garuda_1.gif

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  17  TAHUN 2002

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :           a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara  merupakan  pertanggungjawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

   b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000;

Mengingat   :            1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

   2.  Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Compta-biliteitswet Stbl. Tahun 1925 Nomor 448)  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

    3.    Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);

   4.  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3944) sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang Nomor 33 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4047);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :             UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal  1

(1)     Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 diperoleh dari sumber-sumber :

a.                  Penerimaan Perpajakan;

b.                  Penerimaan Negara Bukan Pajak;

c.                  Penerimaan Hibah.

(2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

(3)     Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp 0,00 (nihil).

(5) Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 205.334.504.203.059,00 (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah).

  Pasal  2

(1)     Realisasi  Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.          Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;

b.          Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp108.884.226.302.945,00 (seratus delapan triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

(3)     Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 7.028.327.664.139,00 (tujuh triliun dua puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

(4)     Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 115.912.553.967.084,00 (seratus lima belas triliun sembilan ratus dua belas miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah).

  (5) Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

  Pasal  3

(1)     Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a.      Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;

b.      Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;

c.      Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

(2) Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 76.290.055.913.055,00 (tujuh puluh enam triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh lima rupiah). 

(3)     Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 4.017.807.791.740,00 (empat triliun tujuh belas miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

(4) Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai-     mana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar   Rp 9.114.086.531.180,00 (sembilan triliun seratus empat belas miliar delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah).

(5) Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 (delapan puluh sembilan triliun empat ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

(6) Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.  

Pasal  4

(1)     Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a.      Pengeluaran Rutin;

b.      Pengeluaran Pembangunan.

(2) Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).

(3)     Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 (empat puluh dua triliun delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(4) Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2000 dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(5) Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

  Pasal  5

(1) Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran  2000  sebesar  Rp 205.334.504.203.059,00  (dua ratus lima triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar lima ratus empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp 221.466.738.745.387,00 (dua ratus dua puluh satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus  empat puluh  lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka dalam Tahun Anggaran 2000 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 16.132.234.542.328,00 (enam belas triliun seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.

(2) Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

a.   Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 (delapan belas triliun sembilan ratus miliar rupiah);

b.      Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00 (sepuluh triliun seratus sembilan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).

  (3) Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2000 adalah sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh  tiga  miliar  empat  ratus  tiga  puluh  empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.

 

Pasal  7

 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

   

 Disahkan di Jakarta  
                                                                                pada tanggal 28 Juni 2002  
                                                                                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                  ttd

  MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  28 Juni 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR  69  


PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  17  TAHUN 2002  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2000

 

UMUM

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenuhi kewajiban melaksanakan perhitungan dan pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.

Dalam Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp 12.963.434.999.380,00 (dua belas triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar Rp 14.692.555.080.805,00 (empat belas triliun enam ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah).

Sisa Anggaran Lebih kumulatif sampai dengan Tahun Anggaran 2000 menjadi sebesar Rp 27.655.990.080.185,00 (dua puluh tujuh triliun enam ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah). Jumlah Sisa Anggaran Lebih kumulatif tersebut termasuk Cadangan Anggaran Pembangunan (CAP) sebesar Rp 1.730.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh miliar rupiah).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

        Cukup jelas

 Pasal 2

        Ayat (1)

                Cukup jelas

        Ayat (2)

                 Cukup jelas

        Ayat (3)

                 Cukup jelas

        Ayat (4)

                 Cukup jelas

        Ayat (5)

                 Penerimaan Perpajakan sebesar  Rp 115.912.553.967.084,00 yang terdiri  dari  :

a. Pajak dalam negeri

Rp               108.884.226.302.945,00

    0110    Pajak penghasilan Nonmigas

Rp                 38.421.473.603.095,00

    0120    Pajak penghasilan migas

Rp                 18.651.550.493.621,00

    0130    Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak  penjualan atas barang mewah ( PPN dan PPnBM )

 

Rp                 35.231.786.984.010,00

    0140    Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Rp                   3.525.326.197.974,00

    0150    Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Rp                      930.787.751.768,00

    0160    Cukai

Rp                 11.286.606.555.345,00

    0170    Pajak lainnya (Bea meterai)

Rp                      836.694.717.132,00

b. Pajak perdagangan internasional

Rp                   7.028.327.664.139,00

    0210    Bea masuk

Rp                   6.697.068.981.518,00

    0230    Pungutan (pajak) ekspor

Rp                      331.258.682.621,00

Pasal 3

        Ayat (1)

                Cukup jelas

        Ayat (2)

                 Cukup jelas

         Ayat (3)

                 Cukup jelas

        Ayat (4)

                 Cukup jelas

        Ayat (5)

                 Cukup jelas

        Ayat (6)

                 Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 89.421.950.235.975,00 yang terdiri dari :

a. Penerimaan sumber daya alam

Rp           76.290.055.913.055,00

    0310    Penerimaan minyak bumi

Rp           50.953.017.680.978,00

    0320    Penerimaan gas alam

Rp           15.707.944.490.800,00

    0330    Penerimaan pertambangan umum

Rp                856.869.752.730,00

    0340    Penerimaan kehutanan

Rp             8.719.284.333.817,00

    0350    Penerimaan perikanan

Rp                 52.939.654.730,00

b. Bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik Negara

Rp             4.017.807.791.740,00

    0410    Bagian laba dari BUMN

Rp             4.017.807.791.740,00

c.  Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya

Rp             9.114.086.531.180,00

    0510    Penjualan hasil produksi, sitaan

Rp                 35.720.453.616,00

                0511   Penjualan hasil pertanian, per-kebunan

Rp                   1.716.577.296,00

                0512   Penjualan hasil peternakan

Rp                   2.000.612.373,00

                0513   Penjualan hasil perikanan

Rp                      946.493.808,00

                0514   Penjualan hasil sitaan

Rp                 11.968.742.277,00

                0515   Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya

Rp                      183.501.009,00

                0516   Penjualan penerbitan, film, dan hasil cetakan lainnya

Rp                      197.869.948,00

                0517   Penjualan dokumen-dokumen pelelangan

Rp                    4.033.702.730,00

                0519   Penjualan lainnya

Rp                  14.672.954.175,00

    0520    Penjualan aset tetap

Rp                  31.651.742.549,00

                0521   Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah

Rp                    5.249.863.976,00

                0522   Penjualan kendaraan bermotor

Rp                       601.075.954,00

                0523   Penjualan sewa beli

Rp                  18.413.519.233,00

                0529   Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan

Rp                    7.387.283.386,00

    0530    Pendapatan sewa

Rp                    9.691.207.886,00

                0531   Sewa rumah dinas, rumah negeri

Rp                    3.755.932.445,00

                0532   Sewa gedung, bangunan, gudang

Rp                    3.507.954.329,00

                0533   Sewa benda-benda bergerak

Rp                    1.663.376.092,00

                0539   Sewa benda-benda tak bergerak lainnya

Rp                      763.945.020,00

    0540    Pendapatan jasa I

Rp                 460.738.215.475,00

                0541   Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya

Rp                  37.353.191.541,00

                0542   Pendapatan tempat hiburan, taman, museum

Rp                       362.710.465,00

                0543   Pendapatan  surat keterangan, visa, paspor, dan SIM, STNK, BPKB

Rp                208.609.744.886,00

                0544   Pendapatan jasa pertanahan

Rp                  10.592.429.472,00

                0545   Pendapatan hak dan perijinan

Rp                164.031.437.689,00

                0546   Pendapatan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan

Rp                   7.647.798.492,00

                0547   Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan

Rp                   6.631.993.783,00

                0548   Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama

Rp                   3.468.013.155,00

                0549   Pendapatan jasa bandar udara dan pelabuhan

Rp                 22.040.895.992,00

    0550    Pendapatan jasa II

Rp               853.922.833.398,00

                0551   Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

Rp                 70.087.715.652,00

                0552   Pendapatan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda

Rp               307.501.493.126,00

                0553   Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin

Rp                 10.189.941.146,00

                0554   Pendapatan jasa Kantor Catatan Sipil

Rp                   5.045.402.018,00

                0555   Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak  negara dengan surat paksa

Rp                  2.236.312.541,00

                0556   Pendapatan uang pewarganegara-an

Rp                  6.975.294.693,00

                0557   Pendapatan bea lelang

Rp              132.792.250.618,00

                0558   Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara

Rp                42.219.640.368,00

                0559   Pendapatan jasa lainnya

Rp               276.874.783.236,00

    0560    Pendapatan rutin dari luar negeri

Rp                87.404.370.945,00

    0580    Pendapatan penjualan, sewa dan jasa swadana

Rp              621.629.727.512,00

                0581   Pendapatan penjualan swadana

Rp                 5.496.146.964,00

                0582   Pendapatan sewa swadana

Rp                 2.984.750.516,00

                0583   Pendapatan jasa swadana

Rp             613.148.830.032,00

    0610    Pendapatan kejaksaan dan peradilan

Rp               24.750.756.622,00

                0611   Legalisasi tanda tangan

Rp                   122.707.964,00

                0612   Pengesahan surat di bawah tangan

Rp                     14.038.450,00

                0613   Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan

Rp                   764.937.469,00

                0614   Hasil denda, denda tilang dan sebagainya

Rp               11.637.328.085,00

                0615   Ongkos perkara

Rp                   991.040.729,00

                0619   Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya

Rp              11.220.703.925,00

    0710    Pendapatan pendidikan

Rp                7.971.369.764,00

                0711   Uang pendidikan

Rp                3.683.969.372,00

                0712   Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan

Rp                3.706.365.559,00

                0713   Uang ujian untuk menjalankan praktek

Rp                     57.493.000,00

                0719   Pendapatan pendidikan lainnya

Rp                   523.541.833,00

    0780    Pendapatan pendidikan swadana

Rp             604.755.627.475,00

                0781   Pendapatan pendidikan swadana

Rp             604.755.627.475,00

    0810    Pendapatan kembali belanja tahun anggaran berjalan

Rp             179.757.894.291,00

                0811   Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

Rp               85.644.933.166,00

                0812   Penerimaan kembali belanja daerah otonom

Rp               21.756.648.972,00

                0813   Penerimaan kembali belanja pensiun

Rp               50.585.706.785,00

                0814   Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

Rp               10.651.133.219,00

                0815   Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni

Rp               11.119.472.149,00

    0820    Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu

Rp             599.335.922.711,00

                0821   Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

Rp               67.334.191.753,00

                0822   Penerimaan kembali belanja pegawai otonom

Rp                 3.014.469.225,00

                0823   Penerimaan kembali belanja pensiun

Rp                 5.952.669.476,00

                0824   Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

Rp             236.559.273.414,00

                0825   Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni

Rp             286.475.318.843,00

    0840    Pendapatan pelunasan piutang

Rp          4.989.842.187.810,00

                0841   Pendapatan pelunasan piutang

Rp          4.989.842.187.810,00

    0880    Pendapatan lain-lain swadana

Rp              10.238.344.589,00

                0881   Pendapatan lain-lain swadana

Rp              10.238.344.589,00

    0890    Pendapatan lain-lain

Rp            596.675.876.537,00

                0891   Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji

Rp               2.227.858.755,00

                0892   Penerimaan denda keterlam-batan  penyelesaian pekerjaan

Rp             16.323.365.048,00

                0893   Penerimaan kembali ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara

Rp               6.201.984.493,00

                0894   Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN

Rp                   54.924.339,00

                0895   Pendapatan atas denda administrasi BPHTB

--------

                0899   Pendapatan anggaran lainnya

Rp           571.867.743.902,00

    Pasal 4

   Ayat (1)

                Cukup jelas

        Ayat (2)

                Cukup jelas

        Ayat (3)

                Cukup jelas

        Ayat (4)

                Cukup jelas

        Ayat (5)

                  Pengeluaran rutin sebesar Rp 178.587.403.644.090,00 terdiri dari :

01    Sektor Industri                                                                        Rp            82.999.609.292,00  
                01.1           Subsektor Industri              Rp      82.999.609.292,00

02    Sektor Pertanian dan Kehutanan                                        Rp           819.564.808.952,00  
                02.1           Subsektor Pertanian           Rp      251.335.711.110,00  
                02.2           Subsektor Kehutanan         Rp      568.229.097.842,00

03   Sektor Pengairan                                                                     Rp            26.183.455.264,00  
               
03.1           Subsektor Pengembangan 
                                 Sumber Daya Air                                                   ---  
                03.2           Subsektor Irigasi                Rp        26.183.455.264,00

04   Sektor Tenaga Kerja                                                                Rp          313.459.497.009,00  
               
04.1           Subsektor Tenaga Kerja     Rp        13.459.497.009,00

05    Sektor Perdagangan, Pengembangan  USAHA 
                NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi
                                       Rp   134.924.474.286.930,00
   
             05.1           Subsektor Perdagangan Dalam Negeri       Rp         80.276.768.883,00  
                05.2           Subsektor Perdagangan Luar Negeri          Rp          54.064.625.714,00  
                05.3           Subsektor Pengembangan Usaha Nasional                  ---  
                05.4           Subsektor Keuangan                                Rp  134.764.872.315.849,00  
                05.5           Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil  Rp          25.260.576.484,00

      06      Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika            Rp       336.705.103.355,00  
                06.1           Subsektor Prasarana Jalan                        Rp           17.235.345.259,00  
                06.2           Subsektor Transportasi Darat                     Rp           29.390.770.362,00  
                06.3           Subsektor Transportasi Laut                       Rp         174.679.865.922,00
   
             06.4           Subsektor Transportasi Udara                     Rp           61.033.936.662,00  
                06.5           Subsektor Meteorologi, Geofisika, 
                                 Pencarian dan Penyelamatan  (SAR)           Rp           54.365.185.150,00

07   Sektor Pertambangan dan Energi                                          Rp       337.156.838.428,00
   
             07.1           Subsektor Pertambangan                           Rp         331.007.623.985,00  
                07.2           Subsektor Energi                                       Rp            6.149.214.443,00  

   
     08    Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                        Rp      132.533.603.747,00
   
             08.1           Subsektor Pariwisata                                 Rp          53.205.992.268,00  
                08.2           Subsektor Pos dan Telekomunikasi             Rp          79.327.611.479,00

09      Sektor Pembangunan Sarah 
     dan TraNsmigrasi
                                                                        Rp  16.105.800.068.662,00  
     09.1           Subsektor Pembangunan Daerah                Rp    16.090.648.923.114,00  
     09.2                      Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman  
                      Perambah Hutan                                        Rp          15.151.145.548,00

10    Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang                             Rp     267.234.076.637,00  
    10.1           Subsektor Lingkungan Hidup                      Rp          10.876.054.683,00  
    10.2           Subsektor Tata Ruang                                Rp        256.358.021.954,00

11    Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional
    Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG 
    MAHA Esa, Pemuda dan Olah raga   
                          
Rp  6.987.253.174.111,00

                 11.1           Subsektor Pendidikan                                 Rp       6.504.897.254.250,00
   
             11.2               Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan
                                 Kedinasan                                                  Rp         375.343.037.243,00  
                11.3           Subsektor Kebudayaan Nasional dan 
                                 Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  Rp       97.632.075.057,00  
                11.4           Subsektor Pemuda dan Olah Raga                Rp           9.380.807.561,00

12     Sektor Kependudukan dan KELUARGA  Sejahtera                Rp        426.425.433.435,00  
    12.1           Subsektor Kependudukan dan  
                     Keluarga Berencana                                     Rp        426.425.433.435,00

13      Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN, 
     PERANAN WANITA,
Anak dan Remaja                                      Rp    680.876.923.001,00  
     13.1         Subsektor Kesejahteraan Sosial                Rp             22.873.159.401,00  
     13.2         Subsektor Kesehatan                                Rp           658.003.763.600,00  
     13.3         Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja                     ---

14   Sektor Perumahan dan Permukiman                          Rp     23.616.506.009,00  
                14.1        Subsektor Perumahan dan Permukiman    Rp          23.181.694.155,00  
                14.2        Subsektor Penataan Kota dan Bangunan   Rp               434.811.854,00

15   Sektor Agama                                                                           Rp  1.151.755.322.309,00 

15.1           Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama   Rp     261.492.299.429,00  
                15.2           Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama      Rp     890.263.022.880,00

16      Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                            Rp     435.256.791.450,00 
16.1          Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi                                        ---

                16.2           Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan 

                                 Dasar                                                      Rp   266.698.960.263,00

        16.3          Subsektor Kelembagaan Prasarana  dan 

                 Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi    Rp     37.918.459.499,00

        16.4           Subsektor Kelautan                      ---

                16.5           Subsektor Kedirgantaraan                    Rp       1.843.320.476,00

        16.6           Subsektor Sistem Informasi dan Statistik    Rp   128.796.051.212,00 

17    Sektor Hukum                                                                                Rp    886.156.761.240,00

17.1           Subsektor Pembinaan Hukum Nasional    Rp   741.085.453.921,00  
                17.2           Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum     Rp   145.071.307.319,00  
                17.3           Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum                                         ---

18  Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan                             Rp  4.105.151.965.937,00

18.1          Subsektor Aparatur Negara                      Rp  3.799.344.063.390,00  
                18.2           Subsektor Pendayagunaan Sistem dan
                                 Pelaksanaan Pengawasan                       Rp     305.807.902.547,00

19    Sektor Politik, Hubungan Luar NEGERI,

        Penerangan, Komunikasi dan Media Massa                              Rp  1.631.877.071.525,00

19.1        Subsektor Politik                                       Rp     165.141.948.629,00  
                19.2         Subsektor Hubungan Luar Negeri                Rp  1.404.869.832.276,00  
                19.3         Subsektor Penerangan, Komunikasi dan  
                              
Media Massa                                            Rp       61.865.290.620,00

20   Sektor Pertahanan dan Keamanan                                            Rp  8.912.922.346.797,00  
                20.1        Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan  
                              Masyarakat                                                                                 ---  
                20.2         Subsektor Tentara Nasional Indonesia         Rp 5.873.153.805.594,00  
                20.3         Subsektor Kepolisian                                 Rp 2.983.793.274.203,00  
                20.4         Subsektor Pendukung                                Rp     55.975.267.000,00

Pengeluaran pembangunan sebesar Rp 42.879.335.101.297,00 terdiri dari pengeluaran pembangunan yang dibiayai rupiah murni (Pembiayaan Rupiah) dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman proyek (Pembiayaan Proyek).

         a.     Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Rupiah sebesar Rp 25.909.710.201.956,00 terdiri dari :

       
01   Sektor Industri                                                                        Rp    41.981.171.762,00  
                01.1    Subsektor Industri                                   Rp    41.981.171.762,00

02   Sektor Pertanian dan Kehutanan                                        Rp   497.311.358.708,00  
                        02.1     Subsektor Pertanian                               Rp   489.631.813.609,00  
                        02.2     Subsektor Kehutanan                             Rp       7.679.545.099,00

03    Sektor Pengairan                                                                   Rp   670.189.728.713,00  
                       
03.1    Subsektor Pengembangan Sumber  
                                  Daya Air                                                 Rp   269.972.834.384,00  
                        03.2    Subsektor Irigasi                                     Rp   400.216.894.329,00

04    Sektor Tenaga Kerja                                                             Rp    75.313.109.946,00 
   
                     04.1     Subsektor Tenaga Kerja                          Rp    75.313.109.946,00

05   Sektor Perdagangan, Pengembangan  
   
                    USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi          
                Rp  261.631.171.357,00  
                        05.1     Subsektor Perdagangan Dalam Negeri     Rp     10.355.112.602,00  
                        05.2     Subsektor Perdagangan Luar Negeri        Rp     36.064.010.651,00  
                        05.3     Subsektor Pengembangan Usaha  
                                   Nasional                                                Rp     61.392.562.578,00  
                        05.4     Subsektor Keuangan                              Rp     28.311.746.950,00  
                        05.5     Subsektor Koperasi dan Pengusaha
                                    Kecil                                                     Rp   125.507.738.576,00

06    Sektor Transportasi, Meteorologi 
                      DAN Geofisika                
                                                           Rp  927.483.880.248,00  
                      06.1     Subsektor Prasarana Jalan                      Rp   703.749.975.101,00  
                      06.2     Subsektor Transportasi Darat                   Rp   105.893.056.939,00  
                      06.3     Subsektor Transportasi Laut                     Rp    41.352.803.628,00  
                      06.4     Subsektor Transportasi Udara                   Rp    70.755.817.319,00  
                      06.5     Subsektor Meteorologi, Geofisika, 
                                 Pencarian dan Penyelamatan  (SAR)         Rp      5.732.227.261,00

07   Sektor Pertambangan dan Energi                                        Rp  382.024.593.421,00  
                        07.1    Subsektor Pertambangan                          Rp    36.345.719.851,00  
                        07.2    Subsektor Energi                                      Rp  345.678.873.570,00

08   Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                      Rp     30.391.598.819,00  
                       
08.1    Subsektor Pariwisata                               Rp     23.996.760.557,00  
                        08.2    Subsektor Pos dan Telekomunikasi           Rp      6.394.838.262,00  
                        
   
             09    Sektor Pembangunan Daerah dan TraNsmigrasi              Rp17.029.275.904.473,00  
                        09.1    Subsektor Pembangunan Daerah             Rp16.678.740.246.508,00  
                        09.2    Subsektor Transmigrasi dan  
                                  Pemukiman Perambah Hutan                   Rp     50.535.657.965,00

10    Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RAUNG                         Rp      98.568.954.947,00  
             10.1    Subsektor Lingkungan Hidup                   Rp       62.095.924.525,00  
             10.2    Subsektor Tata Ruang                            Rp       36.473.030.422,00

11    Sektor Pendidikan, Kebudayaan NASIONAL, 
              Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA 
              Esa, Pemuda dan Olah raga
                                                  Rp  2.410.637.636.685,00  
              11.1   Subsektor Pendidikan                             Rp  2.150.593.899.279,00
   
           11.2   Subsektor Pendidikan Luar Sekolah
                       dan Kedinasan                                        Rp    190.344.041.472,00  
              11.3   Subsektor Kebudayaan Nasional dan 
                       Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 
                       Maha Esa                                               Rp      40.334.816.419,00  
              11.4   Subsektor Pemuda dan Olah Raga           Rp      29.364.879.515,00

12    Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera              Rp    148.547.388.764,00  
              12.1   Subsektor Kependudukan dan Keluarga 
                       Berencana                                              Rp    148.547.388.764,00

13      Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN, 
             PERANAN WANITA,
Anak dan Remaja                                 Rp  1.134.544.631.772,00  
 
            13.1    Subsektor Kesejahteraan Sosial               Rp     140.965.805.855,00
             13.2    Subsektor Kesehatan                            Rp     642.191.258.357,00
             13.3    Subsektor Peranan Wanita, Anak 
                       dan Remaja                                            Rp     351.387.567.560,00  

      14  Sektor Perumahan dan Permukiman   
                 Rp      232.193.106.890,00  

            14.1    Subsektor Perumahan dan Permukiman    Rp     226.155.938.436,00  
            14.2    Subsektor Penataan Kota dan Bangunan   Rp        6.037.168.454,00

15  Sektor Agama                                                                      Rp        42.148.866.676,00  
                       15.1   Subsektor Pelayanan Kehidupan  
                                Beragama                                                Rp      20.434.696.093,00  
                       15.2   Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama  Rp      21.714.170.583,00

16      Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  Rp  368.290.232.634,00
       16.1  Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi   Rp     92.393.669.681,00  
       16.2  Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan 
               Dasar                Rp     28.312.227.192,00  
       16.3  Subsektor Kelembagaan Prasarana dan 
               Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi     Rp     42.382.992.615,00  
       16.4  Subsektor Kelautan            Rp     31.203.593.931,00
       16.5  Subsektor Kedirgantaraan            Rp     24.785.625.460,00  

       16.6  Subsektor Sistem Informasi dan
Statistik    Rp   149.212.123.755,00  
          

17    Sektor Hukum                                                                           Rp      123.283.533.889,00  
                       
17.1   Subsektor Pembinaan Hukum Nasional      Rp    12.755.363.587,00  
                        17.2   Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum     Rp    31.273.671.807,00  
                        17.3   Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum   Rp    79.254.498.495,00

18    Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan                      Rp      443.902.059.808,00  
   
            18.1   Subsektor Aparatur Negara                       Rp  393.454.418.654,00  

               18.2   Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  
                        Pelaksanaan Pengawasan                        Rp    50.447.641.154,00

19    Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, 
        Komunikasi dan Media Massa
                                               Rp        38.648.257.494,00  

   
     19.1  Subsektor Politik                               Rp       1.720.576.389,00  

        19.2    Subsektor Hubungan Luar Negeri             Rp      9.837.228.134,00  
        19.3        Subsektor Penerangan, Komunikasi  
                  dan Media Massa                                   Rp    27.090.452.971,00

20    Sektor Pertahanan dan Keamanan                                     Rp      953.343.014.950,00
                        20.1         Subsektor Rakyat Terlatih dan  
                                   Perlindungan Masyarakat                        Rp  625.530.635.965,00

                        20.2     Subsektor TNI                                    Rp  197.068.860.484,00  
                      20.3     Subsektor Kepolisian                              Rp  106.676.888.076,00  

   
                     20.4    Subsektor Pendukung                              Rp    24.066.630.425,00

b.   Pengeluaran Pembangunan Pembiayaan Proyek sebesar Rp 16.969.624.899.341,00 terdiri dari :

01   Sektor Industri                                                                        Rp        89.324.659.182,00 

                        01.1    Subsektor Industri                           Rp     89.324.659.182,00 
02   Sektor Pertanian dan Kehutanan                            Rp    1.451.354.654.967,00 

02.1    Subsektor Pertanian                                Rp  1.406.754.251.441,00  
                        02.2    Subsektor Kehutanan                              Rp       44.600.403.526,00

03   Sektor Pengairan                                                                   Rp   1.468.933.787.710,00

03.1     Subsektor Pengembangan Sumber  
                                   Daya Air                                               Rp   1.131.317.802.470,00  
                        03.2     Subsektor Irigasi                                   Rp      337.615.985.240,00

04   Sektor Tenaga Kerja                                                            Rp        70.553.052.911,00  
                       04.1      Subsektor Tenaga Kerja                         Rp       70.553.052.911,00

05   Sektor Perdagangan, Pengembangan USAHA

                       NASIONAL, KEUANGAN DAN Koperasi                                     Rp   1.026.432.130.485,00 

05.1     Subsektor Perdagangan Dalam Negeri    Rp      134.007.638.692,00  
                        05.2     Subsektor Perdagangan Luar Negeri       Rp              45.076.973,00  
                        05.3     Subsektor Pengembangan Usaha  
                                  
Nasional                                               Rp         5.866.919.635,00  
                        05.4     Subsektor Keuangan                             Rp     785.190.374.094,00  
                        05.5     Subsektor Koperasi dan Pengusaha  
                                   Kecil                                                    Rp      101.322.121.091,00

06    Sektor Transportasi, Meteorologi DAN Geofisika      Rp    2.569.177.051.251,00

06.1     Subsektor Prasarana Jalan                    Rp  2.122.496.949.654,00  
                        06.2     Subsektor Transportasi Darat                 Rp     322.144.932.732,00  
                        06.3     Subsektor Transportasi Laut                   Rp      33.782.475.792,00  
                        06.4     Subsektor Transportasi Udara                 Rp      90.752.693.073,00
                        06.5     Subsektor Meteorologi, Geofisika,  
                                   Pencarian dan Penyelamatan  (SAR)                             ---

07   Sektor Pertambangan dan Energi                                     Rp     891.874.021.980,00  
   
                    07.1    Subsektor Pertambangan                                         --  

                        07.2     Subsektor Energi                                   Rp     891.874.021.980,00

08    Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                  Rp    368.073.940.746,00  
   
                     08.1    Subsektor Pariwisata                                               --  

                        08.2     Subsektor Pos dan Telekomunikasi         Rp    368.073.940.746,00

09    Sektor Pembangunan Daerah dan TraNsmigrasi           Rp  1.963.178.252.309,00  
   
          09.1    Subsektor Pembangunan Daerah      Rp  1.963.178.252.309,00  

              09.2         Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman  
                         Perambah Hutan                                                           ---

10    Sektor Lingkungan Hidup dan Tata RUANG                       Rp    487.491.940.334,00  
   
          10.1    Subsektor Lingkungan Hidup           Rp      398.194.619.765,00  

             10.2      Subsektor Tata Ruang                           Rp        89.297.320.569,00

           11      Sektor Pendidikan, Kebudayaan  NASIONAL, 
                         Kepercayaan Terhadap Tuhan YANG MAHA Esa, 
                         Pemuda dan Olah raga
                                                        Rp  2.183.348.583.896,00  

                        11.1   Subsektor Pendidikan      
                  Rp   2.128.179.782.001,00  

                        11.2         Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  
                                   dan Kedinasan                                       Rp        52.829.411.676,00  
                        11.3     Subsektor Kebudayaan Nasional dan  
                                   Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang  
                                   Maha Esa                                                                                ---  
                        11.4    Subsektor Pemuda dan Olah Raga           Rp          2.339.390.219,00

12      Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera             Rp   115.875.190.021,00  
              12.1    Subsektor Kependudukan dan Keluarga  
                        Berencana                                              Rp      115.875.190.021,00

          13      Sektor Kesejahteraan Sosial, KESEHATAN,

                        PERANAN WANITA,  Anak dan Remaja                      Rp 1.307.517.392.945,00 

13.1     Subsektor Kesejahteraan Sosial               Rp        87.659.915.065,00  
                        13.2     Subsektor Kesehatan                              Rp    1.219.857.477.880,00  
                        13.3     Subsektor Peranan Wanita, Anak 
                                   dan Remaja                                                                         ---

14   Sektor Perumahan dan Permukiman                  Rp 2.800.780.410.227,00  
                        14.1     Subsektor Perumahan dan Permukiman    Rp    2.799.099.558.779,00  
                        14.2     Subsektor Penataan Kota dan Bangunan   Rp          1.680.851.448,00

15   Sektor Agama                                                                           Rp     28.236.201.697,00  
   
                     15.1    Subsektor Pelayanan Kehidupan  

                                   
Beragama                                               Rp        28.236.201.697,00  
                        15.2      Subsektor Pembinaan Pendidikan 
   
                                 Agama                                                                                ---

16     Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                        Rp     42.929.743.725,00  
        16.1    Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi   Rp        23.136.973.288,00  
        16.2    Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan 
                  dan Dasar                                                                             ---  

        16.3    Subsektor Kelembagaan Prasarana dan 
                  Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi     Rp        15.114.006.244,00  
        16.4    Subsektor Kelautan                                   Rp            201.898.800,00  
        16.5    Subsektor Kedirgantaraan                                                     ---  
        16.6    Subsektor Sistem Informasi dan Statistik    Rp         4.476.865.393,00

17    Sektor Hukum                                                                                             ---  
                         17.1    Subsektor Pembinaan Hukum Nasional                                 ---  
                         17.2    Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum                                 ---  
                         17.3    Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum                              ---

18     Sektor Aparatur Negara dan Pengawasan                        Rp     47.585.687.048,00  
                18.1    Subsektor Aparatur Negara                        Rp       47.585.687.048,00  
                18.2      Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  
                           Pelaksanaan Pengawasan                                              ---  

19      Sektor Politik, Hubungan Luar Negeri,  Penerangan, 
                Komunikasi dan Media Massa
                                                                           ---  

                19.1    Subsektor Politik                                                               ---  
                19.2    Subsektor Hubungan Luar Negeri                                        ---  
                19.3         Subsektor Penerangan, Komunikasi dan  
                           Media Massa                                                                    ---

20    Sektor Pertahanan dan Keamanan                                         Rp   56.958.197.907,00  
                         20.1     Subsektor Rakyat Terlatih dan 
                                    Perlindungan Masyarakat                                                   ---  

                        20.2      Subsektor TNI                                                                   ---  
                        20.3      Subsektor Kepolisian                                                         ---  
                        20.4      Subsektor Pendukung                                Rp       56.958.197.907,00

  Pasal 5

        Ayat (1)

                Cukup jelas

        Ayat (2)

                Cukup jelas

        Ayat (3)

                 Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 18.900.000.000.000,00 terdiri dari :  
    a.   Privatisasi                                                                                         ---  
    b.   Penjualan aset program restrukturisasi perbankan      Rp  18.900.000.000.000,00  
    c.   Penjualan obligasi dalam negeri                                                          --- 
   
      dikurangi dengan :  
    d.   Pembiayaan perbankan dalam negeri                                                  ---

                 Pembiayaan luar negeri bersih sebesar Rp 10.195.669.541.708,00  terdiri dari :  
    a.      Penarikan pinjaman luar negeri bruto   Rp 17.818.422.856.341,00 
          - Penarikan pinjaman program            Rp      848.797.957.000,00 
          - Penarikan pinjaman proyek              Rp 16.969.624.899.341,00 
          Dikurangi dengan :  
    b.      Pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri Rp  7.622.753.314.633,00

  Pasal 6

        Dalam hal pendapatan negara belum cukup untuk mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah pada suatu periode tertentu, kekurangannya dapat ditalangi dari dana Sisa Anggaran Lebih, yang akan dikembalikan setelah pendapatan negara dalam tahun anggaran berjalan mencukupi.

  Pasal 7

        Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4208