gruda.gif (3322 bytes)

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

 

DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2001

No. PUU TENTANG TANGGAL LN TLN KETERANGAN
1. PP.1

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3-1-2001 1 4070

-

2. PP.2

Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

10-1-2001 6 4073

-

3. PP.3

Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan

5-2-2001 9 4075

-

4. PP.4

Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan.

5-2-2001 10 4076

-

5. PP.5

Pemberhentian   Pegawai Negeri Dan Pembatalan
Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri
Pada Bekas Propinsi Timor Timur.

9-2-2001 - -

-

6. PP.6

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Raharja

14-2-2001 12 -

-

7. PP.7

Pemberian Keringan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan RestrukturisasiI Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang  Dibentuk Pemerintah

14-2-2001 13 4078

-

8. PP.8

Pupuk Budidaya Tanaman.

19-2-2001 14 4079

-

9. PP.9

Penambahan Pernyataan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Gas Negara.

19-2-2001 15 -

-

10. PP.10

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Indonesia Farma

19-2-2001 16 -

-

11. PP.11

Informasi Keuangan Daerah

19-3-2001 21 4081

-

12. PP.12

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

22-3-2001 24 4083

-

13. PP.13

PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

23-3-2001 26 4084

-

14. PP.14

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

23-3-2001 27 -  
15. PP.15

PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

27-3-2001 28 4085

-

16. PP.16

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

3-4-2001 33 4086

-

17 PP.17

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

16-4-2001 35 4087

-

18. PP.18

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK

16-4-2001 36 4088

-

19. PP.19

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA

25-4-2001 40 -

-

20. PP.20

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

27-4-2001 41 4090

-

21. PP.21

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

1-5-2001 42 -

-

22. PP.22

PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL INDONESIA NATOUR

18-5-2001 45 -

-

23. PP.23

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA

18-5-2001 46 -

-

24. PP.24

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1993 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA

18-5-2001 47 -

Perubahan PP No. 25 Th. 1993

25. PP.25

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI 

18-5-2001 48 4092

Perubahan PP No.42 Th. 1995

26. PP.26

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1997

18-5-2001 49 -

Perubahan PP No.7
 Th. 1977
terakhir diubah
PP No.6 Th.1997

27. PP.27

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

18-5-2001 50 -

Perubahan PP No.8
 Th. 2000

28. PP.28

PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

18-5-2001 51 4093 -
29. PP.29

PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

18-5-2001 52 4094

-

30.            
31.            

 

 

Daftar Perundang Undangan

Th.2003 UU   PP KEPPRES INPRES - -
Th. 2002

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

-

-

Th. 2001

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

PUU Ratifikasi

-

Th. 2000

UU

PP Pengganti UU

PP

KEPPRES  

INPRES

PUU Ratifikasi

KEPPRES Prerogratif

Th. 1999 

UU

-

PP

KEPPRES

-

-

-