I N D E X Constitutional Law Undang-Undang Dasar 1945 (Basic Law 1945) Perubahan Pertama UUD 1945 (First Amandment) Perubahan Kedua UUD 1945 (Second Amandment) Perubahan Ketiga UUD 1945 (Third Amandment) Perubahan Keempat UUD 1945 (Fourth Amandment) UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok     Kekuasaan Kehakiman UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis     Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan     Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan     Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan     Perwakilan Rakyat Daerah UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR,     DPD dan DPRD UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil     Presiden UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Public Law UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 UU Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997 UU Kearsipan No. 7 Tahun 1971 UU Pajak Bumi Dan Bangunan No. 12 Tahun 1985 UU Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989 UU Kepariwisataan No.9 Tahun 1990 UU Perumahan Dan Permukiman No.4 Tahun 1992 UU Keimigrasian No. 9 Tahun 1992         *KepPres No. 103 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan           Singkat  (New Regulation on Short Entry Visa)         * Immigration Guidance on Business and Tourism in Indonesia         * (Peraturan Imigrasi Untuk Bisnes dan Pariwisata di Indonesia) UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum No. 14 Tahun 1992 UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Perubahan UU Pajak Bumi Dan Bangunan No. 12 Tahun 1994 UU Pangan No. 7 Tahun 1996 UU Ketransmigrasian No. 15 Tahun 1997 UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan No. 21 Tahun     1997 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 UU Penyiaran No.24 Tahun 1997 UU Kepolisian No. 28 Tahun 1997 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 UU Partai Politik No. 2 Tahun 1999 UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah     No. 25 Tahun 1999 UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah     Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999 UU Pers No. 40 Tahun 1999 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 UU Pajak No. 16 Tahun 2000 UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan     Atas Barang Mewah No. 18 Tahun 2000 UU No. 20 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Bea     Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Private Law Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata / Civil Code) Staatblad 1849 tentang Reglemen Pencatatan Sipil        Eropah Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa Staatblad 1920 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Orang        Indonesia Staatblad 1933 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa        Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Peraturan Tentang Perkawinan Campuran UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 Criminal Law Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Undang-undang Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi     Nomor 26 Tahun 1999 Undang-Undang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum     Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan     Negara Nomor 27 Tahun 1999 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang     Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,     Kolusi, Dan Nepotisme Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31     Tahun 1999 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana     Pencucian Uang Instruksi Presiden No. 4 Th. 2002, menginstruksikan Meneg     Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Instruksi Presiden No. 5 Th. 2002, menginstruksikan Kepala     Badan Intelijen Negara; RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1     Tahum 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,     Menjadi Undang-Undang Perpu 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/2002 pada Peristiwa     Peledakan Bom di Bali Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2     Tahum 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,     Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002,     Menjadi Undang-Undang Human Rights UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) No. 26 Tahun 2000 PP No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan     Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat Citizenship Law Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang        Kewarganegaraan Republik Indonesia   Wet No. 62/1958 betreffende het Staatsburgerschap van de        Republiek Indonesie   Das Staatsangehörigkeitsrecht von Indonesien Pelaksanaan Undang-Undang No. 67 Tahun 1958 Tentang        Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Perubahan Pasal 18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang        Kewarganegaraan Republik Indonesia   Act No. 3/1946 concerning the Citizens and Residents of the        Republic of Indonesia   Act No. 6/1947 concerning the Citizens and Residents of the        Republic of Indonesia   Act No. 8/1947 concerning Prolongation of the Period to submit a        statement as to the Indonesian Citizenship   Act No. 11/1948 concerning Prolongation of the Period to submit a        statement as to the Indonesian Citizenship   Regulations of the Central War Authority No. Prt/Peperpu/014/1958        concerning some matters regarding Citizenship   Act No. 2/1958 concerning the Approval of the Agreement between        Rep. of Indonesia and Rep. of China concerning the Problem of Dual        Citizenship   State Gazette No. 5/1958   Overeenkomst betreffende de Toescheiding van Staatsburgerschap Administrative Law   Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (PDF-File : Law No. 22 Year 1999 Regarding Regional Government) see also Indexes of 1999 - 2000 - 2001 - 2002 and 2003 Labour Law UU Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Perusahaan Swasta No. 12     Tahun 1964 UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja No. 14     Tahun 1969 UU Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970 UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997 Perubahan UU Ketenagakerjaan No. 11 tahun 1998 UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21 Tahun 2000 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Trade, Industry & Commercial Laws UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan No.11 Tahun 1967 UU Perfilman No. 8 Tahun 1992 UU Perseroan Terbatas (PT) No.1 Tahun 1995 UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 UU Dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997 UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 UU Hak Paten No. 13 Tahun 1997 UU Hak Merk No. 14 Tahun 1997 UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998 UU Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat     No. 5 Tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu     Lintas Devisa dan System Nilai Tukar UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000 Environment Protection Law UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya No. 5     Tahun 1990   KEPUTUSAN PRESIDEN RI (Presidential Acts) Keputusan Presiden Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk      Pekerjaan Terburuk Untuk Anak No. 12 tahun 2001 Keputusan Presiden Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk      Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintah Sehari-hari No. 121 Tahun 2000 PP No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan     Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perpu 2/2002 Perpu 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/2002     pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Instruksi Presiden No. 4 Th. 2002, menginstruksikan Meneg     Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Instruksi Presiden No. 5 Th. 2002, menginstruksikan Kepala     Badan Intelijen Negara;   KEPUTUSAN MENTERI (Governmental Decrees) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-    111/MEN/2001 Tentang Perubahan Atas Pasal 35A Keputusan Menteri Tenaga     Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-78/MEN/2001 Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-77/MEN/2001 Tentang Pencabutan     Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-171/MEN/2000     Tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 Dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf     G, H  Dan 1 Keputusan Menteri Kerja Republik Indonesia No. KEP-150/MEN/2000     Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang     Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian di Perusahaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan      Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, Dan Uang Penghargaan Masa      Kerja, Dan Ganti Kerugian di Perusahaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja   tentang   Penyelesaian Pemutusan Hubungan      Kerja (PHK) Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan      Ganti Kerugian Di Perusahaan No. Kep-150/Men/2000 Keputusan Menteri Tenaga Kerja   Tentang   Penyelenggaraan Program Jaminan      Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian      Kerja Waktu Nomor. KEP-150/MEN/1999 Keputusan Direktur Jenderal   Pajak Tentang   Perlakuan Perpajakan Atas Uang      Pesangon Yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja Nomor      KEP-350/PJ/2001 Keputusan   Direktur   Jenderal   Pajak   Tentang   Penghapusan   Piutang Yang      Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih No. KEP- 238 /PJ./2001   Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggara-      an Jasa Telekomunikasi Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomuni-     kasi Nomor. KM. 20 Tahun 2001     (c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.