PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG

OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

 

I. UMUM

Provinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal sudah didiami secara turun-temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan, dan suku lain, yang dalam perkembangan selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh saat ini terdiri dari 11 (sebelas) kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Aceh Besar, Aceh Barat, Simeuleu, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah, serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa, terletak di ujung utara Pulau Sumatera mempunyai batas-batas:

  1. sebelah utara dengan Selat Malaka;
  2. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Utara;
  3. sebelah timur dengan Selat Malaka; dan
  4. sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi. Apabila hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan bijaksana, maka akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggapan terhadap hal tersebut berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam:

  1. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 telah mengamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999, antara lain memberikan Otonomi Khusus kepada Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain dalam Pasal 18B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; dan
  3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Mei 2001.

Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi Nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeseimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni "Adat bak Po Teumeureuhom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putro Phang; Reusam bak Laksamana" (adat dari Sultan, hukum dari Ulama, Qanun dari Putri Pahang, reusam dari Laksamana). Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu, sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan berlandaskan kepada dasar hukum dan nilai sejarah di atas, maka untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh dipandang perlu untuk mendapatkan kesempatan menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kewenangan yang berkaitan dengan bidang pertahanan negara merupakan kewenangan Pemerintah. Dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak bersifat rahasia, Pemerintah berkoordinasi dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Hal mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk melaksanakan berbagai kewenangan dalam rangka kekhususan, Pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk kemungkinan tambahan penerimaan selain yang telah diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional. Kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh, diatur dalam Peraturan Daerah yang disebut dengan Qanun.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Qanun.

Dalam hal pemberian otonomi khusus sebagaimana dimaksud undang-undang ini, Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat mengurangi kewajiban membayar pajak bagi pembayar zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak meniadakan kewajiban membayar pajak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pemberian prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah mengutamakan bagian dari dana alokasi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang besarannya ditentukan dalam APBN.

Ayat 4

Ayat ini merupakan pelaksanaan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus ini disalurkan oleh Pemerintah kepada Kas Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota atau nama lain, yang pendistribusiannya dilakukan sesuai mekanisme yang disepakati bersama dan besarannya untuk masing-masing Kabupaten/Kota atau nama lain ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Apabila dianggap perlu Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat menunjuk auditor independen di bawah pengawasan badan atau institusi yang berwenang, guna mendapatkan akses informasi yang diperlukan untuk transparansi penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dimaksud.

Tahun pertama tambahan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah Tahun Anggaran 2002.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah BUMN yang modalnya terdiri dari saham-saham yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO), tidak termasuk BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Yang dimaksud dengan hanya "berdomisili dan beroperasi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" yaitu BUMN yang melakukan kegiatan usahanya hanya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Pembahasan antara Pemerintah dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah rapat umum pemegang saham (RUPS). Pembayaran pendapatan Pemerintah yang berasal dari keuntungan BUMN kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran dividen bagian Pemerintah. Pengalokasian untuk tiap Kabupaten/Kota atau nama lain selanjutnya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Undang-undang ini mewajibkan penyisihan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota atau nama lain dari hasil perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) dan atau ayat (5) untuk keperluan pendidikan masyarakat. Ketentuan ini merupakan pengaturan yang berbeda dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah hak bagi anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut di muka Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara sebagaimana diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat 7

Yang dimaksud dengan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) adalah seratus dua puluh lima dibagi seratus dikalikan dengan jumlah anggota yang ditetapkan undang-undang yang berkenaan dengan pemilihan umum dengan pembulatan ke atas.

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan tugas teknis kepolisian adalah tugas-tugas sebagaimana terkandung dalam Hukum Acara Pidana dan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah adalah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk itu.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak diartikan untuk memberhentikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain yang sedang menjabat sebelum habis masa jabatannya.

Pasal 16

Ayat 1

Sesuai dengan ketentuan ini, pelaksanaan pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat mempersiapkan perangkat penyelenggara-annya, kondisi yang kondusif dan sosialisasinya.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Hak pemilih yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat digunakan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak mengajukan penarikan kembali (recall) anggota DPRD adalah hak pemilih dengan alasan yang objektif untuk mengusulkan secara tertulis agar anggota DPRD ditarik dari keanggotan DPRD melalui tata cara atau prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan termasuk undang-undang tentang pemilihan umum. Dengan demikian, diakuinya hak ini tidak berimplikasi apa pun terhadap sistem pemilihan anggota DPRD, kecuali dikehendaki oleh undang-undang yang mengaturnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Yang dimaksud dengan teknis kepolisian di bidang keamanan adalah meliputi semua kegiatan yang membutuhkan profesionalisme kepolisian mulai dari hal-hal yang bersifat pre-emptif, preventif, represif non yustisial dan represif pro yustisial.

Ayat 3

Kebijakan yang perlu dikoordinasikan kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah kebijakan keamanan yang mencakup empat aspek yaitu ketertiban dan ketenteraman masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Persetujuan Gubernur dapat diberikan secara lisan maupun tertulis paling lama dalam waktu tujuh hari kerja. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan keamanan, Kapolri mengangkat pejabat sementara Kapolda sambil menunggu persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ayat 7

Kapolri berwenang penuh memberhentikan Kapolda tanpa meminta persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat memberi pertimbangan kepada Kapolri untuk memberhentikan Kapolda.

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Jaksa Agung berwenang penuh memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanpa meminta persetujuan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dalam hal-hal tertentu Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat memberi pertimbangan kepada Jaksa Agung untuk memberhentikan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4134