PP No 2 Tahun 2002
Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban
dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat

Peraturan pemerintah (PP) ini menjadi peraturan pelaksana UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. [Update on March 14 2002]
 



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

 

I. UMUM

 

    Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditempatkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

    Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dan ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik.

 

    Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

 

    Dalam Peraturan Pemerintah ini perlindungan yang diberikan kepada korban dan atau saksi meliputi perlindungan baik fisik maupun mental, perahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban dari saksi kepada aparat penegak hukum dan atau aparat keamanan, dan perlindungan diberikan secara cuma-cuma.

 

II. PASAL DEMI PASAL

 

 

Pasal 1

 

          Cukup jelas

 

Pasal 2

 

          Ayat (1) Cukup jelas

 

          Ayat (2)

 

    Yang dimaksud "pemeriksaan di sidang pengadilan" adalah proses pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. atau Mahkamah Agung.

 

Pasal 3

 

          Cukup jelas

 

Pasal 4

 

          Cukup jelas

 

Pasal 5

 

          Ayat (1)

 

                   huruf a

 

    Yang dimaksud inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera dilindungi.

Inisiatif tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat.

 

                   huruf b

 

                             Cukup jelas

 

          Ayat (2)

 

    Permohonan perlindungan yang diajukan pada tahap tertentu sebagaimana  dimaksud dalam ayat ini, sekaligus merupakan permohonan untuk tahap berikutnya.

 

          Ayat (3)

 

                   Cukup jelas

 

          Ayat (4)

 

          Cukup jelas

 

Pasal 6

 

          Cukup jelas

 

Pasal 7

 

          Cukup jelas

 

Pasal 8

 

          Cukup jelas

 

Pasal 9

 

          Cukup jelas

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4171

 

 

Sebelumnya  1  2