PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  14  TAHUN 2002

TENTANG

PENGADILAN PAJAK

 

UMUM

Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara, oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak  perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu penyelesaian,  baik  di tingkat  Pengadilan  Pajak  maupun  di tingkat  Mahkamah  Agung.

Selain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50 % (lima puluh persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan Pajak.

Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:

  1. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.

  2. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.

  3. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya  Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

        Cukup jelas

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 3

        Cukup jelas

Pasal 4

        Ayat (1)

               Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

Pasal 5

        Cukup jelas

Pasal 6

        Cukup jelas

Pasal 7

        Wakil Ketua dapat lebih dari 1 (satu) didasarkan pada jumlah Sengketa Pajak yang harus diselesaikan. Apabila jumlah Sengketa Pajak sudah tidak dapat ditangani oleh seorang Wakil Ketua, diperlukan lebih dari 1 (satu) Wakil Ketua. Dalam hal Wakil Ketua lebih dari 1 (satu), tugas tiap-tiap Wakil Ketua dapat disesuaikan dengan jenis Pajak, wilayah kantor perpajakan, dan/atau jumlah Sengketa Pajak.

Pasal 8

        Cukup jelas

 Pasal 9

        Cukup jelas

 Pasal 10

        Cukup jelas

 Pasal 11

        Cukup jelas

 Pasal 12

        Cukup jelas

 Pasal 13

        Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus-menerus adalah sakit yang menyebabkan penderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Cukup jelas

 Pasal 14

        Yang dimaksud dengan “dipidana” adalah dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan.

        Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak merendahkan martabat Hakim.

        Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaan” adalah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

 

Pasal 15

        Cukup jelas

Pasal 16

        Cukup jelas

Pasal 17

        Cukup jelas

Pasal 18

        Cukup jelas

Pasal 19

        Cukup jelas

Pasal 20

        Cukup jelas

Pasal 21

        Cukup jelas

 Pasal 22

        Cukup jelas

 Pasal 23

        Yang dimaksud dengan “administrasi umum” adalah administrasi berkenaan dengan penyelenggaraan sehari-hari perkantoran seperti kepegawaian, keuangan, peralatan, atau perlengkapan.

 Pasal 24

        Cukup jelas

 Pasal 25

        Cukup jelas

 Pasal 26

        Cukup jelas

 Pasal 27

        Cukup jelas

 Pasal 28

        Cukup jelas

 Pasal 29

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Cukup jelas

        Ayat (4)

               Karena Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti merangkap tugas sebagai Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti sekaligus merupakan pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti.         

        Ayat (5)

               Cukup jelas

 Pasal 30

        Cukup jelas

 Pasal 31

        Ayat (1)

               Cukup jelas

         Ayat (2)

               Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian.

        Ayat (3)

               Cukup jelas

 Pasal 32

        Cukup jelas

 Pasal 33

        Ayat (1)

               Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan  ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima“ yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

        Ayat (2)

               Biaya untuk mendatangkan pihak ketiga ditanggung oleh para pihak yang bersengketa yang mengusulkan didatangkannya pihak ketiga tersebut.

Pasal 34

        Cukup jelas

Pasal 35

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.

               Contoh :    

               Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.

        Ayat (3)

               Pada prinsipnya jangka   waktu   pengajuan  Banding   sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya.

               Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

       

Pasal 36

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Dalam pengertian salinan termasuk fotokopi atau lembaran lainnya.

        Ayat (4)

               Cukup jelas

  Pasal 37

        Cukup jelas

 Pasal 38

        Pemohon Banding dapat melengkapi  Surat Bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), yang kemudian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusul dengan surat atau dokumen sehingga Banding dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tanggal penerimaan Surat Banding adalah tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

 

Pasal 39

        Cukup jelas

 Pasal 40

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Cukup jelas

        Ayat (4)

               Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

               Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.

        Ayat (5)

               Cukup jelas

        Ayat (6)

               Cukup jelas

 Pasal 41

        Cukup jelas

 Pasal 42

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Atas Gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.

        Ayat (3)

               Cukup jelas

 Pasal 43

        Ayat (1)

               Selain tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan, Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan kewajiban perpajakan penggugat.

        Ayat (2)

               Putusan sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan Pajak.

        Ayat (3)

               Cukup jelas

        Ayat (4)

               Cukup jelas

 Pasal 44

        Cukup jelas

 Pasal 45

        Cukup jelas

 Pasal 46

        Cukup jelas

 Pasal 47

        Cukup jelas

 Pasal 48

        Cukup jelas

 Pasal 49

        Cukup jelas

 Pasal 50

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Yang dimaksud dengan “kelengkapan” pada ayat ini, antara lain fotokopi putusan yang dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan kejelasan, antara lain, alasan Banding atau Gugatan.

        Ayat (3)

               Cukup jelas

 Pasal 51

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Cukup jelas

        Ayat (4)

               Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera untuk membela diri.

 Pasal 52

        Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung” adalah antara lain berkaitan dengan hubungan kepemilikan secara langsung, misalnya seorang Hakim mempunyai saham melebihi  25 % (dua puluh lima persen) dari perusahaan yang mengajukan Banding atau Gugatan.

               Yang dimaksud “kepentingan tidak langsung” adalah dengan mengikuti contoh di atas apabila saham itu dimiliki oleh anak dari Hakim  dimaksud.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Cukup jelas

        Ayat (4)

               Apabila kepentingan langsung atau kepentingan tidak langsung diketahui setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, putusan tetap sah.

         Ayat (5)

               Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang memadai bagi Pengadilan Pajak untuk mengambil putusan.

 Pasal 53

        Ayat (1)

               Terbanding atau tergugat yang dipanggil oleh Hakim Ketua wajib hadir dalam persidangan.

               Pemohon Banding atau penggugat dapat dipanggil oleh Hakim Ketua dan apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

 Pasal 54

        Cukup jelas

 Pasal 55

        Cukup jelas

 Pasal 56

        Ayat (1)

               Saksi dipanggil ke dalam sidang, seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua.

               Saksi yang sudah diperiksa tetap di dalam ruang sidang, kecuali atas permintaan sendiri, atau atas permintaan saksi lain, atau atas permintaan pihak yang bersengketa yang bersangkutan dapat meninggalkan ruang sidang dengan seizin Hakim Ketua.

        Ayat (2)

            Cukup jelas

        Ayat (3)

            Cukup jelas

 Pasal 57

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Keterangan tersebut diperlukan untuk menambah pengetahuan dan keyakinan Hakim yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang diminta keterangannya tidak perlu diambil sumpah atau janji.

Pasal 58

        Cukup jelas

Pasal 59

        Cukup jelas      

Pasal 60

        Cukup jelas

 Pasal 61

        Cukup jelas

 Pasal 62

        Cukup jelas

 Pasal 63

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Yang dimaksud dengan “halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum”, misalnya saksi yang sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak dimungkinkannya hadir dipersidangan.

               Hakim Ketua dapat menugaskan salah seorang Hakim Anggota untuk mengambil sumpah atau janji.

 Pasal 64

        Cukup jelas

 Pasal 65

        Cukup jelas

 Pasal 66

        Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan “sengketa yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak” sebagaimana dimaksud dalam huruf c, misalnya Gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

 Pasal 67

        Cukup jelas      

 Pasal 68

        Ketentuan pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat, yaitu ketentuan mengenai pembukaan sidang, pengunduran diri dan penggantian Hakim Anggota dan Panitera, ketentuan yang berkaitan dengan saksi, kerahasiaan dan ahli alih bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64.

 Pasal 69

        Ayat (1)

               Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

         Ayat (2)

               Keadaan yang diketahui oleh umum, misalnya :

a.   derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya daripada akta di bawah tangan;

b.   Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakan salah satu indentitas diri.

 Pasal 70

        Cukup jelas

 Pasal 71

        Cukup jelas

 Pasal 72

        Cukup jelas

 Pasal 73

        Cukup jelas

 Pasal 74

        Cukup jelas

 Pasal 75

        Cukup jelas

 Pasal 76

        Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

        Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

        Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

        Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

 

Pasal 77

        Cukup jelas

 Pasal 78

        Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Pasal 79

        Ayat (1)

               Cukup jelas          

        Ayat (2)

               Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis.

 Pasal 80

        Ayat (1)

               Cukup jelas

        Ayat (2)

               Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan  ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa  “ tidak dapat diterima “ yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

 

Pasal 81

        Ayat (1)

               Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

               Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal khusus” antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama. 

        Ayat (4)

               Cukup jelas

        Ayat (5)

               Cukup jelas

 Pasal 82

        Cukup jelas

 Pasal 83

        Cukup jelas

 Pasal 84

        Ayat (1)

               Yang dimaksud dengan identitas lainnya, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Kartu Tanda Penduduk, atau Paspor.

        Ayat (2)

               Cukup jelas

        Ayat (3)

               Cukup jelas

         Ayat (4)

               Cukup jelas

        Ayat (5)

               Cukup jelas

        Ayat (6)

               Cukup jelas

 Pasal 85

        Cukup jelas

 Pasal 86

        Pada  dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung  dapat dilaksanakan   kecuali   putusan   dimaksud   menyebabkan    kelebihan pembayaran Pajak. Misalnya, putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.

 

Pasal 87

        Cukup jelas

 Pasal 88

        Cukup jelas

 Pasal 89

        Cukup jelas

 Pasal 90

        Cukup jelas

 Pasal 91

        Cukup jelas

 Pasal 92

        Cukup jelas

 Pasal 93

        Cukup jelas

 Pasal 94

        Angka 1

               Cukup jelas

        Angka 2

               Cukup jelas

        Angka 3

               Cukup jelas

        Angka 4

               Cukup jelas

        Angka 5

               Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus dipilih kembali.

        Angka 6

               Cukup jelas

 Pasal 95

        Cukup jelas

 Pasal 96

         Cukup jelas

 Pasal 97

        Cukup jelas

 Pasal 98

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4189