UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1 Tahun 1974
tentang
P E R K A W I N A N



BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

 

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

    a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

    b. Suami atau isteri.

    c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

    d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan      setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap      perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak      berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh      2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis      keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1)      pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan      dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan      harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan      apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan      apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri      suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari      keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup      sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan      permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai      kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

    a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

    b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta      bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan      lain yang lebih dahulu.

    c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka      memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang      pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.