PENJELASAN

A T A S

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2001

 

    UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2001 mempunyai beban ekstra, karena disamping diarahkan untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dan upaya pemulihan perekonomian nasional, juga berkaitan dengan dimulainya pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejak awal pelaksanaannya, APBN 2001 menghadapi tantangan, hambatan, dan tekanan yang sangat berat. Hal tersebut terutama berkaitan dengan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah, dan meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang cukup jauh dari asumsi dasar yang ditetapkan. Sebagai piranti utama dalam pengelolaan kebijakan keuangan negara, APBN 2001 bukanlah merupakan kebijakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, agar APBN 2001 benar-benar dapat mencerminkan kebijakan fiskal yang realistis, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pertengahan bulan Juni 2001 telah ditempuh langkah-langkah penyesuaian sebagaimana dituangkan dalam Paket Kebijakan Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2001 yang disepakati oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut, beberapa asumsi pokok yang menjadi dasar penyusunan APBN 2001, mengalami penyesuaian, yaitu sasaran pertumbuhan ekonomi dari 5,0 persen menjadi 3,5 persen, tingkat inflasi dari 7,2 persen menjadi 9,3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari Rp 7.800 per US$ 1 menjadi Rp 9.600 per US$ 1, serta tingkat bunga SBI 3 bulan dari 11,5 persen menjadi 15,0 persen.

Meskipun demikian, memburuknya perkembangan situasi global akibat terjadinya peristiwa 11 September 2001 di New York, menyebabkan serangkaian kebijakan yang ditempuh belum cukup efektif untuk meredam berbagai tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional, yang pada gilirannya juga memberikan tekanan terhadap pelaksanaan APBN 2001.

Tekanan terhadap mata uang rupiah terutama berkaitan dengan faktor-faktor non-ekonomi, seperti kondisi sosial dan politik, dan situasi keamanan di beberapa daerah masih kurang kondusif, sehingga dalam tahun 2001 secara rata-rata realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan mencapai Rp 10.219 per US$ 1, yang berarti cukup jauh dari yang diasumsikan yaitu Rp 9.600 per US$ 1. Sementara itu, realisasi tingkat suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai16,4 persen, lebih tinggi dari yang diasumsikan yaitu 15,0 persen. Selain perkembangan nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga SBI, indikator lain yang diperkirakan sulit tercapai adalah tingkat inflasi, yang dalam tahun 2001 diperkirakan mencapai 11,9 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang diasumsikan, yakni 9,3 persen.

Di samping sangat rentan terhadap perubahan berbagai indikator ekonomi makro, pelaksanaan APBN tahun anggaran 2001 juga memperoleh tekanan yang cukup berat akibat tidak optimalnya pelaksanaan beberapa kebijakan fiskal yang sebelumnya telah direncanakan. Kurang efektifnya pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal tersebut telah menyebabkan tidak dapat dimaksimalkannya sasaran penerimaan dalam negeri dan penghematan pengeluaran negara.

Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Di sisi pendapatan negara, realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah diperkirakan lebih tinggi dibanding dengan sasaran yang ditetapkan, sehingga rasio pendapatan negara dan hibah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang semula diasumsikan 19,5 persen, realisasinya diperkirakan mencapai 20,3 persen. Lebih tingginya perkiraan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih tingginya perkiraan realisasi pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.

Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan akan lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu dari 14,5 persen terhadap PDB menjadi 15,8 persen terhadap PDB. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya suku bunga SBI. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan akan lebih rendah dari yang direncanakan, yaitu dari 3,1 persen terhadap PDB menjadi 2,7 persen terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran pembangunan tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan rupiah, yaitu dari 1,5 persen terhadap PDB menjadi 1,3 persen terhadap PDB, serta lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan proyek, yaitu dari 1,6 persen terhadap PDB menjadi 1,3 persen terhadap PDB. Sedangkan realisasi dana perimbangan diperkirakan mengalami sedikit peningkatan yaitu dari 5,5 persen terhadap PDB menjadi 5,6 persen terhadap PDB.

Sebagai akibat dari perkiraan peningkatan pendapatan negara dan hibah dibandingkan dengan perkiraan peningkatan belanja negara yang relatif berimbang, maka defisit anggaran diperkirakan tidak jauh berbeda dengan yang direncanakan semula, yaitu tetap berada pada kisaran 3,7 persen terhadap PDB. Pada sisi pembiayaan dalam negeri, pembiayaan dalam negeri non-perbankan yang semula ditargetkan 2,3 persen terhadap PDB, realisasinya diperkirakan lebih tinggi, yaitu sebesar 2,5 persen terhadap PDB. Selanjutnya guna menutup kekurangan pembiayaan, direncanakan akan dibiayai dari perbankan dalam negeri sebesar 0,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri neto yang semula direncanakan sebesar 1,4 persen terhadap PDB, realisasinya diperkirakan menurun menjadi 0,7 persen terhadap PDB. Sedangkan rencana pembayaran pokok utang luar negeri yang semula direncanakan sebesar 1,4 persen terhadap PDB, realisasinya diperkirakan lebih rendah, yaitu menjadi 1,3 persen terhadap PDB.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2001 diperkirakan berubah menjadi Rp 299.851.229.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan triliun delapan ratus lima puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara diperkirakan menjadi Rp 354.578.213.000.000,00 (tiga ratus lima puluh empat triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta rupiah). Dengan demikian defisit anggaran dalam tahun 2001 diperkirakan sebesar Rp 54.726.984.000.000,00 (lima puluh empat triliun tujuh ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 perlu diatur dengan Undang-undang.

 

    PASAL DEMI PASAL

Pasal I

 Angka 

Pasal 3

    Cukup jelas

    Angka 2

Pasal 4

    Ayat (1)

Cukup jelas

    Ayat (2)

Cukup jelas

    Ayat (3)

Cukup jelas

    Ayat (4)

Penerimaan perpajakan terdiri dari : (dalam rupiah)
    a. Pajak dalam negeri 174.188.800.000.000,00
        0110 Pajak penghasilan nonmigas 69.696.200.000.000,00
        0120 Pajak penghasilan migas 23.071.000.000.000,00
        0130 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak         penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) 55.840.800.000.000,00
        0140 Pajak bumi dan bangunan (PBB) 4.800.000.000.000,00
        0150 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 1.489.400.000.000,00
        0160 Cukai 17.621.900.000.000,00
        0170 Pajak lainnya (Bea Meterai) 1.669.500.000.000,00
    b. Pajak perdagangan internasional 10.547.800.000.000,00
        0210 Bea masuk 9.827.600.000.000,00
        0230 Pungutan (pajak)ekspor 720.200.000.000,00



    Angka 3

Pasal 5

    Ayat (1)

Cukup jelas

    Ayat (2)

Cukup jelas

    Ayat (3)

Cukup jelas

    Ayat (4)

Cukup jelas

    Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak terdiri dari : (dalam rupiah)
    a. Penerimaan sumber daya alam 86.658.300.000.000,00
        0310 Pendapatan minyak bumi 60.037.700.000.000,00
        0320 Pendapatan gas alam 21.847.000.000.000,00
        0330 Pendapatan pertambangan umum 1.627.100.000.000,00
        0340 Pendapatan kehutan 3.000.600.000.000,00
        0350 Pendapatan perikanan 145.900.000.000,00
    b. 0410 Bagian laba BUMN 10.439.900.000.000,00
    c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya 18.006.800.000.000,00
        0510 Penjualan hasil Produksi, sitaan 114.984.000.000,00
        0511 Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan 1.351.000.000,00
        0512 Penjualan hasil peternakan dan perikanan 7.011.000.000,00
        0513 Penjualan hasil tambang 65.436.000.000,00
        0514 Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan 18.119.000.000,00
        0515 Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya 463.000.000,00
        0516 Penjualan informasi, penerbitan, film dan hasil cetakan lainnya 1.389.000.000,00
        0517 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan 8.470.000.000,00
        0519 Penjualan lainnya 12.745.000.000,00
        0520 Penjualan aset 131.117.000.000,00
        0521 Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah 8.576.000.000,00
        0522 Penjualan kendaraan bermotor 1.429.000.000,00
        0523 Penjualan sewa beli 50.372.000.000,00
        0529 Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan 70.740.000.000,00
        0530 Pendapatan sewa 14.511.000.000,00
        0531 Sewa rumah dinas/rumah negeri 7.726.000.000,00
        0532 Sewa gedung, bangunan, gudang 3.422.000.000,00
        0533 Sewa benda-benda bergerak 2.314.000.000,00
        0539 Sewa benda-benda tak bergerak lainnya 1.049.000.000,00
        0540 Pendapatan jasa I 1.033.091.000.000,00
        0541 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya 130.046.000.000,00
        0542 Pendapatan tempat hiburan/taman, museum 1.287.000.000,00
        0543 Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM, STNK,                 BPKB 263.066.000.000,00
        0544 Pendapatan jasa pertanahan 62.707.000.000,00
        0545 Pendapatan hak dan perijinan 355.571.000.000,00
        0546 Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/pemeriksaan 5.577.000.000,00
        0547 Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa                 pelatihan dan jasa teknologi 104.665.000.000,00
        0548 Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama 44.381.000.000,00
        0549 Pendapatan jasa bandar udara kepelabuhanan, dan                 kenavigasian 65.791.000.000,00
        0550 Pendapatan jasa II 1.422.996.000.000,00
        0551 Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) 551.697.000.000,00
        0552 Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi 29.946.000.000,00
        0553 Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin 7.238.000.000,00
        0554 Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil 1.646.000.000,00
        0555 Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan                 surat paksa 24.293.000.000,00
        0556 Pendapatan uang pewarganegaraan 19.316.000.000,00
        0557 Pendapatan bea lelang 83.692.000.000,00
        0558 Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang                 negara 52.326.000.000,00
        0559 Pendapatan jasa lainnya 652.842.000.000,00
        0570 Pendapatan rutin dari luar negeri 258.600.000.000,00
        0571 Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik                 Indonesia 35.443.000.000,00
        0572 Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler 223.157.000.000,00
        0610 Pendapatan kejaksaan dan peradilan 22.351.000.000,00
        0611 Legalisasi tanda tangan 312.000.000,00
        0612 Pengesahan surat di bawah tangan 50.000.000,00
        0613 Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan 1.113.000.000,00
        0614 Hasil denda/denda tilang dan sebagainya 16.412.000.000,00
        0615 Ongkos perkara 3.844.000.000,00
        0619 Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya 620.000.000,00
        0710 Pendapatan pendidikan 595.960.000.000,00
        0711 Uang pendidikan 435.896.000.000,00
        0712 Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan 33.803.000.000,00
        0713 Uang ujian untuk menjalankan praktek 13.000.000,00
        0719 Pendapatan pendidikan lainnya 126.248.000.000,00
        0810 Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran berjalan 270.824.000.000,00
        0811 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 73.934.000.000,00
        0813 Penerimaan kembali belanja pensiunan 77.000.000,00
        0814 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 185.812.000.000,00
        0815 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni 10.524.000.000,00
        0816 Penerimaan kembali belanja pembangunan PLN 477.000.000,00
        0820 Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran                 yang lalu 72.761.000.000,00
        0821 Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 10.748.000.000,00
        0822 Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom 15.462.000.000,00
        0823 Penerimaan kembali belanja pensiun 7.462.000.000,00
        0824 Penerimaan kembali belanja rutin lainnya 24.743.000.000,00
        0825 Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni 12.219.000.000,00
        0826 Penerimaan kembali pembangunan PLN 2.114.000.000,00
        0827 Penerimaan kembali pembangunan hibah 13.000.000,00
        0840 Pendapatan pelunasan piutang 6.046.100.000.000,00
        0890 Pendapatan lain-lain 8.700.065.000.000,00
        0891 Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji 3.208.000.000,00
        0892 Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan                 pemerintah 15.592.000.000,00
        0893 Penerimaan kembali/ganti rugi atas kerugian yang diderita                 oleh negara 16.290.000.000,00
        0894 Penerimaan denda administrasi BPHTB 3.040.000.000,00
        0899 Pendapatan anggaran lainnya 8.661.935.000.000,00
                 Pengembalian PNBP lainnya (676.560.000.000,00)

    Angka 4

Pasal 6

    Cukup jelas

    Angka 5

Pasal 7

    Ayat (1)

Cukup jelas

    Ayat (2)

Cukup jelas

    Ayat (3)

Cukup jelas

    Ayat (4)

Pengeluaran rutin terdiri dari : (dalam rupiah)
01 SEKTOR INDUSTRI 22.368.000.000,00
    01.1 Subsektor Industri 22.368.000.000,00
02 SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN 765.264.000.000,00
    02.1 Subsektor Pertanian 315.404.000.000,00
    02.2 Subsektor Kehutanan 424.416.000.000,00
    02.3 Subsektor Perikanan 25.444.000.000,00
03 SEKTOR PENGAIRAN 28.395.000.000,00
    03.1 Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air 27.617.000.000.00
    03.2 Subsektor Irigasi 778.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 125.761.000.000,00
    04.1 Subsektor Tenaga Kerja 125.761.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,      KEUANGAN DAN KOPERASI 199.379.834.000.000,00
    05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 8.433.000.000,00
    05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 70.579.000.000,00
    05.4 Subsektor Keuangan 199.260.124.000.000,00
    05.5 Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 40.698.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA 403.250.000.000,00
    06.1 Subsektor Prasarana Jalan 18.187.000.000,00
    06.2 Subsektor Transportasi Darat 38.794.000.000,00
    06.3 Subsektor Transportasi Laut 198.651.000.000,00
    06.4 Subsektor Transportasi Udara 73.901.000.000,00
    06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan            (SAR) 73.716.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI 345.218.000.000,00
    07.1 Subsektor Pertambangan 335.269.000.000,00
    07.2 Subsektor Energi 9.949.000.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI 103.180.000.000,00
    08.1 Subsektor Pariwisata 42.205.000.000,00
    08.2 Subsektor Pos dan Telekomunikasi 60.975.000.000,00
09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 61.384.000.000,00
    09.1 Subsektor Pembangunan Daerah 46.333.000.000,00
    09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 15.051.000.000,00
10 SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 482.867.000.000,00
    10.1 Subsektor Lingkungan Hidup 12.526.000.000,00
    10.2 Subsektor Tata Ruang 470.341.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN      TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.425.140.000.000,00
    11.1 Subsektor Pendidikan 3.907.501.000.000,00
    11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 410.902.000.000,00
    11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan            Yang Maha Esa 91.435.000.000,00
    11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 15.302.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 665.272.000.000,00
    12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana 665.272.000.000,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN      WANITA, ANAK DAN REMAJA 622.229.000.000,00
    13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 28.193.000.000,00
    13.2 Subsektor Kesehatan 594.036.000.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 45.584.000.000,00
    14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 45.553.000.000,00
    14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 31.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA 1.759.211.000.000,00
    15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 385.739.000.000,00
    15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 385.739.000.000,00
16. SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 602.447.000.000,00
    16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar 369.972.000.000,00
    16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan            dan Teknologi 56.885.000.000,00
    16.4 Subsektor Kelautan 8.059.000.000,00
    16.5 Subsektor Kedirgantaraan 2.307.000.000,00
    16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik 165.224.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM 1.343.910.000.000,00
    17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 1.174.573.000.000,00
    17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 169.337.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 5.429.203.000.000,00
    18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.055.269.000.000,00
    18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan 373.934.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN,       KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA 373.934.000.000,00
    19.1 Subsektor Politik 71.026.000.000,00
    19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 1.541.644.000.000,00
    19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa 41.689.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 14.531.263.000.000,00
    20.2 Subsektor Tentara Nasional Republik Indonesia 9.007.044.000.000,00
    20.3 Subsektor Kepolisian 5.287.433.000.000,00
    20.4 Subsektor Pendukung 236.786.000.000,00

Pengeluaran pembangunan terdiri dari :                     (dalam rupiah)

-

-

Rupiah

Nilai Rupiah Pinjaman Proyek dn Kredit Ekspor

Jumlah

01

SEKTOR INDUSTRI

110.540.000.000,00

639.398.000.000,00

749.938.000.000,00

01.1

Subsektor Industri

110.540.000.000,00

639.398.000.000,00

749.938.000.000,00

02

SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

1.021.512.000.000,00

1.458.190.000.000,00

2.479.702.000.000,00

02.1

Subsektor Pertanian

660.257.000.000,00

1.043.384.000.000,00

1.703.641.000.000,00

02.2

Subsektor Kehutanan

47.375.000.000,00

78.830.000.000,00

126.205.000.000,00

02.3

Subsektor Perikanan

313.880.000.000,00

335.976.000.000,00

649.856.000.000,00

03

SEKTOR PENGAIRAN

950.498.000.000,00

3.318.242.000.000,00

4.268.740.000.000,00

03.1

Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air

402.350.000.000,00

1.733.505.000.000,00

2.135.855.000.000,00

03.2

Subsektor Irigasi

548.148.000.000,00

1.584.737.000.000,00

2.132.885.000.000,00

04

SEKTOR TENAGA KERJA

95.737.000.000,00

32.681.000.000,00

128.418.000.000,00

04.1

Subsektor Tenaga Kerja

95.737.000.000,00

32.681.000.000,00

128.418.000.000,00

05

SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN, USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI

5.546.705.000.000,00

44.478.000.000,00

5.591.183.000.000,00

05.1

Subsektor Perdagangan Dalam Negeri

28.428.000.000,00

0,00

28.428.000.000,00

05.2

Subsektor Perdagangan Luar Negeri

68.592.000.000,00

1.867.000.000,00

70.459.000.000,00

05.3

Subsektor Pengembangan Usaha Nasional

22.995.000.000,00

3.683.000.000,00

26.678.000.000,00

05.4

Subsektor Keuangan

5.248.706.000.000,00

38.928.000.000,00

5.287.634.000.000,00

05.5

Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil

177.984.000.000,00

0,00

177.984.000.000,00

06

SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

1.350.986.000.000,00

1.867.608.000.000,00

3.218.594.000.000,00

06.1

Subsektor Prasarana Jalan

887.000.000.000,00

1.046.741.000.000,00

1.933.741.000.000,00

06.2

Subsektor Transportasi Darat

189.410.000.000,00

104.134.000.000,00

293.544.000.000,00

06.3

Subsektor Transportasi Laut

124.900.000.000,00

29.240.000.000,00

154.140.000.000,00

06.4

Subsektor Transportasi Udara

133.226.000.000,00

687.493.000.000,00

820.719.000.000,00

06.5

Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)

16.450.000.000,00

0,00

16.450.000.000,00

07

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

558.885.000.000,00

1.851.579.000.000,00

2.410.464.000.000,00

07.1

Subsektor Pertambangan

38.190.000.000,00

0,00

38.190.000.000,00

07.2

Subsektor Energi

520.695.000.000,00

1.851.579.000.000,00

2.372.274.000.000,00

08

SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

105.300.000.000,00

643.603.000.000,00

748.903.000.000,00

08.1

Subsektor Pariwisata

73.100.000.000,00

253.000.000,00

73.353.000.000,00

08.2

Subsektor Pos dan Telekomunikasi

32.200.000.000,00

643.350.000.000,00

675.550.000.000,00

09

SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI

473.077.000.000,00

1.144.373.000.000,00

1.617.450.000.000,00

09.1

Subsektor Pembangunan Daerah

45.410.000.000,00

1.144.373.000.000,00

1.189.783.000.000,00

09.2

Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan

427.667.000.000,00

0,00

427.667.000.000,00

10

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG

143.641.000.000,00

320.561.000.000,00

464.202.000.000,00

10.1

Subsektor Lingkungan Hidup

94.878.000.000,00

286.021.000.000,00

380.899.000.000,00

10.2

Subsektor Tata Ruang

48.763.000.000,00

34.540.000.000,00

83.303.000.000,00

11

SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIO- NAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

4.837.440.000.000,00

4.349.219.000.000,00

9.186.659.000.000,00

11.1

Subsektor Pendidikan

4.583.557.000.000,00

4.261.753.000.000,00

8.845.310.000.000,00

11.2

Subsektor Pendidikan Luar Sekolahdan Kedinasan

184.386.000.000,00

85.181.000.000,00

269.567.000.000,00

11.3

Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

39.710.000.000,00

0,00

39.710.000.000,00

11.4

Subsektor Pemuda dan Olah Raga

29.787.000.000,00

2.285.000.000,00

32.073.000.000,00

12

SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

183.854.000.000,00

73.818.000.000,00

257.672.000.000,00

12.1

Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

183.854.000.000,00

73.818.000.000,00

257.672.000.000,00

13

SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN REMAJA

1.711.453.000.000,00

2.229.358.000.000,00

3.940.811.000.000,00

13.1

Subsektor Kesejahteraan Sosial

818.610.000.000,00

81.448.000.000,00

900.058.000.000,00

13.2

Subsektor Kesehatan

877.673.000.000,00

2.147.608.000.000,00

3.025.281.000.000,00

13.3

Subsektor Pember-dayaan Perempuan, Anak dan Remaja

15.170.000.000,00

302.000.000,00

15.472.000.000,00

14

SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

317.380.000.000,00

476.834.000.000,00

794.214.000.000,00

14.1

Subsektor Perumahan dan Permukiman

312.230.000.000,00

474.181.000.000,00

786.411.000.000,00

14.2

Subsektor Penataan Kota dan Bangunan

5.150.000.000,00

2.653.000.000,00

7.803.000.000,00

15

SEKTOR AGAMA

51.870.000.000,00

84.570.000.000,00

136.440.000.000,00

15.1

Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama

19.738.000.000,00

695.000.000,00

20.433.000.000,00

15.2

Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama

32.132.000.000,00

83.875.000.000,00

116.007.000.000,00

16

SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

366.098.000.000,00

224.776.000.000,00

590.874.000.000,00

16.1

Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi

125.168.000.000,00

106.319.000.000,00

231.487.000.000,00

16.2

Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar

32.020.000.000,00

0,00

32.020.000.000,00

16.3

Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Penge-tahuan dan Teknologi

76.700.000.000,00

1.452.000.000,00

78.152.000.000,00

16.4

Subsektor Kelautan

42.850.000.000,00

23.350.000.000,00

66.200.000.000,00

16.5

Subsektor Kedirgan-taraan

25.700.000.000,00

88.346.000.000,00

114.046.000.000,00

16.6

Subsektor Sistem Informasi dan Statistik

63.660.000.000,00

5.309.000.000,00

68.969.000.000,00

17

SEKTOR HUKUM

276.549.000.000,00

964.000.000,00

277.513.000.000,00

17.1

Subsektor Pembinaan Hukum Nasional

23.409.000.000,00

964.000.000,00

24.373.000.000,00

17.2

Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum

71.510.000.000,00

0,00

71.510.000.000,00

17.3

Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum

181.630.000.000,00

0,00

181.630.000.000,00

18

SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN

367.703.000.000,00

96.130.000.000,00

463.833.000.000,00

18.1

Subsektor Aparatur Negara

341.763.000.000,00

96.130.000.000,00

437.893.000.000,00

18.2

Subsektor Pendaya-gunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan

25.940.000.000,00

0,00

25.940.000.000,00

19

SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, DAN PENERANGAN

155.372.000.000,00

16.200.000.000,00

171.572.000.000,00

19.1

Subsektor Politik

16.301.000.000,00

0,00

16.301.000.000,00

19.2

Subsektor Hubungan Luar Negeri

13.601.000.000,00

0,00

13.601.000.000,00

19.3

Subsektor Penerangan

125.470.000.000,00

16.200.000.000,00

141.670.000.000,00

20

SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN

1.087.500.000.000,00

797.047.000.000,00

1.884.547.000.000,00

20.1

Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat

2.300.000.000,00

0,00

2.300.000.000,00

20.2

Subsektor Tentara Nasional Indonesia

598.900.000.000,00

464.625.000.000,00

1.063.525.000.000,00

20.3

Subsektor Kepolisian

262.300.000.000,00

229.139.000.000,00

491.439.000.000,00

20.4

Subsektor Pendukung

224.000.000.000,00

103.283.000.000,00

327.283.000.000,00

    Angka 6

Pasal 9

    Cukup jelas

    Angka 7

Pasal 10

    Ayat (1)

Cukup jelas

    Ayat (2)

Cukup jelas

    Ayat (3)

      Pembiayaan dalam negeri terdiri dari :                 :                 :              (dalam rupiah)

Perbankan dalam Negeri 7.550.584.000.000,00
Privatisasi 5.000.000.000.000,00
Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 30.980.200.000.000,00
Penjualan obligasi dalam negeri 658.100.000.000,00
Dikurangi dengan :
Pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri
0,00

      Pembiayaan luar negeri bersih terdiri dari : :                 :                 :    (dalam rupiah)

Penarikan pinjaman luar negeri bruto 30.283.900.000.000,00
Penarikan pinjaman program 10.623.900.000.000,00
Penarikan pinjaman proyek 19.660.000.000.000,00
Dikurangi dengan :
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
19.745.800.000.000,00

    Angka 8

Pasal 13

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tersebut bersumber dari rekening penampung (escrow account) subsidi yang ditunda pembayarannya hingga selesai dilakukan audit.

    Angka 9

Pasal 14

    Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4167