UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1 Tahun 1974
tentang
P E R K A W I N A N



BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

 

Pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua      puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak      mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini      cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu      menyatakan kehendaknya.

(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak      mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang      memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan      lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan      kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3)      dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan      pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan      melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin      setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan      (4) dalam pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang      hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan      tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas)      tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada      Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau      pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua      tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal      permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang      dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

    a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

    b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara     saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara     seorang dengan saudara neneknya;

    c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

    d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;

    e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari     isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

    f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang     berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam      Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.