999 terdapat sisa anggaran kurang sebesar Rp 456.728.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998, maka terhadap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 96.500.033.000.000,00 terdiri dari :

0110 Pajak penghasilan (PPh)                                                              Rp 49.714.271.000.000,00

0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan
        atas barang mewah (PPN dan PPn BM)                                        Rp 28.385.702.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah
        dan bangunan (PBB dan BPHTB)                                                  Rp   3.163.022.000.000,00

0210 Bea masuk                                                                                  Rp 2.218.392.000.000,00

0220 Cukai                                                                                          Rp 7.973.911.000.000,00

0230 Pungutan (pajak) ekspor                                                               Rp 4.582.323.000.000,00

0240 Bea meterai                                                                                 Rp    462.412.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 41.253.738.000.000,00
terdiri dari :

0310 Penerimaan minyak bumi                                                             Rp 25.828.471.000.000,00

0320 Penerimaan gas alam                                                                  Rp 15.425.267.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 15.055.686.000.000,00 terdiri dari :

0410 Pendapatan pendidikan                                                                Rp 94.675.000.000,00

0411 Uang pendidikan                                                                          Rp 90.460.000.000,00

0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat,dan akhir pendidikan               Rp 2.715.000.000,00

0419 Pendapatan pendidikan lainnya                                                     Rp 1.500.000.000,00

0480 Pendapatan pendidikan swadana                                                  Rp 504.000.000.000,00

0481 Pendapatan pendidikan swadana                                                  Rp 504.000.000.000,00

0510 Penjualan hasil produksi, sitaan                                                   Rp 68.731.000.000,00

0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan                                          Rp 1.000.000.000,00

0512 Penjualan hasil peternakan                                                          Rp 10.000.000.000,00

0513 Penjualan hasil perikanan                                                            Rp 1.200.000.000,00

0514 Penjualan hasil sitaan                                                                  Rp 12.231.000.000,00

0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya                             Rp      800.000.000,00

0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya                      Rp   1.000.000.000,00

0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan                                      Rp    9.000.000.000,00

0519 Penjualan lainnya                                                                        Rp 33.500.000.000,00

0520 Penjualan aset tetap                                                                    Rp 25.000.000.000,00

0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan,dan tanah                              Rp   3.500.000.000,00

0522 Penjualan kendaraan bermotor                                                      Rp   1.600.000.000,00

0523 Penjualan sewa beli                                                                     Rp 17.000.000.000,00

0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak,dihapuskan                  Rp 2.900.000.000,00

0530 Pendapatan sewa                                                                        Rp 9.500.000.000,00

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri                                                  Rp 4.200.000.000,00

0532 Sewa gedung, bangunan, gudang                                                  Rp 1.900.000.000,00

0533 Sewa benda-benda bergerak                                                         Rp 2.900.000.000,00

0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                                         Rp    500.000.000,00

0540 Pendapatan jasa I                                                                        Rp 560.700.000.000,00

0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya                 Rp 12.000.000.000,00

0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum                                 Rp      700.000.000,00

0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB Rp 130.000.000.000,00

0544 Pendapatan jasa pertanahan                                                         Rp 125.000.000.000,00

0545 Pendapatan hak dan perijinan                                                        Rp 245.000.000.000,00

0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan              Rp      7.000.000.000,00

0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerja                                           Rp      4.000.000.000,00

0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama                                          Rp      6.000.000.000,00

0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan                                Rp    31.000.000.000,00

0550 Pendapatan jasa II                                                                       Rp 667.706.000.000,00

0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)                              Rp    40.000.000.000,00

0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut,royalti dan denda               Rp 400.000.000.000,00

0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin                                    Rp     4.200.000.000,00

0554 Pendapatan jasa kantor catatan sipil                                             Rp 11.000.000.000,00

0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara
        dengan surat paksa                                                                     Rp    1.800.000.000,00

0556 Pendapatan uang pewarganegaraan                                              Rp 3.000.000.000,00

0557 Bea lelang                                                                                  Rp 40.000.000.000,00

0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara     Rp 50.000.000.000,00

0559 Pendapatan jasa lainnya                                                              Rp 117.706.000.000,00

0560 Pendapatan rutin dari luar negeri                                                  Rp     82.100.000.000,00

0561 Bea visa dan paspor                                                                    Rp    58.000.000.000,00

0562 Bea konsuler                                                                              Rp      9.448.500.000,00

0563 Bea maritim                                                                                Rp    14.100.000.000,00

0566 Bea legalisasi surat-surat perdagangan                                          Rp          1.500.000,00

0569 Penerimaan rutin luar negeri lainnya                                              Rp       550.000.000,00

0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana                           Rp 1.775.231.000.000,00

0581 Pendapatan penjualan swadana                                                  Rp      13.000.000.000,00

0582 Pendapatan sewa swadana                                                        Rp        1.500.000.000,00

0583 Pendapatan jasa swadana                                                          Rp 1.760.731.000.000,00

0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan                                           Rp      32.089.000.000,00

0611 Legalisasi tanda tangan                                                              Rp            80.000.000,00

0612 Pengesahan surat di bawah tangan                                             Rp            50.000.000,00

0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan         Rp       2.100.000.000,00

0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya                                    Rp     12.000.000.000,00

0615 Ongkos perkara                                                                         Rp       1.300.000.000,00

0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya                               Rp      16.559.000.000,00

0710 Pendapatan dari investasi                                                          Rp 6.352.320.000.000,00

0711 Bagian laba dari BUMN                                                              Rp 3.524.240.000.000,00

0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)                       Rp 2.828.080.000.000,00

0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan                   Rp      40.000.000.000,00

0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                                 Rp       2.000.000.000,00

0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom                   Rp       3.000.000.000,00

0813 Penerimaan kembali belanja pensiun                                          Rp       2.000.000.000,00

0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                                     Rp    30.995.000.000,00

0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya             Rp      2.000.000.000,00

0816 Pembetulan pembukuan PPN, PPh                                             Rp            4.000.000,00

0817 Pembetulan pembukuan bea masuk                                            Rp            1.000.000,00

0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran yang lalu                  Rp    30.000.000.000,00

0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                                  Rp     5.500.000.000,00

0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom                    Rp     2.500.000.000,00

0823 Penerimaan kembali belanja pensiun                                           Rp     5.000.000.000,00

0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                                     Rp     3.500.000.000,00

0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya             Rp   13.485.000.000,00

0826 Pembetulan pembukuan PPN, PPh                                             Rp         15.000.000,00

0880 Pendapatan lain-lain swadana                                                     Rp    5.000.000.000,00

0881 Pendapatan lain-lain swadana                                                     Rp    5.000.000.000,00

0890 Pendapatan lain-lain                                                               Rp 4.808.634.000.000,00

0891 Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji                          Rp       1.200.000.000,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan          Rp    19.000.000.000,00

0893 Penerimaan kembali, ganti rugi atas kerugian yang diderita
        oleh negara                                                                             Rp      5.000.000.000,00

0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS
        daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN                            Rp   200.000.000.000,00

0895 Penerimaan hasil penjualan saham Pemerintah pada BUMN     Rp 3.184.525.000.000,00

0899 Pendapatan anggaran lainnya                                                 Rp 1.398.909.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin sebesar Rp 147.717.151.000.000,00 dirinci menurut sektor dan subsektor :

01 SEKTOR INDUSTRI SEBESAR                                          Rp 98.695.676.000,00

01.1 Subsektor Industri                                                                                 Rp 98.695.676.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN SEBESAR          Rp 729.771.136.000,00

02.1 Subsektor Pertanian                                                                            Rp 234.874.777.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan                                                                          Rp 494.896.359.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN SEBESAR                                      Rp 42.684.502.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air                                           Rp 22.340.701.000,00

03.2 Subsektor Irigasi                                                                                   Rp 20.343.801.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA SEBESAR                               Rp 302.816.993.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                                                       Rp 302.816.993.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
    USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI
    SEBESAR                                                                 Rp 105.445.729.615.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                          Rp          90.089.207.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                             Rp          63.646.101.000,00

05.4 Subsektor Keuangan                                                                   Rp 105.182.130.993.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil                                     Rp        109.863.314.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
    DAN GEOFISIKA SEBESAR                                            Rp 359.164.085.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan                                                               Rp    37.004.376.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                                                            Rp    31.266.980.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                                                             Rp   160.376.343.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                                                           Rp    70.168.675.000,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
        dan Penyelamatan (SAR)                                                                Rp    60.347.711.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI SEBESAR          Rp 292.476.155.000,00

07.1 Subsektor Pertambangan                                                                  Rp 275.821.001.000,00

07.2 Subsektor Energi                                                                             Rp    16.655.154.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
    TELEKOMUNIKASI SEBESAR                                             Rp 60.204.711.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata                                                                          Rp 43.964.059.000,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                                                      Rp 16.240.652.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
    TRANSMIGRASI SEBESAR                                          Rp 14.415.039.854.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                                                    Rp14.326.356.582.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
        Perambah Hutan                                                                          Rp       88.683.272.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN 
    TATA RUANG SEBESAR                                                  Rp 252.870.766.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                                                          Rp     11.501.558.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                                                   Rp    241.369.208.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
    KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHAESA,
    PEMUDA DAN OLAH RAGA SEBESAR                              Rp 5.013.777.491.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan                                                                  Rp 4.447.241.126.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan                       Rp    427.444.468.000,00

11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
        Terhadap Tuhan Yang Maha Esa                                                 Rp    124.839.430.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                               Rp      14.252.467.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
    SEJAHTERA SEBESAR                                                  Rp 403.369.971.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana                      Rp     403.369.971.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
    PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA SEBESAR       Rp 680.862.985.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                                                 Rp    151.333.228.000,00

13.2 Subsektor Kesehatan                                                                Rp    529.529.757.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
    SEBESAR                                                                      Rp 25.347.367.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman                                      Rp     17.608.291.000,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan                                     Rp       7.739.076.000,00

15 SEKTOR AGAMA SEBESAR                                      Rp 1.443.345.667.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                                Rp     218.294.655.000,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                                   Rp 1.225.051.012.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
    TEKNOLOGI SEBESAR                                               Rp 435.357.988.000,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar                                 Rp 261.809.070.000,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
        Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                       Rp    48.157.561.000,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                                                                 Rp      3.126.240.000,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik                                           Rp   122.265.117.000,00

17 SEKTOR HUKUM SEBESAR                                      Rp 833.441.550.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                                              Rp 729.449.548.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                                               Rp 103.992.002.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN
SEBESAR                                                                   Rp 6.010.419.861.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara                                                             Rp 5.616.314.317.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
        Pelaksanaan Pengawasan                                                              Rp    394.105.544.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
    PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA
    MASSA SEBESAR                                                  Rp 2.439.380.868.000,00

19.1 Subsektor Politik                                                                            Rp     109.464.097.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                                                     Rp 1.739.716.478.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
        dan Media Massa                                                                          Rp     590.200.293.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN
    SEBESAR                                                               Rp 8.432.393.759.000,00

20.2 Subsektor ABRI                                                                              Rp 8.014.119.512.000,00

20.3 Subsektor Pendukung                                                                      Rp    418.274.247.000,00

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 67.869.134.000.000,00 dirinci menurut sektor dan subsektor :

                                                                                                 Nilai Rupiah
                                                                     
Rupiah                      Bantuan Proyek                      Jumlah
                                                                                                                            dan Kredit Ekspor              (dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI                                               224.671.200.000,00            288.167.400.000,00          512.838.600.000,00

01.1 Subsektor Industri                                              224.671.200.000,00              288.167.400.000,00         512.838.600.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN          4.886.193.100.000,00             953.793.200.000,00       5.839.986.300.000,00

02.1 Subsektor Pertanian                                        4.468.090.000.000,00              939.787.500.000,00      5.407.877.500.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan                                        418.103.100.000,00                 14.005.700.000,00         432.108.800.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN                                        1.241.113.600.000,00            2.784.139.800.000,00     4.025.253.400.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber
        Daya Air                                                             408.852.600.000,00            1.644.181.200.000,00     2.053.033.800.000,00

03.2 Subsektor Irigasi                                                832.261.000.000,00            1.139.958.600.000,00      1.972.219.600.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA                                 1.012.436.400.000,00              158.263.200.000,00       1.170.699.600.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                 1.012.436.400.000,00              158.263.200.000,00       1.170.699.600.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN,
    PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,
    KEUANGAN DAN KOPERASI                            10.984.890.900.000,00              586.059.500.000,00     11.570.950.400.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                19.125.000.000,00                 10.455.700.000,00           29.580.700.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                  42.596.600.000,00                 20.040.600.000,00           62.637.200.000,00

05.3 Subsektor Pengembangan Usaha
        Nasional                                                            256.662.000.000,00                                        0,00          256.662.000.000,00

05.4 Subsektor Keuangan                                   10.006.522.400.000,00               453.282.900.000,00     10.459.805.300.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan
        Pengusaha Kecil                                              659.984.900.000,00                102.280.300.000,00          762.265.200.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI,
    METEOROLOGI DAN GEOFISIKA                    3.042.290.700.000,00              4.324.487.800.000,00      7.366.778.500.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan                          2.529.922.400.000,00               2.198.206.700.000,00      4.728.129.100.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                         200.469.500.000,00                  766.661.300.000,00         967.130.800.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                          151.497.500.000,00                   917.668.600.000,00      1.069.166.100.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                       147.171.000.000,00                   409.746.700.000,00         556.917.700.000,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
        Pencarian dan Penyelamatan (SAR)                13.230.300.000,00                    32.204.500.000,00           45.434.800.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI        707.649.900.000,00               5.168.050.100.000,00      5.875.700.000.000,00

07.1 Subsektor Pertambangan                                 46.342.000.000,00                           15.000.000,00           46.357.000.000,00

07.2 Subsektor Energi                                            661.307.900.000,00               5.168.035.100.000,00      5.829.343.000.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN
    TELEKOMUNIKASI                                              58.965.600.000,00               1.330.659.000.000,00      1.389.624.600.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata                                      40.821.600.000,00                     14.538.700.000,00          55.360.300.000,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                 18.144.000.000,00                1.316.120.300.000,00     1.334.264.300.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
    TRANSMIGRASI                                             8.831.252.700.000,00             2.490.094.100.000,00    11.321.346.800.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                8.095.374.500.000,00             2.462.915.400.000,00   10.558.289.900.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan
        Pemukiman Perambah Hutan                          735.878.200.000,00                  27.178.700.000,00        763.056.900.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN
     TATA RUANG                                                  272.281.800.000,00                 369.455.800.000,00        641.737.600.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                         223.113.100.000,00                 259.755.200.000,00       482.868.300.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                     49.168.700.000,00                 109.700.600.000,00       158.869.300.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
    NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP
    TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN
    OLAH RAGA                                                   4.361.049.000.000,00            1.789.375.800.000,00      6.150.424.800.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan                                  4.085.850.500.000,00            1.714.944.100.000,00      5.800.794.600.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
        dan Kedinasan                                              150.984.800.000,00                  67.370.800.000,00        218.355.600.000,00

11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
        Kepercayaan Terhadap Tuhan
        Yang Maha Esa                                              66.782.000.000,00                    1.312.300.000,00          68.094.300.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                 57.431.700.000,00                    5.748.600.000,00         63.180.300.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN
     KELUARGA SEJAHTERA                               205.254.000.000,00                 388.488.700.000,00       593.742.700.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan
        Keluarga Berencana                                    205.254.000.000,00                 388.488.700.000,00       593.742.700.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,
    KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK
    DAN REMAJA                                               2.285.574.700.000,00              1.270.716.000.000,00   3.556.290.700.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                  155.443.700.000,00                271.970.500.000,00       427.414.200.000,00

13.2 Subsektor Kesehatan                               1.788.251.400.000,00                 992.328.800.000,00    2.780.580.200.000,00

13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak
        dan Remaja                                                  341.879.600.000,00                    6.416.700.000,00       348.296.300.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN
    PERMUKIMAN                                              1.324.523.900.000,00             1.241.391.000.000,00      2.565.914.900.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman   1.315.342.900.000,00            1.149.883.100.000,00       2.465.226.000.000,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan
        Bangunan                                                        9.181.000.000,00                  91.507.900.000,00         100.688.900.000,00

15 SEKTOR AGAMA                                          233.895.300.000,00                  93.655.200.000,00         327.550.500.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan
        Beragama                                                      24.062.300.000,00                        60.000.000,00          24.122.300.000,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama  209.833.000.000,00                  93.595.200.000,00        303.428.200.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN
    TEKNOLOGI                                                     450.844.600.000,00               471.624.000.000,00        922.468.600.000,00

16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi   156.257.600.000,00                 88.634.800.000,00        244.892.400.000,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan
        dan Dasar                                                       52.892.900.000,00                15.250.000.000,00          68.142.900.000,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana
        dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan
        Teknologi                                                          68.119.000.000,00             166.178.000.000,00       234.297.000.000,00

16.4 Subsektor Kelautan                                           57.237.300.000,00            152.510.700.000,00        209.748.000.000,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                                26.222.900.000,00               36.388.000.000,00         62.610.900.000,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik           90.114.900.000,00              12.662.500.000,00       102.777.400.000,00

17 SEKTOR HUKUM                                                 136.811.500.000,00                    15.000.000,00        136.826.500.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional              11.217.700.000,00                                    0,00           11.217.700.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum              33.108.600.000,00                    15.000.000,00          33.123.600.000,00

17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum          92.485.200.000,00                                   0,00           92.485.200.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN
    PENGAWASAN                                                      360.686.400.000,00        585.912.100.000,00          946.598.500.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara                               346.843.200.000,00         559.385.600.000,00         906.228.800.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem
        dan Pelaksanaan Pengawasan                            13.843.200.000,00           26.526.500.000,00          40.369.700.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR
    NEGERI, PENERANGAN KOMUNIKASI
    DAN MEDIA MASSA                                                  91.872.900.000,00        247.697.200.000,00      339.570.100.000,00

19.1 Subsektor Politik                                                      16.082.000.000,00            4.553.400.000,00        20.635.400.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                          10.892.900.000,00                                  0,00       10.892.900.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi
        dan Media Massa                                                   64.898.000.000,00          243.143.800.000,00      308.041.800.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN          1.239.676.000.000,00      1.375.154.900.000,00     2.614.830.900.000,00

20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan
        Perlindungan Masyarakat                                        11.588.300.000,00                                  0,00          11.588.300.000,00

20.2 Subsektor ABRI                                                     945.518.600.000,00      1.251.029.600.000,00     2.196.548.200.000,00

20.3 Subsektor Pendukung                                           282.569.100.000,00         124.125.300.000,00         406.694.400.000,00

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3876



 

(c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.