Indonesian Laws 2002

DAFTAR UNDANG-UNDANG TAHUN 2002

No.	PUU	TENTANG	TANGGAL	LN	TLN	KETERANGAN
1.	UU.1	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2001	7-1-2002	1	4167	Perubahan UU No.35 Th. 2000
2.	UU.2	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8-1-2002	2	4168	-
3.	UU.3	PERTAHANAN NEGARA	8-1-2002	-	4169	-
4.	UU.4	PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	10-4-2002	17	4179	-
5.	UU.5	PEMBENTUKAN KABUPATEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	10-4-2002	18	4180	-
6.	UU.6	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANYUASIN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN	10-4-2002	19	4181	-
7.	UU.7	PEMBENTUKAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	10-4-2002	20	4182	-
8.	UU.8	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DI PROVINSI SULAWESI UTARA	10-4-2002	21	4183	-
9.	UU.9	PEMBENTUKAN KABUPATEN ROTE-NDAO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10-4-2002	22	4184	-
10.	UU.10	PEMBENTUKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI PROVINSI SULAWESI TENGAH	10-4-2002	23	4185	-
11.	UU.11	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMASA DAN KOTA PALOPO DI PROVINSI SULAWESI SELATAN	10-4-2002	24	4186	-
12.	UU.12	PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	10-4-2002	25	4187	-
13.	UU.13	PEMBENTUKAN KOTA BIMA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.	10-4-2002	26	4188	-
14.	UU.14	PENGADILAN PAJAK	12-4-2002	27	4189	-
15.	UU.15	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	17-4-2002	30	4191	-
16.	UU.16	PENGESAHAN TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE, INCLUDING THE MOON ANDOTHER CELESTIAL BODIES, 1967 (TRAKTAT MENGENAI PRINSIP-PRINSIPYANG MENGATUR KEGIATAN NEGARA-NEGARA DALAM EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA, TERMASUK BULAN DAN BENDA-BENDA LANGIT LAINNYA, 1967)	17-4-2002	34	4195	-
17.	UU.17	PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000	28-6-2002	69	4208	-
18.	UU.18	SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	29-7-2002	84	4219	-
19.	UU.19	HAK CIPTA	29-7-2002	85	4220	-
20.	UU.20	KETENAGALISTRIKAN	23-9-2002	94	4226	-
21.	UU.21	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002	7-10-2002	99	4229	-
22.	UU.22	GRASI	22-10-2002	108	4234	-
23.	UU23	PERLINDUNGAN ANAK	22-10-2002	109	4235	-
24.	UU.24	SURAT UTANG NEGARA	22-10-2002	110	4236	-
25.	UU.25	PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	25-10-2002	111	4237	-
26.	UU.26	PEMBENTUKAN KABUPATEN SARMI, KABUPATEN KEEROM, KABUPATEN SORONG SELATAN, KABUPATEN RAJA AMPAT, KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG, KABUPATEN YAHUKIMO, KABUPATEN TOLIKARA, KABUPATEN WAROPEN, KABUPATEN KAIMANA, KABUPATEN BOVEN DIGOEL, KABUPATEN MAPPI, KABUPATEN ASMAT, KABUPATEN TELUK BINTUNI, DAN KABUPATEN TELUK WONDAMA DI PROVINSI PAPUA	11-12-2002	129	4245	-
27.	UU.27	PEMBENTUKAN KOTA BANJAR DI PROVINSI JAWA BARAT	11-12-2002	130	4246	-
28.	UU.28	BANGUNAN GEDUNG	16-12-2002	134	4247	-
29.	UU.29	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2003	24-12-2002	136	4249	-
30.	UU.30	KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	27-12-2002	137	4250	-
31.	UU.31	PARTAI POLITIK	27-12-2002	138	4251	-
32.	UU.32	PENYIARAN	28-12-2002	139	4252	-

DAFTAR KEPUTUSAN PRESIDEN TAHUN 2002

No.	PUU	TENTANG	TANGGAL	LN	TLN	KETERANGAN
1.	KP.1	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR	7-1-2002	-	-	-
2.	KP.2	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA	7-1-2002	-	-	-
3.	KP.3	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	7-1-2002	-	-	-
4.	KP.4	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA	7-1-2002	-	-	-
5.	KP.5	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN	7-1-2002	-	-	-
6.	KP.6	HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	8-1-2002	-	-	-
7.	KP.7	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA	11-1-2002	-	-	-
8.	KP.8	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 124 TAHUN 2001 TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN	14-1-2002	-	-	-
9.	KP.9	HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI	16-1-2002	5	-	-
10.	KP.10	PEMBENTUKAN KOMISI PENYELIDIK NASIONAL KASUS THEYS HIYO ELUAY	5-2-2002	-	-	-
11.	KP.11	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 179 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA TARUTUNG, PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN, PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI, PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG, PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN, PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK, PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG, PENGADILAN AGAMA BANJARBARU, PENGADILAN AGAMA MASAMBA, DAN PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA	8-3-2002	-	-	-
12.	KP.12	TIM KERJA DALAM RANGKA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-JEPAN	13-3-2002	-	-	-
13.	KP.13	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI BANTEN, KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, DAN KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	14-3-2002	8	-	-
14.	KP.14	PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN	22-3-2002	-	-	-
15	KP.15	PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA	22-3-2002	-	-	-
16	KP.16	PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 104 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL UNTUK PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL DALAM KERANGKA WORLD TRADE ORGANIZATION, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2001	22-3-2002	-	-	-
17	KP.17	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	22-3-2002	-	-	-
18	KP.18	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1985 TENTANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN	23-4-2002	-	-	Perubahan Keppres No. 1 Th. 1985
19	KP.19	HARI TAHUN BARU IMLEK	9-4-2002	-	-	-
20	KP.20	PEMBENTUKAN TIM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL	10-4-2002	-	-	-
21	KP.21	RINCIAN PENGELUARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2002	10-4-2002	-	-	-
22	KP.22	PANITIA NASIONAL PERTEMUAN TINGKAT MENTERI KOMISI PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI DUNIA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	17-4-2002	-	-	-
23	KP.23	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	23-4-2002	-	-	-
24	KP.24	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL	25-4-2002	42	-	-
25	KP.25	PENGESAHAN INSTRUMENTS AMENDING THE CONSTITUTION AND THE CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, MINNEAPOLIS, 1998 (INSTRUMEN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, MINNEAPOLIS, 1998)	30-4-2002	44	-	-
26	KP.26	PENGESAHAN AMENDMENTS OF THE AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION “INTELSAT” (PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL “INTELSAT”)	30-4-2002	45	-	-
27	KP.27	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI	30-4-2002	46	-	Perubahan Keppres No. 2 Th. 2002
28	KP.28	PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6-5-2002	-	-	-
29	KP.29	STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN	6-5-2002	-	-	-
30	KP.30	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN DAN KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU	20-5-2002	59	-	-

Daftar Perundangan Undangan

Th. 2002	UU	-	PP	KEPPRES	INPRES	-	-
Th. 2001	UU	-	PP	KEPPRES	INPRES	PUU Ratifikasi	-
Th. 2000	UU	PP Pengganti UU	PP	KEPPRES	INPRES	PUU Ratifikasi	KEPPRES Prerogratif
Th. 1999	UU	-	PP	KEPPRES	-	-	-

Lembaran Negara Republik Indonesia

	PP Pengganti UU No. 1 Th.2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME;
	PP Pengganti UU No. 2 Th.2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002;
	Instruksi Presiden No. 4 Th. 2002, menginstruksikan Meneg Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
	Instruksi Presiden No. 5 Th. 2002, menginstruksikan Kepala Badan Intelijen Negara;
	Pidato RAPBN_Tahun Anggaran 2003 serta Nota Keuangan Pada Rapat Paripurna DPR RI ; [English Version ] ; [ Indonesia Version ]
	Keputusan Presiden RI No.228/M/ TAHUN 2001 Tentang Kabinet Gotong Royong;

The Government of the Republic of Indonesia