R A N C A N G A N
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ....TAHUN.....
TENTANG
PEMBERANTASAN TERORISME


Presiden Republik Indonesia
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tindak Pidana Terorisme
Bab III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Terorisme
Bab IV Satuan Tugas Anti Terorisme
Bab V Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan
Bab VI Perlindungan Bagi Penyelidik Dan Penyidik
Bab VII Kerja Sama Internasional
Bab VIII Ketentuan Penutup


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang :

    a. bahwa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijaga secara terus menerus dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

    b. bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha melindungi masyarakat terhadap terorisme;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pemberantasan Terorisme;

 

Mengingat :

    Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;

    Dengan persetujuan bersama antara

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    dan

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal I

    Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

    1. Terorisme adalah tindakan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatarbelakang dan atau bertujuan politik dengan kegiatan dalam bentuk sebagai berikut:

      a. menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain;
      b. menghancurkan harta benda;
      c. menghilangkan kebebasan pribadi; atau
      d. menciptakan perasaan takut pada masyarakat luas.
    2. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok, atau organisasi.
    3. Satuan Tugas Anti Terorisme yang selanjutnya disebut Satgas adalah kelompok pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam pemberantasan terorisme.

    Pasal 2

    Pemberantasan terorisme dilakukan berdasarkan asas

      a. perlindungan hak asasi manusia;
      b. kesejahteraan bangsa;
      c. ketenteraman masyarakat;
      d. keutuhan wilayah negara; dan
      e. universalitas.


    BAB II

    TINDAK PIDANA TERORISME

    Pasal 3

    Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang dan atau bertujuan politik dengan menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain atau menghancurkan harta benda sehingga tidak dapat digunakan lagi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

    Pasal 4

    Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang dan atau bertujuan politik dengan merampas kebebasan pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

    Pasal 5

    Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang dan atau bertujuan politik dengan menciptakan perasaan takut pada masyarakat luas dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (liana) tahun.

    Pasal 6

    Percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana tersebut.

    Pasal 7

    Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 di luar wilayah negara Republik Indonesia, diberlakukan pula ketentuan Undang-undang ini.

    BAB III

    TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME

    Pasal 8

    Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun.

    Pasal 9

    Setiap saksi perkara terorisme yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau member keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.

    Pasal 10

    Setiap orang yang mengungkapkan identitas pelapor atau pemberi infonnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dan paling singkat 1 (satu) tahun.

    BAB IV

    SATUAN TUGAS ANTI TERORISME

    Pasal 11

    (1) Pemberantasan terorisme dilakukan oleh Satgas.
    (2) Keanggotaan Satgas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur:

      a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      b. Tentara Nasional Indonesia;
      c. Kejaksaan;
      d. Badan Intelijen Negara.
    (3) Dalam melaksanakan tugasnya Satgas melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
    (4) Satgas berada dan di bawah tanggung jawab Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Presiden.

    BAB V

    PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

    Pasal 12

    Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisine dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

    Pasal 13

    Perkara terorisme termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

    Pasal 14

    (1) Penyelidikan dan penyidikan terorisme dilakukan oleh Satgas.
    (2) Apabila dalam penyelidikan atau penyidikan tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya latar belakang atau tujuan politik, maka hasil penyelidikan atau penyidikan tersebut dilimpahkan kepada penyelidik atau penyidik sesuai dengan hukum acara pidana.

    Pasal 15

    Dalam pemeriksaan pendahuluan bagi tersangka perkara terorisme berlaku sistem inquisitor.

    Pasal 16

    Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana terorisme untuk paling lama 7 (tujuh) hari.

    Pasal 17

    Penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 X 90 (tiga kali sembilan puluh) hari.

    Pasal 18

    Penyidik yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dapat melakukan:

      a. penyadapan terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
      b. teknik pengawasan atau pemantauan terselubung terhadap seseorang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

    Pasal 19

    Dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, tersangka tidak mempunyai hak:

      a. untuk didampingi advokat;
      b. untuk dalam atau tidak menjawab pertanyaan pemeriksa;
      c. atas penangguhan penahanan dengan jaminan orang ataupun uang;
      d. untuk berhubungan dengan pihak luar termasuk keluarganya.

    Pasal 20

    (1) Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang untuk memasuki pekarangan, gedung, rumah, bangunan, sarana angkutan atau proyek vital milik negara maupun swasta.
    (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan izin Ketua Pengadilan Negeri.

    Pasal 21

    Barang bukti dalam perkara terorisme dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

    Pasal 22

    Selama menjalani tahanan tersangka ditempatkan dalam ruang tahanan khusus di lingkungan Rumah Tahanan Negara.

    Pasal 23

    Setiap orang dilarang mengungkapkan nama dan alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor atau pemberi informasi.

    BAB VI

    PERLINDUNGAN BAGI PENYELIDIK DAN PENYIDIK

    Pasal 24

    Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara terorisme, penyelidik dan penyidik wajib diberi perlindungan khusus.

    BAB VII

    KERJA SAMA INTERNASIONAL

    Pasal 25

    Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terbadap perkara terorisme dapat dilakukan kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    BAB VIII

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 26

    Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik hidonesia.

    Disahkan di Jakarta pada tanggal

    PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal
    SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

    ttd.

    BAMBANG KESOWO

    LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...


    PENJELASAN

    ATAS

    RANCANGAN

    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR... TAHUN...

    TENTANG

    PEMBERANTASAN TERORISME

    I. UMUM

    Terorisme adalah suatu kejahatan yang berlatar belakang atau bertujuan politik yang menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang sangat membahayakan bagi kehidupan bennasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    Terorisme dapat dilakukan oleh perorangan maupun organisasi kejahatan yang berdimensi baik nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberantasannya dapat dilakukan kerja sama internasional.

    Sebagai kejahatan internasional, pelaku terorisme dapat diadili di tempat atau negara di mana dilakukan terorisme tersebut tanpa melihat kewarganegaraan pelaku. Mengingat terorisme sebagai suatu tindak pidana khusus maka dalam rangka pemberantasannya perlu dibentuk Satuan Tugas Anti Terorisme yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan Tugas Anti Terorisme diberi kewenangan melakukan pemberantasan terorisme dengan kerja sama antar instansi terkait di bawah koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam proses penanganannya sejak dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat hal-hal yang diatur secara khusus yang menyimpang dari KUHAP atau ketentuan hak asasi manusia, antara lain penetapan lamanya penangkapan, penahanan, dan sistem pemeriksaan.

    II. PASAL DEMI PASAL

    Pasal 1

    Cukup jelas.

    Pasal 2

    Cukup jelas.

    Pasal 3

    Cukup jelas.

    Pasal 4 Cukup jelas.

    Pasal 5

    Cukup jelas.

    Pasal 6

    Cukup jelas.

    Pasal 7

    Cukup jelas.

    Pasal 8

    Cukup jelas.

    Pasal 9

    Cukup jelas.

    Pasal 10

    Cukup jelas.

    Pasal 11

    Ayat (1)

    Cukup jelas.

    Ayat (2)

    Cukup jelas.

    Ayat (3)

    Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Ayat (4)

    Cukup jelas.

    Pasal 12

    Cukup jelas.

    Pasal 13

    Cukup jelas.

    Pasal 14

    Cukup jelas.

    Pasal 15

    Yang dimaksud dengan "sistem inquisitoir" adalah suatu cara yang memperlakukan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dan bukan sebagai pihak sebagaimana dalam sistem accusatoir.

    Pasal 16

    Cukup jelas.

    Pasal 17

    Cukup jelas.

    Pasal 18

    Cukup jelas.

    Pasal 19

    Cukup jelas.

    Pasal 20

    Cukup jelas.

    Pasal 21

    Cukup jelas.

    Pasal 22

    Yang dimaksud dengan "ruang tahanan khusus" adalah ruangan di lingkungan Rumah Tahanan Negara yang khusus diperuntukan untuk menempatkan tahanan terorisme dan terpisah dari tahanan perkara lain.

    Pasal 23

    Cukup jelas

    Pasal 24

    Yang dimaksud dengan "perlindungan khusus" antara lain pada waktu melakukan tugas penyelidikan atau pemeriksaan tidak boleh diketahui identitasnya ataupun diperlihatkan wajahnya.

    Pasal 25

    Cukup jelas.

    Pasal 26

    Cukup jelas.

    TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...