DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2002


No. PUU TENTANG TANGGAL LN TLN KETERANGAN
1. UU.1

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 
TAHUN ANGGARAN 2001

7-1-2002 1 4167

Perubahan UU No.35 Th. 2000

2. UU.2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

8-1-2002 2 4168

-

3. UU.3

PERTAHANAN NEGARA

8-1-2002 - 4169

-

4. UU.4

PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

10-4-2002 17 4179

-

5. UU.5

PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA,  KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU,  KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

10-4-2002 18 4180

-

6. UU.6

PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

10-4-2002 19 4181

-

7. UU.7

PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

10-4-2002 20 4182

-

8. UU.8

PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA

10-4-2002 21 4183

-

9. UU.9

PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

10-4-2002 22 4184

-

10. UU.10

PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

10-4-2002 23 4185

-

11. UU.11

PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

10-4-2002 24 4186

-

12. UU.12

PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

10-4-2002 25 4187

-

13. UU.13

PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

10-4-2002 26 4188

-

14. UU.14

PENGADILAN PAJAK

12-4-2002 27 4189

-

15. UU.15

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

17-4-2002 30 4191

-

16. UU.16

PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES  IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON ANDOTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIPYANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)

17-4-2002 34 4195

-

17. UU.17

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000  

28-6-2002 69 4208

-

18. UU.18

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN  ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

29-7-2002 84 4219

-

19. UU.19

HAK CIPTA

29-7-2002 85 4220

-

20. UU.20

KETENAGALISTRIKAN

23-9-2002 94 4226

-

21. UU.21

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 

7-10-2002 99 4229

-

22. UU.22

GRASI

22-10-2002 108 4234

-

23. UU23

PERLINDUNGAN ANAK

22-10-2002 109 4235

-

24. UU.24

SURAT UTANG NEGARA

22-10-2002 110 4236

-

25. UU.25

PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

25-10-2002 111 4237

-

26. UU.26

PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL,  KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA

11-12-2002 129 4245

-

27. UU.27

PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT

11-12-2002 130 4246

-

28. UU.28

BANGUNAN GEDUNG

16-12-2002 134 4247

-

29. UU.29

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003  

24-12-2002 136 4249

-

30. UU.30

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

27-12-2002 137 4250

-

31. UU.31

PARTAI POLITIK

27-12-2002 138 4251

-

32. UU.32

PENYIARAN

28-12-2002 139 4252

-

 

DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2002

No. PUU TENTANG TANGGAL LN TLN KETERANGAN
1. KP.1

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

7-1-2002 - -

-

2. KP.2

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,  DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA

7-1-2002 - -

-

3. KP.3

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

7-1-2002 - -

-

4. KP.4

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA

7-1-2002 - -

-

5. KP.5

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

7-1-2002 - -

-

6. KP.6

HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

8-1-2002 - -

-

7. KP.7

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA  

11-1-2002 - -

-

8. KP.8

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

14-1-2002 - -

-

9. KP.9

HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

16-1-2002 5 -

-

10. KP.10

PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY

5-2-2002 - -

-

11. KP.11

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG,  PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

8-3-2002 - -

-

12. KP.12

TIM KERJA DALAM RANGKA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPAN

13-3-2002 - -

-

13. KP.13

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN, KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

14-3-2002 8 -

-

14. KP.14

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

22-3-2002 - -

-

15 KP.15

PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA

22-3-2002 - - -
16 KP.16

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001

22-3-2002 - -

-

17 KP.17

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

22-3-2002 - - -
18 KP.18

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN

23-4-2002 - - Perubahan Keppres No. 1 Th. 1985
19 KP.19

HARI TAHUN BARU IMLEK

9-4-2002 - - -
20 KP.20

PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

10-4-2002 - - -
21 KP.21

RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2002

10-4-2002 - - -
22 KP.22

PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

17-4-2002 - - -
23 KP.23

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

23-4-2002 - - -
24 KP.24

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

25-4-2002 42 - -
25 KP.25

PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998)

30-4-2002 44 - -
26 KP.26

PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE  ORGANIZATION “INTELSAT” (PERUBAHAN  TERHADAP PERJANJIAN   BERKAITAN DENGAN   ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL “INTELSAT”) 

30-4-2002 45 - -
27 KP.27

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI

30-4-2002 46 - Perubahan Keppres No. 2 Th. 2002
28 KP.28

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

6-5-2002 - - -
29 KP.29

STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN

6-5-2002 - - -
30 KP.30

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU

20-5-2002 59 -

-

 

Daftar Perundangan Undangan

Th. 2002

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

-

-

Th. 2001

UU

-

PP

KEPPRES

INPRES

PUU Ratifikasi

-

Th. 2000

UU

PP Pengganti UU

PP

KEPPRES  

INPRES

PUU Ratifikasi

KEPPRES Prerogratif

Th. 1999 

UU

-

PP

KEPPRES

-

-

-


Lembaran Negara Republik Indonesia

 PP Pengganti UU No. 1 Th.2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME;

PP Pengganti UU No. 2 Th.2002  Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,                                                         PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI                                                         TANGGAL 12 OKTOBER 2002;

Instruksi Presiden No. 4 Th. 2002,   menginstruksikan Meneg Koordinator Bidang Politik dan                                                         Keamanan;
Instruksi Presiden No. 5 Th. 2002,   menginstruksikan Kepala Badan Intelijen Negara;

Pidato RAPBN_Tahun Anggaran 2003 serta Nota Keuangan Pada Rapat Paripurna DPR RI ;  [English Version ] ; [ Indonesia Version ]  

Keputusan Presiden RI No.228/M/ TAHUN 2001 Tentang Kabinet Gotong Royong;

The Government of the Republic of Indonesia

 

(c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.