Pakorba
Silahkan Logo Pakorba di-klik

Serba - Serbi sekitar TAP MPR No. XXV/1966

Related Articles : Tempo Interaktiv



Dikutip dari : TEMPO Interaktiv

TAP MPRS/ XXV/1966 Harga Mati

TEMPO Interaktif, Jakarta:

Seperti diketahui, imbauan Presiden Abdurrahman Wahid seputar pencabutan Tap MPRS XXV/1966 yang melarang penyebaran ajaran Marxisme/Leninisme mendapat tanggapan pro-kontra dari berbagai penjuru. Salah satu yang tegas-tegas menyatakan sikap menolak adalah Dewan Pimpinan Pusat Laskar Ampera Arief Rachman Hakim.

Dalam pernyataan persnya yang dirilis Sabtu (01/04), organisasi wadah aktifis mahasiswa pemuda angkatan '66 menyatakan bahwa ajaran Komunisme-Marxisme/Leninisme bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta sikap hidup dan budaya masyarakat Indonesia yang agamis. Dalam siaran pers yang ditandatangi ketua umum Drs H Arief Biki dan sekjen Drs H Asrar Rasjad SH MBA, disebutkan ajaran-ajaran tersebut tidak pantas hidup dalam khasanah politik bangsa Indonesia. Dengan demikian, menurut lembaga ini, mempertahankan Tap MPRS XXV/1966 merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapa pun.

Mereka juga menyebut, Gerakan 30- S-PKI merupakan perbuatan makar, pelanggaran terhadap dasar-dasar kemanusiaan, hukum, konstitusi dan hak-ahak asasi manusia. Penumpasan gerakan tersebut merupakan reaksi spontan masyarakat Indonesia demi menyelamatkan bangsa dan negara dari kehancuran. Laskar Ampera Arief Rahman Hakim ini serta merta menyerukan agar segenap komponen bangsa, termasuk Gus Dur sendiri, bersatu padu menegaskan sikap menentang pencabutan Tap MPRS XXV/1966. (git)


********************

Akbar Tanjung:

Pencabutan TAP MPR XXV/1966 Urusan MPR

TEMPO Interaktif,Jakarta:

Ketua DPR Akbar Tanjung menyatakan bahwa pencabutan Tap MPRS XXV/1966 merupakan urusan fraksi-fraksi di Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR). Akbar sendiri sangat yakin sebagian besar fraksi di MPR tidak akan menyetujui pencabutan Tap MPRS tersebut.

Akbar menyatakan hal ini nenanggapi kontroversi akibat usulan Presiden Abdurrahman Wahid tentang pencabutan Tap MPRS XXV/1966 yang sejak minggu lalu terus menggelinding ke permukaan. Dia menyerukan, "Saat ini kita harus berpikir kepada sense of reality dan sense of urgency. Marilah Gus Dur kita ajak berpikir ke situ (sense of reality dan sense of urgency, red)."

Secara konstitusional, Akbar menegaskan bahwa pemerintah tidak berada pada posisi memutuskan atau melarang pencabutan Tap MPRS XXV/1996 yang melarang penyebaran ajaran Marxismen/Leninisme ini. Dia meminta agar hal ini diserahkan sepenuhnya kepada MPR. Akbar juga menambahkan bahwa pemerintah berada dalam posisi menjalankan keputusan-keputusan MPR. Sebaiknya pemerintah berkonsentrasi untuk melakukan apa yang telah diamanatkan pada GBHN. "Terutama di bidang ekonomi," tegas Akbar.

Secara umum, negara tidak harus berjalan atas apa yang disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. MPR adalah lembaga tertinggi negara, dengan demikian jelas Akbar, presiden harus tunduk kepada MPR. Dirinya menyatakan bahwa apabila Gus Dur mendudukkan dirinya sebagai pribadi atau anggota parpol yang mengusulkan pencabutan TAP MPRS yang dinilai diskriminatif tersebut, seharusnya dirinya menyalurkan gagasan tersebut langsung ke fraksi PKB. "Nanti biar fraksi PKB yang memperjuangkannya di DPR," demikian tutur Akbar. (tom)

Back to Top ********************* Related Message

************ Back to the Welcome Site ************


© 1996 - 2002 Webmaster
Last Update on October 29th. 2002