| Pembukaan - Bab III | Bab IV - Bab IX | Bab X - Bab XVI | Aturan Peralihan - Aturan Tambahan |



ATURAN PERALIHAN

 

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepidahan Pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.


ATURAN TAMBAHAN

 

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden      Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam      Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu      bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.