PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIARAN



UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran.

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

  1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;

  2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;

  3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;

  4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;

  5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;

  6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;

  7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

    Cukup jelas

Pasal 2

    Cukup jelas

Pasal 3

    Cukup jelas

Pasal 4

    Cukup jelas

Pasal 5

    Cukup jelas

Pasal 6

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

    Ayat (4)

      Cukup jelas

Pasal 7

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Yang dimaksud dengan diawasi adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 8

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Huruf a

        Cukup jelas

      Huruf b

        Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI.

      Huruf c

        Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.

      Huruf d

        Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

      Huruf e

        Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

Pasal 9

    Cukup jelas

Pasal 10

    Cukup jelas

Pasal 11

    Cukup jelas

Pasal 12

    Cukup jelas

Pasal 13

    Cukup jelas

Pasal 14

    Cukup jelas

Pasal 15

    Cukup jelas

Pasal 16

    Cukup jelas

Pasal 17

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

Pasal 18

    Cukup jelas

Pasal 19

    Cukup jelas

Pasal 20

    Cukup jelas

Pasal 21

    Ayat (1)

      Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diizinkan.

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

Pasal 22

    Cukup jelas

Pasal 23

    Cukup jelas

Pasal 24

    Ayat (1)

      Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku penyelenggaraan penyiaran komunitas.

    Ayat (2)

      Cukup jelas

Pasal 25

    Cukup jelas

Pasal 26

    Cukup jelas

Pasal 27

    Cukup jelas

Pasal 28

    Cukup jelas

Pasal 29

    Cukup jelas

Pasal 30

    Cukup jelas

Pasal 31

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

    Ayat (5)

      Cukup jelas

    Ayat (6)

      Yang dimaksud dengan diutamakan ialah diberikan prioritas kepada masyarakat di daerah itu atau yang berasal dari daerah itu. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun hanya dapat diberikan kepada pihak dari luar daerah apabila masyarakat setempat tidak ada yang berminat.

Pasal 32

    Cukup jelas

Pasal 33

    Cukup jelas

Pasal 34

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

    Ayat (5)

      Cukup jelas

    Ayat (6)

      Cukup jelas

Pasal 35

    Cukup jelas

Pasal 36

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Mata acara siaran yang berasal dari luar negeri diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta hiburan.

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

    Ayat (5)

      Cukup jelas

    Ayat (6)

      Cukup jelas

Pasal 37

    Cukup jelas

Pasal 38

    Cukup jelas

Pasal 39

    Ayat (1)

      Yang dimaksud dengan harus diberi teks bahasa Indonesia, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

    Ayat (2)

      Pengaturan tentang film yang boleh disiarkan melalui media televisi disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perfilman.

    Ayat (3)

      Yang dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 40

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang penampilan tidak pantas, dan acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

    Ayat (4)

      Cukup jelas

Pasal 41

    Cukup jelas

Pasal 42

    Cukup jelas

Pasal 43

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Cukup jelas

Pasal 44

    Cukup jelas

Pasal 45

    Cukup jelas

Pasal 46

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Huruf a

        Cukup jelas

      Huruf b

        Cukup jelas

      Huruf c

        Cukup jelas

      Huruf d

        Cukup jelas

      Huruf e

        Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

    Ayat (4)

      Cukup jelas

    Ayat (5)

      Cukup jelas

    Ayat (6)

      Cukup jelas

    Ayat (7)

      Cukup jelas

    Ayat (8)

      Cukup jelas

    Ayat (9)

      Cukup jelas

    Ayat (10)

      Cukup jelas

    Ayat (11)

      Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 47

    Tanda lulus sensor yang dimaksud dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 48

    Cukup jelas

Pasal 49

    Cukup jelas

Pasal 50

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Cukup jelas

    Ayat (3)

      Cukup jelas

    Ayat (4)

      Yang dimaksud dengan hak jawab pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya hak koreksi dan hak pembetulan atas kesalahan.

    Ayat (5)

      Cukup jelas

Pasal 51

    Cukup jelas

Pasal 52

    Ayat (1)

      Cukup jelas

    Ayat (2)

      Yang dimaksud dengan pemantauan Lembaga Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran.

      Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

    Ayat (3)

      Cukup jelas

Pasal 53

    Ayat (1)

      Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pelaksanaan fungsi, wewe­nang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi pelaksanaan fungsi, wewe­nang, tugas, dan kewajiban KPI.

    Ayat (2)

      Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi meliputi pelaksanaan fungsi, wewe­nang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah.

Pasal 54

    Cukup jelas

Pasal 55

    Cukup jelas

Pasal 56

    Cukup jelas

Pasal 57

    Cukup jelas

Pasal 58

    Cukup jelas

Pasal 59

    Cukup jelas

Pasal 60

    Cukup jelas

Pasal 61

    Cukup jelas

Pasal 62

    Cukup jelas

Pasal 63

    Cukup jelas

Pasal 64

    Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252



 

(c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.