PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



I. UMUM

      Berbagai perkembangan internal dan eksternal memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2002. Sehubungan dengan itu, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 perlu dilakukan berbagai penyesuaian, agar lebih realistis dan sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi.

      Di sisi pendapatan negara, rasio realisasi anggaran pendapatan negara dan hibah terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mencapai 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) terhadap PDB, atau lebih rendah dari yang diasumsikan yaitu 17,9% (tujuh belas koma sembilan persen) terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan rencana pendapatan negara dan hibah tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi penerimaan pajak penghasilan nonmigas, pajak pertambahan nilai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak lainnya, dan pajak perdagangan internasional. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak diperkirakan mencapai 5,3% (lima koma tiga persen) terhadap PDB, lebih tinggi dari yang diasumsikan sebesar 4,9% (empat koma sembilan persen) terhadap PDB.  

      Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari yang direncanakan, yaitu dari 11,5% (sebelas koma lima persen) terhadap PDB menjadi 11,7% (sebelas koma tujuh persen) terhadap PDB.

      Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih tingginya kebutuhan anggaran untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi suku bunga SBI 3 (tiga) bulan dan sedikit melemahnya perkiraan realisasi nilai tukar rupiah dari yang diasumsikan semula. Sementara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan akan lebih rendah dari yang direncanakan, yaitu dari 3,1% (tiga koma satu persen) terhadap PDB menjadi 2,8% (dua koma delapan persen) terhadap PDB. Lebih rendahnya perkiraan realisasi pengeluaran tersebut berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi pembiayaan proyek, yaitu dari 1,5% (satu koma lima persen) terhadap PDB menjadi 1,2% (satu koma dua persen) terhadap PDB. Sedangkan realisasi anggaran belanja untuk daerah diperkirakan sedikit lebih rendah dari yang direncanakan semula, yaitu dari 5,8% (lima koma delapan persen) terhadap PDB menjadi 5,7% (lima koma tujuh persen) terhadap PDB. Hal tersebut terutama berkaitan dengan lebih rendahnya perkiraan realisasi dana bagi hasil dan dana alokasi khusus.

      Berbagai langkah strategis yang ditempuh demi terjaganya ketahanan fiskal, seperti optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan negara, penerapan kebijakan pengurangan subsidi, serta langkah-langkah efisiensi dan penerapan disiplin dalam alokasi belanja negara, telah memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengendalian defisit dalam batas yang aman. Hal ini tercermin dari realisasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 2,4% (dua koma empat persen) terhadap PDB, lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBN 2002 yaitu 2,5% (dua koma lima persen) terhadap PDB. Di sisi pembiayaan dalam negeri, realisasi pembiayaan nonperbankan dalam negeri diperkirakan tetap berada pada kisaran yang ditargetkan yaitu 1,4% (satu koma empat persen) terhadap PDB. Sementara itu, penarikan pinjaman luar negeri neto yang semula direncanakan sebesar 1,1% (satu koma satu persen) terhadap PDB, realisasinya diperkirakan menurun menjadi 0,9% (nol koma sembilan persen) terhadap PDB.

      Dengan adanya perubahan tersebut, dalam Tahun Anggaran 2002 realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah diperkirakan berubah menjadi Rp305.151.181.000.000,00 (tiga ratus lima triliun seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah), realisasi Anggaran Belanja Negara diperkirakan berubah menjadi Rp345.604.929.400.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun enam ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), sehingga diperkirakan terjadi defisit anggaran sebesar Rp40.453.748.400.000,00 (empat puluh triliun empat ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu  rupiah). Defisit tersebut dibiayai dari pembiayaan nonperbankan dalam negeri sebesar Rp23.992.800.000.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah), pembiayaan luar negeri neto sebesar Rp16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah), serta pembiayaan perbankan dalam negeri sebesar Rp197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian, dalam Tahun Anggaran 2002 diperkirakan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp197.048.400.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang tercermin dari penggunaan dana perbankan dalam negeri yang bersumber dari akumulasi sisa anggaran lebih (SAL).

      Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149), maka perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 perlu diatur dengan Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL

       Pasal I

             Angka 1

                       “Pasal 3

               Ayat (1)

Cukup jelas

               Ayat (2)

                                        Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp219.627.480.000.000,00 (dua ratus sembilan belas triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

              Ayat (3)

                                        Penerimaan Negara Bukan Pajak semula direncanakan sebesar Rp82.246.842.000.000,00 (delapan puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah).

Ayat (4)

       Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Ayat (5)

       Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah semula direncanakan sebesar Rp301.874.322.000.000,00 (tiga ratus satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).”

            Angka 2

                     “Pasal 4

Ayat (1)

        Cukup jelas

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan Rp207.028.880.000.000,00 (dua ratus tujuh triliun dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan Rp12.598.600.000.000,00 (dua belas triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp219.627.480.000.000,00 (dua ratus sembilan belas triliun enam ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp214.713.400.000.000,00  (dua ratus empat belas triliun tujuh ratus tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) terdiri atas :

Jenis Penerimaan (dalam rupiah)
Semula  Menjadi
a.

Pajak dalam negeri

207.028.880.000.000,00

202.568.900.000.000,00  

0110 

Pajak penghasilan (PPh) Nonmigas 

88.815.340.000.000,00

87.200.000.000.000,00  

0120

0130

 

0140

0150 

0160

0170

PPh Minyak Bumi dan Gas Alam  

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)

Pajak bumi dan bangunan (PBB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 

Cukai

Pajak lainnya

15.681.900.000.000,00

70.099.820.000.000,00

 

5.924.200.000.000,00

2.205.000.000.000,00

22.352.880.000.000,00

1.949.740.000.000,00

16.113.900.000.000,00

 67.800.000.000.000,00  

 

 6.030.600.000.000,00  

1.500.100.000.000,00

22.469.100.000.000,00

1.455.200.000.000,00  

b.

Pajak perdagangan internasional

12.598.600.000.000,00

12.144.500.000.000,00  

0210 

Bea masuk

12.249.000.000.000,00

11.839.200.000.000,00  

0220

Pajak/pungutan ekspor

349.600.000.000,00

305.300.000.000,00.”  

                                                                       

             Angka 3                                                          

    “Pasal 5

                Ayat (1)

               Cukup jelas

                        Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan Rp63.195.450.000.000,00 (enam puluh tiga triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3)

Bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara semula direncanakan Rp10.351.392.000.000,00 (sepuluh triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya semula direncanakan Rp8.700.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Ayat (5)

Penerimaan Negara Bukan Pajak semula direncanakan sebesar Rp82.246.842.000.000,00 (delapan puluh dua triliun dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta rupiah) berubah menjadi Rp90.181.781.000.000,00 (sembilan puluh triliun seratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) terdiri atas :

 

Jenis Penerimaan

(dalam rupiah)  

Semula Menjadi  
Penerimaan negara bukan pajak

 

82.246.842.000.000,00

 

90.181.781.000.000,00

 

a.

Penerimaan sumber daya alam 63.195.450.000.000,00 68.001.930.000.000,00
0310

0311

0320

0321

0330

0331

0332

0340

0341

0342

0343

0350

0351

Pendapatan minyak bumi

Pendapatan minyak bumi

Pendapatan gas alam

Pendapatan gas alam

Pendapatan pertambangan umum

Pendapatan iuran tetap

Pendapatan royalti

Pendapatan kehutanan

Pendapatan dana reboisasi

Pendapatan provisi sumber daya hutan

Pendapatan iuran hak pengusahaan Hutan

Pendapatan perikanan

Pendapatan perikanan

44.013.330.000.000,00

44.013.330.000.000,00

14.524.320.000.000,00

14.524.320.000.000,00

1.340.000.000.000,00

46.700.000.000,00

1.293.300.000.000,00

3.026.000.000.000,00

2.043.200.000.000,00

922.500.000.000,00 

60.300.000.000,00

291.800.000.000,00

291.800.000.000,00

47.678.990.000.000,00

47.678.990.000.000,00

16.346.500.000.000,00

16.346.500.000.000,00

1.428.900.000.000,00

105.000.000.000,00

1.323.900.000.000,00

2.358.540.000.000,00

1.645.200.000.000,00

708.120.000.000,00

5.220.000.000,00

189.000.000.000,00

189.000.000.000,00

 

 b.

 

Bagian pemerintah atas laba BUMN

 

10.351.392.000.000,00

 

10.907.401.000.000,00

0410 Bagian pemerintah atas laba BUMN 10.351.392.000.000,00 10.907.401.000.000,00
 

c.

 

Penerimaan negara bukan pajak lainnya

 

8.700.000.000.000,00

 

11.272.450.000.000,00

0510

Penjualan hasil produksi, sitaan

853.549.000.000,00 37.150.700.000,00

0511

Penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan

1.396.300.000,00 10.317.500.000,00

0512

Penjualan hasil peternakan dan perikanan

9.113.300.000,00 8.810.300.000,00

0513

Penjualan hasil tambang

827.459.375.000,00   714.900.000,00

0514

Penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan

4.010.000.000,00 7.069.600.000,00

0515

Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya

370.175.000,00 271.800.000,00

0516

Penjualan  informasi, penerbitan, film, dan hasil  cetakan lainnya

1.672.400.000,00 2.494.400.000,00

0517

Penjualan dokumen-dokumen pelelangan

1.399.350.000,00 1.960.700.000,00

0519

Penjualan lainnya

8.128.100.000,00 5.511.500.000,00

0520

Penjualan aset

24.346.611.000,00 43.930.300.000,00

0521

Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah

110.500.000,00 4.559.800.000,00

0522

Penjualan kendaraan bermotor

1.264.789.000,00 182.700.000,00

0523

Penjualan sewa beli

22.000.000.000,00 35.836.300.000,00

0529

Penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/ dihapuskan

971.322.000,00 3.351.500.000,00

0530

Pendapatan sewa

10.640.664.000,00 12.650.500.000,00

0531

Sewa rumah dinas, rumah negeri

2.756.586.000,00 6.069.800.000,00

0532

Sewa gedung, bangunan, gudang

5.510.178.000,00 3.322.300.000,00

0533

Sewa benda-benda bergerak

428.000.000,00 1.220.300.000,00

0539

Sewa benda-benda tak bergerak lainnya

1.945.900.000,00 2.038.100.000,00

0540

Pendapatan jasa I

1.468.622.725.000,00 1.102.632.700.000,00

0541

Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya

54.034.766.000,00 32.745.800.000,00

0542

Pendapatan tempat hiburan/taman/museum

1.553.785.000,00 1.177.100.000,00

0543

Pendapatan surat keterangan, visa/paspor dan SIM/STNK/BPKB

367.974.500.000,00 146.880.900.000,00

0544

Pendapatan jasa pertanahan

--

44.546.900.000,00

0545

Pendapatan hak dan perijinan

583.117.900.000,00 318.881.900.000,00

0546

Pendapatan sensor/karantina/pengawasan/ pemeriksaan 

6.702.692.000,00 4.168.900.000,00

0547

Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan dan jasa teknologi

331.681.782.000,00 429.047.300.000,00

0548

Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama

65.000.000.000,00 32.868.000.000,00

0549

Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian

58.557.300.000,00 92.315.900.000,00

0550

Pendapatan jasa II

492.049.000.000,00 1.506.869.700.000,00

0551

Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)

27.920.288.000,00 1.083.097.900.000,00

0552

Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi

140.000.000.000,00 8.803.600.000,00

0553

Pendapatan iuran lelang untuk fakir miskin

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0554

Jasa catatan sipil

--

111.600.000,00 

0555

Pendapatan biaya  penagihan pajak-pajak negara  dengan surat paksa

2.505.000.000,00 2.505.000.000,00

0556

Pendapatan uang pewarganegaraan

2.022.912.000,00 11.347.700.000,00

0557

Pendapatan bea lelang

100.000.000.000,00 32.367.600.000,00

0558

Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara

80.000.000.000,00 20.314.600.000,00

0559

Pendapatan jasa lainnya

136.100.800.000,00 344.821.700.000,00

0560

Pendapatan rutin dari luar negeri

173.392.345.000,00 387.500.300.000,00

0561

Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia

23.792.345.000,00 23.792.300.000,00

0562

Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler

149.600.000.000,00 363.708.000.000,00

0570

Pendapatan bunga

--

760.967.200.000,00

0572

Pendapatan bunga atas investasi dalam obligasi-BPPN

--

266.400.000.000,00

0579

Pendapatan bunga lainnya

--

494.567.200.000,00

0610

Pendapatan kejaksaan dan peradilan

20.033.000.000,00 26.755.200.000,00

0611

Legalisasi tanda tangan

100.000.000,00 162.200.000,00

0612

Pengesahan surat di bawah tangan

50.000.000,00 122.800.000,00

0613

Uang  meja  (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan

1.068.000.000,00 1.110.400.000,00

0614

Hasil denda/denda tilang dsb.

10.000.000.000,00 16.544.800.000,00

0615

Ongkos  perkara

8.030.000.000,00 8.030.000.000,00

0619

Penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya

785.000.000,00 785.000.000,00

0710

Pendapatan pendidikan

1.505.187.344.000,00 1.433.327.100.000,00

0711

Uang pendidikan

1.241.561.969.000,00 1.160.783.200.000,00

0712

Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan  

4.427.575.000,00 13.346.000.000,00

0713

Uang ujian untuk menjalankan praktek

2.477.450.000,00 2.477.500.000,00

0719

  Pendapatan pendidikan lainnya 

256.720.350.000,00  256.720.400.000,00

Penerimaan lain-lain 

4.152.179.311.000,00  5.960.666.300.000,00

0810

Pendapatan dari penerimaan kembali  belanja tahun anggaran berjalan

1.365.300.000,00 101.042.000.000,00

0811

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat

1.051.200.000,00 14.097.900.000,00

0813

Penerimaan kembali belanja pensiun

  --

67.779.200.000,00

0814

Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

27.500.000,00  11.540.800.000,00

0815

Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni

286.600.000,00 3.841.400.000,00

0816

Penerimaan kembali belanja pembangunan LN 

 -- 

3.776.400.000,00

0817

Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah

--

6.300.000,00

0820

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja  tahun anggaran yang lalu

925.700.000,00 1.317.883.100.000,00

0821

Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 

 711.500.000,00  7.771.900.000,00

  0822

Penerimaan kembali belanja pegawai DO

  -- 

1.134.500.000,00

0823

Penerimaan kembali belanja pensiun

7.600.000,00  4.277.500.000,00

0824

Penerimaan kembali belanja rutin lainnya

51.500.000,00 937.120.000.000,00

0825

Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah murni 

155.100.000,00 366.606.900.000,00

0826

Penerimaan kembali belanja pembangunan pinjaman LN

--   967.100.000,00

0827

Penerimaan kembali belanja pembangunan hibah

--  5.200.000,00

0830

Pendapatan laba bersih BBM

 --   800.000,00

0831

Pendapatan penjualan bahan bakar minyak

 -- 800.000,00

0840

Pendapatan pelunasan piutang

4.100.200.000.000,00

4.100.200.000.000,00

0841

Pendapatan pelunasan piutang

4.100.200.000.000,00

4.100.200.000.000,00

0860

Pembetulan pembukuan tahun anggaran berjalan

-- 4.500.000,00

0870

Pembetulan pembukuan tahun anggaran yang lalu

-- 11.900.000,00

0890

Pendapatan lain-lain

49.688.311.000,00

441.524.000.000,00

0891

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

755.000.000,00

175.401.100.000,00

0892

Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

3.917.000.000,00

16.193.600.000,00

0893

Penerimaan kembali/ganti rugi atas Kerugian yang diderita oleh negara

2.284.801.000,00

5.457.900.000,00

0894

Pendapatan atas denda administrasi BPHTB

-- 220.400.000,00

0899

Pendapatan anggaran lainnya

42.731.510.000,00

244.251.000.000,00

 

  Angka 4

            “Pasal 6

Ayat (1)

                           Cukup jelas

Ayat (2)

Anggaran belanja pemerintah pusat semula direncanakan Rp246.040.049.500.000,00 (dua ratus empat puluh enam triliun empat puluh miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana perimbangan semula direncanakan Rp94.531.751.500.000,00 (sembilan puluh empat triliun lima ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (4)

Dana otonomi khusus dan dana penyeimbang semula direncanakan Rp3.437.000.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar rupiah), terdiri dari dana otonomi khusus sebesar Rp1.382.282.500.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dana penyeimbang sebesar Rp2.054.717.500.000,00 (dua triliun lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran belanja negara semula direncanakan Rp344.008.801.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus satu juta rupiah).”

 

     Angka 5

            “Pasal 7

Ayat (1)

                           Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeluaran rutin semula direncanakan Rp193.740.949.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Pengeluaran pembangunan semula direncanakan Rp52.299.100.000.000,00 (lima puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), terdiri dari pembiayaan pembangunan sebesar Rp26.469.100.000.000,00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta rupiah), dan pembiayaan proyek sebesar Rp25.830.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun delapan ratus tiga puluh miliar rupiah).

 

Ayat (4)  

                  Pengeluaran rutin semula direncanakan sebesar Rp193.740.949.500.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi Rp200.382.104.000.000,00 (dua ratus triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat juta rupiah) terdiri atas :  

  Sektor/Subsektor

(dalam rupiah)  

Semula Menjadi  
01     SEKTOR INDUSTRI  24.531.936.000,00 24.406.000.000,00
01.1  Subsektor Industri   24.531.936.000,00 24.406.000.000,00

02  SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

849.143.498.000,00  915.465.000.000,00
02.1 Subsektor Pertanian 321.213.073.000,00 313.796.000.000,00
02.2 Subsektor Kehutanan 499.015.323.000,00 573.868.000.000,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan 28.915.102.000,00  27.801.000.000,00
03  SEKTOR PENGAIRAN  29.576.084.000,00  28.090.000.000,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 28.709.585.000,00 27.267.000.000,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air  866.499.000,00  823.000.000,00
04 SEKTOR TENAGA KERJA 153.484.441.000,00 178.017.000.000,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 153.484.441.000,00 178.017.000.000,00
05 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL,  KEUANGAN, DAN KOPERASI 158.585.777.521.000,00 162.484.540.000.000,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri  9.380.306.000,00 9.333.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 77.264.269.000,00 76.659.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 158.455.380.503.000,00 162.357.117.000.000,00  
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 43.752.443.000,00 41.431.000.000,00
06 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA  435.149.299.000,00  435.081.000.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 19.075.004.000,00    18.117.000.000,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 41.641.202.000,00    41.732.000.000,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 214.388.981.000,00 214.846.000.000,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara  79.928.117.000,00 80.099.000.000,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika,  Pencarian dan Penyelamatan    80.115.995.000,00 80.287.000.000,00
07 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI   322.965.598.000,00 354.979.663.000,00
07.1 Subsektor Pertambangan   309.169.263.000,00 339.113.878.000,00
07.2   Subsektor Energi  13.796.335.000,00  15.865.785.000,00
08 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 130.374.350.000,00    163.864.556.000,00
08.1 Subsektor Pariwisata  62.198.444.000,00    68.418.288.000,00
08.2   Subsektor Pos, Telekomunikasi dan  Informatika 68.175.906.000,00  95.446.268.000,00
09  SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 51.916.887.000,00  55.285.292.000,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah 49.385.181.000,00 52.348.292.000,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan  Pemberdayaan Masyarakat  2.531.706.000,00    2.937.000.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG  492.153.711.000,00  512.093.000.000,00
10.1  Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  13.055.872.000,00  13.299.000.000,00
10.2  Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan  479.097.839.000,00  498.794.000.000,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA   4.561.849.632.000,00    4.484.018.975.000,00
11.1 Subsektor Pendidikan    4.004.571.348.000,00 3.937.705.000.000,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah  433.937.876.000,00    425.781.000.000,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional    94.613.765.000,00    90.370.000.000,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga  28.726.643.000,00  30.162.975.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN  KELUARGA   692.608.349.000,00  748.017.017.000,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga    692.608.349.000,00 748.017.017.000,00  
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,  KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  333.432.998.000,00   362.807.218.000,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial    63.475.059.000,00      68.553.064.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 269.957.939.000,00  294.254.154.000,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN  PERMUKIMAN 47.649.141.000,00 45.256.000.000,00
14.1 Subsektor Perumahan 102.579.000,00 98.000.000,00
14.2 Subsektor Pemukiman 47.546.562.000,00  45.158.000.000,00
15 SEKTOR AGAMA  1.392.249.080.000,00  1.326.592.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama    272.036.225.000,00 259.208.000.000,00
15.2  Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 1.120.212.855.000,00    1.067.384.000.000,00
16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN  TEKNOLOGI   646.836.758.000,00    639.333.795.000,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi    2.563.966.000,00  2.463.000.000,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi    446.791.221.000,00  430.221.000.000,00 
16.3 Subsektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi   23.751.576.000,00 22.496.000.000,00
16.4 Subsektor Statistik   173.729.995.000,00    184.153.795.000,00
17 SEKTOR HUKUM 1.533.642.633.000,00 1.563.814.866.000,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional  1.330.320.258.000,00     1.370.229.866.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 203.322.375.000,00     193.585.000.000,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  PENGAWASAN 5.559.848.207.000,00 5.703.385.432.000,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 5.145.671.293.000,00 5.300.041.432.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  Pelaksanaan Pengawasan  414.176.914.000,00 403.344.000.000,00
19 SEKTOR POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI,  INFORMASI DAN KOMUNIKASI 2.523.847.745.000,00    2.532.566.000.000,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 94.109.150.000,00  89.140.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri  2.391.312.350.000,00     2.406.880.000.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi 38.426.245.000,00 36.546.000.000,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN   15.373.911.632.000,00  17.824.491.186.000,00
20.2 Subsektor Pertahanan   9.874.838.861.000,00  12.164.862.000.000,00
20.3  Subsektor Keamanan   5.499.072.771.000,00 5.659.629.186.000,00  

      Pengeluaran pembangunan semula direncanakan sebesar  Rp52.299.100.000.000,00 (lima puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) berubah menjadi Rp47.414.336.000.000,00 (empat puluh tujuh triliun empat ratus empat belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) terdiri atas :  


                                    
                                                                                                                        
(dalam rupiah)  


Sektor/Subsektor

Semula  

    Menjadi  

 Rupiah Pinjaman Proyek

Jumlah

 Rupiah Pinjaman Proyek    Jumla
1 SEKTOR INDUSTRI 146.200.000.000,00 1.666.889.405.000,00 1.813.089.405.000,00 175.700.000.000,00 1.398.456.665.600,00 1.574.156.665.600,00
01.1 Subsektor Industri 146.200.000.000,00 1.666.889.405.000,00 1.813.089.405.000,00 175.700.000.000,00 1.398.456.665.600,00 1.574.156.665.600,00
2 SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.130.750.000.000,00 1.577.906.600.000,00 3.708.656.600.000,00 2.250.750.000.000,00 1.327.666.586.200,00 3.578.416.586.200,00
02.1 Subsektor Pertanian 1.420.000.000.000,00 1.144.220.900.000,00 2.564.220.900.000,00 1.525.000.000.000,00 963.820.816.900,00 2.488.820.816.900,00
02.2 Subsektor Kehutanan 72.500.000.000,00 119.039.000.000,00 191.539.000.000,00 72.500.000.000,00 99.869.183.000,00 172.369.183.000,00
02.3 Subsektor Kelautan dan Perikanan  638.250.000.000,00 314.646.700.000,00 952.896.700.000,00 653.250.000.000,00 263.976.586.300,00 917.226.586.300,00

3

SEKTOR PENGAIRAN 1.566.688.000.000,00 2.145.819.000.000,00 3.712.507.000.000,00 1.598.138.000.000,00 1.818.516.919.400,00 3.416.654.919.400,00
03.1 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan 911.236.000.000,00 1.078.547.000.000,00 1.989.783.000.000,00 917.836.000.000,00 923.116.397.900,00 1.840.952.397.900,00
03.2 Subsektor Pengembangan dan Pengelolaan Sumber- sumber Air 655.452.000.000,00 1.067.272.000.000,00 1.722.724.000.000,00 680.302.000.000,00 895.400.521.500,00 1.575.702.521.500,00

4

SEKTOR TENAGA KERJA 144.200.000.000,00 23.368.200.000,00 167.568.200.000,00 177.200.000.000,00 19.605.028.900,00 196.805.028.900,00
04.1 Subsektor Tenaga Kerja 144.200.000.000,00 23.368.200.000,00 167.568.200.000,00 177.200.000.000,00 19.605.028.900,00 196.805.028.900,00
5 SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI 918.275.000.000,00 2.700.000.000,00 920.975.000.000,00 985.525.000.000,00 4.201.858.400,00 989.726.858.400,00
05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri 52.600.000.000,00 - 52.600.000.000,00 67.100.000.000,00 - 67.100.000.000,00
05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri 150.500.000.000,00 - 150.500.000.000,00 150.500.000.000,00 - 150.500.000.000,00
05.3 Subsektor Pengembangan Usaha Nasional 49.925.000.000,00 - 49.925.000.000,00 49.925.000.000,00 - 49.925.000.000,00
05.4 Subsektor Keuangan 49.300.000.000,00 2.700.000.000,00 52.000.000.000,00 49.300.000.000,00 3.729.486.800,00 53.029.486.800,00
05.5 Subsektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 615.950.000.000,00 - 615.950.000.000,00 668.700.000.000,00 472.371.600,00 669.172.371.600,00
6 SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA 2.657.531.000.000,00 5.152.285.600.000,00 7.809.816.600.000,00 2.761.081.000.000,00 4.322.571.203.000,00 7.083.652.203.000,00
06.1 Subsektor Prasarana Jalan 1.483.731.000.000,00 2.632.330.800.000,00 4.116.061.800.000,00 1.527.281.000.000,00 2.208.425.191.500,00 3.735.706.191.500,00
06.2 Subsektor Transportasi Darat 394.752.750.000,00 774.550.000.000,00 1.169.302.750.000,00 413.012.750.000,00 649.817.922.600,00 1.062.830.672.600,00
06.3 Subsektor Transportasi Laut 263.255.250.000,00 650.000.000.000,00 913.255.250.000,00 278.035.250.000,00 545.325.220.700,00 823.360.470.700,00
06.4 Subsektor Transportasi Udara 284.092.000.000,00 1.095.404.800.000,00 1.379.496.800.000,00 311.052.000.000,00 919.002.868.200,00 1.230.054.868.200,00
06.5 Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan 231.700.000.000,00 - 231.700.000.000,00 231.700.000.000,00 - 231.700.000.000,00
7 SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI  790.800.000.000,00 2.987.306.500.000,00 3.778.106.500.000,00 910.800.000.000,00 2.506.236.271.400,00 3.417.036.271.400,00
07.1 Subsektor Pertambangan 41.100.000.000,00 - 41.100.000.000,00 41.100.000.000,00 - 41.100.000.000,00
07.2 Subsektor Energi 749.700.000.000,00 2.987.306.500.000,00 3.737.006.500.000,00 869.700.000.000,00 2.506.236.271.400,00 3.375.936.271.400,00
8 SEKTOR PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 117.320.000.000,00 1.568.571.200.000,00 1.685.891.200.000,00 117.320.000.000,00 1.315.971.439.800,00 1.433.291.439.800,00
08.1 Subsektor Pariwisata 82.120.000.000,00 20.313.600.000,00 102.433.600.000,00 82.120.000.000,00 17.042.336.100,00 99.162.336.100,00
08.2 Subsektor Pos, Telekomumunikasi dan Informatika 35.200.000.000,00 1.548.257.600.000,00 1.583.457.600.000,00 35.200.000.000,00 1.298.929.103.700,00 1.334.129.103.700,00
9 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH 719.350.000.000,00 2.929.523.000.000,00 3.648.873.000.000,00 723.535.000.000,00 761.108.015.100,00 1.484.643.015.100,00
09.1 Subsektor Otonomi Daerah 50.150.000.000,00 22.570.000.000,00 72.720.000.000,00 52.335.000.000,00 24.554.611.100,00 76.889.611.100,00
09.2 Subsektor Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat 669.200.000.000,00 2.906.953.000.000,00 3.576.153.000.000,00 671.200.000.000,00 736.553.404.000,00 1.407.753.404.000,00
10 SEKTOR SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN TATA RUANG 246.350.000.000,00 406.373.000.000,00 652.723.000.000,00 246.350.000.000,00 371.867.974.200,00 618.217.974.200,00
10.1 Subsektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 164.850.000.000,00 309.120.000.000,00 473.970.000.000,00 164.850.000.000,00 290.276.414.700,00 455.126.414.700,00
10.2 Subsektor Tata Ruang dan Pertanahan 81.500.000.000,00 97.253.000.000,00 178.753.000.000,00 81.500.000.000,00 81.591.559.500,00 163.091.559.500,00
11 SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA 8.118.665.000.000,00 3.188.828.100.000,00 11.307.493.100.000,00 8.145.951.000.000,00 2.857.179.846.100,00 11.003.130.846.100,00
11.1 Subsektor Pendidikan 7.650.967.000.000,00 3.162.668.000.000,00 10.813.635.000.000,00 7.678.253.000.000,00 2.835.232.519.500,00 10.513.485.519.500,00
11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah 328.500.000.000,00 15.035.000.000,00 343.535.000.000,00 328.500.000.000,00 12.613.791.800,00 341.113.791.800,00
11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional 48.000.000.000,00 11.125.100.000,00 59.125.100.000,00 48.000.000.000,00 9.333.534.800,00 57.333.534.800,00
11.4 Subsektor Pemuda dan Olah Raga 91.198.000.000,00 - 91.198.000.000,00 91.198.000.000,00 - 91.198.000.000,00
12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 259.300.000.000,00 66.256.000.000,00 325.556.000.000,00 259.300.000.000,00 55.586.258.200,00 314.886.258.200,00
12.1 Subsektor Kependudukan dan Keluarga 259.300.000.000,00 66.256.000.000,00 325.556.000.000,00 259.300.000.000,00 55.586.258.200,00 314.886.258.200,00
13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.765.600.000.000,00 1.142.226.700.000,00 4.907.826.700.000,00 3.830.600.000.000,00 962.507.649.100,00 4.793.107.649.100,00
13.1 Subsektor Kesejahteraan Sosial 1.280.000.000.000,00 - 1.280.000.000.000,00 1.280.000.000.000,00 - 1.280.000.000.000,00
13.2 Subsektor Kesehatan 2.453.500.000.000,00 1.136.444.700.000,00 3.589.944.700.000,00 2.518.500.000.000,00 957.656.771.500,00 3.476.156.771.500,00
13.3 Subsektor Pemberdayaan Perempuan 32.100.000.000,00 5.782.000.000,00 37.882.000.000,00 32.100.000.000,00 4.850.877.600,00 36.950.877.600,00
14 SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 841.837.000.000,00 294.374.000.000,00 1.136.211.000.000,00 841.837.000.000,00 248.732.859.800,00 1.090.569.859.800,00
14.1 Subsektor Perumahan 296.609.000.000,00 33.428.000.000,00 330.037.000.000,00 296.609.000.000,00 28.418.413.000,00 325.027.413.000,00
14.2 Subsektor Permukiman 545.228.000.000,00 260.946.000.000,00 806.174.000.000,00 545.228.000.000,00 220.314.446.800,00 765.542.446.800,00
15 SEKTOR AGAMA 86.000.000.000,00 - 86.000.000.000,00 86.000.000.000,00 - 86.000.000.000,00
15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 40.500.000.000,00 - 40.500.000.000,00 40.500.000.000,00 - 40.500.000.000,00
15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 45.500.000.000,00 - 45.500.000.000,00 45.500.000.000,00 - 45.500.000.000,00
 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 533.750.000.000,00 179.071.461.000,00 712.821.461.000,00 533.750.000.000,00 153.848.746.900,00 687.598.746.900,00
16.1 Subsektor Pelayanan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) 143.145.000.000,00 46.684.950.000,00 189.829.950.000,00 143.145.000.000,00 39.166.893.300,00 182.311.893.300,00
16.2 Subsektor Penelitian dan Pengembangan Iptek 183.250.000.000,00 93.669.664.000,00 276.919.664.000,00 183.250.000.000,00 82.199.894.900,00 265.449.894.900,00
16.3 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Iptek 105.355.000.000,00 38.716.847.000,00 144.071.847.000,00 105.355.000.000,00 32.481.958.700,00 137.836.958.700,00
16.4 Subsektor Statistik 102.000.000.000,00 - 102.000.000.000,00 102.000.000.000,00 - 102.000.000.000,00
17 SEKTOR HUKUM 503.200.000.000,00 42.352.900.000,00 545.552.900.000,00 503.200.000.000,00 35.532.468.500,00 538.732.468.500,00
17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional 24.850.000.000,00 - 24.850.000.000,00 24.850.000.000,00 - 24.850.000.000,00
17.2 Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum 478.350.000.000,00 42.352.900.000,00 520.702.900.000,00 478.350.000.000,00 35.532.468.500,00 513.882.468.500,00
18 SEKTOR APARATUR NEGARA DAN  PENGAWASAN 887.284.000.000,00 420.050.734.000,00 1.307.334.734.000,00 913.534.000.000,00 352.406.552.600,00 1.265.940.552.600,00
18.1 Subsektor Aparatur Negara 853.024.000.000,00 399.721.334.000,00 1.252.745.334.000,00 878.774.000.000,00 335.350.961.000,00 1.214.124.961.000,00
18.2 Subsektor Pendayagunaan Sistem dan  Pelaksanaan Pengawasan 34.260.000.000,00 20.329.400.000,00 54.589.400.000,00 34.760.000.000,00 17.055.591.600,00 51.815.591.600,00
19. POLITIK DALAM NEGERI, HUBUNGAN LUAR NEGERI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 100.850.000.000,00 53.979.600.000,00 154.829.600.000,00 103.600.000.000,00 45.286.826.600,00 148.886.826.600,00
19.1 Subsektor Politik Dalam Negeri 18.800.000.000,00 - 18.800.000.000,00 18.800.000.000,00 - 18.800.000.000,00
19.2 Subsektor Hubungan Luar Negeri 19.750.000.000,00 - 19.750.000.000,00 19.750.000.000,00 - 19.750.000.000,00
19.3 Subsektor Informasi dan Komunikasi 62.300.000.000,00 53.979.600.000,00 116.279.600.000,00 65.050.000.000,00 45.286.826.600,00 110.336.826.600,00
20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1.935.150.000.000,00 1.982.118.000.000,00 3.917.268.000.000,00 2.029.965.000.000,00 1.662.916.830.200,00 3.692.881.830.200,00
20.1  Subsektor Pertahanan 1.453.000.000.000,00 1.442.118.000.000,00 2.895.118.000.000,00 1.506.000.000.000,00 1.209.882.025.600,00 2.715.882.025.600,00
20.2  Subsektor Keamanan 482.150.000.000,00 540.000.000.000,00 1.022.150.000.000,00 523.965.000.000,00 453.034.804.600,00 976.999.804.600,00.”

 

     Angka 6

            “Pasal 9

Ayat (1)

                        Cukup jelas

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan Rp24.600.346.500.000,00 (dua puluh empat triliun enam ratus miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana alokasi umum semula direncanakan Rp69.114.125.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun seratus empat belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)

Dana alokasi khusus semula direncanakan Rp817.280.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

 

 

Ayat (5)

                        Cukup jelas.”

 

     Angka 7

            “Pasal 10

Ayat (1)

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 semula direncanakan Rp301.874.322.000.000,00 (tiga ratus satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara semula direncanakan Rp344.008.801.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empat triliun delapan miliar delapan ratus satu juta rupiah), maka terdapat defisit anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp42.134.479.000.000,00 (empat puluh dua triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Ayat (2)

a.      Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan Rp23.500.779.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

b.      Pembiayaan luar negeri bersih semula direncanakan Rp18.633.700.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).

Ayat (3)

                  Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp23.500.779.000.000,00 (dua puluh tiga triliun lima ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berubah menjadi  Rp24.189.848.400.000,00 (dua puluh empat triliun seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas :

    (dalam rupiah)

Semula

Menjadi

a. Perbankan dalam negeri 0,00 197.048.400.000,00
b. Privatisasi 3.952.179.000.000,00 4.444.200.000.000,00
c. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan 19.548.600.000.000,00 19.548.600.000.000,00
d. Obligasi negara (neto) 0,00 0,00
-Penerbitan obligasi negara 3.930.500.000.000,00 3.930.500.000.000,00
Dikurangi dengan :
-Pelunasan obligasi negara 3.930.500.000.000,00 3.930.500.000.000,00

          

Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar Rp18.633.700.000.000,00 (delapan belas triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berubah menjadi Rp16.263.900.000.000,00 (enam belas triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) terdiri atas :  

 

(dalam rupiah)  

Semula

Menjadi  

a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) 62.600.500.000.000,00 29.310.200.000.000,00
-Penarikan pinjaman program 36.770.500.000.000,00 9.346.000.000.000,00
-Penarikan pinjaman proyek 25.830.000.000.000,00 19.964.200.000.000,00
Dikurangi dengan :
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri 43.966.800.000.000,00 13.046.300.000.000,00.”

 

     Angka 8

            “Pasal 13

                  Cukup jelas.”

 

     Angka 9

            “Pasal 14

                  Cukup jelas.”

  Pasal II

        Cukup jelas

   

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4229