Undang-undang No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas-asas dasar
Bab III HAM dan Kebebasan Dasar Manusia
Bab IV Kewajiban Dasar Manusia
Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
Bab VI Pembatasan dan Larangan
Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Bab VIII Partisipasi Masyarakat
Bab IX Pengadilan hak asasi manusia
Bab X Ketentuan Ham
Bab XI Ketentuan Penutup

 


BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi amnusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakkan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi pilitik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.