UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

  1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;

  2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 adalah merupakan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan amanat Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

  3. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dengan sasaran pada upaya mengatasi krisis ekonomi dalam waktu yang singkat;

  4. bahwa untuk menjaga kesinambungan jalannya pembangunan, dipandang perlu diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000;

  5. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat :

  1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945;

  2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang digunakan untuk membiayai belanja negara.

  2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak.

  1. Penerimaan luar negeri adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah pinjaman luar negeri.

  2. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

  3. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri.

  4. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

  5. Sisa Kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran.

  6. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara.

  7. Sektor adalah kumpulan subsektor.

  8. Subsektor adalah kumpulan program.

  9. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk pangan dan bukan pangan yang dapat dirupiahkan.

  10. Pinjaman proyek adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

    Pasal 2

    (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 diperoleh dari:

    a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;

    b. Sumber-sumber Penerimaan Luar Negeri.

    (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 142.203.800.000.000,00.

    (3) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.400.000.000.000,00.

    (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

    Pasal 3

    (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

  1. Penerimaan perpajakan sebesar Rp  94.739.700.000.000,00;

  2. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp20.965.000.000.000,00;

  3. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.499.100.000.000,00.

    (2) Penerimaan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan :

  1. Pinjaman program sebesar Rp 47.400.000.000.000,00;

  2. Pinjaman proyek sebesar Rp 30.000.000.000.000,00.

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :

  1. Pengeluaran Rutin;

  2. Pengeluaran Pembangunan.

(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.155.500.000.000,00.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.448.300.000.000,00.

(4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00.

Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp 108.134.869.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp 743.926.692.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 50.074.119.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 391.589.383.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar Rp85.226.792.362.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 382.746.804.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 341.303.110.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 127.589.677.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 19.749.041.453.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 424.764.039.000,00

11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 6.045.226.198.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 440.524.075.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp829.066.848.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 27.804.202.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 1.741.627.031.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 498.472.557.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 982.783.903.000,00

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 6.423.755.838.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp2.710.591.890.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 9.909.684.950.000,00

(2) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor :

01 Sektor industri sebesar Rp  629.217.900.000,00

02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp  4.613.261.600.000,00

03 Sektor pengairan sebesar Rp 3.466.205.000.000,00

04 Sektor tenaga kerja sebesar Rp 1.202.082.000.000,00

05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional,keuangan,dan          koperasi sebesar Rp19.035.581.600.000,00

06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar Rp 8.426.620.000.000,00

07 Sektor pertambangan dan energi sebesar Rp 6.607.663.000.000,00

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar Rp 918.100.000.000,00

09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar Rp 14.545.781.600.000,00

10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp 932.736.600.000,00

11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar Rp 8.381.264.800.000,00

12 Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar Rp 594.304.000.000,00

13 Sektor kesejahteraan sosial,kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar Rp4.786.899.400.000,00

14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar Rp 3.218.442.500.000,00

15 Sektor agama sebesar Rp 627.406.000.000,00

16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 900.454.000.000,00

17 Sektor hukum sebesar Rp 230.137.000.000,00

18 Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp 900.801.700.000,00

19 Sektor politik, hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp 153.956.300.000,00

20 Sektor pertahanan dan keamanan sebesar Rp 2.277.385.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Pasal 8

    (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1999/2000 Pemerintah membuat laporan semester I mengenai :

  1. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;

  2. Realisasi Penerimaan Luar Negeri;

  3. Realisasi Pengeluaran Rutin;

  4. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;

  5. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;

  6. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.

(2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

(4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.

Pasal 9

(1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000/2001 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 2000/2001.

(2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 2000/2001.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1999/2000 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir.

Pasal 12

(1) Setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.

(2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara setelah Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 16 (enam belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1999/2000 berakhir, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 39


PENJELASAN 
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

UMUM

Kondisi perekonomian nasional dalam dua tahun terakhir menghadapi permasalahan yang kurang menguntungkan berupa krisis moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Dengan adanya krisis tersebut, perekonomian nasional makin terpuruk yang ditandai antara lain dengan gejolak kurs dan meningkatnya laju inflasi, sehingga mengakibatkan semakin tingginya pengangguran, semakin meningkatnya angka kemiskinan, yang selanjutnya mengakibatkan semakin beratnya kehidupan masyarakat secara luas. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara terpadu lintas sektoral, dalam jangka pendek akan menyulitkan upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000, yang merupakan APBN tahun awal era reformasi pembangunan, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri dengan menitikberatkan pada upaya mengatasi krisis dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran dapat dikendalikannya nilai tukar rupiah pada tingkat yang wajar, serta dapat disediakannya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1999/2000 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis dan merupakan penjabaran dari TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Prinsip tersebut pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Dengan demikian diharapkan pembangunan nasional dapat berlangsung atas dasar kemampuan sendiri untuk membiayai. Namun demikian, semenjak krisis melanda perekonomian nasional tahun lalu, upaya memupuk tabungan pemerintah menghadapi tantangan berat, mengingat diperlukannya pengeluaran yang cukup besar untuk beberapa jenis subsidi guna menstabilkan harga beberapa barang kebutuhan pokok, sementara karena pengaruh krisis penerimaan dalam negeri sulit untuk ditingkatkan. Dalam hubungan ini, maka untuk melaksanakan penyelamatan dan pemulihan ekonomi sangat diperlukan tambahan dana yang bersumber dari pinjaman luar negeri, sehingga sebagian kebutuhan mendesak tersebut dapat diatasi.

Dalam rangka pemenuhan pembiayaan negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang di bidang pajak tahun 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin diintensifkan. Dalam kaitan ini, telah disahkan Undang-undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1998. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 1996. Dengan berlakunya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, dalam rangka penertiban pengelolaan penerimaan negara bukan pajak telah disahkan Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang dilaksanakan secara bertahap sejak tanggal 23 Mei 1997. Sedangkan penerimaan luar negeri yang berasal dari pinjaman luar negeri direncanakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, serta untuk mendukung upaya penyelematan dan pemulihan ekonomi nasional.

Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, untuk mengurangi tekanan terhadap pengeluaran rutin telah dilakukan penangguhan pembayaran sebagian cicilan pokok pinjaman luar negeri, terutama pinjaman bilateral dan fasilitas kredit ekspor. Namun demikian, dalam upaya mengurangi dampak sosial dari krisis ekonomi dan moneter, anggaran bagi subsidi BBM, listrik, pangan dan obat-obatan tetap diperlukan.

Di sisi pengeluaran pembangunan, anggaran belanja pembangunan diharapkan dapat berperan mempercepat upaya proses stabilisasi dan reformasi struktural, mengingat dalam masa krisis moneter dan ekonomi dewasa ini sektor masyarakat dan dunia usaha (swasta) kurang mampu menjadi lokomotif kegiatan ekonomi. Dalam upaya mempercepat pemulihan perekonomian nasional, maka sangat perlu adanya program rekapitalisasi perbankan untuk memelihara kesinambungan dan keandalan sistem pembayaran nasional, memungkinkan upaya restrukturisasi dunia usaha, serta mengembalikan kepercayaan internasional terhadap perbankan dan perekonomian nasional. Berkaitan dengan itu, dilaksanakan penajaman prioritas alokasi dan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran belanja pembangunan, penundaan proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesak, serta penyediaan tambahan anggaran untuk meningkatkan peranan pengusaha kecil dan mengenah, serta koperasi. Dalam lingkup sektoral, prioritas alokasi anggaran belanja pembangunan diberikan pada sektor-sektor yang menunjang peningkatan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemenuhan kebutuhan pokok dan pengembangan produksi pangan dalam rangka meingkatkan kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka memperkuat jaring pengaman sosial, serta operasi dan pemeliharaan proyek prasarana dan sarana dasar.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan ekonomi makro yang berhati-hati, peningkatan pelayanan ekspor, yang dilakukan baik melalui percepatan pelayanan kepelabuhan dan kepabeanan maupun melalui penanggulangan hambatan birokrasi, seperti perizinan, pemeriksaan dan pungutan, pembenahan kelembagaan baik sektor riil maupun sektor nonriil, serta pemantapan stabilitas politik dan keamanan terus dilanjutkan.

Sejalan dengan upaya-upaya tersebut, maka penertiban keuangan negara, baik pendapatan maupun belanja, perlu terus ditingkatkan termasuk pengawasannya melalui upaya meningkatkan keterbukaan.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 2000/2001, dan menjadi kredit Tahun Anggaran 2000/2001.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

  1. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih baik;

  2. bahwa perekonomian Indonesia diperkirakan mulai mengalami pemulihan dari goncangan moneter yang melanda kawasan Asia Tenggara sejak Juli 1997;

  3. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;

  4. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, perlu terus ditingkatkan;

  5. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Penerimaan perpajakan sebesar Rp 94.739.700.000.000,00 yang terdiri dari :
(dalam rupiah)

0110 Pajak penghasilan (PPh)                                                               4.626.000.000.000,00

0120 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak 
         penjualan atas barang mewah (PPN dan  PPnBM)                    34.597.400.000.000,00

0140 Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas
        tanah dan bangunan (PBB dan BPHTB)                                       3.247.000.000.000,00

0210 Bea masuk                                                                                  2.950.300.000.000,00

0220 Cukai                                                                                         10.160.000.000.000,00

0230 Pungutan (pajak) ekspor                                                            2.594.500.000.000,00

0240 Bea meterai                                                                                   564.500.000.000,00

Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam
sebesar Rp 20.965.000.000.000,00 yang terdiri dari :

0310 Penerimaan minyak bumi                                                        12.443.400.000.000,00

0320 Penerimaan gas alam                                                               8.521.600.000.000,00

Penerimaan negara bukan pajak
sebesar Rp 26.499.100.000.000,00 yang terdiri dari :

0410 Pendapatan pendidikan                                                                   6.302.200.000,00

0411 Uang pendidikan                                                                              5.603.400.000,00

0412 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan                  698.600.000,00

0419 Pendapatan pendidikan lainnya                                                                  200.000,00

0480 Pendapatan pendidikan swadana                                                573.064.500.000,00

0481 Pendapatan pendidikan swadana                                                573.064.500.000,00

0510 Penjualan hasil produksi, sitaan                                                     20.864.800.000,00

0511 Penjualan hasil pertanian, perkebunan                                            1.295.000.000,00

0512 Penjualan hasil peternakan                                                             9.060.100.000,00

0513 Penjualan hasil perikanan                                                                  832.300.000,00

0514 Penjualan hasil sitaan                                                                    3.000.000.000,00

0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi                                          129.000.000,00

0516 Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya                       776.100.000,00

0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan                                      5.353.500.000,00

0519 Penjualan lainnya                                                                             418.800.000,00

0520 Penjualan aset tetap                                                                   17.052.600.000,00

0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah                            339.700.000,00

0522 Penjualan kendaraan bermotor                                                       341.400.000,00

0523 Penjualan sewa beli                                                                  15.073.000.000,00

0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan           1.298.500.000,00

0530 Pendapatan sewa                                                                       8.027.600.000,00

0531 Sewa rumah dinas, rumah negeri                                               4.350.700.000,00

0532 Sewa gedung, bangunan, gudang                                              1.996.400.000,00

0533 Sewa benda-benda bergerak                                                        818.000.000,00

0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya                                      862.500.000,00

0540 Pendapatan jasa I                                                                   405.136.300.000,00

0542 Pendapatan tempat hiburan, taman, museum                               397.800.000,00

0543 Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dan SIM,
        STNK, BPKB                                                                            119.450.000.000,00

0544 Pendapatan jasa pertanahan                                                   40.000.000.000,00

0545 Pendapatan hak dan perijinan                                               192.407.500.000,00

0546 Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, 
        pemeriksaan                                                                               5.719.700.000,00

0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan                                  3.936.700.000,00

0548 Pendapatan jasa kantor urusan agama                                    7.500.000.000,00

0549 Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan                      35.724.600.000,00

0550 Pendapatan jasa II                                                                372.949.600.000,00

0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)                    26.151.100.000,00

0552 Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti
        dan denda                                                                             248.796.800.000,00

0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin                              3.000.000.000,00

0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara
        dengan surat paksa                                                                 2.500.000.000,00

0556 Pendapatan uang pewarganegaraan                                        130.000.000,00

0557 Pendapatan bea lelang                                                          35.000.000.000,00

0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara
        dan lelang negara                                                                  55.000.000.000,00

0559 Pendapatan jasa lainnya                                                         2.371.700.000,00

0560 Pendapatan rutin dari luar negeri                                          33.825.000.000,00

0561 Bea visa dan paspor                                                             14.794.400.000,00

0562 Bea konsuler                                                                          9.197.700.000,00

0569 Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri                              9.832.900.000,00

0580 Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana          3.508.315.900.000,00

0581 Pendapatan penjualan swadana                                        23.994.700.000,00

0582 Pendapatan sewa swadana                                                1.587.700.000,00

0583 Pendapatan jasa swadana                                           3.482.733.500.000,00

0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan                                17.065.000.000,00

0611 Legalisasi tanda tangan                                                           80.000.000,00

0612 Pengesahan surat di bawah tangan                                        50.000.000,00

0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera
        badan pengadilan                                                                1.075.000.000,00

0614 Hasil denda, denda tilang dan sebagainya                         11.700.000.000,00

0615 Ongkos perkara                                                                      960.000.000,00

0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya                      3.200.000.000,00

0710 Pendapatan dari investasi                                           7.110.900.000.000,00

0711 Bagian laba dari BUMN                                                4.000.000.000.000,00

0713 Pelunasan piutang (penerimaan kembali
        pinjaman)                                                                       3.110.900.000.000,00

0810 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran
        berjalan                                                                              37.098.400.000,00

0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                       1.374.900.000,00

0812 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah
        otonom                                                                                3.000.000.000,00

0813 Penerimaan kembali belanja pensiun                                 2.000.000.000,00

0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                        30.172.800.000,00

0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan
        rupiah lainnya                                                                      550.700.000,00

0820 Pendapatan kembali belanja tahun anggaran
        yang lalu                                                                           8.156.000.000,00

0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat                     1.352.100.000,00

0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya                        4.401.700.000,00

0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan
        rupiah lainnya                                                                   2.402.200.000,00

0880 Pendapatan lain-lain swadana                                        5.000.000.000,00

0881 Pendapatan lain-lain swadana                                        5.000.000.000,00

0890 Pendapatan lain-lain                                              14.375.342.100.000,00

0891 Penerimaan kembali persekot, uang
        muka gaji                                                                           935.300.000,00

0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian
        pekerjaan                                                                         2.634.700.000,00

0893 Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian
        yang diderita oleh negara                                               1.652.600.000,00

0894 Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih
        subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan
        SPM nihil KPKN                                                            200.000.000.000,00

0895 Penerimaan hasil penjualan saham pemerintah
        pada BUMN                                                              13.000.000.000.000,00

0899 Pendapatan anggaran lainnya                                  1.170.119.500.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengeluaran rutin sebesar Rp 137.155.500.000.000,00 yang terdiri dari :
(dalam rupiah)

01 SEKTOR INDUSTRI                                                                        108.134.869.000,00

01.1 Subsektor Industri                                                                      108.134.869.000,00

              02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN                                     743.926.692.000,00

02.1 Subsektor Pertanian                                                                  265.883.632.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan                                                                478.043.060.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN                                                                      50.074.119.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air                               21.699.856.000,00

03.2 Subsektor Irigasi                                                                          28.374.263.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA                                                             391.589.383.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                                            391.589.383.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
    USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN  KOPERASI                   85.226.792.362.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                                          99.319.154.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                                             80.318.089.000,00

05.4 Subsektor Keuangan                                                              84.899.661.770.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil                                   147.493.349.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
    DAN GEOFISIKA                                                                              382.746.804.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan                                                          35.264.654.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                                                       34.323.135.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                                                       179.245.976.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                                                      71.088.612.000,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian
        dan Penyelamatan (SAR)                                                             62.824.427.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                                     341.303.110.000,00

07.1 Subsektor Pertambangan                                                          335.154.644.000,00

07.2 Subsektor Energi                                                                           6.148.466.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI                  127.589.677.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata                                                                  32.125.982.000,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                                              95.463.695.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI      19.749.041.453.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                                         19.647.793.705.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
        Perambah Hutan                                                                       101.247.748.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG                    424.764.039.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                                                     10.901.822.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                                             413.862.217.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
    KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
    PEMUDA DAN OLAH RAGA                                                          6.045.226.198.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan                                                                5.448.386.637.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan                   471.023.698.000,00

11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan
        Terhadap Tuhan Yang Maha Esa                                                114.116.236.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                               11.699.627.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA           440.524.075.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana                 440.524.075.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KESEHATAN,
    PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA                                    829.066.848.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                                               151.188.095.000,00

13.2 Subsektor Kesehatan                                                               677.878.753.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                   27.804.202.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman                                     20.113.788.000,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan                                    7.690.414.000,00

15 SEKTOR AGAMA                                                                     1.741.627.031.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                            273.392.621.000,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                             1.468.234.410.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI                      498.472.557.000,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar                   312.183.984.000,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana                                      

16.4 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                46.046.551.000,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                                                           2.528.400.000,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik                                 137.713.622.000,00

17 SEKTOR HUKUM                                                                         982.783.903.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                                   866.469.326.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                                   116.314.577.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN             6.423.755.838.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara                                                  6.035.892.093.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan elaksanaan 
        Pengawasan                                                                            387.863.745.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
    PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA  MASSA                 2.710.591.890.000,00

19.1 Subsektor Politik                                                                       122.747.763.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                                          1.978.397.732.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
        Media Massa                                                                             609.446.395.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                               9.909.684.950.000,00

20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia              9.695.086.646.000,00

20.3 Subsektor Pendukung                                                                214.598.304.000,00

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 82.448.300.000.000,00 yang terdiri dari :

                                                                                                                                                                                   (dalam rupiah)

                                                                                                                                                Nilai Rupiah
                                                                                                Rupiah                                  Pinjaman Proyek                          Jumlah
                                                                                                                                            dan Kredit Ekspor

01 SEKTOR INDUSTRI                                                      239.089.900.000,00                 390.128.000.000,00              629.217.900.000,00

01.1 Subsektor Industri                                                    239.089.900.000,00                 390.128.000.000,00              629.217.900.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN                 3.290.131.600.000,00              1.323.130.000.000,00           4.613.261.600.000,00

02.1 Subsektor Pertanian                                              3.267.129.600.000,00             1.122.100.000.000,00           4.389.229.600.000,00

02.2 Subsektor Kehutanan                                                 23.002.000.000,00                201.030.000.000,00              224.032.000.000,00

03 SEKTOR PENGAIRAN                                               1.404.650.000.000,00             2.061.555.000.000,00            3.466.205.000.000,00

03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air           358.000.000.000,00              1.163.427.000.000,00           1.521.427.000.000,00

03.2 Subsektor Irigasi                                                    1.046.650.000.000,00                 898.128.000.000,00          1.944.778.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA                                        1.123.535.000.000,00                   78.547.000.000,00           1.202.082.000.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja                                       1.123.535.000.000,00                   78.547.000.000,00           1.202.082.000.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
    USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 18.741.867.600.000,00                  293.714.000.000,00        19.035.581.600.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri                       97.138.600.000,00                    12.954.000.000,00             110.092.600.000,00

05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri                         51.600.000.000,00                    13.760.000.000,00               65.360.000.000,00

05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional                  6.220.000.000,00                                          0,00                 6.220.000.000,00

05.4 Subsektor Keuangan                                            17.010.929.000.000,00                 212.255.000.000,00        17.223.184.000.000,00

05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil             1.575.980.000.000,00                   54.745.000.000,00          1.630.725.000.000,00

06 SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN
    GEOFISIKA                                                                  2.630.829.000.000,00              5.795.791.000.000,00          8.426.620.000.000,00

06.1 Subsektor Prasarana Jalan                                     2.003.129.000.000,00              3.240.438.000.000,00          5.243.567.000.000,00

06.2 Subsektor Transportasi Darat                                    251.700.000.000,00              1.328.531.000.000,00          1.580.231.000.000,00

06.3 Subsektor Transportasi Laut                                      166.000.000.000,00                286.110.000.000,00             452.110.000.000,00

06.4 Subsektor Transportasi Udara                                  190.000.000.000,00                  890.612.000.000,00          1.080.612.000.000,00

06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,
        Pencarian dan Penyelamatan (SAR)                           20.000.000.000,00                   50.100.000.000,00               70.100.000.000,00

07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI                      774.025.000.000,00              5.833.638.000.000,00          6.607.663.000.000,00

07.1 Subsektor Pertambangan                                              52.825.000.000,00                  16.500.000.000,00              69.325.000.000,00

07.2 Subsektor Energi                                                         721.200.000.000,00             5.817.138.000.000,00         6.538.338.000.000,00

08 SEKTOR PARIWISATA POS DAN TELEKOMUNIKASI       82.900.000.000,00                835.200.000.000,00            918.100.000.000,00

08.1 Subsektor Pariwisata                                                    57.700.000.000,00                  35.100.000.000,00              92.800.000.000,00

08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi                               25.200.000.000,00                800.100.000.000,00            825.300.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN
    TRANSMIGRASI                                                          11.005.675.600.000,00              3.540.106.000.000,00      14.545.781.600.000,00

09.1 Subsektor Pembangunan Daerah                           10.116.725.600.000,00              3.540.106.000.000,00      13.656.831.600.000,00

09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman
        Perambah Hutan                                                           888.950.000.000,00                                         0,00           888.950.000.000,00

10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG         579.157.600.000,00                  353.579.000.000,00          932.736.600.000,00

10.1 Subsektor Lingkungan Hidup                                        502.380.600.000,00                  296.579.000.000,00          798.959.600.000,00

10.2 Subsektor Tata Ruang                                                    76.777.000.000,00                    57.000.000.000,00          133.777.000.000,00

11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
    KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA
    ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                  4.818.705.800.000,00              3.562.559.000.000,00       8.381.264.800.000,00

11.1 Subsektor Pendidikan                                                 4.464.872.800.000,00              3.471.858.000.000,00       7.936.730.800.000,00

11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan      225.555.000.000,00                  90.701.000.000,00          316.256.000.000,00

11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan
        Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa              67.550.000.000,00                                         0,00           67.550.000.000,00

11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga                                  60.728.000.000,00                                          0,00          60.728.000.000,00

12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN, KELUARGA
    SEJAHTERA                                                                       244.050.000.000,00                  350.254.000.000,00       594.304.000.000,00

12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga
        Berencana                                                                      244.050.000.000,00                  350.254.000.000,00      594.304.000.000,00

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN
    PERANAN WANITA,  ANAK DAN REMAJA                      2.908.073.400.000,00              1.878.826.000.000,00      4.786.899.400.000,00

13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial                                     317.853.400.000,00                336.095.000.000,00         653.948.400.000,00

13.2 Subsektor Kesehatan                                                  2.029.740.000.000,00              1.515.981.000.000,00      3.545.721.000.000,00

13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja               560.480.000.000,00                   26.750.000.000,00         587.230.000.000,00

14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                     1.713.320.500.000,00             1.505.122.000.000,00      3.218.442.500.000,00

14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman                      1.704.720.500.000,00              1.354.877.000.000,00      3.059.597.500.000,00

14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan                          8.600.000.000,00                  150.245.000.000,00        158.845.000.000,00

15 SEKTOR AGAMA                                                              312.710.000.000,00                  314.696.000.000,00        627.406.000.000,00

15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama                    23.300.000.000,00                      2.156.000.000,00          25.456.000.000,00

15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama                       289.410.000.000,00                  312.540.000.000,00       601.950.000.000,00

16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI              568.054.000.000,00                  332.400.000.000,00       900.454.000.000,00

16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi                       174.133.000.000,00                  168.782.000.000,00       342.915.000.000,00

16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar             58.691.000.000,00                     2.509.000.000,00         61.200.000.000,00

16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana
         Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                      64.900.000.000,00                  153.435.000.000,00       218.335.000.000,00

16.4 Subsektor Kelautan                                                           58.700.000.000,00                      5.336.000.000,00        64.036.000.000,00

16.5 Subsektor Kedirgantaraan                                                33.000.000.000,00                                          0,00          33.000.000.000,00

16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik                        178.630.000.000,00                      2.338.000.000,00       180.968.000.000,00

17 SEKTOR HUKUM                                                                  220.801.000.000,00                    9.336.000.000,00       230.137.000.000,00

17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                              23.715.000.000,00                                          0,00        23.715.000.000,00

17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                              54.636.000.000,00                                    0,00 54            .636.000.000,00

17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum                         142.450.000.000,00                  9.336.000.000,00         151.786.000.000,00

18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN          428.291.700.000,00              472.510.000.000,00          900.801.700.000,00

18.1 Subsektor Aparatur Negara                                              417.852.700.000,00              472.510.000.000,00          890.362.700.000,00

18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan
        Pengawasan                                                                       10.439.000.000,00                                      0,00            10.439.000.000,00

19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,
    PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA              109.447.300.000,00               44.509.000.000,00          153.956.300.000,00

19.1 Subsektor Politik                                                                    7.070.000.000,00                                      0,00              7.070.000.000,00

19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri                                      17.077.300.000,00                                      0,00             17.077.300.000,00

19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan
        Media Massa                                                                      85.300.000.000,00               44.509.000.000,00          129.809.000.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN                      1.252.985.000.000,00          1.024.400.000.000,00       2.277.385.000.000,00

20.1 Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan
        Masyarakat                                                                        10.612.000.000,00                                     0,00              10.612.000.000,00

20.2 Subsektor ABRI                                                                944.873.000.000,00          1.024.400.000.000,00       1.969.273.000.000,00

20.3 Subsektor Pendukung                                                      297.500.000.000,00                                      0,00          297.500.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1999 dengan memperhatikan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan pada bulan April 1999dengan memperhatikan pendapat dan saran Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e dan f
Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah :

  1. Pasal 2 Ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;

  2. Pasal 2 Ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan

  3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3819

 



 

(c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.