UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1 Tahun 1974
tentang
P E R K A W I N A N


BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang      authentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan      dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan      pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat      kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan      mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang      warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan      menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan      bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia,      surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan      tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya      perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik      maupun hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut      Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa      syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah      dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi      dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran      maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing      berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat      telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu,      maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan      dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal      apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan      itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).

(5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan      lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah      keterangan itu diberikan.

Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan      lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau      keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini      dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia      mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada,      dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum      jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

(1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

    a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.

    b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.

(2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.



BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama      maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah      ketentuan-ketentuan berikut:

    a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan     anaknya;

    b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama     yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu     terjadi;

    c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi     sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut      Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan      ayat (1) pasal ini.



BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang      pelaksanaanya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan      Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan,      diatur lebuh lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

     Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang      Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik      Indonesia.



Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

 

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Januari 1974

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

ttd.

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1