SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

 

DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2001

No. PUU TENTANG TANGGAL LN TLN KETERANGAN
1. KP.1

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)

5-1-2001 - -

-

2. KP.2

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL

5-1-2001 - -

-

3. KP.3

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI

9-1-2001 - -

-

4. KP.4

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

11-1-2001 - -

-

5. KP.5

PELAKSANAAN PENGAKUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

12-1-2001 - -

-

6. KP.6

PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999

12-1-2001 - -

-

7. KP.7

Perubahan   Nama Gelanggang Olahraga Senayan Menjadi Gelanggang Olahraga Bung Karno.

17-1-2001 - -

-

8. KP.8

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

17-1-2001 - -

-

9. KP.9

TUNJANGAN DOSEN

17-1-2001 - -

-

10. KP.10

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN

17-1-2001 - -

-

11. KP.11

PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA

17-1-2001 - -

-

12. KP.12

KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

17-1-2001 - -

-

13. KP.13

Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional

18-1-2001 - -

-

14. KP.14

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

18-1-2001 - -

-

15. KP.15

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR
DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

23-1-2001 - -

-

16 KP.16

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2000

23-1-2001 - -

-

17. KP.17

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

23-1-2001 - -

-

18. KP.18

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan  Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization.

29-1-2001 - -

-

19. KP.19

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN GORONTALO MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI GORONTALO DAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SINGARAJA   MENJADI INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI SINGARAJA

5-2-2001 - -

-

20. KP.20

PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL KONPERENSI TINGKAT TINGGI XI KELOMPOK-15 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

5-2-2001 - -

-

21. KP.21

Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas

14-2-2001 - -

-

22. KP.22

Badan Pengelola Dana Abadi Umat

14-2-2001 - -

-

23. KP.23

Tim Pengkajian Kelembagaan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno.

19-2-2001 - -

-

24. KP.24

TIM KONSULTASI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

21-2-2001 - -

-

25 KP.25

Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan Dan Pencurian Aliran Listrik

21-2-2001 - -

-

26. KP.26

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

21-2-2001 - -

-

27. KP.27

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU TAMPUNG PENYANG, PALANGKARAYA DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU GDE PUDJA, MATARAM

21-2-2001 - -

-

28. KP.28

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI NIGERIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

22-2-2001 17 -

-

29. KP.29

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT KOREA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

8-3-2001 18 -

-

30. KP30

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, TENAGA TIM ASISTENSI DAN STAF ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL

9-3-2001 - -

-

31. KP.31

PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, PENGADILAN NEGERI MEDAN, DAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

12-3-2001 - -

-

32. KP.32

PENDIRIAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

19-3-2001 - -

-

33. KP.33

PENGESAHAN AMENDMENTS AGREEMENT ESTABLISHING THE ASIA PACIFIC INSTITUTE FOR BROADCASTING DEVELOPMENT (PERUBAHAN ATAS PERSETUJUAN PENDIRIAN INSTITUT PENGEMBANGAN PENYIARAN ASIA PASIFIK)

8-3-2001 22 -

-

34. KP.34

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN GAJI SERTA TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

20-3-2001 - -

-

35. KP.35

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2000

22-3-2001 - -

-

36. KP.36

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MENTERI NEGARA KOORDINATOR

22-3-2001 - -

-

37. KP.37

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000

22-3-2001 - -

-

38. KP.38

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN

22-3-2001 - -

-

39. KP.39

PENGGUNAAN DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D) KEPADA PEMERINTAH DAERAH

22-3-2001 - -

-

40. KP.40

PEDOMAN KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT DAERAH

27-3-2001 - -

-

41. KP.41

DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN

27-3-2001 - -

-

42. KP.42

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2001

27-3-2001 - -

-

43. KP.43

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 178 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2001

27-3-2001 - -

-

44. KP.44

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

29-3-2001 - -

-

45. KP.45

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

29-3-2001 - -

-

46. KP.46

Permohonan Ektradisi Pemerintah Philippina Atas Nama Dennis Austin Standeffer

5-4-2001 - -

-

47. KP.47

Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi

6-4-2001 - -

-

48. KP.48

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

6-4-2001      
49. KP.49

PENATAAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN

10-4-2001 - -

-

50. KP.50

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR DAN SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG

11-4-2001 - -

-

 

 

 

Daftar Perundang Undangan

Th.2003 UU - PP KEPPRES INPRES - -
Th. 2002

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

-

-

Th. 2001

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

PUU Ratifikasi

-

Th. 2000

UU

PP Pengganti UU

PP

KEPPRES  

INPRES

PUU Ratifikasi

KEPPRES Prerogratif

Th. 1999 

UU

-

PP

KEPPRES

-

-

-