Siaran Pers
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65/66 (YPKP)


SEKITAR PENGGALIAN KUBURAN MASSAL DI DEKAT WONOSOBO

Sejak berdirinya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65/66 (YPKP 65/66) dalam bulan April 1999 di Jakarta, penggalian kuburan massal di hutan Situkup (desa Dempes, kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo) 18 kilometer dari Wonosobo, Jawa Tengah merupakan salah satu di antara serentetan kegiatan-kegiatan penting yang sudah dilakukan oleh YPKP.

Penggalian kuburan massal di hutan Situkup ini, yang dilakukan selama tiga hari (tanggal 16, 17 dan 18 November 2000) adalah pelaksanaan sebagian dari salah satu program (program penelitian forensic) diantara tiga program penelitian utama Departemen Penelitian YPKP. Tiga program penelitian utama tersebut adalah :

Pertama, Penelitian Dasar yang bertujuan antara lain untuk mengungkap jumlah korban pembunuhan, penyiksaan, penahanan dan pelanggaran HAM;

Kedua, Penelitian kasus yang bertujuan untuk mengungkap berbagai pembunuhan, penyiksaan dan pelanggaran HAM yang bersifat khusus (sangat diluar perikemanusiaan); dan yang

Ketiga, Penelitian forensic, yang dilakukan dengan pembongkaran kuburan massal dalam rangka pembuktian secara forensic atas korban pembunuhan 65-66.

Ketiga program tersebut secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan sumbangan kepada usaha mencari kebenaran sejarah, terutama yang berkaitan dengan pembunuhan massal 65/66. Usaha mencari kebenaran sejarah tentang pembunuhan 65/66 ini dianggap penting oleh YPKP, karena selama puluhan tahun pemerintahan Orde Baru masalah ini telah dijadikan tabu untuk dibicarakan secara terbuka dalam masyarakat, dan di samping itu juga telah terjadi pemalsuan dan penggelapan tentang berbagai fakta sejarah.

Ketua YPKP, Ibu Sulami (74 tahun), dalam berbagai kesempatan telah menjelaskan kepada umum bahwa penelitian mengenai pembunuhan 65/66 adalah untuk menegakkan perasaan keadilan bagi anggota keluarga para korban yang jumlahnya amat besar. Penegakan perasaan keadilan lewat pencarian kebenaran sejarah adalah dengan tujuan akhir untuk menciptakan rekonsiliasi nasional, yang dibutuhkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Juga mengenai penggalian kuburan massal di Wonosobo ini, ditekankannya bahwa tujuannya adalah semata-mata dengan pertimbangan kemanusiaan. Sebab, berdasarkan data yang ada di Departemen Penelitian YPKP diketahui bahwa di hutan dekat Wonosobo itu terdapat kuburan massal, dan juga ada keluarga para korban yang mencari-cari orangtua atau sanak saudara mereka yang hilang tanpa diketahui di mana kuburannya. Jadi, sama sekali tidak ada maksud untuk mengungkap luka lama atau menggugah dendam.

LANGKAH-LANGKAH SEBELUM PENGGALIAN KUBURAN

Projek penggalian kuburan massal dekat Wonosobo ini dikoordinir oleh sdr Ester Jusuf SH, Kepala Departemen Hukum YPKP dan didampingi satu team forensik yang dipimpin oleh Dr Handoko dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. YPKP telah memberitahukan rencana penggalian kuburan massal ini kepada Komnas HAM di Jakarta. Kerjasama dengan Komnas HAM ini telah sangat membantu dalam memperoleh ijin dan bantuan dari berbagai instansi pemerintahan daerah (kabupaten, instansi militer dan kepolisian setempat). Bantuan dari fihak aparat pemerintah telah termanifestasikan dengan ditugaskannya 12 orang (terdiri dari unsur Kodim, Direktorat Sospol, dan kepolisian) untuk mengatur keamanan jalannya penggalian yang berlangsung selama tiga hari itu.

Kontak-kontak yang dilakukan oleh YPKP dengan berbagai fihak juga telah menghasilkan adanya kerjasama dengan Banser dan Satgas PDI-P di wilayah tersebut. Untuk menjaga keamanan telah diperbantukan lebih dari 15 orang anggota Banser dan 15 anggota Satgas PDI-P. Itu semua menunjukkan bahwa penggalian kuburan massal di Wonosobo ini telah mendapat bantuan dari berbagai fihak.

Dengan adanya bantuan dari berbagai fihak (Komnas Ham dll) dan juga kerjasama dengan fihak pemerintah daerah, maka penggalian kuburan massal di Wonosobo ini berlangsung dalam suasana yang jauh berlainan dengan penggalian kuburan yang pertama kali dilakukan di Blora beberapa tahun yang lalu. Penggalian di Blora telah dilakukan sebelum YPKP berdiri dan berlangsung dalam keadaan sulit (karena Orde Baru masih berkuasa) dan secara "sembunyi-sembunyi", sedangkan yang di Wonosobo dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, YPKP menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Wonosobo dan Komnas HAM.

PENEMUAN YANG MELAMPAUI JUMLAH YANG DI PERKIRAKAN

Penggalian kuburan massal selama tiga hari itu merupakan langkah pertama dan penting dalam usaha bersama untuk membuktikan bahwa dalam tahun 65/66 telah terjadi pembunuhan besar-besaran dan secara sewenang-wenang terhadap sejumlah warganegara Indonesia yang tidak bersalah. Menurut keterangan Dr Handoko (yang memimpin team forensik), dari proyektil-proyektil yang ditemukan pada kerangka yang digali bisa ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan senjata laras panjang dan laras pendek yang diduga hanya dimiliki oleh militer.

Pada hari pertama, di bawah curahan hujan yang lebat, oleh para penggali telah ditemukan 7 kerangka. Di antaranya terdapat kerangka seorang perempuan, yang bisa di-identifikasi dari gigi bagian depan yang di-"pangur" (diratakan), sisir warna merah dari plastik, dan semacam selendang sutera yang melilit pada kerangka leher.

Pada hari kedua, dengan disaksikan oleh penduduk yang datang berbondong-bondong dari berbagai kota-kota yang jauh, ditemukan 10 kerangka lagi. Di antaranya ada kerangka yang jari-jariya memakai cincin kawin yang dihiasi dengan huruf SUDJIJEM dan bertanggal 28-6-1965. Ini berarti bahwa pemilik cincin kawin ini telah ditembak tidak lama setelah ia menikah. Jadi, sampai pada hari kedua yang juga selalu diguyur hujan itu, telah ditemukan 17 kerangka.

Menurut data yang ada di Departemen Penelitian YPKP, di lokasi itu diperkirakan terdapat 21 korban pembunuhan. Jadi, pada hari ketiga diperkirakan akan ditemukan sisanya sebanyak 4 kerangka lainnya lagi. Tetapi, ternyata kemudian bahwa pada hari itu telah ditemukan tambahan 7 kerangka lainnya. Ini berarti bahwa, selama tiga hari penggalian telah ditemukan sebanyak 24 kerangka dan diperkirakan masih ada lagi kerangka yang lain, karena masih banyak bidang-bidang tanah sekitarnya yang belum sempat tersentuh oleh cangkul atau sekop. Dapat dipastikan bahwa jumlah korban adalah melebihi dari jumlah perkiraan semula yakni 21 orang korban.

Mengingat penggalian itu sudah berlangsung tiga hari, dan karena keterbatasan faktor biaya maka penggalian dihentikan pada petang hari ketiga (tanggal 18 November). Diharapkan penggalian dapat diteruskan setelah kondisi dan persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan dapat dipenuhi.

ARTI PENTING BAGI SEJARAH

Dengan persetujuan berbagai instansi pemerintah daerah, lokasi penggalian kuburan massal ini untuk sementara ditutup untuk umum. Sebagai pengamanan telah dibuatkan pagar dan dikunci dengan rantai yang digembok. Kunci telah diserahkan oleh panitia kepada pemerintah setempat (Wakil Bupati Wonosobo).

Penggalian kuburan massal di desa Dempes, yang dilaksanakan dengan bantuan ahli forensik Dr Handoko ini, telah menarik perhatian banyak orang, termasuk dari kalangan pers. Mengingat pentingnya peristiwa ini bagi penegakan kebenaran sejarah, maka bagian-bagian penting proses penggalian dan hasil-hasilnya telah diabadikan dengan foto dan film.

Dengan tersiarnya berita tentang penggalian kuburan massal ini, maka berbagai reaksi positif dan pernyataan simpati yang mencerminkan dukungan, telah diterima oleh YPKP.

Badan internasional Asian Human Rights Commission telah mengeluarkan seruan "urgent action" kepada publik internasional untuk menuntut kepada pemerintah Indonesia (Presiden Abdurrahman Wahid) dan Komnas Ham supaya diadakan pengusutan terhadap pembunuhan massal tahun 65/66 yang diperkirakan telah merenggut jiwa lebih dari satu juta orang.

Dalam suasana untuk mencari kebenaran sejarah dan menegakkan keadilan lewat penelitian ini, YPKP menyambut gembira pernyataan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Daerah Istimewa Yogya yang mengungkap bahwa GP Ansor (DIY) telah membentuk tim investigasi untuk meluruskan sejarah tragedi 1965. Dalam pernyataan itu dikemukakan bahwa disangkutkannya warga NU, khususnya Banser, dalam pembunuhan terhadap orang-orang PKI hanyalah dimanfaatkan dan dijadikan alat oleh militer untuk kepentingan militer waktu itu. Dalam pernyataan Ketua GP Ansor, Drs H. Nurudidin Amin kepada redaksi Bernas tanggal 21 November ditegaskan bahwa organisasinya bertekad dan berkepentingan untuk meluruskan sejarah mengenai tragedi tersebut, dan menyampaikan permintaan ma'af kepada para keluarga korban tragedi 1965 itu. Menurutnya, di mana pun posisi Banser saat itu, pembunuhan adalah pelanggaran HAM dan itu merupakan dosa, dan karenanya, selaku keluarga besar GP Ansor dan Banser menyatakan permintaan maaf setulus-tulusnya.

LANGKAH PERMULAAN PERJALANAN PANJANG

Berkat bantuan dari berbagai fihak, penggalian kuburan massal di Wonosobo telah bisa dilaksanakan dengan lancar dan dengan hasil yang memuaskan. Namun, langkah ini barulah merupakan langkah permulaan dari perjalanan yang cukup panjang untuk menegakkan kebenaran sejarah sekitar pembunuhan massal 65/66. Sebab, pembunuhan yang serupa di desa Dempes (Wonosobo) ini juga terjadi di banyak tempat di berbagai daerah di Indonesia.

Penelitian sejarah tentang peristiwa yang menyedihkan ini memerlukan waktu yang cukup panjang, beaya yang tidak sedikit, dan kerjasama yang tulus dari banyak fihak. Dengan semangat untuk mencari penyelesaian yang adil demi kerukunan antar berbagai komponen bangsa, maka YPKP berharap untuk bisa meneruskan tugasnya, dengan mengatasi berbagai kesulitan.

Kunjungan Nyonya Danielle Mitterra nd (istri almarhum Mantan Presiden Prancis François Mitterrand) ke Indonesia akhir Agustus sampai 4 September yang lalu, untuk memenuhi undangan YPKP dalam rangka kerjasama di bidang penelitian pembunuhan 65/66 adalah manifestasi bahwa yayasannya menaruh perhatian dan simpati terhadap masalah yang penting di bidang hak asasi manusia ini. Selama kunjungan di Jakarta dan Yogyakarta, beliau telah bertemu dengan berbagai pejabat tinggi pemerintahan dan juga dengan banyak LSM untuk mempersoalkan pentingnya penelitian tentang pembunuhan 65/66 dan juga nasib para eks-tapol beserta keluarga mereka. Pertemuan beliau di berbagai tempat dengan para eks-tapol beserta para keluarga mereka itu telah merupakan dorongan bagi banyak orang untuk meneruskan perjuangan dalam membela hak asasi manusia.

SAKITNYA IBU SULAMI

Ketua Umum YPKP, Ibu Sulami, dewasa ini sedang dirawat di rumahsakit Cikini (Jakarta) karena menderita sakit agak berat. Menurut keterangan para petugas YPKP, sakitnya ini adalah akibat dari bertumpuk-tumpuknya kelelahan yang disebabkan oleh kerja keras berhari-hari sebelum dan selama penggalian kuburan di Wonosobo. Tanpa kenal lelah dan tanpa menghiraukan hujan lebat, ia berkeras untuk selalu mengikuti dari dekat proses penggalian kuburan.

Karena berbagai sebab, antara lain emosi yang meluap-luap dengan ditemukannya 17 kerangka, maka ia kemudian jatuh sakit. Mula-mula Ibu Sulami dirawat di rumahsakit Wonosobo, tetapi kemudian dipindahkan ke Jakarta demi perawatan yang lebih baik. Sejak terdengarnya berita tentang sakitnya Ibu Sulami ini, kantor YPKP terus dibanjiri setiap hari oleh berbagai pernyataan simpati, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumbangan keuangan untuk pengobatannya pun mulai diterima dari berbagai fihak. Sumbangan ini merupakan bantuan besar untuk meringankan beban YPKP yang sekarang ini masih terpaksa bekerja dengan sulit karena kecilnya dana.

Himbauan untuk bantuan :

Bagi mereka yang berminat untuk mendukung usaha bersejatah YPKP dalam penelitian soal pembunuhan massal 65/66, bantuan keuangan dapat disalurkan lewat konto bank YPKP sebagai berikut :
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Th.1965/1966
Bank BNI Capem Cimone Tangerang
Acc. No. 001.027.495.001
Tangerang Indonesia.

Sedangkan E-mail kantor YPKP adalah :
korban65_66@hotmail.com


____________________________________________________
[ KEMBALI KE ATAS ]
[ BERITA SEBELUMNYA ] - [ H O M E ] - [ BERITA SELANJUTNYA ]

____________________________________________________
HAK CIPTA © 1996 - 2000 -
Pengelola : Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M., Ph.D.