UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Nomor 1 Tahun 1974
tentang
P E R K A W I N A N


BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

    a. Kematian,

    b. Perceraian dan

    c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan      yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu      tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan      perundangan tersebut.

Pasal 40

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam      peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

    a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik      anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada      perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi      keputusan.

    b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan      pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya      tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan      bahwa ikut memikul biaya tersebut.

    c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya      penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.



BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata      dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan      Pemerintah.

Pasal 44

(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya,      bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu      akibat dari perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan      pihak yang berkepentingan.