P e n j e l a s a n

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1997
TENTANG
PSIKOTROPIKA


Umum (Pasal demi Pasal)
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,     Pasal 11
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18
Pasal 19,Pasal 20, Pasal 21
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24
    Pasal 25, Pasal 26

Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30

Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42
Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46
    Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50

Pasal 51. Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54
Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58
Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61
Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64
    Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67

Pasal 68, Pasal 69
Pasal 70, Pasal 71
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

    Cukup jelas

Angka 2

    Cukup jelas

Angka 3

    Cukup jelas

Angka 4

    Cukup jelas

Angka 5

    Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

    Cukup jelas

Angka 8

    Cukup jelas

Angka 9

    Cukup jelas

Angka 10

    Cukup jelas

Angka 11

    Cukup jelas

Angka 12

    Cukup jelas

Angka 13

    Cukup jelas

Angka 14

    Cukup jelas


Pasal 2

Ayat (1)

Segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah seluruh aktivitas kegiatan yang dimulai dari kegiatan atau proses produksi sampai dengan penyerahan psikotropika, termasuk pemusnahannya.

Yang diatur dalam Undang-Undang ini hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan sindroma ketergantungan. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika, khususnya yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila disalahgunakan untuk maksud selain pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, maka diperlukan suatu perangkat hukum untuk mengendalikan psikotropika secara khusus.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban memperlakukan dan mengendalikan psikotropika secara khusus sesuai dengan konvensi tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

    a. Psikotropika Golongan I adalah Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

    b. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

    c. Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

    d. Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika dalam Undang-Undang ini hanya meliputi psikotropika Golongan I, psikotropika Golongan II, Psikotropika Golongan III, dan psikotropika Golongan IV, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, tetapi digolongkan sebagai obat keras.


Oleh karena itu, pengaturan pembinaan, dan pengawasannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang obat keras.

Ayat (3)

Jenis-jenis psikotropika yang terlampir dalam Undang-Undang ini telah disesuaikan dengan perkembangan terakhir dari kesepakatan Internasional yang dituangkan dalam daftar penggolongan psikotropika yang dikeluarkan oleh abadan internasional di bidang psikotropika. Khusunya untuk Tetrahydro cannabinol dan derivatnya, dalam Convention on Pshychotropic Substance 1971 beserta daftar yang dikeluarkan badan internasional dimasukkan dalam psikotropika Golongan I dan Golongan II. Namun, dalam Undang-Undang ini telah dikeluarkan karena sesuai dengan tatanan hukum yang ada, zat tersebut merupakan salah satu jenis Narkotika.

Ayat (4)

Menteri dalam menetapkan perubahan jenis-jenis psikotropika menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika yang dikeluarkan oleh Badan Internasional di bidang psikotropika dan selalu memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan.


Pasal 3

Huruf a

    Cukup jelas

Huruf b

    Penyalahgunaan atau dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merugikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter.

Huruf c

    Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka penelitian, psikotropika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas


Pasal 7

Farmakope Indonesia adalah buku standar teknis yang memuat standar dan/atau persyaratan mutu yang berlaku bagi setiap obat dan bahan obat yang digunakan di Indonesia. Yang dimaksud dengan Buku Standar lainnya dalam pasal ini adalah Buku Farmakope yang dikeluarkan oleh negara lain atau badan internasional yang digunakan sebagai acuan dalam standar dan/atau persyaratan mutu obat yang mencakup pemberian (spesifikasi), kemurnian, pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dilakukan apabila belum atau tidak terdapat dalam Farmakope.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Dokumen pengangkutan tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau Apotek yang mengirimkan Psikotropika tersebut.

Pasal 11

Cukup jelas


Pasal 12

Ayat (1)

Penyaluran psikotropika yang dilakukan pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dilakukan untuk kepentingan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan.

Yang dimaksud dengan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ABRI dan BUMN dalam rangka pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Rumah Sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh psikotropika dari pabrik obat atau pedagang besar farmasi. Ayat (3): Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Penyerahan psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Dokter, dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Rumah Sakit yang belum memiliki instalasi farmasi, hanya dapat memperoleh psikotropika dari Apotek.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

    Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf b

    Cukup Jelas

Huruf c

    Penyerahan psikotropika oleh Dokter di daerah terpencil memerlukan izin menyimpan obat, dari Menteri atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada Surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada Apotek.

Ayat (6)

Cukup Jelas


Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pelaksanaan ekspor atau impor psikotropika tunduk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Surat persetujuan ekspor dari Menteri berisi keterangan tertulis mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diekspor, nama dan alamat eksportir dan importir di negara pengimpor, jangka waktu pelaksanaan ekspor dan keterangan bahwa ekspor tersebut untuk kepentingan pengobtan dan/atau ilmu pengetahuan.

Surat Persetujuan Impor dari Menteri berisi keterangan tertulis, mengenai nama, jenis, bentuk dan jumlah psikotropika yang disetujui untuk diimpor, nama dan alamat importir dan eksportir di negara pengekspor, jangka waktu pelaksanaan impor dan keterangan bahwa impor tersebut untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabean dan pejabat kesehatan. Pengemasan kembali yang dilakukan harus dibuatkan Berita Acara.

Pasal 26

Cukup jelas


Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Batas waktu tujuh hari kerja tersebut dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika diserahkan secara langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat ( 2 )

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat ( 1 )

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas


Pasal 31

Ayat (1)

Pada prinsipnya iklan psikotrapika,termasuk yang terselubung,dilarang. Larangan ini dimasudkan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalagunaan psikotrapika atau pengguna psikotrapika yang merugikan. Brosur dan pameran ilmia yang dimaksudsebagi sarna informasi bagi ternaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka pelayanan kesehatan tidak termasuk dalam pengertian iklan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Dokter yang melakukan praktek pribadi dan atau sarana kesehatan yang memberikan pelayana medis, wajib membuat catatn mengenai kegiatan yang berhubungan dengan psikotrapika, dan disiplin sesuai dengan ketentuan resep, yaitu : tiga tahun.

Catatan mengenai psikotrapika di badan usaha sebagamana di atur pada ayat ini disimpan sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku. Dokumen pelaporan mengenai psikotrapika yang berada dii bawah wewenmg department yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, disimpan, sekurang-kurangnya dalam waktu tiga tahun.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas


Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang d maksud dengan pengguna psikotrapika pada ayat ini adalah pasien yang menggunkan psikotrapika untuk pengobatan dengan jumlah psikotrapika yang doi berikan oleh dokter.

Ayat (2)

Apabila di perlukan dalam rangka pembuktian tentang psikotrapika dapat dibeikan copy ( salinan) resep dokter atau surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan. Bagi yang berpegian ke luar neger agar membawa durat keterangan dokter.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan praktik dokter.

Pasal 38

Cukup Jelas


Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pelaanan kesehatan secara utuh dan tepadu melalui pendekatan medis dan sosial agar psikotrapika yang mendeita sindrom ketergantungan mencapai kemampuan fungsional semangkin mungkin.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemuliahan dan pengembangan baik fisik, maupun sosial agar penguan psikotrapika yang mederita sindrom ketergantngan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 40

Yang di maksud dengan psikotrapika dalam jumlah tertentu pada ayat ini adalah jumlah yang sesuai dengan kebuthan pengobatan dan atau perawatan bagi wisatawan asing atau warga negara asing tersebut. Dikaitkan dengan jangka panjang waktu tinggal di Indonesia paling lama dua bulan. Dan harus dibuktikan dengan copy (salinan) resep dan atau surat keterangan dokter yang bersangkutan. Surat dokter harus dengan tegas mencatumkan jumlah pengguna psikotrapika setiap hari.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Yang dimaksud dengan prekusor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang telah dapat digunaan dalam pembuatan psikotrapika.


Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Dalam rangka pemberantasan peredaran gelap psikotrapika, termasuk terhadp sindikkasi kriminal internasional, Pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan kerjasama, baik multilateral, maupun bilateal melauli badan-badan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasioanal .

Pasal 48

Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, uang, dan atau dallam bentuk perhargaan lainya.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Surat tugas hanya berlaku untuk satu kali tugas.


Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas


Pasal 55

Pelaksanaan tehnik penyelidikan penyerahan yang diawasi dan tehnik pembelian terselubung serta penyadapan pembicaraan melalui telepon dan alat-alat telekomunukasi elektronik lainya hanya dapat di lakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

Ayat (1)

Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi : penyidik Pegawai Negeri Sipil Departement yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Penyidik Pegawai Negeri Departement keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Penidik Pegawai Negeri Sipil Departemen tersebut diberikan oleh undang-undang ini ;pada bidang tugasnya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang lain " adalah jaksa, pengacara, panitera, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas


Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

 

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas