KOLOM UMAR SAID

TINDAKAN DAN PENILAIAN YANG ADIL HARUS DITRAPKAN KEPADA GOLKAR

A. Umar Said*)

Dengan makin banyaknya aksi-aksi yang menuntut supaya partai GOLKAR dibubarkan atau membubarkan diri, maka timbul pertanyaan (dan juga perdebatan) apakah tuntutan itu wajar, ataukah masuk akal, ataukah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada pula yang mempersoalkan apakah tuntutan semacam itu bisa dibenarkan secara hukum, atau secara moral. Bahkan, ada juga yang mempertanyakan apakah GOLKAR betul-betul perlu atau harus dibubarkan atau membubarkan diri, dan juga apa pulakah kebaikannya atau kejelekannya bagi bangsa dan negara. Pertanyaan atau perdebatan tentang itu semua adalah penting, dan, karenanya harus dihadapi secara serius oleh semua fihak.

Perdebatan seluas-luasnya tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan GOLKAR ini sangat penting, dan makin banyak akan makin berguna bagi kita semua, untuk bisa mengerti dengan lebih jelas lagi apakah itu sebenarnya GOLKAR. Dengan pengertian yang jelas inilah kita semua bisa mengambil sikap yang benar atau bertindak secara tepat terhadapnya. Sebab, dalam menghadapi masalah GOLKAR perlulah kiranya kita semuanya berpedoman bahwa tindakan dan penilaian yang adil haruslah ditrapkan, demi kepentingan umum.

Oleh karena itulah, maka segala usaha - melalui berbagai cara dan bentuk - untuk membeberkan kesalahan GOLKAR dan kejahatan atau kebusukan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh utamanya, baik yang terjadi di masa-masa yang lalu maupun yang terus terjadi dewasa ini, sangatlah berguna. Makin banyak fihak ikut serta aktif dalam kegiatan untuk membeberkan (secara benar!) kejahatan dan kesalahan GOLKAR, akan makin mantaplah arah gerakan bersama untuk penghancuran GOLKAR.

BUKAN HUKUMAN KOLEKTIF

Karena gencarnya hujatan dan tuntutan pembubaran GOLKAR maka ada kesan yang salah dari sejumlah orang bahwa gerakan ini bertujuan untuk mentrapkan hukuman kolektif terhadap orang-orang yang pernah menjadi anggota atau simpatisan GOLKAR. Fikiran yang salah ini harus diperangi atau dihilangkan, termasuk di kalangan barisan anti-GOLKAR sendiri. Sebab, kalau ada di antara kita yang ingin mentrapkan prinsip hukum kolektif terhadap GOLKAR, sebaiknya kita jelaskan kepadanya bahwa prinsip itu adalah salah dan mengandung bahaya.

Bahwa GOLKAR perlu dibubarkan atau membubarkan-diri adalah sudah jelas. Dan bahwa tokoh-tokoh utamanya harus bertanggungjawab atas segala kejahatan dan kesalahan serius mereka terhadap negara dan bangsa juga jelas. Tetapi, ini tidak berarti bahwa semua anggota GOLKAR atau para simpatisannya juga harus mendapat hukuman atau sanksi. Apa yang dilakukan oleh GOLKAR (baca: pimpinan TNI-AD yang beraliansi dengan sebagian pimpinan golongan Islam) terhadap PKI tidaklah boleh dijadikan contoh untuk diulang kembali. Sebab, _hukuman kolektif_ terhadap PKI telah membawa kematian jutaan orang yang tidak berdosa dan pemenjaraan (jangka lama sekali!) terhadap ratusan ribu orang lainnya (yang juga tidak bersalah apa-apa!). Di samping itu, entah berapa puluh juta orang pula anggota keluarga, anak-cucu, kemenakan dan menantu atau mertua para korban itu yang ikut menderita selama puluhan tahun pula (ingat: kartu ET, surat-bebas G30S, _bersih lingkungan_ dll).

Patutlah kiranya selalu kita ingat bersama dengan jelas, bahwa GOLKAR inilah yang telah menjalankan suatu mesin pemerintahan yang otoriter (hakekatnya : rezim militer) selama lebih dari 32 tahun. Sistem politiknya telah memungkinkan pemaksaan terhadap puluhan juta penduduk untuk _memilih_ partai GOLKAR dalam pemilu yang berturut-turut, atau menggiring (secara paksa, dengan intimidasi halus dll) jutaan pegawai-negeri menjadi anggotanya (ingat : Korpri, Darmawanita dll). Demikian juga di kalangan ABRI, atau berbagai komponen bangsa lainnya. Sudah jelaslah bahwa sebagian besar di antara anggota dan simpatisan GOLKAR tidak bisa dimintai pertanggungan-jawab atas kesalahan dan dosa-dosa GOLKAR yang begitu banyak dan begitu parah selama puluhan tahun itu.

(Dalam kaitan ini, baik jugalah kiranya kita ingat politik pemerintahan Bung Karno ketika menghadapi pembrontakan bersenjata PRRI-Permesta, DI-TII, dan RMS . Pembrontakan itu ditindas, tetapi hanya pentolan-pentolannya saja yang ditindak, sedangkan pengikut-pengikutnya atau simpatisannya tidak diapa-apakan. Masyumi dan PSI memang juga dinyatakan sebagai partai terlarang, tetapi anggota-anggotanya juga tidak ikut-ikut ditindak secara sewenang-wenang )

KEJAR TERUS KORUPTOR-KORUPTOR GOLKAR

Dalam berbagai aksi untuk menuntut dibubarkannya GOLKAR, masalah hukuman terhadap para koruptor di kalangan partai pendukung Orde Baru ini, selalu dijadikan salah satu di antara semboyannya. Cara ini benar. Karenanya, perlu diteruskan, dan, bahkan, lebih digalakkan! Mengapa? Beragam alasan bisa dikemukakan, dan yang berikut di bawah ini adalah sebagian di antaranya:

Korupsi sudah merajalela di seluruh negeri. Tetapi korupsi besar-besaran, yang sudah merupakan perampokan atau penjarahan berukuran raksasa terhadap kekayaan negara dan rakyat umumnya terjadi di kalangan elite (baik sipil, militer, dan konglomerat), yang terutama terdiri dari orang-orang terkemuka GOLKAR atau pendukung setianya. Kalau kita teliti dengan cermat, maka bolehlah dikatakan bahwa tidak ada kasus korupsi besar-besaran yang tidak bersangkutan dengan orang-orang GOLKAR.

Selama Orde Baru, semua jabatan penting diduduki oleh tokoh-tokoh GOLKAR, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Semua jabatan penting ini selalu ada kaitannya dengan berbagai penyalahgunaan kekuasaan (termasuk korupsi besar-besaran), baik di bidang politik maupun ekonomi. Pejabat-pejabat penting, yang juga menjadi pendukung GOLKAR ini, terdapat di bidang eksekutif, legislatif, judikatif, dan beraneka-ragam lembaga atau badan resmi. Bahkan, sebagian terbesar badan-badan swasta (bank, asosiasi perdagangan dan industri) juga dipimpin oleh para pendukung GOLKAR.

Kalau kita baca nama-nama para koruptor yang sudah diadili, atau sedang diperiksa sekarang, atau sedang tersangka dalam beraneka-ragam kasus korupsi besar-besaran, maka umumnya adalah tokoh-tokoh penting GOLKAR, atau yang berkolaborasi dengan mereka (antara lain : peristiwa BULOG lama, kasus Pertamina, Bank Indonesia, BLBI, Bank Bali, PLN, Dana Jamsostek, projek Kalimantan dll dll). Di kemudian hari pun akan sama-sama kita saksikan, bahwa dalam banyak kasus korupsi yang masih akan dibongkar (kalau bisa!!!) ternyata akan banyak tersangkut banyak tokoh GOLKAR.

Korupsi besar-besaran (baca: tindakan kriminal yang tidak tanggung-tanggung) adalah ciri utama partai GOLKAR. Oleh karena itu, untuk menghancurkan GOLKAR secara politik perlu sekalilah masalah korupsi besar-besaran, yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya itu, dibongkar terus-menerus.

PEMBONGKARAN KORUPSI MERUGIKAN GOLKAR

Masalah korupsi besar-besaran oleh kalangan elite negeri kita (yang sebagian terbesar dilakukan oleh tokoh-tokoh GOLKAR dari berbagai jajaran atau tingkatan) sudah lama dipersoalkan, baik di dalamnegeri maupun di luarnegeri. Kita semua sudah sama-sama menyaksikan bahwa usaha pemberantasannya selalu macet selama Orde Baru dan Orde Habibi. Demikian juga selama pemerintahan Gus Dur-Mega, belum banyak yang bisa ditangani. Kalau pun ada, maka jumlahnya tidak setimpal dengan besarnya penyakit yang sudah lama membikin kebobrokan moral di kalangan eksekutif, legislatif dan judikatif negeri kita.

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan dengan jelas sekali bahwa reformasi yang didambakan oleh rakyat berjalan terseot-seot, bahkan banyak yang macet sama sekali. Ini disebabkan masih banyaknya unsur-unsur Orde Baru (GOLKAR) yang masih menduduki pos-pos penting dalam bidang eksekutif, legislatif dan judikatif. Unsur-unsur Orde Baru ini terutama sekali terdiri dari tokoh-tokoh lama GOLKAR yang masih terus berhimpun dalam GOLKAR-baru (_dengan paradigma baru_!!!) dan juga yang masuk dalam berbagai partai baru.

Unsur-unsur Orde Baru inilah yang walaupun berpura-pura ikut menyuarakan dengan lantang perlunya reformasi dan pemberantasan korupsi, tetapi sebenarnya menentangnya atau menyabotnya. Ini wajar, dan bisa dimengerti. Sebab, mereka pun tahu bahwa reformasi (yang sungguh-sungguh!) adalah bertentangan dengan kepentingan mereka. Reformasi berarti harus juga memberantas KKN, baik yang terjadi di Pusat maupun di daerah-daerah. Memberantas KKN berarti membongkar borok-borok GOLKAR. Dan, karena korupsi yang parah ini sebagian terbesar dilakukan oleh tokoh-tokoh GOLKAR, maka pemberantasan korupsi akan menyebabkan ambruknya citra politik mereka. Lebih parah lagi, ambruknya GOLKAR dewasa ini, berarti akan terseretnya banyak sekali tokoh-tokoh penting Orde Baru beserta para pendukung-pendukung setia mereka ke lobang kehinaan.

Dari segi inilah maka kita bisa lebih mengerti mengapa begitu banyak kasus korupsi besar, yang berkasnya sudah menumpuk sejak lama di Kejaksaan Agung, di Mabes Kepolisian, di Mahkamah Agung (termasuk juga yang di instansi-instansi peradilan di tingkat propinsi atau kabupaten) tidak ada kelanjutannya, atau bahkan ada yang di-peti-eskan. Jadinya, kita juga makin yakin bahwa selama unsur-unsur Orde Baru (GOLKAR) masih bercokol di berbagai instansi yang penting, maka selama itu pulalah korupsi sulit diberantas, hukum dan keadilan tidak bisa ditegakkan.

PENILAIAN YANG ADIL TERHADAP GOLKAR

Berkat kekuasaan politik, uang, rekayasa, penipuan, intimidasi, indoktrinasi yang keliru dll, partai GOLKAR pernah mempunyai _anggota_ atau pendukung yang besar sekali jumlahnya. Di antara para _anggota_ _nya itu terdapat orang-orang yang jujur, yang betul-betul mau (atau _mengira_) mengabdi kepada kepentingan negara dan bangsa. Banyaklah di antara mereka yang selama ini tertipu, atau terpaksa (disebabkan oleh beragam situasi) menjadi anggota atau pendukung GOLKAR. Sesudah jatuhnya Suharto, jumlah _pendukung_ ini merosot anjlog jauh sekali. Namun, berkat indoktrinasi selama lebih dari 32 tahun dan karena permainan kotor dalam pemilu yang lalu (harap ingat, antara lain, kasus Rp 90 miliar dana Bulog yang dilalap GOLKAR untuk pemilu 99), partai ini masih berhasil meraih suara yang cukup besar (22%).

Tetapi, apakah suara yang masih besar untuk GOLKAR itu betul-betul mewakili suara dan kepentingan rakyat? Itu adalah satu soal yang masih bisa kita pertanyakan. Apakah, orang-orang masih akan berduyun-duyun memilih GOLKAR, kalau seandainya mereka mengetahui secara gamblang jati-diri partai politik ini? Tidak!!! Dari sudut ini pulalah kita bisa melihat betapa pentingnya disebarkannya informasi yang benar dan objektif tentang GOLKAR. Dan, kalau berbicara tentang informasi yang benar (dan adil) tentang GOLKAR terpaksalah perlu berbicara tentang banyaknya kesalahan dan dosa-dosanya, baik yang sekarang maupun yang lalu (termasuk bicara tentang koruptor-koruptor besar yang bernaung di bawah benderanya).

Membentangkan di depan umum kebusukan koruptor-koruptor besar yang bercokol dalam partai GOLKAR bukanlah sekadar _kerja usil_ untuk mencari-cari kesalahan saja, bukan pula untuk melampiaskan dendam. Tidak juga sekadar untuk mengungkit-ungkit masa lampau, atau menimbulkan perpecahan dan menyebar permusuhan dalam masyarakat. Berbagai aksi atau kegiatan untuk pemberantasan korupsi adalah dengan tujuan luhur untuk menunjukkan bahwa sistem politik Orde Baru itulah yang memungkinkan terjadinya korupsi besar-besaran dan menyeluruh (dan berjangka panjang!!!). Jadi, di samping bertujuan untuk menghancurkan GOLKAR, sekaligus juga bertujuan sebagai pendidikan politik bagi banyak orang.

Perlulah kiranya bersama-sama kita jelaskan kepada umum bahwa tidak membeberkan kebobrokan moral yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh utama GOLKAR adalah kesalahan atau dosa besar. Menutup-nutupi kejahatan mereka berarti melindungi mereka, yang sudah begitu banyak merugikan negara dan rakyat selama puluhan tahun (sampai sekarang). Membiarkan mereka yang sudah melakukan berbagai kejahatan (termasuk korupsi) tetap bebas leluasa tanpa mendapat hukuman yang setimpal adalah sikap yang merugikan kepentingan umum. Kejahatan perlu dihukum dengan tujuan supaya perbuatan itu jangan sampai diulangi oleh pelakunya, dan sekaligus juga sebagai peringatan kepada khalayak umum supaya jangan melakukan hal yang sama. Karena begitu banyaknya tokoh-tokoh utama GOLKAR (yang menduduki pos-pos penting di bidang eksekutif, legislatif, judikatif) yang telah melakukan beragam kejahatan (termasuk korupsi besar-besaran) maka adillah kiranya kalau mereka dijadikan sasaran perjuangan oleh seluruh kekuatan pro-reformasi.

TINGGALKAN GOLKAR, ATAU BUBARKAN GOLKAR!!!.

Kalau kita lihat ke belakang sejarah Orde Baru dan mencermati pula produk yang dihasilkannya selama lebih dari 32 tahun di bidang politik, ekonomi, sosial, moral, dan kebudayaan, maka jelaslah bahwa kehadiran partai GOLKAR adalah negatif (bahkan destruktif !) bagi kelangsungan kehidupan bangsa kita. Patutlah disayangkan bahwa, masih ada saja orang-orang yang mempunyai ilusi bahwa partai GOLKAR yang sekarang adalah partai yang bisa diajak memperbarui begitu banyak kerusakan-kerusakan parah yang telah dibikin dalam jangka waktu yang begitu panjang! Sungguh menyedihkan. Sebab, sekarang ini partai GOLKAR masih ditongkrongi oleh orang-orang lama yang itu-itu juga. Kalau pun ada muka-muka baru (baik di Pusat maupun di daerah-daerah) maka jiwa dan cara berfikir mereka kebanyakan masih pola yang lama. Artinya, mereka itu pada hakekatnya masih merupakan bagian Orde Baru, atau penerusnya.

Oleh karena itu, demi penyehatan kehidupan bernegara, demi perbaikan kerusakan-kerusakan parah di berbagai bidang yang telah dibikin GOLKAR, maka seluruh kekuatan pro-reformasi perlu berusaha terus sekuat tenaga supaya GOLKAR menjadi makin lama makin lumpuh. Untuk itu, segala prakteknya yang bertentangan dengan reformasi harus terus-menerus ditelanjangi beramai-ramai. Dan karena GOLKAR pada hakekatnya adalah arus yang menentang reformasi (yang total dan sungguh-sungguh), maka akan sering melakukan banyak kesalahan-kesalahan serius. Praktek GOLKAR yang anti-reformasi ini akan makin membangkitkan kesadaran banyak orang bahwa partai yang satu ini memang perlu dilawan atau ramai-ramai ditinggalkan.

Bahwa GOLKAR terpaksa harus melawan reformasi adalah wajar. Sebab reformasi (yang sungguh dan total!),sebenarnya tidak menguntungkan tokoh-tokoh utamanya atau pendukung-pendukung setianya. Kalau kita renungkan dalam-dalam, maka akan nyatalah bahwa sasaran reformasi adalah segala kesalahan atau keburukan yang telah dibikin oleh GOLKAR selama Orde Baru. Dan ini jumlahnya banyak sekali, di beraneka-ragam bidang, termasuk korupsi yang sudah membudaya selama puluhan tahun.

Oleh karena itu, bagi kekuatan pro-demokrasi dan pro-reformasi, tidak akan kehabisan bahan atau alasan untuk membeberkan - secara jelas, fair, dan benar - kepada opini umum tentang ciri-ciri dan watak GOLKAR yang sebenarnya. Dengan pembeberan ini, maka makin banyaklah orang yang meninggalkannya, atau, bahkan melawannya. Kalau sudah begini, maka tidak ada jalan lain bagi GOLKAR kecuali : membubarkan diri.

SULIT UNTUK MEMBELA GOLKAR

Adalah masuk di akal, bahwa karena begitu banyaknya kesalahan dan kebobrokan yang telah dibuat selama puluhan tahun Orde Baru, maka sulitlah bagi fihak yang mana pun untuk membela _nama baik_ GOLKAR, termasuk pimpinan atau pendukung-pendukung setianya. Karena, membela GOLKAR berarti harus menutup-nutupi kesalahan dan kejahatannya, yang dewasa ini pun bukti-buktinya masih kelihatan nyata dalam masyarakat. Dengan kalimat lain, membela GOLKAR berarti harus tidak mengakui dosa-dosa yang telah dibuatnya terhadap negara dan rakyat. Artinya, mereka yang membela _nama baik_ GOLKAR terpaksalah harus juga menipu, dengan berbagai alasan atau dalih.

Adalah menarik untuk sama-sama kita perhatikan gejala yang berikut ini : setiap kali ada tokoh GOLKAR membela partainya, maka setiap kali itu pulalah kelihatan unsur-unsur penipuan dalam pernyataan mereka. Dan makin gigih atau makin banyak pembelaan mereka terhadap _nama baik_ GOLKAR, maka akan makin nampak jelas lagilah kebohongan mereka. Tidak bisa lain!

Juga, marilah selanjutnya sama-sama kita amati yang berikut : karena tokoh-tokoh utama GOLKAR (dan pendukung-pendukung setianya) akan melawan arus reformasi, maka tidak terhindarkanlah bahwa mereka akan terus, atau selalu, melakukan kesalahan-kesalahan (termasuk kesalahan yang serius). Melawan arus reformasi adalah inheren dengan watak atau ciri-ciri GOLKAR. Dan melawan arus reformasi inilah yang akhirnya akan menyebabkan kehancuran GOLKAR. Sebab, melawan arus reformasi berarti melawan aspirasi rakyat.

Dari segi-segi itu semualah kita akhirnya dapat mentrapkan tindakan dan penilaian yang adil terhadap GOLKAR.

Paris, 23 Februari 2001

* * *

*********************

*) (Penulis adalah, sampai September 1965, pemimpin redaksi suratkabar Harian EKONOMI NASIONAL (Jakarta), anggota pengurus PWI Pusat periode kongres 1963, dan anggota Sekretariat Persatuan Wartawan Asia-Afrika. Sekarang tinggal di Paris).

Untuk kontak dengan E-mail : kontak@club-internet.fr

============================================

Previous Articles

Related Article




(c) 2000 Umar Said . Paris