I N D E X

Constitutional Law

Undang-Undang Dasar 1945 (Basic Law 1945)
Perubahan Pertama UUD 1945 (First Amandment)
Perubahan Kedua UUD 1945 (Second Amandment)
Perubahan Ketiga UUD 1945 (Third Amandment)
Perubahan Keempat UUD 1945 (Fourth Amandment)
UU No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok     Kekuasaan Kehakiman
UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis     Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan     Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan     Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan     Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR,     DPD dan DPRD
UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil     Presiden
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Public Law

UU Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960
UU Penyandang Cacat No. 4 Tahun 1997
UU Kearsipan No. 7 Tahun 1971
UU Pajak Bumi Dan Bangunan No. 12 Tahun 1985
UU Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989
UU Kepariwisataan No.9 Tahun 1990
UU Perumahan Dan Permukiman No.4 Tahun 1992
UU Keimigrasian No. 9 Tahun 1992
        *KepPres No. 103 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan           Singkat  (New Regulation on Short Entry Visa)
        * Immigration Guidance on Business and Tourism in Indonesia
        * (Peraturan Imigrasi Untuk Bisnes dan Pariwisata di Indonesia)

UU Lalu Lintas dan Angkutan Umum No. 14 Tahun 1992
UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992
Perubahan UU Pajak Bumi Dan Bangunan No. 12 Tahun 1994
UU Pangan No. 7 Tahun 1996
UU Ketransmigrasian No. 15 Tahun 1997
UU Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan No. 21 Tahun     1997
UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997
UU Penyiaran No.24 Tahun 1997
UU Kepolisian No. 28 Tahun 1997
UU Perbankan No. 10 Tahun 1998
UU Partai Politik No. 2 Tahun 1999

UU Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999
UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999
UU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah     No. 25 Tahun 1999
UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi Daerah     Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
UU Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999
UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999
UU Pers No. 40 Tahun 1999

UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999
UU Pajak No. 16 Tahun 2000
UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan     Atas Barang Mewah No. 18 Tahun 2000
UU No. 20 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Bea     Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Private Law

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata / Civil Code)
Staatblad 1849 tentang Reglemen Pencatatan Sipil        Eropah
Staatblad 1917 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa
Staatblad 1920 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Orang        Indonesia
Staatblad 1933 tentang Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa        Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa
UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
Peraturan Tentang Perkawinan Campuran
UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999

Criminal Law

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-undang Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
    Nomor 26 Tahun 1999

Undang-Undang Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum
    Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan
    Negara Nomor 27 Tahun 1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
    Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
    Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31
    Tahun 1999

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
    Pencucian Uang

Instruksi Presiden No. 4 Th. 2002, menginstruksikan Meneg
    Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Instruksi Presiden No. 5 Th. 2002, menginstruksikan Kepala
    Badan Intelijen Negara;

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1     Tahum 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,     Menjadi Undang-Undang
Perpu 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/2002 pada Peristiwa
    Peledakan Bom di Bali

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2     Tahum 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,     Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002,     Menjadi Undang-Undang

Human Rights

UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999
UU Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) No. 26 Tahun 2000
PP No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
    Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat

Citizenship Law

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang        Kewarganegaraan Republik Indonesia
  Wet No. 62/1958 betreffende het Staatsburgerschap van de        Republiek Indonesie
  Das Staatsangehörigkeitsrecht von Indonesien
Pelaksanaan Undang-Undang No. 67 Tahun 1958 Tentang        Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang        Kewarganegaraan Republik Indonesia
  Act No. 3/1946 concerning the Citizens and Residents of the        Republic of Indonesia
  Act No. 6/1947 concerning the Citizens and Residents of the        Republic of Indonesia
  Act No. 8/1947 concerning Prolongation of the Period to submit a        statement as to the Indonesian Citizenship
  Act No. 11/1948 concerning Prolongation of the Period to submit a        statement as to the Indonesian Citizenship
  Regulations of the Central War Authority No. Prt/Peperpu/014/1958        concerning some matters regarding Citizenship
  Act No. 2/1958 concerning the Approval of the Agreement between        Rep. of Indonesia and Rep. of China concerning the Problem of Dual        Citizenship
  State Gazette No. 5/1958
  Overeenkomst betreffende de Toescheiding van Staatsburgerschap



Administrative Law

  Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

(PDF-File : Law No. 22 Year 1999 Regarding Regional Government)

see also Indexes of 1999 - 2000 - 2001 - 2002 and 2003


Labour Law

UU Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Perusahaan Swasta No. 12     Tahun 1964
UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja No. 14     Tahun 1969
UU Keselamatan Kerja No. 1 Tahun 1970
UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997
Perubahan UU Ketenagakerjaan No. 11 tahun 1998
UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182
UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21 Tahun 2000
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


Trade, Industry & Commercial Laws

UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan No.11 Tahun 1967
UU Perfilman No. 8 Tahun 1992
UU Perseroan Terbatas (PT) No.1 Tahun 1995
UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995
UU Dokumen Perusahaan No. 8 Tahun 1997
UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997

UU Hak Paten No. 13 Tahun 1997
UU Hak Merk No. 14 Tahun 1997
UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998
UU Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat     No. 5 Tahun 1999
UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu
    Lintas Devisa dan System Nilai Tukar

UU Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000
UU Desain Industri No. 31 Tahun 2000

Environment Protection Law

UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya No. 5     Tahun 1990

 

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
(Presidential Acts)


Keputusan Presiden Tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk      Pekerjaan Terburuk Untuk Anak No. 12 tahun 2001

Keputusan Presiden Tentang Penugasan Presiden Kepada Wakil Presiden Untuk      Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintah Sehari-hari No. 121 Tahun 2000

PP No 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan
    Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat

Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perpu 2/2002 Perpu 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu 1/2002
    pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali

Instruksi Presiden No. 4 Th. 2002, menginstruksikan Meneg
    Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Instruksi Presiden No. 5 Th. 2002, menginstruksikan Kepala
    Badan Intelijen Negara;

 

KEPUTUSAN MENTERI
(Governmental Decrees)


Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-    111/MEN/2001 Tentang Perubahan Atas Pasal 35A Keputusan Menteri Tenaga     Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-78/MEN/2001

Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP-77/MEN/2001 Tentang Pencabutan     Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-171/MEN/2000     Tentang Perbaikan Penulisan Pada Pasal 1 Angka 12 Dan Pasal 18 Ayat (1) Huruf     G, H  Dan 1 Keputusan Menteri Kerja Republik Indonesia No. KEP-150/MEN/2000     Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang     Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 78/2001 tentang Perubahan      Kepmenaker No. 150/2000 tentang PHK, Pesangon, Dan Uang Penghargaan Masa      Kerja, Dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja   tentang   Penyelesaian Pemutusan Hubungan      Kerja (PHK) Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan      Ganti Kerugian Di Perusahaan No. Kep-150/Men/2000

Keputusan Menteri Tenaga Kerja   Tentang   Penyelenggaraan Program Jaminan      Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian      Kerja Waktu Nomor. KEP-150/MEN/1999

Keputusan Direktur Jenderal   Pajak Tentang   Perlakuan Perpajakan Atas Uang      Pesangon Yang Dialihkan Kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja Nomor      KEP-350/PJ/2001

Keputusan   Direktur   Jenderal   Pajak   Tentang   Penghapusan   Piutang Yang      Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih No. KEP- 238 /PJ./2001

  Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggara-      an Jasa Telekomunikasi

Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomuni-     kasi Nomor. KM. 20 Tahun 2001


 

 

(c) 1999 - 2004 DR. Willy R. Wirantaprawira, LL.M.