Acrobat Reader is required

Dipersembahkan kepada:
Seluruh Korban Rejim Jendral Suharto

English Version
Dedicated to:
all the Victims of General Suharto´s Regime

Rubrik 40 Tragedi Nasional 1965 website

Meskipun sebagian kegiatan untuk memperingati 40 Tahun Tragedi Nasional 1965 pada pokoknya sudah selesai dilangsungkan, rubrik 40 Tahun Peristiwa 65 dalam website http://perso.club-internet.fr/kontak/ akan dibuka, untuk berusaha terus me-nyajikan berbagai soal yang berkaitan dengan peristiwa besar yang bersejarah bagi bangsa kita seluruhnya ini.

Penyajian terus-menerus persoalan peristiwa 65 ini sangat perlu, mengingat bahwa bangsa kita perlu menyadari sejelas-jelasnya bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan TNI-AD di bawah pimpinan Jenderal Suharto pada masa yang lalu adalah kejahatan besar dan dosa yang amat berat terhadap bangsa dan negara. Suharto bersama-sama konco-konconya dengan licik telah meng-gulingkan Presiden Sukarno, menghancurkan kekuatan PKI dan kekuatan kiri lainnya, membunuhi secara besar-besaran jutaan manusia tidak bersalah, memenjarakan ratusan ribu orang (yang juga tidak bersalah apa-apa!) dalam jangka lama, mendirikan rejim militer Orde Baru yang mengangkangi Indonesia selama 32 tahun.

Dengan menggunakan Orde Baru pimpinan militer di bawah Suharto telah selama puluhan tahun mengebiri kehidupan demokratik, menindas kebebasan bersuara dan berorganisai, mengontrol pers, membungkam suara kritis, memalsu Pancasila, melakukan terror berjangka lama, membunuhi dan menculik para penentangnya, sambil mengeruk kekayaan publik dengan cara-cara haram, serta melakukan korupsi dan pencurian dengan berbagai bentuk dan cara. tindakan Orde Baru (yang selama puluhan tahun didukung Golkar dan golongan militer) ini sebagian terbesar rakyat Indonesia telah mengalami berbagai macam penderitaan, walaupun yang paling menderita adalah golongan kiri atau anggota-anggota PKI dan simpatisannya.

Oleh karena itu, kalau direnungkan dalam-dalam dan ditinjau secara jauh, pada hakekatnya peristiwa 65 adalah urusan bangsa seluruhnya, adalah masalah nasion Indonesia. Perlakuan rejim militer Orde Baru terhadap para korban 65 beserta keluarga atau sanak-saudara mereka adalah manifestasi dari kebiadaban yang sudah keterlaluan. Karena, perlakuan yang mendatangkan bermacam-macam penderitaan terhadap kira-kira 20 juta orang ini sudah berlangsung hampir 40 tahun.

Dalam rangka partisipasi dalam usaha bersama menjadikan masalah peristiwa 65 sebagai kesa-daran nasional, website ini akan terus membuka secara permanen rubrik 40 Tahun Tragedi Nasional.

Dapat diinformasikan bahwa sampai sekarang website ini sudah dikunjungi lebih dari 51.000 kali sejak diluncurkan 3 tahun yang lalu. Akhir-akhir ini, jumlah pengunjung menunjukkan kenaikan yang drastis. Rata-rata dalam sehari semalam (24 jam) tercatat lebih dari 150 pengunjung, bahkan sering sekali tercatat sekitar 250 pengunjung (yang berbahasa Indonesia), yang tinggal di lebih dari 40 negara.

Umar Said, Paris 25. Oktober 2005

.: PEMBERITAHUAN: Website Coup d'État 65 :.

"Kolektif (i)nfo Coup d'etat 65"kolic65@progind.net wrote:

Salam solidaritas,

Sejarah punya banyak muka, tergantung dari dalangnya yang menceritakan. Apa lagi masalah 'peristiwa' 1965 (coup d'etat'65) yang sampai saat ditutupkan dengan banyak topeng.

Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Dengan website ini kami berusaha menginfor-masikan sejujur mungkin, apa yang selama ini susah diomongkan secara bebas tanpa terror. Agar berjuta-juta suara sunyi, tak terbungkam. Biar anak-anak sampai tujuh keturunannya yg akan datang dengan hak-hak yg sepenuhnya serta mengerti dan etap mengingatnya bahkan diharapkan akan terus memperjuangkan-nya...

Sudah cukup lama hingga saat ini, anak-anak sekolahan dibohongi dengan pelajaran sejarah Indonesia versi orde Baru ciptaan Suharto dan konco-konconya.

Sudah cukup lama PKI dikambing hitamkan dan kepentingan negara-negara asing- pun untuk itu. Dalam wawasan yang lebih luas, soal pembunuhan massal besar di abad 20, perlu diceritakan kembali ke dunia.

Tragedi kemanusiaan tak boleh dilupakan! : antara 1 sampai 3 juta orang dibunuh spontan oleh militer dan masyarakat, banyaknya orang yang hingga saat ini hilang, ribuan orang dipenjarakan tanpa proses pengadilan, ratusan orang yang diluar negeri tidak bisa pulang. Sampai sekarangpun banyak yang terpisah dari keluarga-nya tanpa tahu nasib saudara-saudaranya.

Pada saat ini di Indonesia orang-orang yang pernah jadi tahanan politik atau 'tak bersih lingkungan' masih didiskriminasikan oleh peraturan-peraturan negara.

Di negara demokrasi semestinya tak ada lagi yang namanya DISKRIMINASI. Seharusnya undang-undang negara melindungi semua warga penduduknya tanpa lihat asal-usulnya!

:: UCAPAN TERIMA KASIH ::

Terima kasih untuk semuanya yg telah membantu merealisasi website ini, baik yg didalam/diluar negeri tanpa mendiskriminasikan gender, ras/suku dan agama.

Website Coup d'etat 65 bisa Anda akses di: www.progind.net

Website ini berhasil diwujudkan atas bantuan dan kerja sama perorangan yg namanya tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu dan juga organisasi-organisai seperti Sastra Pembebasan, Perhimpunan Dokumentasi Indonesia, Kolektif Anti Fasis, dll.

Bantulah untuk terus membangun website ini dengan kritik membangun atau kirimkanlah dengan melalui bahan-bahan, seperti tulisan, foto, cerita atau pun dalam bentuk lainnya.

Bagi Anda yang ingin menyumbangkan bahan-bahan pada bagian Dokumen dan dll,pengguna forum diharapkan melalui cara sbb;

-    pertama-tama Anda mendaftarkan terlebih dahulu secara cuma-cuma dan informasi yang Anda kirimkan kami jamin sepenuhnya HANYA ditangani oleh kami, sesuai persaratan perlindungan hak privacy anda.

-    kedua, Anda dapat meregister secara langsung: dengan mengisi user-name Anda, password, alamat e-mail dst.

-    Sesudah itu login dengan menggunakan username dan password Anda yang baru dibuat tadi, gunakanlah juga cara ini jika Anda mau mengirim tulisan/foto dll, ikut berdiskusi di forum yang kami sediakan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan solidaritas Anda.

******* 0 0 0 0 0 *******

KISAH PEJUANG

Dia pejuang klayaban
Waktu muda belajar keluar negeri
Dengan harapan murni
Bisa menyumbang sesuatu ibu pertiwi
Ditinggalkannya ayah ibu yang sudah tua
Ditinggalkannya sanak saudara yang tercinta
Ditinggalkannya kawan seperjuangan sehidup semati.
Jauh, jauh dari seberang lautan
Bisikan kabar sedih dari surat surat selundupan
Mendera hatinya
Bagai hujaman pisau
Menyelinap kelubuk hati yang dalam
Tanah airnya telah menjadi lautan darah
Kekasih dan kawan kawannya dibantai dipersekusi
Oleh diktatur militer Suharto yang keji.

Dia pejuang
Dia mengubah kesedihan jadi kekuatan
Dia dia bekerja
Dia merantau kemana mana
Menyumbangkan segala bagi kebajikan rakyat tertindas diseluruh dunia.
Dia klayaban
Dia menunggu, menunggu
Dalam mimpi yang menunjang hari
Kesedihan yang tak pernah
Kapan saatnya tiba
Dia bisa melihat sendiri dengan sepasang mata
Tempat kekasih dan kawan kawannya
Sebelum dibantai dengan kejam dianiaya
Dia bisa mendengar sendiri
Cerita dari kawan kawan yang lolos dari kejamnya
Yang tiada bandingnya didunia dan sepanjang jaman.
Ketika Suharto dilorot dari kuasa
Dia pulang kekampung halaman
Dari sekian banyak kawan kawan seperjuangan
Hanya dua tiga yang tinggal
Yang berhasil merangkak dari tumpukkan mayat mayat
Berpindah pindah meninggalkan keluarga hutan yang sunyi
Lengang lengang melewati hari demi
Bertahun tahun bersembunyi
Menyelamatkan diri.

Akhirnya klayaban bertemu lama
Seorang pejuang tamatan sekolah tinggi
Meyembunyikan diri menjadi buruh tani
Buku buku tak pernah dirabanya
Surat kabar tak pernah dibacanya
Dua sahabat saling berpelukan setelah berpisah begitu lama
Bercucuran mengalir air mata
Dikedua wajah mereka
Sebelum mengawali kisah kisah duka.

Semua kawan kawannya tak pernah menyangka
Setelah g 30 s mereka pergi seperti biasa
Karena mereka tak tahu apa apa
Hanya guru, buruh atau petani biasa
Tiba tiba datang truck truck tentara
Kawan kawannya ditangkapi semua
Dengan tuduhan yang mengada ada
Pukulan, siksaan, pemerkosaan
Awal mula dari segala kekejaman
Truck truck menderu deru ditengah malam
Satu hari giliran dia dipindahkan
Disitu dia menyaksikan pembantaian dan pembunuhan
Untung dia tertumpuk dibawah tubuh tubuh yang mati berebahan.

Ditengah kampung halaman indah
Dipulau kecil sepi berselimut embun
Darah para pejuang setia negeri berhamburan
Air sungai
Air sungai penuh dengan darah dan dendam
Pejuang klayaban menggeram penuh kemarahan
Kapan, kapan penjahat penjahat berdosa diadili?.

Fadjar Sitepu 8 Oktober 2005.
Stockholm - Swedia.Kolektif (i)nfo Coup d'etat 65

E K S E K U S I
Oleh HD. Haryo Sasongko

33. PERCAKAPAN SEORANG ANAK DENGAN ANGIN LALU

ayahku mati
ibuku mati
kakak dan saudaraku mati
semua keluargaku mati
juga tetanggaku
terbunuh
apa salah mereka?

angin lalu itu membisu
mungkin dia tak mengerti
negeri ini pernah dilanda badai
dan jutaan rakyat mati terbantai
betulkah mereka semua hilang
ditelan bumi
karena dituduh ikut pe-ka-i
dan merebut kekuasaan?

angin lalu itu berbisik lembut
kekuasaan siapa akan direbut
ketika bung karno juga dibantai?

tetapi apakah engkau tidak tahu
kenapa semua itu musti terjadi?

angin lalu itu berlalu
mungkin dia tak paham
bagaimana harus memberi jawaban

35. PERCAKAPAN SEORANG CUCU DENGAN KAKEKNYA

kenapa ayahku dibunuh, tanya seorang cucu
karena dia terlibat g-30-s,
jawab sang kakek
apakah itu g-30-s?
itu suatu gerakan untuk membunuh
para jenderal

tetapi apakah di kampung ini
ada jenderal kek?
tentu saja tidak cucuku
di kampung ini hanya ada kopral
jenderal adanya di jakarta

kalau begitu, kenapa ayahku harus mati
dibunuh di kampung ini?
diamlah cucuku
nanti bisa giliran kau yang mati dibunuh

36. PERTANYAAN SEORANG ANAK PADA IBUNYA

di saat yang sepi seorang anak bertanya pada ibunya yang duduk sendiri

kenapa dulu bapak ditangkap massa

ramai-ramai menghajarnya hingga

tubuh bapak mandi darah?

si ibu diam, matanya berkaca-kaca

kenapa kemudian bapak dibunuh

dan diceburkan ke lubang itu?

si ibu diam, matanya berair

kenapa yang ikut membunuh bapakku

kemudian merawat kita, memberi uang

dan pakaian pada ibu?

juga menyekolahkan diriku?

si ibu diam, airmatanya mengalir

kenapa dari tadi ibu diam tak mau

menjawab pertanyaanku?

nanti kau akan tahu semua jawabannya

si ibu diam lagi

si anak juga ikut diam

sepi

37.     PULAU BURU PADA SUATU HARI *)

di ini tubuh ribuan tapol
dibakar matahari
mandi keringat oleh panas yang menyengat
dalam kerja paksa
di bawah ancaman laras senjata

di pulau ini ribuan tapol harus pandai mencuri
hasil jerih lelah sendiri
kalau tidak mau mati
kelaparan

pulau buru, saksi bisu
ladang pembantaian
dan pemerkosaan hak asasi manusia
ribuan tapol menjadi terpidana
tanpa pernah disidangkan
ke depan pengadilan
pulau buru, saksi bisu kejahatan
orde baru
ribuan tapol harus berhadapan
dengan tantangan kehidupan
yang tak diinginkan

mereka mengolah hutan rimba
dan bumi yang tidak ramah
untuk menghidupi dirinya

karena penguasa yang menahannya
tak mampu memberinya makan
merekalah yang justru menghidupi
para petugas keamanan
dengan memberinya upeti

pulau buru ini semua tapol tak lagi
dipandang sebagai manusia
yang masih perlu dihargai
karena pesakitan politik
memang tak punya harga
setiap hari mereka boleh dieksekusi mati
atasnama dosa yang tak mereka ketahui
setiap hari hasil kerja mereka
boleh disita
atasnama keamanan negara

sesobek koran yang terselip di sakunya
atau apel yang terlambat dilakukan
bisa mengantarnya
ke kuburan

setiap saat tonwal boleh menjatuhkan
hukuman
sesuai kemauan
karena mereka berkuasa penuh
untuk menganiaya atau membunuh

tapol adalah sampah
boleh disapu dan dibakar
atau dibuang ke kali
tapol adalah tanaman beracun
yang perlu dicabut dan disingkirkan
agar tak merusak harmoni
kehidupan

mereka yang terbuang di pulau buru
adalah mahluk berbahaya
yang harus dikarantina
sepanjang masa
agar pe-ka-i
tak bisa hidup kembali

*) Berdasarkan penuturan Prodjokusumo (almarhum), kader IPPI Jakarta ikut dibuang ke Pulau Buru. meninggal karena sakit liver

38.     T A P O L

apakah itu tapol, ?
tanya si anak pada bapaknya
yang baru pulang dari penjara

tapol artinya tahanan politik
apakah bapak orang politik?
bukan, bapak petani yang tak tahu politik
apakah bapak anggota partai politik?
bukan, bapak tidak pernah berkenalan
dengan partai politik

tetapi kenapa ditahan sebagai tapol
sejak saya dalam perut
hingga kini
saya dewasa?

ya, karena tidak tahu politik itu
bapak ditangkap dan disebut tapol

39.     KALI  BRANTAS

di kali brantas ini
air merah bercampur darah
saksi kisah ribuan anak manusia
yang hanyut tanpa nyawa lagi
bahkan tak jelas mana kepalanya
mana pula badannya

malam demi malam
mereka yang berindikasi pendukung
dewan revolusi
dikirim ke laut tanpa nyawa lagi
lewat kali brantas ini

kali yang semula ramah dengan airnya
yang jernih dan akrab dengan petani
tiba-tiba menyajikan
pemandangan mengerikan
yang tak terbayangkan bisa terjadi
di negeri yang beradab ini

tak ada sudut yang kosong
dari manusia tanpa nyawa
yang tubuhnya tak lengkap lagi

mereka seperti tebangan batang pisang
yang terbuang
terbawa arus yang mengalir lambat
karena begitu banyaknya mayat
yang menghambat dan menyumbat

seperti kuburan bergerak
berarak-arak
berbenturan dengan ribuan batu
menuju ke laut

kali brantas
saksi bisu sejarah bangsa yang kelabu

kali brantas
persinggahan terakhir
korban pembantaian tanpa pengadilan

kali brantas
tempat sesama anak bangsa
yang belum jelas salah dan dosanya
membayar tuntas
harga mahkota yang dipasang
di kepalanya
sebagai pengkhianat dan pemberontak

di tepi kali brantas ini
aku berdiri menyaksikan pemandangan
yang tak pernah kuimpikan

49. K  E A D I L A N

siapa bilang keadilan telah pergi
dari tengah-tengah kita
ketika kita terus sibuk mencarinya

dia tetap ada di mana-mana
hanya kita harus tahu
bagaimana cara mendapatkannya

sebab
keadilan adalah pengabdian
yang ada di telapak kaki
mereka yang menunggu upeti
keadilan adalah kebenaran
menurut selera pemegang kekuasaan
dan selera
tak bisa diperdebatkan
dengan pasal hukum pidana
atau perdata

keadilan adalah dongeng
yang tetap mengasyikkan bagi anak-anak manja
yang sedang berangkat tidur malam
keadilan adalah bunga cantik
yang tetap menggairahkan untuk dipetik
oleh mereka yang tak pernah
apa arti kolusi

mimpi tentang keadilan
membuat hati rindu dan berbunga bunga
tanpa keadilan sama artinya dengan
kematian

keadilan adalah harapan
yang tak pernah selesai dibicarakan
namun selalu sirna diterpa kenyataan

berjuta orang harus mati memeluk bumi
atasnama keadilan

54.         MENCARI GEMA PROKLAMASI DI ERA REFORMASI

hari itu, tujuhbelas agustus empat lima
kau kumandangkan proklamsi kemerdekaan negeri ini
ke segala penjuru bumi

"kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan indonesia"
proklamasi yang kau bacakan itu
bukanlah puisi tanpa makna
juga bukan rangkaian kata tanpa arti
dunia berguncang
negeri dengan tujuhpuluh juta rakyat
yang pernah ditindas berabad-abad
telah bangkit sebagai
negara berdaulat

kami berhutang kepadamu bung karno!
karena kami belum mampu melaksanakan
apa yang telah kau amanatkan
di balik makna proklamasi kemerdekaan
yang kau kumandangkan

setelah kami dibelenggu
selama rezim orde baru berkuasa
kini di era reformasi
kami tetap terpasung kedaulatannya
kami kembali terjajah
oleh sesama bangsa sendiri

suara rakyat tak lagi punya makna
di depan penguasa
karena penguasa tak merasa
memiliki rakyat
yang dulu pernah mendukungnya
duduk di singgasana

kami, yang dulu mandi darah
di tempat ini
karena mendukung nyanyian demokrasi
malah tercampakkan bagai sampah
dan tersingkir bagai pesakitan politik

bung karno!
maafkan kami dengan amanatmu
dan proklamasi kemerdekaan yang kau kumandangkan
karena semua itu
belum mampu memerdekakan
kami yang ada di sini
dari belenggu tirani

(Bila petikan kumpulan puisi ini dihimpun maka akan
menjadi rajutan kisah sejarah mulai Pengumuman Dewan Revolusi,
pembantaian massal, kudeta lewat Supersemar, era Orde Baru
hingga Reformasi - mencakup sekitar 60 judul).

58. REKONSILIASI

engkau bilang rekonsiliasi untuk mengobati luka
yang telah ditoreh sesama anak bangsa
engkau berseru rekonsiliasi untuk mengembalikan jati diri bangsa
yang hilang diterjang badai

siapa yang membuat luka?
luka tak bisa diobati dengan maaf dan ampunan
siapa menghembuskan badai?
badai tak dapat dihentikan dengan bersalaman

rekonsiliasi tak dapat dibangun
di atas puing pelanggaran hukum
rekonsiliasi tak dapat hidup
di atas tulang belulang korban ketidakadilan

rekonsiliasi tanpa hukum dan keadilan
hanyalah sandiwara kekanak-kanakan
untuk melanggengkan kekuasaan
mereka yang dulu tangannya berlumuran darah

rekonsiliasi hanya ada dalam retorika
bila hukum tetap terpasung
dan keadilan tetap menjadi dongeng

59.         M A A F

engkau berpidato dengan manis
dosa-dosa kalian sudah kami maafkan
tetapi kenapa kalian tetap meradang
dan tak tahu diri
malah mau menghidupkan kembali pe-ka-i?

engkau berceramah di depan anak-anak ingusan
dosa mereka yang dulu memberontak
dan mendukung pe-ka-i telah diampuni
tapi mereka malah mau bangkit kembali
dan merebut kekuasaan di negeri ini

dan jutaan tulang belulang di perut bumi itu
ganti bertanya: kenapa kami yang dimaafkan?
bukankah kalian yang melakukan pembantaian?

kami kalian tuduh pemberontak
kami kalian hujat sebagai pengkhianat
kalianlah yang harus minta maaf kepada kami
dan kalau itu terjadi
kami tak pernah akan memaafkan
sebelum kalian dijatuhi hukuman

60.         S U A R A

ketika reformasi bergulir
para politisi karbitan yang ingin
meraih kedudukan
tersenyum manis di atas onggokan
tulang belulang
nenek moyang kami

nasib kalian akan kuperjuangkan
keadilan akan kutegakkan
kalian adalah saudara dan darah dagingku
yang harus dibela dengan segala cara

dan kemudian kau menyodorkan
formulir menjadi anggota partai
kalian korban orde baru, katamu
partaiku musuh orde baru, teriakmu

karena itu suaramu perlu mendukung
partaiku

kini kau menang karena suara kami
tetapi kami tetap kalah
di bawah sol sepatumu

*********** 0 0 0 0 0 **********

PROFILE PELAKU COUP D´ETAT

Profil: Brigjen. Soepardjo – Militer AD

Brigjen Soepardjo berasal dari Divisi Siliwangi, yang kemudian dipertautkan dengan Mayjen Soeharto pada satu garis komando. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Panglima Komando Man-dala Siaga (KOLAGA), bulan Agustus 1965 Mayjen Soeharto disebut-sebut mengunjungi Kalimantan dan bertemu dengan Soepardjo.

Menjelang 30 September, Brigjen Soepardjo terbang dari Kalimatan khusus ke Jakarta untuk ikut serta dalam gerakan bulan September 1965 tersebut. Dia yang melaporkan penangkapan jenderal-jenderal kepada Soekarno. Dia juga yang mendapat perintah Soekarno untuk meng-hentikan gerakan dan menghindari pertum-pahan darah.

Tengah hari 1 Oktober 1965, Brigjen Soepardjo membawa amanat itu pulang ke Cenko II yang bertempat di rumah Sersan Udara Anis Suyatno, kompleks Lubang Buaya. Perintah itu didiskusikan oleh para pimpinan pelaksana gerakan September 1965.

Brigjen Soepardjo dan pasukan Diponegoro, terlibat pertempuran bersenjata melawan pasukan RPKAD yang menyerang mereka. Bersama Sjam dan Pono, Brig-jen Soepardjo menyelamatkan diri ke rumah Pono di Kramat Pulo, Jakarta. Kemudian mereka menemui Sudisman di markas darurat CC PKI.

Setelah tertangkap, Brigjen Soepardjo langsung diamankan ke RTM untuk kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Berbeda dengan Sjam yang ditempatkan di ruang VIP dalam tahanan militer, eks Brigjen Soepardjo berbaur dengan tapol lainnya. Seorang mantan tapol yang biliknya berdekatan dengan Soepardjo memberikan kesaksian, ketika esoknya akan dihukum mati, malamnya Soepardjo sempat me-ngumandangkan adzan. Kumandang adzan itu sempat membuat hati para sebagian penghuni penjara yang mendengarkan tersentuh dan merinding

Dalam memoarnya, Oei Tjoe Tat menuliskan perihal kematian Soepardjo. Sebelum eksekusi, Soepardjo dengan sangat gentle ambil bagian dalam "perjamuan terakhir" yang dihadiri oleh keluarganya dan petugas militer. Pada waktu makan bersama pada perjamuan tersebut, Soepardjo memohon pada petugas penjara agar diper-bolehkan berpidato. Salah satu isinya: "Kalau saya malam nanti menemui ajal saya, ajal saudara-saudara tak diketahui kapan. Itu perbedaan saya dari kalian." Kemudian ia minta diperkenankan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Tiga hari sebelum eksekusi, familinya datang membesuk. Supardjo memberikan kenang-kenangan berupa sepasang sepatu buat istrinya. Makanannya yang terakhir sebelum dieksekusi, dibagikan kepada orang lain.

Oei Tjoe Tat mendikotomikan karakter Supardjo dengan sosok Sjam. Dua tokoh utama gerakan September 1965 - yang satu Sjam, sipil, orang pertama Biro Khusus yang kabarnya perancang dan pelaksana; yang lain Jenderal Supardjo, ujung tombak militernya - menampakkan sikap yang berbeda ketika harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya.

Jenderal Pardjo selama dalam tahanan di RTM mendapat simpati, baik dari para petugas maupun dari para tahanan karena sikapnya. Ia tidak mau diutamakan lebih dari yang lain, hanya karena ia seorang Jenderal. Bila menerima kiriman makanan, ia selalu membagi-bagikan kepada para tapol lain yang melintas di depan selnya. Oei Tjoe Tat melukiskannya dengan kata-kata: "Sangat mengesankan, jantan, benar-benar bermutu jenderal, namun tetap sopan, ramah terhadap siapa pun".

Menurut penggambaran Oei Tjoe Tat, Supardjo merupakan orang yang loyal ter-hadap Presiden. Tapi mengapa Supardjo ikut serta dalam gerakan September 1965 yang mendemisionerkan kabinet dan tidak mencantumkan nama Soekarno dalam daftar 45 orang anggota Dewan Revolusi? Memang, ada kemungkinan, Supardjo dijerumuskan (entah oleh siapa), sehingga ambil bagian dalam gerakan tersebut.

Satu kemungkinan, yang menjerumuskan Supardjo dalam hal itu adalah Sjam. Kemungkinan lain sebagaimana dituturkan oleh Siregar, "Supardjo sekalipun kemu-dian dibunuh juga oleh Soeharto menyusul hancurnya Gerakan 30 September 1965, tadinya bukan tidak mungkin adalah juga anggota dari kubu Soeharto. Perekrutan atas Supardjo mungkin sekali ketika ia menjadi Wakil Panglima KOSTRAD dan ketika kampanye Ganyang Malaysia dimana Soepardjo menjadi Panglima Komando Tempur Kalimantan dibawah KOLAGA yang dikepala-staffi oleh Soeharto"

Profil: Lettu Doel Arif – Militer AD

Akhir petualangan Lettu Doel Arif pun tak jelas. Sebagai komandan Pasukan Paso-pati yang menjadi operator G 30 S, ia adalah tokoh kunci. Ia bertanggung jawab terhadap operasi penculikan jenderal-jenderal pimpinan AD. Tapi Doel Arief, yang ditangani langsung oleh Ali Moertopo, hilang bak ditelan bumi. Bentuk hukuman apa yang diberikan Ali Moertopo bagi Doel Arief? Mungkin saja ia langsung di-dor, seperti halnya D. N. Aidit oleh Kolonel Yasir Hadibroto. Atau, bukan tidak mungkin, ketidak-jelasan Doel Arief lebih mirip dengan misteri tentang Sjam Kamaruzzaman.

Kalau dilihat secara holistik **dengan asumsi bahwa G 30 S betul-betul merupakan skenario kudeta** peran Doel Arief tidak begitu penting. Setidaknya, ia hanyalah pion yang dimainkan para elit diatasnya. Perannya hanya sebagai pelaksana untuknculik para jenderal. Namun kalau diasumsikan bahwa G 30 S merupakan skenario jenial untuk menabrakkan PKI dan AD guna memunculkan konstelasi politik baru di Indonesia, maka Lettu Doel Arief adalah key person, seperti halnya Sjam.

Dalam sebuah operasi intelijen, antara operator dan pengguna (desainer gerakan), tak ada struktur komando langsung. Yang ada hanyalah pivot atau penghubung secara tidak langsung, yang biasanya dimainkan oleh beberapa aktor kunci. Kalau Sjam dianggap sebagai desainer G 30 S, dan Untung adalah pelaksana - maka tesis yang muncul adalah; Doel Arief sebagai pivot. Dalam istilah intelijen, ia adalah faktor cut - disadari atau tidak disadari oleh Doel Arief sendiri. Kalau operasi intelijen, ternyata gagal, faktor cut memang harus di-cut artinya di-dor agar tidak meninggal-kan jejak.

Berdasarkan atas asumsi diatas, dapat disusun rekonstruksi sebagai berikut. Sjam mendisain gerakan yang dirancang untuk dilakukan Untung. Namun, ada pihak ketiga yang memanfaatkan Lettu Doel Arief untuk mengacaukan gerakan. Cara kerjanya mirip dengan virus komputer yang dirancang untuk mengacaukan program/ sistem. Kalau semula tidak ada perintah bunuh terhadap para jenderal, tetapi oleh Doel Arief (selaku komandan Pasukan Pasopati), diberikan instruksi "tangkap hidup atau mati". Akhirnya gerakan menjadi kacau balau.

Betulkah eks Lettu Doel Arief merupakan faktor cut yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga ? lalu, siapakah pihak ketiga itu ? Soeharto-kah ?

Sulit untuk menyimpulkan. Perkembangan yang terjadi sungguh-sungguh rumit. Lettu Doel Arief bergabung bersama Pelda Djahurub dalam operasi di rumah Nasution. Tetapi ternyata operasi itu gagal. Nasution lolos. Bahkan Pierre Tendean dan Karel Sasuit Tubun (pengawal di rumah Leimena) menjadi korban. Operasi penculikan di rumah Nasution itu sendiri sama sekali tidak elegan. Sebab dari awal sudah memancing keributan; yang berarti membuka kemungkinan untuk gagal.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pengadilan Gathut Soekresno, sebetulnya diperoleh petunjuk tentang Doel Arief. Ketika ditanya Hakim apa tindakan yang diambil Gathut (selalu petugas pengamanan basis di Halim, di bawah komando Mayor Soedjono) setelah jenderal-jenderal itu dibawa ke Lubang Buaya, Gathut menjawab:

"Doel Arief memaksa meminta saya supaya dibereskan saja. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, kemudian saya menulis surat kepada Mas Jono (maksud-nya, Mayor Udara Soedjono), yang disampaikan per kurir yang bunyinya ialah bagaimana mengenai para jenderal yang sudah ada di Lubang Buaya, ter-utama yang masih hidup. Oleh karena waktu itu kami dalam keadaan gugup, maka kami suruhkan kurir untuk membawa surat sampai kedua kali untuk minta keputusan Mas Jono, yang pada waktu itu berada di PENAS (gedung penas). Lagipula oleh karena Saudara Doel Arief waktu itu mengulangi lagi permintaannya, memaksa-maksa dan membentak-bentak, maka kami jawab kami belum mengerti bagaimana saya harus perbuat, karena ketentuan harus datang dari Mas Jono.”

"Mula-mula kita sepakati para jenderal itu dihadapkan kepada Presiden/Panglima Tertinggi Bung Karno di Istana. Pelaksanaannya oleh Resimen Cakrabirawa yang dikomandoi Letkol Untung. Komando pelaksananya Letnan Doel Arief. Tanpa sepe-ngetahuan Brigjen Supardjo dan saya sendiri, Sdr. Sjam ikut Letkol Untung. Kami baru tahu setelah selesai pelaksanaan atas laporan Letnan Doel Arief. Saya dan Brigjen Supardjo kaget. "Kenapa sampai mati?" tanya Pak Pardjo. Letnan Doel Arief menjawab bahwa Sjam menginstruksikan bahwa bila mengalami kesulitan mengha-dapi para jenderal, diambil saja hidup atau mati. Mereka melaksanakan perintah Sjam karena tahu bahwa Sjam duduk dalam pimpinan intel Cakrabirawa."

Profil: Sjam Kamaruzzaman –Sipil PKI

Sekarang kita bicarakan tentang Sjam Kamaruzzaman, tokoh Peristiwa September 1965 yang paling misterius.

Nama aslinya adalah Sjamsul Qamar Mubaidah. Dia adalah tokoh kunci G30S dan orang nomor satu di Biro Khusus PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan ABRI dan pegawai negeri sipil. Sjam kelahiran Tuban, Jawa Timur, 30 April 1924. Pendidikannya hanya sampai kelas tiga Land & Tunbow School dan Suiker-school, Surabaya. Karena Jepang keburu masuk ke Indonesia, maka Sjam tidak menamatkan sekolahnya. Pada tahun 1943 dia masuk sekolah dagang di Yogya-karta tapi itu pun hanya sampai kelas 2.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Sjam ikut berjuang memanggul senjata dalam pertempuran di Magelang tahun 1945 - 1946, Ambarawa dan Front Mranggen, Semarang. Dia sempat memimpin kompi laskar di Front Semarang Barat. Sekembali-nya dari Front tersebut, ia menjadi anggota Pemuda Tani dan menjadi pemimpin Laskar Tani di Yogyakarta.

Tahun 1947, menjelang Agresi Militer Belanda I (Clash I), ia membentuk Serikat Buruh Mobil, sebuah organisasi buruh yang beraliran kiri. Pada akhir 1947, ketika SBKP (Serikat Buruh Kapa dan Pelabuhan) didirikan, Sjam juga menjadi pimpinan, bahkan kemudian menjadi ketua. Ia banyak mempelajari teori Marxis pada periode tersebut.

Tahun 1950, dia menajdi Wakil Ketua SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Jakarta Raya. Tahun 1951 sampai 1957. dia menjadi staf anggota Dewan Nasional SOBSI. Dan barulah semenjak tahun 1957, dia menjadi pembantu pribadi DN. Aidit. Mulai tahun 1960, Sjam ditetapkan menjadi anggota Departemen Organi-sasi PKI. Empat tahun setelah itu, dia memperkenalkan bentuk pengorganisasian anggota-anggota PKI yang berasal dari ABRI. Lahirlah apa yang disebut Biro Khusus Sentral pada tahun 1964.

Sjam mengaku bahwa dia ditugaskan oleh Aidit untuk memimpin biro khusus tersebut. Suatu biro yang menangani pekerjaan khusus yaitu pekerjaan yang tidak dapa dilakukan melalui aparat-aparat terbuka yang lain, terutama di bidang militer dan bidang lainnya yang harus dikerjakan secara klandestin atau bawah tanah.

Ketika mulai dekat dengan Aidit, Sjam menjalin hubungan dengan anggota ABRI. Channelnya dia sangatlah mengagumkan. Ia pernah menjadi informan Moedigdo, seorang komisaris polisi. Kelak salah satu anak Mudigdo diperistri oleh Aidit. Sjam juga disebut-sebut pernah menjadi intelnya Kolonel Soewarto, direktur seskoad pada tahun 1958. Melalui cabang-cabang di daerah, Sjam berhasil mengadakan kontak-kontak tetap dengan kira-kira 250 perwira di Jawa Tengah, 200 di Jawa Timur, 80 sampai 100 di Jawa Barat, 40 hingga 50 di Jakarta, 30 - 40 di Sumatera Utara,  30 di Sumatra Barat dan 30 di Bali.

Sjam ibarat hantu yang bisa menyusup kemana saja ia mau. Sehingga banyak orang yang yakin bahwa sesungguhnya Ia adalah agen ganda. Dia bukan cuma bekerja untuk PKI, tetapi juga bertugas sebagai spionase untuk kepentingan-kepentingan lain. Ada lagi yang meyakini bahwa Sjam adalah agen rahasia ganda untuk KGB dan CIA. Lalu ada juga yang bilang bahwa Sjam itu adalah orang sipil yang menjadi informan tentara.

Sjam dianggap sebagai tokoh terpenting dalam peristiwa september 1965 ini yang membuat bukan saja PKI, tetapi juga kekuatan-kekuatan politik nasionalis, runtuh dalam beberapa hari seperti layaknya rumah kertas. Setelah G 30 S meletus dan kemudian gagal (atau didesain untuk gagal), Sjam pun menghilang. Menurut Mayjen Tahir, perwira pelaksana Team Pemeriksa Pusat, Sjam ditangkap di daerah Jawa Barat sekitar akhir tahun 1965 atau awal 1966.

Banyak orang sepakat bahwa sesungguhnya Sjam adalah tokoh kunci dalam peristiwa September 1965 tersebut. Tetapi sejauh manakah peranan yang dia main-kan ?

Saat Bung Karno jatuh sakit, Sjam dipanggil Aidit ke rumahnya tanggal 12 Agustus 1965 dan dalam pertemuan itu, Aidit mengemukakan suatu hal yaitu "seriusnya sakit Presiden dan adanya kemungkinan Dewan Jenderal mengambil tindakan segera apabila beliau meninggal"

Kemudian Aidit meminta Sjam untuk "meninjau kekuatan kita" dan "mempersiapkan suatu gerakan". Atas dasar instruksi tersebut maka Sjam dan rekan-rekannya dari Biro Khusus yakni Pono dan Walujo membicarakan kemungkinan ikut serta dalam "suatu gerakan", dan memutuskan untuk mendekati Kolonel Latief, Komandan Brigade Infantri I Kodam Jaya, Letkol Untung, komandan salah satu dari tiga batal-yon pasukan pengawal istana Cakrabirawa di Jakarta dan Soejono dari AU, koman-dan pertahanan pangkalan Halim. Petunjuk inilah yang menunjukkan bahwa Sjam adalah inisiator dari gerakan yang kemudian gagal.

Di sisi lain ada yang meragukan bahwa inisiatif itu datangnya dari Sjam. Keterangan Untung dalalm sidang pengadilannya mengatakan bahwa semua gerakan itu adalah idenya dan Kolonel Latief dan bukan ide Sjam.

Sementara itu, eksekusi terhadap para jenderal, juga bukan atas inisiatif Sjam. Gathut Soekresno yang dihadapkan sebagai saksi atas perkara Untung pada tahun 1966, memberi petunjuk bahwa Doel Latief lebih berperan, kendati sebetulnya Mayor Udara Soejono adalah yang bertanggung jawab terhadap nasib para jenderal ter-sebut.

Di pengadilan, Sjam memang divonis mati. Akan tetapi, banyak mantan tahanan politik penghuni RTM (Rumah Tahanan Militer) Budi Mulia, Jakarta Pusat, meragu-kan apakah Sjam betul-betul dieksekusi.

Dari para mantan tapol penghuni RTM Budi Mulia, lebih banyak yang percaya, Sjam dilepas. Ia ganti identitas dan hidup sebagaimana orang biasa, atau bahkan sudah kabur ke luar negeri. Semua itu tidak lepas dari jasanya terhadap pemerintahan Orde Baru dibawah Jenderal Soeharto.

Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Sjam adalah agen ganda, memang didasarkan pada logika yang dapat diterima. Dugaan itu sesuai dengan karakteristik Sjam yang cukup cerdas dan penuh perhitungan, akan tetapi misterius. Dia tidak banyak omong. Karakteristik tokoh ini ditampakkan oleh ciri-ciri fisiknya; berkulit gelap, berambut keriting, tinggi 170 cm, sering memakai baju drill, dan ada codetan di pipi dekat mata kanannya.

John Lumeng Kewas, Ketua Presidium GMNI tahun 1957 - 1965 dan juga wakil sekjen PNI menceritakan percakapannya yang pernah terjadi dengan Sjam bahwa dia menanyakan kepada Sjam kenapa PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Dia dengan hati-hati mengatakan, "Bung John perlu tahu, bahwa memang PKI berniat mengkup Bung Karno". Ketika John menanyakan alasannya, kembali Sjam menjawab "Bung Karno memimpin revolusi itu secara plin-plan"

Perlakuan istimewa petugas LP terhadap Sjam juga diakui oleh banyak orang. Sjam bisa lebih leluasa berada di luar sel dan tampak akrab berbincang-bincang dengan petugas.

Eks Kolonel Latief mengatakan bahwa sekitar tahun 1990 Sjam Kamaruzzaman pun masih ditahan di Cipinang. Sementara hal itu bertentangan dengan cerita seorang mantan pejabat di lingkungan Depkeh RI bahwa Sjam dilepaskan pada malam hari di bulan September 1986 atas seizin Soeharto.

Demikianlah sekelumit tentang misteri orang paling misterius dalam pemberontakan September 1965 Sjam Kamaruzzaman ..

Profil: Sersan Mayor Boengkoes – Militer AD

Eks Sersan Mayor Boengkoes adalah salah satu pelaku langsung dari Tragedi September 1965. Dia dibebaskan dari LP Cipinang pada tanggal 25 Maret 1999.

Sebagai Komandan Peleton Kompi C Batalyon Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang berada di bawah Kol. Untung, dia mengaku bahwa dia hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Lettu Dul Arief.

Ia diperintahkan untuk 'mengambil' Mayjen MT. Haryono, hidup atau mati. Sebelum dilakukan pengambilan tersebut, dia diberi penjelasan oleh atasannya tersebut bahwa ada sekelompok jenderal yang menamakan dirinya "Dewan Jenderal" yang bertujuan meng-coup Presiden Soekarno.

Ketika ditanya apakah Boengkoes mengerti dengan yang dimaksud "Dewan Jenderal", dia menjawab dalam masa G 30 S tersebut ada dua kubu yang tampak-nya lagi berkonflik dalam kemiliteran terutama di Angkatan Darat. Yaitu apa yang disebut sebagai "Dewan Jenderal" dan "Dewan Revolusi".

"Dewan Jenderal" adalah yang berniat melakukan coup pada Presiden Soekarno sedangkan "Dewan Revolusi" adalah yang berniat menyelamatkan Presiden Soekarno. Menurut Boengkoes ada ketidaserasian dalam Angkatan Darat tidak hanya menyangkut Soekarno.

Sekitar pukul setengah tiga dini hari semua unsur pasukan yang bertugas untuk melakukan penangkapan dikumpulkan dan diberi briefing akhir. Pasukan dibagi dalam tujuh sasaran dengan dalam tiap titik sasaran terdiri atas satu peleton pasukan. Waktu 'pengambilan' sangat singkat, antara 15 - 20 menit dan tidak dihitung dengan waktu berangkat. Dan sebelum pukul 06.00 harus sudah dibawa ke semua tujuh orang Jenderal tersebut.

Waktu itu Serma Boengkoes mendapat sasaran Mayjen MT. Haryono. Sebelum penangkapan, Serma Boengkoes melakukan observasi dulu. Yang dia ingat adalah waktu itu pintu menghadap ke selatan. Setelah Boengkoes mengetuk pintu dan meminta ijin untuk kedua kalinya, pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Waktu itu keadaan gelap sekali karena oleh pemilik rumah semua lampu dimatikan.

Dalam hati Boengkoes timbul pertentangan antara melanjutkan atau tidak tetapi sebagai seorang tentara dia teringat akan perintah komandannya yang harus dituruti. Akhirnya didobraknyalah pintu tersebut dan ketika itu Boengkoes terkejut karena melihat kelebatan bayangan putih dan secara reflek dia menarik pelatuk dan terjadilah penembakan itu. Gugurlah satu bunga bangsa Mayjen MT. Haryono. Menurut pengakuan Boengkoes pada saat dia melakukan penembakan, dia tidak mengetahui bahwa yang ditembaknya adalah Mayjen MT. Haryono.

Pukul 05.30 pagi tanggal 01 Oktober, Boengkoes dan pasukannya sudah tiba di tempat semula. Baru ketika matahari sudah panas dilakukanlah eksekusi terhadap para jenderal yang masih hidup. dan itupun dilakukan dnegan sopan dengan dipapahnya para jenderal sampai bibir sumur dan baru kemudian ditembak.

Menurut pengakuan Boengkoes tidaklah benar kalau ada pesta dan nyanyi-nyanyi seperti yang ditampakkan pada film G 30 S tersebut. Suasana saat itu benar-benar sepi. Boengkoes mengatakan bahwa pada saat itu hanya terdengar tiga suara (yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinganya jika mengingat kejadian tersebut), yaitu suara desiran angin di pepohonan, suara tangis bayi dan suara ayam berkokok. Semua orang yang ada disitu terdiam dan tentara pun seperti robot bahkan air putih pun terasa pahit.

Boengkoes mengatakan bahwa dia benar-benar merasakan penyesalan yang terdalam dan hatinya hancur begitu mengetahui semuanya. Bahkan ketika keluar dari penjara pun terbersit banyak pertanyaan apakah nanti ia mampu hidup layak dan wajar di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana disebut tadi, menurut pengakuan Boengkoes, waktu penembakan atau eksekusi para jenderal adalah jam setengah sembilan pagi.

Malam hari pada tanggal 01 Oktober pasukan Boengkoes dipindah ke suatu tempat, entah ke mana. Yang jelas mereka melintasi lapangan udara. Tanggal 02 Oktober, Boengkoes pulang ke Asrama. Setelah diterima oleh Kepala Asrama, kemudian Boengkoes dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah LP. Cipinang.

*********** 0 0 0 0 0 **********

BEBERAPA PERATURAN TENTANG DISKRIMINASI TERHADAP BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG

1. Tap MPRS No. XXV/1966

*  Pembubaran PKI, pernyataan organisasi terlarang di seluruh wilayah negara RI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk  menyebarkan/ mengembangkan paham atau ajaran komunise/marxisme, leninisme.

* Masih berlaku

2. UU No. 3/1967

* Dewan Pertimbangan Agung

* Pasal 4-e untuk menjadi anggota DPA, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang.

3. UU No. 15/1969

*  Pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat

* Pasal 2, WNI bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI/organisasi terlarang lainnya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih.

4. UU No. 5/1985

* Referendum

* Pasal 11 ayat 2-a untuk dapat dari daftar dalam pemberi pendapat rakyat, harus dipenuhi syarat-syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung.

5. UU No. 14/1985

* Mahkamah Agung

* Pasal 7 ayat 1d untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seorang calon harus memenuhi syarat: bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya.

6. UU No. 2/1986

* Peradilan Umum

* Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi hakim pengadilan negeri, seorang calon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/ bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

7. UU No. 5/1986

* Peradilan Tata Usaha Negara

* Pasal 14 ayat 1d untuk diangkat menjadi Hakim pada pengadilan TUN, seorang hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

8. UU No. 7/1989

* Peradilan Agama

* Pasal 13 ayat 1d untuk diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang Hakim bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

9. UU No. 17/1997

*  Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

* Pasal 8d untuk dapat menjadi anggota setiap calon bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/ tidak langsung dalam G30S/ PKI.

10. UU No.5/1991

* Kejaksaan Negeri

* Pasal 9d syarat untuk diangkat menjadi jaksa tidak boleh bekas anggota    organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

11. UU No. 3/1999

* Pemilihan Umum

*  Pasal 43 ayat 1f seorang calon anggota DPP, DPRD I, DPRD II adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

12. UU No. 4/1999

* Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

* Pasal 3 ayat 1d bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya/bukan seseorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam G30S/PKI.

Sumber: Kompas, 1 Maret 2004, halaman 8.

ATURAN DISKRIMINATIF

* Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981:
Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dan sebagainya bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/1965 dan mereka yang tidak "bersih lingkungan".

* Keputusan Presiden No.16 Tahun 1990:
Penelitian khusus (Litsus) bagi calon pegawai negeri sipil, anggota DPR dan notaris.

* Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 1991:
KTP seumur hidup tak berlaku bagi WNI yang berusia 60 tahun tapi pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang (OT).

*  Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Azas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:
Pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah (Pasal 23 Ayat 5 b).

* Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:
Syarat kepala daerah tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri (Pasal 33-c).

* Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik:
Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme (Pasal 19 Ayat 5).

*  Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu:
Syarat caIon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau   organisasi terlarang lainnya (pasal 60 g).

*  Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
Syarat calon presiden dan wakil presiden bukan bekas anggota terlarang PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKi (pasal 6-s)

*********** 0 0 0 0 0 **********

TAP NO.: XXV/MPRS/1966

yang diperdebatkan

P E N G A N T A R

Sampai saat ini isu pencabutan soal Tap XXV/MPRS/1966 yang  mengatur  tentang Komunisme, Marxisme, dan Leninisme masih menjadi perdebatan. Terlebih setelah Presiden Gus Dur – sebelum berangkat ke Kuba –berkali-kali menyatakan tak keberatan Tap itu dicabut.

Komentar Gus Dur itu diungkapkan di berbagai tempat dan cukup demonstratif: di Istana, di Kongres PDIP Semarang, juga di Gajah Mungkur-Wonogiri, dan lain-lain. Tapi ucapan presiden itu ditentang oleh Menkumdang Yusril Ihza Mahendra yang menolak pencabutan Tap itu. Tentangan juga datang dari TNI, yang menganggap ucapan Gus Dur itu sebagai pernyataan pribadi.

Tentangan terhadap Gus Dur kian terasa ketika Ormas-ormas Islam menyatakan penolakan pencabutan. Penolakan itu diikuti aksi demo massive di jalan-jalan protokol dan Istana Merdeka. Tapi Gus Dur di Meksiko malah menilai para penolak itu tak mengerti persoalan.

Agak aneh bila penolak itu tak mengerti persoalan. Sebab, Amien Rais yang Ketua MPR – sebagai lembaga tertinggi negara – pun menyatakan tak setuju. Bahkan Amien juga mengatakan tak ada rencana mencabut Tap tersebut. Ia yakin peta di MPR yang tak memungkinkan pencabutan Tap tersebut.

Lepas dari perdebatan itu, inilah isi lengkap TAP No. XXV/MPRS/1966, selamat menyimak:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

NO. : XXV/MPRS/1966

TENTANG

PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;

Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.

Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Mengingat :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3).

Mendengar :

Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA, PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas/ berlindung/ bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksana-an tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS.

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara terpimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juli 1966

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

Ketua,               Wakil Ketua                  Wakil Ketua

Ttd                    Ttd                                Ttd

(DR. AH. Nasution)                                 (Osa Maliki)  (HM. Sumchan ZE)

Jenderal TNI

Wakil Ketua       Wakil Ketua

Ttd.                   Ttd.

(Mashudi)          (M. Siregar)
Brigjen TNI

Sesuai dengan aslinya

Administrator Sidang Umum ke-IV MPRS

Ttd

(Walujo Puspo Judo)

Mayjen TNI

Sumber: Detik.Com, Kamis, 13/04/2000

*********** 0 0 0 0 0 **********

PANDANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG R.I. TENTANG KORBAN ORDE BARU

P E N G A N T A R

Pada tanggal 12 Juni 2003, telah diterima tembusan surat Nomer.KMA/403/VI/2003, dari Mahkamah Agung RI kepada Presiden Republik Indonesia, yang pada pokoknya memberikan pandangan/pendapat/rekomendasi yang meminta Presiden RI untuk mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim Orde Baru, khususnya para korban peristiwa ’65. (copy surat terlampir).

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 2003

N o m o r : KMA/403/VI/2003

Sifat : Biasa
Lampiran : 10 (sepuluh) surat
Perihal : Permohonan Rehabilitasi

Kepada Yth.

Sdr.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

di JAKARTA

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Menimbang bahwa, Mahkamah Agung banyak menerima surat-surat baik dari perorangan maupun dari berbagai kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai korban Orde Baru, yang pada pokoknya mengharapkan agar memperoleh rehabilitasi.

Menimbang bahwa, wewenang memberikan rehabilatsi tidak ada pada Mahkamah Agung, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif yang ada pada Saudara Presiden.

Menimbang bahwa, sekalipun demikian dengan dilandasi keinginan untuk mem-berikan penyelesaian dan kepastian hukum yang sama, serta didorong oleh  semangat rekonsiliasi bangsa kita, maka Mahkamah Agung dengan ini memberikan pendapat dan mengharapkan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan tersebut.

Demikian pendapat mahkamah Agung dalam masalah rehabilitasi tersebut, dan atas perhatian Saudara Presiden diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Cap Mahkamah Agung

Tanda tangan

BAGIR MANAN

Tembusan kepada :

1.   Sdr. Ketua DPR – RI

2.   Sdr. Menko POLKAM

3.   Sdr. Ketua KOMNAS – HAM

4.   Sdr. Ketua DPP Lembaga Perjuangan Rahabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR - KROB)

5.   Sdr. Ketua Tim Advokasi/Rehabilitasi POLRI.

6.   Sdr. Koordinator Forum Komunikasi Ex Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan Surat Perintah 11 Maret 1966.

7.   Sdr. Ketua DPP Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA)

8.   Sdr. Ketua Tim Advokasi untuk Rehabilitasi ex Anggota TNI/AD

9.   Sdr. Ketua Tim Advokasi untuk Rehabilitasi ex Anggota TNI/AL

10.  Sdr. Ketua DPP Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM)

11.  Sdr. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

12.  Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965 (LPKP '65)

13.  Sdr.Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1965 (YPKP '65-'66)

14   Sdr. Ketua Tim Advokasi Perhimpunan Purnawirawan TNI/AU.

*********** 0 0 0 0 0 **********

Surat dari Mahkamah Agung tersebut adalah suatu kejutan dan secara obyektif sampai dengan saat ini merupakan hasil yang paling signifikan yang bisa dicapai dalam kaitan dengan upaya perjuangan nasib dari para korban peristiwa '65

KRONOLOGI:

Sebelum dikeluarkan surat Mahkamah dari Agung tersebut, ada beberapa langkah yang men-dahuluinya, di mana langkah-langkah tersebut merupakan upaya yang terintegrasi guna mendo-rong semua potensi yang ada dalam perjuangan peng-hapusan diskriminasi terhadap nasib para korban peristiwa '65 dan keluarganya, yaitu:

1.   26 OKTOBER 2002: Adanya surat dari Lembaga Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru LPR-KROB) No. 349/Sek/SPP.U/X/2002 tanggal 26 Oktober 2002 yang meminta kesediaan Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk bertemu.

2.   11 Maret 2003: adanya respons positip dari Mahkamah Agung melalui surat jawaban No.204/Set-MA/III/2003 tanggal 11 Maret 2003, yang dilanjutkan dengan dilaksanakannya pertemuan Ketua Mahkamah Agung R.I. dengan delegasi dari LPR-KROB yang dipimpin oleh bapak Sumaun Oetomo di-dampingi Bp. Drs.Moh.Achadi (Ex. Menteri), Bp. Drs.R.Soebekti, Bp. Drs. Gunardi (Advokasi POLRI), Bp.Pradono, Bp.Koesnandar, Ibu Titi Soebron-to, Bp. Mujayien, Bp. Soeripto (LPR-KROB), Bp. Reinhard Parapat SH, Bp. Leonard Sitompul. SH (PBHI) dan Bp. Witaryono S Reksoprodjo.

3.   14 Maret 2003: Adanya usulan yang konstruktif dari Ketua Mahkamah Agung R.I., yang meminta Tim-Tim Advokasi maupun Lembaga-Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban '65 untuk mengajukan surat permintaan rehabilitasi kepada Mahkamah Agung agar dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk menyampaikan pandangan/pendapat hukum kepada Presiden R.I.

4.   1 April 2003: Dilakukannya mobilisasi pengajuan surat dari 12 (dua belas) organisasi yang terdiri dari Tim-Tim Advokasi maupun Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Peristiwa '65, kepada Mahkamah Agung R.I. yang pada pokoknya meminta dilakukannya rehabilitasi terhadap korban peristiwa '65 dan keluarganya yang selama ini mendapat perlakukan diskriminaf. (ke 12 organisasi tersebut adalah yang tercantum dalam organi-sasi yang men-dapatkan tembusan surat dari Mahkamah Agung).

5.        5 April 2003: Bersamaan dengan proses pengajuan surat kepada MA, maka dilakukan pula langkah-langkah paralel dalam rangka perjuangan rehabili-tasi bagi para korban peristiwa '65, yakni dengan berangkatnya Dr. Tjiptaning, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Heru Atmodjo, Ibrahim Isa dan Ny. Tatiana sebagai Delegasi Korban '65 ke Sidang Komisi Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia (UN-HCHR) di Jenewa, serta dilakukannya upaya pende-katan kepada Menko POLKAM Bambang Yudhoyono oleh Marsekal TNI (Purn) Saleh Basaran (Advokasi TNI/AU), Mayjen TNI (Purn) Moersjid, Letjen Marinir (Purn) Ali Sadikin, Laksamana TNI (Purn)Waloejo Soegito dan Irjen Pol. (Purn) R.Subekti, guna guna memberikan bahan masukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan rehabilitasi korban peristiwa '65, kepada Menko POLKAM selaku anggota Kabinet dan pembantu utama Presiden di bidang Politik dan Keamanan.

6.        13 Juni 2003: Mahkamah Agung R.I. , selaku Lembaga Tertinggi Negara di bidang Yudikatif, melalui surat No. KMA/403/VI/2003 tanggal 13 Juni 2003 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan S.H., telah memberikan/pendapat/ rekomendasi/pendapat hukum kepada Presiden R.I.yang pada inti meminta Presiden untuk mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dengan rehabili-tasi umum bagi korban rezim Orde Baru, khususnya pata korban peristiwa '65.

*********** 0 0 0 0 0 **********

Sedangkan di bawah ini merupakan ulasannya yang ditulis oleh: bung_karno@minister.com dkk.:

MENYIKAPI SURAT MAHKAMAH AGUNG R.I. No.: KMA/403/VI/2003.

(Oleh: bung_karno@minister.com)

Ada banyak pandangan dan argumentasi yang muncul terhadap surat Mahkamah Agung R.I. kepada Presiden R.I. No. KMA/403/VI/2003. Tetapi satu hal obyektif yang harus diakui adalah bahwa surat itu memang merupakan terobosan yang mengejut-kan dari Lembaga Tertinggi Negara di bidang hukum tersebut dan sekalipun ada juga yang menanggapinya secara pesimis, namun surat tersebut selayaknya dinilai secara positif berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1.   Surat Mahkamah Agung tersebut janganlah dlilihat semata-mata pada materi kata perkatanya saja, tetapi penting pula dipahami bagaimana proses surat itu dibuat, sehingga dengan demikian kitapun akan dapat memberikan apresiasi yang lebih obyektif dan proporsional. Dalam mekanisme internal Mahkamah Agung, prosedur standar sebelum Ketua MA menanda tangani suatu surat penting, apalagi merupakan pandangan hukum kepada Presiden, maka terlebih dahulu haruslah mendapat perse-tujuan dan disepakati oleh para Hakim Agung lainnya.

2.   Dalam kondisi politik saat ini yang tidak berpihak pada nasib para korban peristiwa '65, di mana banyak instansi lain justru menghindar untuk mem-bahasnya atau bahkan cenderung memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada para korban '65 dan keluarganya. Mahkamah Agung dapat secara tegas memberikan pandangan yang menghendaki diakhirinya kondisi diskri-minasi tersebut.

3.   Mahkamah Agung berani mengambil sikap yang mengedepankan suara hati nurani dan memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan kea-dilan terhadap masalah korban peristiwa '65. Hal ini merupakan suatu lang-kah terobosan dari Lembaga Yudikatif tersebut, di mana kedua lembaga tinggi lainnya, yakni Lembaga Eksekutif dan Legeslatif justru terkesan tidak ambil peduli dan bahkan lebih mengedepankan pertimbangan-pertimba-ngan politis ketimbang menegakkan masalah keadilan.

4.   Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di bidang hukum, melalui surat tersebut telah secara implisit menyatakan bahwa para korban peristiwa '65 tersebut tidak terbukti bersalah secara hukum dan karenanya harus diberi-kan rehabilitasi umum oleh Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam hal permberian rehabilitasi.

*********** 0 0 0 0 0 **********

Subject : press release
Date : Thu, 24 Jul 2003 10:01:30 +0700

Press release

MARTABAT BANGSA BERADAB

Banyak orang berbicara mengenai rekonsiliasi nasional. Belakangan ini ada sementara pihak yang berbicara lagi mengenai urgensi rekonsiliasi dan dikaitkan dengan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) yang konon katanya baru diserahkan ke DPR setelah cukup lama dipendam di Kantor Sekretariat Negara atau di kantor Presiden. Berbicara mengenai rekonsiliasi Nasional dan mengenai KKR adalah berbicara mengenai korban-korban politik Orde Baru; orang lebih banyak mengaitkannya dengan korban-korban tragedi kemanusiaan 65/66 walaupun korban politik Orde Baru itu mancakup juga korban-korban kasus Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Papua, NII, Haur Koneng sampai dengan Trisakti, Semanggi I dan II dst.

Dalam sejarah modern perjalanan bangsa ini G30S yang adalah suatu tragedi kemanusiaan di tahun 1965/1966 merupakan titik paling hitam. Pembantaian massal terhadap rakyat dan tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh rezim Orde Baru Suharto telah merendahkan martabat Indonesia sebagai bangsa beradab di mata dunia internasional dan menyakitkan bagi masyarakat pemerhati dan pejuang HAM dan demokrasi di dalam negeri. Dan yang paling menyedihkan adalah nasib para korban dan anak cucu keturunan mereka. Selain kehilangan anggota keluarga mereka yang dibantai atau ditangkap dan ditahan tanpa proses hukum, para korban dan anak cucu mereka dikenai hukuman yang lebih berat lagi, yaitu pencabutan hak-hak sipil dan politik mereka dengan stigma dan diskriminasi terus menerus oleh pihak penguasa melalui perangkat perundang-undangan.

Kondisi seperti ini harus diakhiri. Tuntutan untuk itu sesungguhnya sudah diperjuangkan oleh kelompok-kelompok pemerhati dan pejuang HAM dan demokrasi bahkan ketika Orde Baru masih jaya, terutama oleh MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan) dan Pokja PLP-PGI. Dan setelah Suharto turun takhta, Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAP T/N) dengan gencar dan tak takut-takut menun-tut pemulihan hak-hak sipil dan politik mantan tapol/napol, klarifikasi semua kasus politik sejak 1965, pertanggungjawaban politik dan hukum dari penguasa rezim Orde Baru, membebaskan rakyat Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan stigmati-sasi, mengembalikan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Tuntutan ini sejak Mei 1998 berulangkali disampaikan ke Pemerintah, DPR, DPA maupun mencari dukungan dari parpol-parpol dan lembaga-lembaga hukum dan HAM.

Rintangan besar yang dihadapi adalah tembok politik, absennya kemauan politik (political will) penguasa (Pemerintah) untuk menyelesaikan masalah ini selain ada-nya resistensi dari pihak tertentu dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itulah maka kemunculan kelompok-kelompok perjuangan dari para korban sendiri seperti YPKP, Pakorba, LPR KROB, Tim-tim Advokasi TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri, LPKP dll sejak tahun 1999 belum juga dapat menggugah nurani penguasa negeri ini untuk mengangkat dan menyelesaikan luka sejarah ini.

Surat Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan No. KMA/403/VI/2003 tgl 12 Juni 2003 kepada Presiden RI yang merekomendasikan agar Presiden mengambil langkah-langkah konkret ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim Orde Baru, khususnya para korban Tragedi Kemanusiaan 1965 adalah angin baru bagi perjuangan untuk pemulihan atau rehabilitasi hak-hak sipil dan politik para korban dan keluarganya, untuk memulihkan kehidupan berbangsa majemuk yang santun, menyembuhkan luka sejarah yang diciptakan rezim Orde Baru, untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa.

Dalam konteks itulah maka Forum Komunikasi Tim-tim Advokasi dan Lembaga Rehabilitasi Korban Persitiwa 1965 melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait seperti DPR, Menko Polkam dan Komnas HAM untuk mendorong atau men-desak Presiden Megawati agar mengambil langkah-langkah segera seperti yang direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut.

Kepada rekan-rekan media massa sangat kami himbau untuk terus mengangkat dan menyuarakan tuntutan-tuntutan ini. Hal ini tidak semata-mata demi pemulihan hak-hak para korban, melainkan yang lebih utama adalah demi pemulihan harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa beradab di era modern ini.

Jakarta, 24 Juli 2003

Gustaf Dupe

*********** 0 0 0 0 0 **********

HARIAN KOMPAS

Jum'at 25 Juli 2003 (Halaman 7)

Pada Tanggal 17 Agustus 2003 Presiden diminta Rehabilitasi Korban Tragedi 1965

Jakarta, Kompas - Presiden Megawati Soekarnoputri diminta mengeluarkan keputu-san untuk merehabilitasi korban Tragedi Kemanusiaan 1965, tepat pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, 17 Agustus mendatang. Keputusan Presiden tersebut akan menjadi tonggak sejarah dalam menghapus catatan kelam yang sempat merusak harkat dan martabat bangsa ini.

"Inilah kesempatan Presiden dengan hak prerogatifnya untuk mengeluarkan Keppres Rehabilitasi itu. Mumpung kami sebagai korban masih hidup dan penanggung-jawabnya, Suharto, juga masih hidup. Jalur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masih tidak jelas. Kalau melihat RUU KKR lebih rumit lagi, karena tidak akan mungkin selesai satu atau dua tahun. Pada saat dilaksanakan KKR mungkin kami suda semuanya." Ujar Sumaun Utomo, salah seorang delegasi Korban 1965 yang mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis (24/7) di Jakarta.

Diterima Ketua Sub-Komisi Pemantauan Komnas Ham MM Billah, Wakil Ketua Sub-Komisi Taheri Noor, dan Sekretaris Komisi Yuwaldi, seluruh korban yang datang ke Komnas HAM, kemarin tampak sudah uzur. Meskipun sudah berusia di atas 60 tahun, semangat mereka untuk meminta penghapusan diskriminasi terhadap mereka masih tinggi. Menurut Sumaun, sangat banyak para korban yanag dihukum tanpa melewati proses pengadilan. Beluam lagi negara ini merampok harta benda mereka serta melakukan pelanggaran hak asasi lainnya.

"kami masih saja mengalami diskriminasi. Sekarang ini ada kemauan atau tidak untuk menghilangkan diskriminasi itu. Diskriminasi adalah pelanggaran hukum. Apakah negara ini tetap ingin melanggar hukum?" timpal Soebarto, korban lainnya. Jhon Pakasi menambahkan, dia adalah pegawai negeri sipil asal Sulawesi Utara yang ditangkap 15 Desember 1965. Dia diciduk tanpa tahu kesalahannya lalu ditahan tanpa proses peradilan. Setelah mendekam selama 12 tahun di penjara, dia dilepas 12 Desember 1977.

Soehanto, korban lainnya, dari Angkatan Darat menyebutkan, status Megawati dan suaminya sebenarnya sama saja dengan mereka. Sebagai anak Soekarno, Mega-wati pernah menerima perlakuan diskriminatif dari penguasa Orde Baru. Namun bedanya, Megawati telah memegang tampuk pimpinan tertinggi negeri ini, sedang-kan nasib mereka tak berubah.

"Kami hanya mau bertanya apakah Presiden Megawati mau membebaskan kaum tertindas atau tidak" atanya Suhanto. MM Billah belum dapat memberikan jawaban Komnas HAM terhadap permintaan para korban 1965. Menurut dia, Komnas HAM akan membicarakannya para rapat paripurna, awal Agustus mendatang.

"Komnas akan mempertimbangkan apakah akan ikut bersama-sama dengan bapak-bapak meminta kepada Presiden. Namun yang jelas, Komnas HAM akan membantu dengan membuat kajian secara hukum dan hak asasi manusia. Mudah-mudahan Presiden dapat menyetujuinya," ujar Billah. (SAH)

*********** 0 0 0 0 0 **********

RAKYAT MERDEKA

25 Juli 2003, halaman 11

Bego, Minta Larangan Penyebaran Komunis Dicabut

(AMIEN RAIS)

Ketua MPR Amien Rais menyatakan, Bangsa Indonesia sungguh bodoh apabila kembali mengizinkan disebarluaskannya ajaran komunis/marxisme/leninisme setelah terbukti dua kali terjadi pengkhianatan pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan pengkhianatan G 30 S PKI 1966. "Kambing congek saja tidak akan membenturkan kepalanya dua kali. Kalau kita belum bisa mengambil pelajaran dari dua peristiwa bersejarah tersebut ya kita lebih bodoh dari kambing" ujar Amien Rais yang disambut tawa hadirin ketika menerima rombongan Gerakan Nasional Patriot Indonesia di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR, kemarin.

Karena itu, kata Amien, Badan Pekerja MPR kemudian menyepekati agar Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966 yang melarang penyebar luasan ajaran komunis, tidak bakal dicabut. Malahan ketetapan tersebut akan diturunkan menjadi Undang-Undang.

Rombongan Gerakan Nasional Patriot Indonesia yang berasal dari sejumlah organisasi massa menemui Ketua MPR untuk menuntut dipertahankannya ketetapan MPRS yang melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme/leninisme itu.

Menurut Ketua Umum PAN ini, salah satu yang menjadikan komunisme begitu berbahaya adalah prinsip dan doktrinnya yang mirip dengan keyakinan agama. Sehingga fanatisme pengikutnya juga sama dengan fanatisme pengikut agama. Ia menambahkan, dari tinjauan para pakar, komunisme memiliki dua wajah. Pertama, day time communist atau komunis siang hari yang muncul ke permukaan sebagai aktivis partai komunis yang memiliki status resmi. Kedua, night communist atau komunis malam yang memiliki komitmen dan kesetiaan 24 karat terhadap komunis-me tetapi menyusup ke dalam lembaga-lembaga nonkomunis. Seperti institusi pemerintahan, partai-partai politik serta kelompok sosial masyarakat lainnya. "Oleh karena itulah kita harus waspada terhadap gerakan komunis dan berdasarkan hal itu pulalah kita memutuskan untuk tidak mencabut TAP MPRS tersebut" ujarnya (HPS).

*********** 0 0 0 0 0 **********

FORUM KOORDINASI TIM-TIM ADVOKASI DAN LEMBAGA
PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN PERISTIWA '65

Jalan Senopati Raya No. 41, Suite E - Kebayoran Baru, Jakarta 12190
Telp.(021) 722 8855, Fax. (021) 727 90527.
E-mail : bung_karno@minister.com.

No. : 029/FK-AR/1003.
Tanggal : 28 Oktober 2003.
Lampiran : Proposal 9 (sembilan) Halaman.

Kepada Yth.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ibu Megawati Soekarnoputri

Di Istana Merdeka - Jakarta.

Hal : Sumbangan Pemikiran Tentang Penyelesaian Korban Peristiwa '65

Dengan hormat,

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Oktober 2003, genap sudah 75 tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan oleh para pendiri republik ini. Kita bangsa Indonesia sung-guh beruntung memiliki dasar-dasar kesepakatan sebagai bangsa yang satu, ber-tanah air yang satu dan berbahasa yang satu, yakni Bangsa, Tanah Air dan Bahasa INDONESIA. Sungguh tidak banyak bangsa-bangsa lain di dunia ini yang memiliki kesepakatan yang sedemikian lengkap, mencakup ketiga aspek tersebut. Namun demikian, dalam kenyataan perkembangan kehidupan kita berbangsa dan bernegara sampai dengan saat ini, kesepakatan tersebut belum mampu membawa bangsa ini dalam satu visi yang sama untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, modern dan sejahtera.

Ibu Presiden yang terhormat, di dalam konteks membangun persatuan nasional bangsa Indonesia, di mana hal itu merupakan semangat utama dari Sumpah Pemuda, maka perkenankanlah kami selaku Koordinator dari Forum Koordinasi Tim-Tim Advokasi dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Peristiwa '65, melalui surat ini menyampaikan kepada Ibu Presiden, sumbangan pemikiran tentang upaya penyelesaian persoalan-persoalan bangsa ini yang timbul sebagai akibat dari tragedi nasional G30S/ 1965, yang pada kenyataannya walaupun telah berlalu hampir 40 tahun, tetapi masih menorehkan luka-luka yang dalam dan memecah-belah kompo-nen-komponen bangsa ini.

Di dalam pandangan kami, persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari tragedi G30S/1965 merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera ditangani secara sungguh-sungguh, terutama jika kita ingin menciptakan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, guna menghadapi tantangan masa depan bangsa. Karena haruslah diakui bahwa tidak ada konflik lain sejak dari proklamasi Agustus '45 sampai sekarang, yang berakibat sedemikian tragis dan berdampak luas pada tata kehidupan bangsa ini, baik secara politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Tragedi G30S/1965 telah menjadikan bangsa Indonesia ter-bagi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang sangat mudah untuk saling mem-bunuh dan selalu hidup dalam kecurigaan yang laten. Selain daripada itu, sejarah kemanusiaan modern juga mencatat bahwa peristiwa tersebut diikuti oleh terjadinya jumlah korban manusia terbesar di luar peperangan.

Selanjutnya, kami mengharapkan kesediaan Ibu Presiden untuk mendalami pemiki-ran kami melalui uraian yang berjudul "Rehabilitasi Korban Peristiwa ' 65 Dalam Perspektif Rekonsiliasi dan kepentingan Nasional" yang kami lampirkan bersama dengan surat ini. Karena besar harapan kami bahwa uraian tersebut dapat menjadi masukan yang berharga bagi Ibu Presiden di dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam kehidupan bangsa ini yang semakin sering terjadi sekarang ini dan rata-rata mengambil modus operandinya dalam bentuk provokasi dengan mengambil peris-tiwa '65 sebagai model.

Demikianlah surat ini kami sampaikan sebagai pengantar dan semoga mempunyai manfaat serta kontribusi bagi perbaikan tata kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Atas perhatian dan kesediaan yang diberikan Ibu Presiden, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

WITARYONO S. REKSOPRODJO
Koordinator Forum

FORUM KOORDINASI TIM-TIM ADVOKASI DAN LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN PERISTIWA '65 :
(Koordinator : Witaryono S. Reksoprodjo)

Forum Komunikasi Ex Menteri Kabinet Dwikora Korban Penyalahgunaan SUPERSEMAR Koordinator : Drs. Moh. Achadi ; Sekretaris : Witaryono S. Reksoprodjo.

Tim Advokasi Jajaran TNI-AD
Ketua : Mayjen TNI (Pur) Moersjid ; Wk. Ketua : Pamoerahardjo Sekretaris : Partono Karnen, SH. (Wafat 18 Oktober 2003)

Tim Advokasi Jajaran TNI-AU
Ketua : Marsekal TNI (Pur) Saleh Basarah ; Sekretaris : Bambang Widjanarko, SH.

Tim Advokasi Jajaran TNI-AL
Ketua : Letjen Mar. (Pur) Ali Sadikin ; Wk. Ketua : Laksamana TNI (Pur) Waloejo Soegito Sekretaris : F.X.L. Soewadi, SH.

Tim Advokasi Jajaran POLRI
Ketua : Irjen Pol. (Pur) Drs. R. Moh. Soebekti ; Sekretaris : Drs. Gunardi.

Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA)
Pjs. Ketua : dr. Ribka Tjiptaning ; Sekretaris : Arie Wibisono.

Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB)
Ketua Umum : Sumaun Utomo ; Sekretaris : Achmad Soebarto.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
Koordinator : Hendardi ; Pnj. Pelaksana : Reinhard Parapat, SH.

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM).
Ketua Umum : Karim DP. ; Sekretaris Umum : Mahmoed Ali, SH.

Solidaritas Nusa Bangsa (SNB).
Ketua : Ester Indahyani Jusuf ; Sekretaris : Yenny Andrini ; Pnj. Pelaksana : Soewignyo.

Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 (LPKP '65)
Ketua Umum : dr. Ribka Tjiptaning ; Sekretaris Umum : Syamsu. B.

Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAP T/N)
Koordinator : Gustaf Dupe.

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan '65 - '66 (YPKP '65 - '66)
Ketua Umum : Hasan Raid ; Sekretaris : Soeharno.

People's Empowerment Consortium (PEC).
Koordinator : Aan Rusdiyanto.

*********** 0 0 0 0 0 **********

REHABILITASI KORBAN PERISTIWA '65
DALAM PERSPEKTIF REKONSILIASI DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Oleh :

WITARYONO S. REKSOPRODJO

(Koordinator Forum Koordinasi Tim-Tim Advokasi dan Lembaga Perjuangan
Rehabilitasi Korban Peristiwa '65)

PENDAHULUAN

Tragedi G30S/1965 sekalipun telah berlalu hampir 40 tahun, tetapi tetap masih terus menyisakan persoalan-persoalan besar bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Peristiwanya sendiri masih tetap diselimuti kabut tebal misteri tetapi luka-luka yang ditimbulkannya masih membekas dalam tatanan kehidupan berbangsa dan berne-gara di republik tercinta ini. Diperlukan keinginan kuat, niat yang tulus dan langkah-langkah yang konkrit dari segenap komponen bangsa untuk menyelesaikan perso-alan tersebut, dalam kerangka hukum, politik maupun sosial dan karenanya pula setiap upaya yang dilakukan ke arah itu haruslah di dasari pada perspektif kepen-tingan bangsa ini di masa depan.

Dengan demikian upaya pengungkapan kebenaran dalam peristiwa G30S/1965 juga tidak boleh sekedar membawa kita kepada retorika masa lalu ataupun hal-hal yang justru akan menimbulkan konflik-konflik baru di masyarakat. Pengungkapan kebena-ran tersebut perlu dipahami sebagai pembuka jalan bagi kita untuk memahami kelemahan-kelemahan bangsa ini di masa lalu hingga kini dan sekaligus dapat memberikan pencerahan bagi kita semua untuk memperbaiki kondisi kemasyara-katan kita di masa depan, agar kita dapat menjadi bangsa yang lebih kuat bersatu dalam mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, seperti yang tercermin melalui mukadimah konstitusi kita.

LATAR BELAKANG.

Guna lebih mudah memahami tragedi '65 dalam prespektif saat ini, maka kita harus melihatnya dalam rangkaian persoalan-persoalan yang secara pokok terbagi atas 3 (tiga) masalah besar, yakni Masalah Pertama menyangkut peristiwanya itu sendiri, yakni adanya Gerakan 30 September 1965 dengan terjadinya tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap para jenderal/ perwira TNI Angkatan Darat yang kemu-dian dikenal sebagai para Pahlawan Revolusi.

Masalah Kedua adalah tragedi pasca peristiwa G30S/1965, yakni pada kurun waktu September 1965 sampai dengan sekitar tahun 1970, dimana terjadinya aksi-aksi penculikan, penahanan secara sewenang-wenang, penyiksaan, perampasan hak-hak pribadi, pemerkosaan, pembunu-han, pembantaian serta pelanggaran-pelang-garan HAM berat terhadap para anggota PKI dan mereka yang dituduh simpatisan komunis serta kaum nasionalis para pendukung Bung Karno.

Masalah Ketiga adalah terjadinya pemberian stigma dan proses diskriminasi, yang masih berlangsung secara terus menerus hingga saat ini, terhadap mereka yang dianggap terlibat G30S/1965 atau mereka yang dituduh sebagai kaum komunis maupun Soekarnois, termasuk isteri/suami, anak-cucu beserta seluruh keluarganya. Dengan dasar penguraian di atas, kita akan dapat lebih memahami Tragedi '65 secara obyektif dan sistematik. Selanjutnya, berdasarkan pemikiran dan kenyataan tersebut, maka kita dapat pula menyusun suatu gambaran tentang siapa-siapa yang dimaksudkan dengan para korban Peristiwa '65 , mereka adalah :

Almarhum Bung Karno, Proklamator dan Presiden RI yang pertama yang wafat dalam status tahanan serta mendapatkan perlakuan yang zalim diakhir hayatnya. Para Pahlawan Revolusi yang gugur melalui aksi penculikan dan pembunuhan. Para Menteri/Pembantu Utama Bung Karno yang dibunuh dan ditahan melalu penyalahgunaan Surat Perintah 11 Maret 1966. Para anggota MPRS/DPR-GR yang dibunuh dan ditahan tanpa dasar hukum.

Kelompok nasionalis progresif pendukung Soekarno, para anggota Partai Komunis Indonesia, para anggota PNI, anggota Partindo, para anggota partai non PKI lainnya, Perwira Tinggi/Perwira Menengah/para Prajurit dan anggota TNI, para Cendikiawan/ Budayawan/Sastrawan dan Seniman lainnya, Kaum Tani/Aktivis Buruh/ Pedagang, Guru/Mahasiswa/Pelajar dan para Pemuda, Suami-Isteri/anak-cucu/keluarga dan keturunan dari para korban peristiwa '65, baik di dalam maupun di luar negeri; yang sejak peristiwa G30S/1965 telah diculik, dibunuh, diperkosa diperlakukan di luar batas-batas kemanusiaan, ditangkap dan kemudian ditahan, dicabut hak-hak sipil dan kewarga-negaraannya, mendapat stigma serta diperlakukan diskriminatif, dimana kesemuannya itu telah dilakukan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto secara melanggar hukum, tanpa melalui ketetapan Pengadilan maupun proses hukum yang sah dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN

Jika kita bermaksud menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bangsa ini yang timbul sebagai akibat dari tragedi '65, maka kita justru harus melakukannya dengan titik awal yang sebaliknya, yakni dimulai dengan menyelesaikan persoalan yang masih berlangsung saat ini, kemudian ditarik mundur kebelakang sehingga pada akhirnya masuk pada upaya pengkajian ulang atas peristiwa G30S/1965 itu sendiri, sehingga urut-urutannya menjadi sebagai berikut :

Memulainya dengan menyelesaikan permasalah-permasalahan diskriminasi sebagai persoalan pokok dari Masalah Ketiga yang masih terjadi pada saat ini.

Melanjutkannya dengan pengusutan atas terjadinya pelanggaran HAM berat pasca peristiwa G30S/1965 sebagai persoalan pokok dari Masalah Kedua yang terjadi sejak September 1965 sampai sekitar tahun 1970.

Barulah kemudian kita menelusuri kembali Tragedi G30S/1965 sebagai persoalan pokok dari Masalah Pertama dan mengungkapkannya secara transparan, objektif dan proporsional. Penjelasan langkah penyelesaian persoalan-persoalan tersebut hanyalah bersifat pengelompok an masalah dan bukan merupakan tahapan yang mengikat, karena sesungguhnya semua langkah dapat dilakukan secara simultan dan paralel. Dalam pada itu, penyelesaian atas masing-masing kelompok persoalan dapat dilakukan dengan langkah-langkah :

1.   Penghapusan Stigma dan Penghentian Proses Diskriminasi Melalui Pemberian Rehabilitasi;

2.   Pengungkapan Kebenaran, Penegakan Keadilan dan Penghapusan Impunitas Bagi Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat Pasca Tragedi G30S/1965;

3.   Pengkajian Ulang Peristiwa G30S/1965 Secara Jujur dan Objektif..

PENGHAPUSAN STIGMA DAN PENGHENTIAN PROSES DISKRIMINASI MELALUI PEMBERIAN REHABILITASI.

Sejak terjadinya Peristiwa G30S/1965 sampai dengan saat ini telah terjadi pemecatan-pemecatan, penahanan tanpa proses hukum dan kemudian dilanjutkan dengan secara terus menerus pemberian stigma dan proses diskriminasi terhadap para Korban Peristiwa '65. Padahal mereka tidak diproses melalui pengadilan, tidak dapat dibuktikan kesalahannya secara hukum dimana dengan demikian mereka seharusnya diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Lebih buruk dari pada itu, pemberian stigma dan perlakuan diskriminatif tersebut juga diberlakukan kepada keluarga, anak-cucu dan keturunan dari para korban Peristiwa '65.

Dalam hal ini negara melalui pemerintah harus bertanggung jawab karena telah memperlakukan warganegaranya sendiri secara diskriminatif. Semua peraturan-peraturan yang ada dan bersifat diskriminiatif terhadap para Korban Peristiwa '65 telah dibuat oleh negara, yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintah rezim Orde Baru. Maka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok yang berkaitan dengan peristiwa G30S/1965, pemerintah reformasi sekarang ini sewajarnya segera me-mulainya dengan menghapuskan stigma dan segala bentuk diskriminasi terhadap orang-orang yang tidak bersalah tersebut, dimana pemerintah atas nama negara memberikan REHABILITASI kepada mereka, yakni dalam bentuk :

Menyatakan secara resmi Rehabilitasi terhadap para korban Peristiwa '65, sesuai rekomendasi yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung, DPR-RI dan Komisi Nasional HAM maupun hasil Sidang Tahunan MPR-RI.

Secara khusus perlu dilakukan rehabilitasi atas nama almarhum Bung Karno yang sampai akhir hayatnya masih dalam status sebagai tahanan.

Memperlakukan para korban Peristiwa '65 sama dengan warganegara RI lainnya, yakni dengan mengembalikan sepenuhnya hak-hak sipil dan kewarganegaraan mereka, seperti hak untuk mendapatkan pensiun, termasuk hak-hak mereka untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum, dll.

Menghapuskan dan mencabut semua bentuk peraturan dan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, seperti stigma pada Kartu Tanda Penduduk, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun1981 yang melarang para korban Peristiwa '65 dan keluarganya untuk menjadi Pegawai Negeri, Tentara, Guru, Dalang, Notaris, Pengacara, Da'i, Pendeta dan beberapa profesi lain.

Memberikan kompensasi dalam batas-batas yang wajar dan proporsional. Pemberian REHABILITASI adalah kunci pemecahan persoalan yang mendasar berkaitan dengan upaya bangsa ini untuk keluar dari trauma Tragedi '65. Berkaitan dengan pemberian rehabilitasi korban '65 ini, menarik dikutip pendapat dari M. IMAM AZIZ, Koordinator Program Syarikat NU, yang mengatakan sebagai berikut :

"Langkah-langkah untuk mewujudkan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi bagi Korban '65, adalah;

Pertama, mengubah persepsi dan sikap masyarakat Indonesia mengenai tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1965. Pada umumnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat NU, masih memahami tragedi 1965 sebagai bentuk kepah-lawanan (heroisme), di mana yang "benar" melawan yang "salah", dengan keme-nangan di pihak yang "benar". Pada umumnya sikap masyarakat, hingga sekarang masih mempermasalahkan PKI sebagai pelaku kudeta 1 Oktober 1965 dan membenarkan dan/atau membiarkan proses pembunuhan, stigmatisasi, dan penghila-ngan hak-hak sipil/politik. Perlu upaya keras untuk lahirnya pemahaman baru di lingkungan masyarakat bahwa tragedi 1965 dan segala akibat yang mengikutinya, merupakan tragedi nasional yang harus disesali, yang tidak selayaknya terjadi dalam masyarakat demokratis".

Kedua, menyediakan tempat bersama bagi NU dan korban tragedi 1965 untuk bertemu dan saling berbagi untuk mencapai rekonsiliasi, menciptakan ruangan bersama untuk saling memaafkan masa lalu, dan tidak mengulangi peristiwa serupa di masa mendatang. Dari kalangan NU diharapkan lahirnya "penyesalan dan permo-honan maaf" secara resmi kepada korban.

Ketiga, mendesak negara untuk segera merehabilitasi korban tragedi 1965 melalui proses konstitusional, dengan mendorong semua pihak, terutama pihak yang terlibat dalam konflik di masa lalu, untuk bersama-sama mendesakkan tuntutan rehabilitasi kepada negara.

PENGUNGKAPAN KEBENARAN, PENEGAKAN KEADILAN DAN PENGHAPUSAN IMPUNITAS BAGI PARA PELAKU PELANGGARAN HAM BERAT PASCA TRAGEDI G30S/1965.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa G30S/1965 merupakan tragedi terbesar dan paling berdarah dalam kehidupan bangsa kita yang akibat-akibatnya masih mem-pengaruhi perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita sampai saat ini. Sejak September '65 itu, hingga sekitar tahun 1970 terus terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM berat, berupa penculikan, penahanan tanpa proses hukum, pemerkosaan, pembunuhan dan bahkan pembantaian atas kelompok masyarakat Indonesia dari golongan komunis, mereka yang dituduh komunis maupun kelompok nasionalis para pendukung Bung Karno.

Seorang pemimpin penumpasan kaum komunis pada masa itu, yakni Letnan Jenderal TNI SARWO EDHI menjelang akhir hayatnya dengan rasa penuh penyesalan memberikan pengakuan bahwa pembantaian tersebut dilakukan ter-hadap tidak kurang 3 (tiga) juta orang dan ternyata sejarah kemanusiaan mencatat bahwa hal itu adalah jumlah korban pembunuhan yang terburuk di dunia yang dilaku-kan di luar perang. Karena hal dilakukan secara sistematik oleh penguasa dengan memanfaatkan konflik horisontal yang telah ada di masyarakat, maka jumlah korbanpun meluas bukan hanya dari kalangan komunis, tetapi juga anggota masya-rakat awam yang buta politik, kemudian menjadi korban dari konflik-konflik per-orangan yang memanfaatkan situasi. Bersamaan dengan itu pula sekitar 1.900.000 orang ditahan dan digiring untuk menghuni penjara-penjara dan tempat tahanan militer di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Kyai Haji ABDULLAH FAQIH, seorang kyai sepuh dari NU, pengasuh pondok pesantren Langitan, Tuban, dalam sebuah dialog pada tanggal 15 April 2003, mengemukakan sebagai berikut

"Usaha penelitian dan rekonsiliasi peristiwa 1965 itu usaha yang baik, supaya yang benar dan yang salah menjadi jelas. Waktu itu para kyai dikumpulkan di Kodim dan dipersilahkan apa saja untuk "membasmi" PKI, sehingga banyak yang bertindak berlebih-lebihan. Saya sendiri waktu itu mengingatkan santri-santri saya agar tidak ikut dalam pembunuhan, karena saya memegang sabda Nabi Muhammad SAW: "Seandainya langit dan bumi seisinya hilang, bagi Allah adalah hal yang ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin",.. Saya khawatir, kita keliru membunuh saudara kita yang mukmin, karena waktu itu semuanya dilakukan tanpa proses hukum".

Lain lagi apa yang menjadi kesaksian dari Kyai Haji CHASBULLAH BADAWI, Pengasuh Pondok Pesantren Kesugihan Cilacap (Halaqah, P3M, XII/2000), yang mengungkapkannya seperti tertulis di bawah ini :

"Clash yang terjadi pada waktu itu tidak bersumber dari masyarakatnya, tapi dari elit-elit politiknya plus militer. Bahkan di daerah-daerah sangat kentara bahwa yang berperan lebih banyak adalah militer. Militer berperan aktif menyeret pemuda-pemuda NU dalam wilayah konflik fisik dengan PKI. Yang saya saksikan waktu itu, masyarakat digunakan oleh militer, menjadi alat sekaligus korban kepentingan militer.

Ideologi nasionalis-agama-komunis, waktu itu hanya dijadikan alat oleh elit untuk berebut pengaruh. Di tingkat bawah sebenarnya tidak ada masalah. Misalnya di Kesugihan, masyarakat nasionalis-agama-komunis bisa berhubungan satu sama lain tanpa ada persoalan yang berarti. Banyak yang tergabung dalam PKI juga rajin sholatnya".

Dengan merangkaikan kesaksian-kesaksian seperti di atas, maka saat ini telah dapat ditelusuri kembali lokasi-lokasi pembantaian terhadap para Korban Peristiwa '65. Lembaga-lembaga seperti Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa '65 (LPKP '65) dan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan '65 - '66 (YPKP '65 - ' 66) telah banyak melakukan penelusuran maupun penggalian-penggalian terhadap kuburan-kuburan massal dari para korban tragedi'65 di berbagai tempat di Jawa maupun daerah-daerah lain.

Berdasarkan ilustrasi-ilustrasi di atas, maka tuntutan atas pengungkapan kebenaran, yang dilanjutkan dengan penegakan keadilan serta penghapusan impunitas bagi para pelaku pembantaian dan pelanggaran HAM berat pasca peristiwa G30S/1965 sangatlah beralasan. Pemerintah atas nama negara haruslah mengusut kejahatan kemanusiaan yang luarbiasa tersebut, baik melalui Pengadilan HAM maupun melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengusutan serta pengungkapan kebenaran bukanlah balas dendam, tetapi hal itu justru diperlukan untuk membangun rekonsiliasi bagi bangsa ini atas dasar kejujuran, keadilan, ketulusan, rasionalitas dan penegakan martabat kemanusiaan.

PENGKAJIAN PERISTIWA G30S/1965 SECARA JUJUR DAN OBJEKTIF.

Peristiwa G30S/1965 adalah persoalan yang paling sulit dipahami dalam sejarah bangsa Indonesia, karena sesungguhnya terlalu banyak kepentingan yang bermain serta mengambil manfaat dalam peristiwa tersebut. Begitu banyak titik pandang yang bisa dijadikan dasar pengkajian terhadap peristiwa G30S/1965, namun kesemuanya belumlah mampu memberi gambaran yang lengkap dan menyeluruh.

Dari berbagai penjelasan tentang peristiwa G30S, maka yang paling menarik untuk ditelaah lebih dalam adalah penjelasan yang diberikan oleh Presiden Soekarno dalam Pelengkap Nawaksara, dimana beliau menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian yang seksama, peristiwa G30S itu ditimbulkan oleh "pertemuannya" 3 sebab, yakni

Keblingeran pimpinan PKI.

Kelihayan subversi Nekolim.;

Memang adanya oknum-oknum yang "tidak bener"

Pendapat Bung Karno tentang G30S/1965 tersebut memang sangat penting dan layak untuk dijadikan acuan, mengingat hal itu beliau sampaikan secara resmi seba-gai Presiden dihadapan MPRS. Sehingga apa yang beliau sampaikan, pastilah di-dukung oleh data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, seperti data intelejen, informasi diplomatik, dll. Oleh sebab itu pula dalam penjelasan tersebut, beliau memulainya dengan ungkapan “berdasarkan penelitian yang seksama".

Apa yang disampaikan oleh Bung Karno tersebut secara garis besar dapat dibukti-kan kebenarannya berdasarkan data atas beberapa peristiwa sebelumnya serta rangkaian kejadian seputar tahun 1965-1967. Dapat dilihat bahwa muara dari semua rangkaian Tragedi '65 adalah penggulingan Presiden Soekarno dari kekuasaannya. Dimana sesungguhnya upaya tersebut telah dimulai sejak tahun '50an, yakni melalui pemberontakan DI/TII, RRI/Permesta dan berbagai upaya pembunuhan terhadap Bung Karno, yang kesemuanya itu berhasil digagalkan.

Upaya penggulingan Bung Karno tersebut memang merupakan skenario besar yang telah diputuskan oleh pihak Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) yang menganggap Presiden Soekarno dengan kekuatan dunia ketiganya yang mencakup bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin yang tergabung dalam gerakan the New Emerging Forces (NEFOS) sebagai kekuatan baru dunia yang akan mengganggu eksistensi kekuatan Nekolim. Hal ini sesungguhnya telah diungkapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 28 Mei 1965 di depan pertemuan dengan para Pangdam se Indonesia, di mana pada acara tersebut Presiden Soekarno yang didampingi oleh Letnan Jenderal Achmad Yani, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Intelejen yang disampaikan sendiri oleh Letnan Jenderal Achmad Yani; diketahui konspirasi internasional Nekolim telah menetapkan Revolusi Indonesia sebagai "Enemy Number 1" dan untuk menghancurkannya, maka Yani, Soebandrio dan Soekarno harus dilenyapkan.

Dari situlah dapat dipahami bahwa sesungguhnya peristiwa 1965-1967 merupakan upaya penggulingan Bung Karno dari kekuasaannya yang dilakukan oleh konspirasi kekuatan internasional (lihaynya subversi Nekolim), dibantu oleh beberapa tokoh nasional yang berambisi menggantikan Bung Karno (oknum-oknum yang "tidak bener") dan kemudian secara operasional dipicu oleh keblingeran pimpinan PKI. Upaya penggulingan Bung Karno tersebut pada kenyataannya dilakukan melalui langkah-langkah:

Pembunuhan terhadap jenderal-jenderal pendukung Bung Karno (Letjen Achmad Yani, dan kawan-kawan).

Hancurkan kekuatan politik terbesar pendukung Bung Karno (PKI dan ormas-ormasnya, Partindo, dll).

Pisahkan Bung Karno dari penngikut dan para pendukungnya (Penangkapan terhadap para Menteri Kabinet Dwikora, termasuk Soebandrio; para anggota MPRS, para anggota DPR-GR, DPA dan Front Nasional).

Dan akhirnya gulingkan Presiden Soekarno (penolakan Nawaksara dan pelengkap Nawaksara yang dilanjutkan dengan penerbitan Tap MPRS No.XXXIII/1967 tentang pemberhentian Bung Karno sebagai Presiden) .

Dari uraian sederhana di atas, maka apa yang sesungguhnya telah disampaikan oleh Bung Karno tentang skenario untuk melikuidasi Yani, Soebandrio dan Soekar-no, dalam pidatonya tanggal 28 Mei 1965 tersebut (sebelum G30S/1965), memang akhirnya benar-benar terjadi.

Keblingernya pimpinan PKI telah diakui oleh Sudisman/Ketua III CC PKI dalam Kritik Oto Kritik (K.O.K) yang dibuatnya. Peran subversi Nekolim dan konspirasi interna-sional (termasuk peran pasif KGB) sudah semakin terkuak dengan diterbitkannya dokumen-dokumen rahasia dari Amerika, Inggris dan kalangan sejarawan interna-sional. Maka sekarang tinggallah pengungkapan peran dari tokoh-tokoh nasional yang telah bekerjasama dengan subversi asing dan oleh Bung Karno disebut sebagai oknum-oknum yang "tidak bener", yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu dan dengan adanya era keterbukaan, maka menjadi tugas para peneliti sejarah untuk dapat mengkaji ulang peristiwa G30S/1965 dan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh almarhum Bung Karno tersebut, secara lebih cermat dan independen. Hal ini penting dilakukan agar para korban dan keluarga korban, baik dari keluarga para pahlawan revolusi sebagai korban langsung dari Tragedi '65, maupun mereka yang dibunuh, ditahan dan dizalimi dari pasca tragedi tersebut hingga sekarang, serta terutama sekali bagi generasi bangsa Indonesia mendatang, akan dapat memperoleh pemahaman sejarah yang lebih obyektif dan jujur, serta terbebas dari trauma peristiwa itu.

REFORMASI - REKONSILIASI - REHABILITASI

Keberhasilan bangsa Indonesia menjalankan reformasi sangatlah ditentukan suksesnya pelaksanaan agenda-agenda reformasi yang sudah diamanatkan dalam ketetapan-ketetapan MPR, dimana salah satu indikatornya adalah bagaimana rekon-siliasi bangsa bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika bangsa Indonesia telah mampu melakukan rekonsiliasi, maka diharapkan agenda-agenda refomasi dapat berjalan dengan baik. Saat ini rekonsiliasi terus digulirkan, rancangan undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pun sedang dipersiapkan untuk dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Pembelajaran terhadap proses penerapan KKR juga diintensifkan, berbagai model rekonsiliasi dikaji seperti yang telah dilakukan di Afrika Selatan, Chilie dan Argentina. Namun pertanyaan besar yang masih menggantung adalah, bagaimana mungkin rekonsiliasi bangsa dapat berjalan dengan baik dalam suatu kondisi masyarakat yang masih diskrimi-natif, apalagi jika sikap diskriminasi itu justru dilakukan oleh negara kepada warga-negaranya sendiri ??

Penghapusan diskriminasi adalah pintu gerbang menuju rekonsiliasi dan rehabilitasi adalah kunci pembukanya, sehingga dengan demikian penyelesaian persoalan Korban Peristiwa '65 haruslah dipahami bukan hanya merupakan kepentingan dari para korban semata-mata, tetapi hal tersebut justru merupakan bagian yang paling mendasar dari kepentingan bangsa ini. Pemahaman tentang hal ini sesungguhnya telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat kita dan tercermin dalam berbagai jajak pendapat di media massa, dimana sebagian besar hasilnya menunjukkan duku-ngan terhadap proses rehabilitasi bagi para korban Peristiwa '65. Kesadaran itu juga telah diwujudkan oleh lembaga-lembaga kenegaraan melalui berbagai bentuk dukungan seperti tercantum di bawah ini :

Surat Mahkamah Agung RI No. KMA/403/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, yang pada pokoknya memberikan pandangan/pendapat hukum/rekomendasi, bahwa dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat kewarganegaraan yang sama, serta didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa Indonesia; maka Mahkamah Agung meminta agar Presiden mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim Orde Baru, khususnya para korban Peristiwa '65.

Surat DPR-RI No.KS.02/3947/DPR-RI/2003 tanggal 25 Juli 2003 yang pada intinya meminta Presiden untuk menindaklanjuti surat Mahkamah Agung dan memberikan perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya atas tuntutan rehabilitasi bagi para korban Peristiwa '65, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Surat dari Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia No. 147/TUA/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003, yang juga meminta Presiden segera memberikan rehabilitasi bagi para korban Peristiwa'65 berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen dimana Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pertimbangan MA tersebut telah diberikan melalui Surat No.KMA/403/VI/2003 di atas.

Adapun yang menjadi pertimbangan Komnas HAM mendorong untuk segera diberikan rehabilitasi tersebut antara lain bahwa para korban Peristiwa'65 tidak pernah diputuskan bersalah oleh Pengadilan dan sudah terlalu lama menanggung beban penderitaan sebagai akibat perlakuan diskriminatif oleh rezim Orde Baru. Selain itu, anak-cucu mereka jua harus menanggung beban dosa politik secara turun menurun, padahal mereka tidak mengetahui sama sekali peristiwa tersebut.

Menurut Komnas HAM, perlakuan diskriminatif serta pembebanan dosa kolektif terhadap keturunan para korban Peristiwa '65 merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak asasi manusia.

MPR-RI dalam Sidang Tahunan yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2003 yang lalu, juga telah melimpahkan sepenuhnya masalah rehabilitasi bagi almarhum Bung Karno dan para tokoh nasional lainnya untuk dilaksanakan oleh Presiden. Selain dari lembaga-lembaga negara tersebut, perjuangan rehabilitasi bagi para korban Peristiwa '65 juga telah mendapat dukungan dari berbagai komponen masyarakat, termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama, kaum intelektual muda serta organisasi-organisasi kemasyarakatan. Beberapa tokoh nasionalpun telah menghimbau Presiden agar segera memberikan rehabilitasi umum kepada para korban Peristiwa '65, karena sesungguhnya hal itu menyangkut nasib para korban dan anak-cucunya yang jumlah keseluruhannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) juta orang, yaitu 10 (sepuluh) persen dari jumlah warganegara Indonesia atau setara dengan jumlah seluruh penduduk Australia. Namun demikan kesemuanya itu pada akhirnya bermuara kepada pertimbangan para petinggi eksekutif, khususnya pada keputusan Presiden sendiri.

Tuntutan rehabilitasi bagi korban Peristiwa '65 masih harus terus dikumandangkan dan didorong, agar perjuangan atas dasar pemikiran kemanusiaan yang beradab, penegakan keadilan, kepentingan kesatuan dan persatuan nasional serta upaya menuju tercapainya rekonsiliasi bangsa ini, akan mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia.

Semoga bangsa dan negara Indonesia senantiasa mendapatkan rahmat dan perlin-dungan dari Tuhan Yang Maha Esa !

*********** 0 0 0 0 0 **********

PANITIA KONGRES NASIONAL II

LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI KORBAN REZIM ORDE BARU

Sekretariat:: Jl. Pisang No.7 Komplek Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520

Telepon: (021) 7886150 – 9147026 – 4865645

Akta Notaris: H. RIZUL SUDARMAN, SH Tanggal 20 Oktober 2002 Nomor: 51

Jakarta, 17 Desember 2004

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

Di Istana Negara Jakarta

Melalui,

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia

di Jakarta

No. 147/Sek/DPP.P/XII/2004

Perihal:    Permohonan “REHABILITASI UMUM” dan pencabutan serta peng-hapusan seluruh peraturan diskriminasi dan tanda-tanda khusus identitas kependudukan yang selalu disebutkan dalam dictum “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organi-sasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” terhadap warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S Tahun 1965.

Dengan hormat,

Mempermaklumkan dengan hormat,

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP LPRKROB) yang beralamat di Jalan Pisangan No. 7 Rt 010/ Rw 10 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tentang “Rehabilitasi Umum” terhadap warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S tahun 1965, dan mencabut serta menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi dan tanda-tanda khusus identitas kependudukan yang selalu disebutkan dalam dictum “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya” guna dipulihkan dan dikembalikan hak-hak kewarganegaraannya “harkat, martabat serta kehormatannya” sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan kewarganegaraan pasal 27 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dengan dasar sebagai berikut:

1.   Bahwa Pemohon adalah seluruh warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S tahun 1965, yang terhimpun dalam Lembaga kesatuan Masyarakat "Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru" didirikan berdasarkan akte Notaris H. Rizul Sudarmadi SH tanggal 21 Oktober 2002 No. 51 (Lamp-1), dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia (Lamp-2 dan Lamp-3), yang pada dasarnya secara tegas memperjuangkan "Rehabilitasi Umum" terhadap warga negara Indonesia yang di-G 30 S-kan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965, yang sampai sekarang ini, hak-hak kewarga-negaraannya dibatasi dan dicabut tanpa dasar hukum yang jelas, dan tidak ada bukti atas kesalahannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.   Bahwa Pemohon kelompok masyarakat warga negara Indonesia yang di-G 30 S-kan dalam peristiwa G 30S tahun 1965 tersebut adalah:

2.1.  Pejabat Tinggi, mantan Menteri, mantan Anggota Majelis Permusya-waratan Rakyat Sementara M(PRS), mantan anggota Dewan Perwa-kilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR),  mantan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Daerah, mantan Pegawai Perusahaan Negara/ Perusahaan Daerah.

2.2.  Prajurit TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan mantan anggota Polri.

2.3.  negara Indonesia yang sebelum peristiwa G30S tahun 1965 bertugas di luar negeri, dan yang sedang menjalani tugas belajar di luar negeri, yang sampai sekarang ini sebagian tidak dapat kembali ke Indonesia karena berbagai peraturan dan ketentuan diskriminatif.

2.4.  rakyat warga negara Indonesia yang di-G30 S-kan yang dituduh terlibat langsung dalam G 30 S tahun 1965, sedangkan tuduhan ter-sebut tanpa dasar hukum dan tidak ada bukti yang sah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kesalahannya, sehingga mengakibatkan ketidak-pastian hukum tentang status kewarganegaraannya.

      Dengan demikian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2002 tanggal 26 April 2004 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, (Lamp-4) Pemohon sah mewakili seluruh warga negara Indonesia yang sedemikian besar jumlahnya yang di-G 30 S-kan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965 untuk mengajukan permohonan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

3.   Bahwa Pemohon selama pemerintahan Otoriter Rezim Orde Baru berlangsung kurang lebih 38 tahun dan sampai sekarang ini telah menga-lami perlakuan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan ketentuan kewarganegaraan serta hak asasi manusia berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945. Di awal pemerintahan Otoriter Rezim Orde Baru antara tahun 1966 s/d tahun 1968 dan di tahun 1970-an, Pemohon telah mengalami tindakan kekerasan phisik, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan dengan indikasi anggota PKI atau terlibat langsung atau pun tidak langsung dalam G 30 S/PKI tanpa dasar hukum dan bukti yang sah atas kesalahannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon telah dilakukan penangkapan, pemeriksaan dan penahanan tanpa proses hukum, penahanan tanpa batas waktu menurut UU, penahanan di kamp-kamp tahanan yang tidak manusiawi, dilakukan isolasi di tempat penahanan yang tidak dapat diketahui oleh keluargannya, dilakukan pembuangan tahanan antara lain di Inrehab Plantungan dan Inrehab pulau Buru dengan kerja paksa. Pemohon dibatasi dan dicabut hak-hak kewarganegaraannya yang secara sah diakui dalam UUD, dan sampai anak keturu-nannya yang dinyatakan bekas anggota PKI atau yang dinyatakan terlibat langsung atau tidak langsung dalam G 30 S/PKI tidak diberi hak hidup, semua lapangan kerja tertutup baginya, termasuk usaha swasta sekalipun diawasi dan dibatasi. Pemohon telah diperlakukan diskriminatif, dengan berbagai peraturan dan ketentuan, diberikan tanda khusus dalam kartu tanda penduduk dan surat keterangan dalam kependudukan diskriminatif yang sampai sekarang ini masih berlaku dan belum ada keinginan politik dari Pemerintah cq Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan dan menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi kewarganegaraan menuju kesetaraan dan kesamaan kewarganegaraan, sehingga ada kepastian hukum tentang status warga Negara Republik Indonesia.

4.   Bahwa kesetaraan dan kesamaan hak warga negara adalah universal, demikian juga bagi warga negara Indonesia yang secara sah telah ditentukan dalam pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945. Presiden RI wajib memegang teguh UUD, melaksanakan UU dan peraturannya, termasuk menjaga, mengawasi dan melaksanakan kesetaraan dan kesamaan warga negara Indonesia yang bebas dari diskriminasi. Presiden wajib menjalankan dan melaksanakan sumpah dan janjinya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 (1) UUD Negara RI

- Sumpah Presiden RI

   "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

- Janji Presiden RI

  "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Maka dengan demikian sesuai dengan amanat UUD Negara RI tahun1945 Presiden RI wajib dan harus melaksanakan ketentuan pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945 tentang kesetaraan dan kesamaan hak warga negara Indonesia, kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerin-tahan serta kesamaan dalam hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukumnya diskriminasi terhadap warga negara Indonesia.

5.   Bahwa Pemohon terbukti sah menurut hukum tidak bersalah dan tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam peristiwa G 30 S tahun 1965. Proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh rezim militer, tanpa dasar hukum sama sekali dan melanggar hukum positif Indonesia, bertentangan dan melanggar hukum dasar "Pancasila" melanggar UUD Negara RI tahun 1945 dan merupakan pelang-garan berat hak asasi manusia. Sehingga dengan demikian Pemohon adalah " korban dan warga negara yang dikorbankan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965" yang sampai sekarang ini tidak ada penyelesaian yang substansial  tentang status dan kepastian hukum kewarganegaraannya. Maka oleh karena itu Pemohon harus segera dipulihkan dan dikembalikan hak-hak kewarganegaraannya, dilakukan "Rehabilitasi umum terhadap Pemohon" sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945. Oleh karena Presiden RI sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UUD Negara RI tahun 1945 berkewa-jiban menjalankan hak prerogatifnya (pasal 14 (1)), maka Presiden RI harus melakukan Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6.   Bahwa Ketua Mahkamah Agung RI sesuai dengan suratnya (Fatwa) tanggal 12 Juni 2003 No. KMA/403/VI/2003, telah memberikan pertimbangan hukum tentang Rehabilitasi yang menyatakan: "Untuk memberikan penyele-saian dan kepastian hukum yang dapat memulih-kan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama"(Lamp-5).

Selain itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam suratnya kepada Presiden RI tanggal 25 Agustus 2003 No.147/TUA/VIII/2003 tentang rehabilitasi terhadap para korban G 30 S/PKI 1965, menyatakan harus segera menghapuskan seluruh peraturan yang diskriminatif dan mereha-bilitasi para korban G 30 S/PKI 1965 (Lamp-6). Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suratnya tanggal 20 Juli 2003 No.KS.02/37.47/DPR.RI/ 2003 kepada Presiden RI sebagai wakil rakyat Indonesia yang sah, yang juga mewakili Pemohon, telah memberikan pertimbangan politik untuk Rehabilitasi terhadap Pemohon, (Lamp-7).

7.   Bahwa keputusan yang final dan tidak dapat berubah adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 24 Pebruari 2004 No.011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan pasal 60 huruf g UUNo.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dihapuskan (Lamp-8). Mahkamah Kon-stitusi adalah Lembaga Tertinggi Peradilan Konstitusi yang kewenangannya antara lain mengadili UU. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI (Lamp-8) tersebut, hak politik warga negara Indonesia korban peristiwa G 30 S tahun 1965 telah dipulihkan dan dikembalikan status hukum kewarga-negaraannya, sehingga dapat dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam berbagai tingkatan dan Dewan Perwakilan Daerah. Akan tetapi ketentuan hukum dasar yang menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi terhadap hak-hak kewargarnegaraan Pemohon tetap meru-pakan kewenangan Presiden RI sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara RI tahun 1945, dengan hak prerogatifnya (pasal 14 ayat 1), maka Presiden RI harus menjalankan kewajiban "melakukan Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Presiden RI memutuskan:

Mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) tentang Rehabi-litasi Umum terhadap Pemohon yang  berisi:

1.   Mencabut dan menghapuskan seluruh peraturan diskriminasi terhadap Pemohon, yang masih selalu disebutkan dalam dictum "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organi-sasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak lang-sung dalam G 30 S/PKI atau organisasi lainnya".

2.   Mencabut dan menghapus stigma atau tanda-tanda khusus dalam kartu tanda peduduk (KTP) dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya terhadap Pemohon.

3.   Menyatakan Pemohon tidak bersalah, adalah korban dan hanya warga Negara Indonesia yang dikorbankan dalam peristiwa G 30 S tahun 1965.

4.   Menyatakan melakukan Rehabilitasi Umum terhadap Pemohon, memulih-kan dan mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan Pemohon seba-gai warga negara Indonesia sesuai pasal 27 UUD Negara RI tahun 1945.

5.   Memerintahkan kepada seluruh aparat Negara dan Pemerintahan, Militer, Sipil, dan Kepolisian Negara Indonesia RI untuk melaksanakan putusan Presiden RI tentang Rehabilitasi Umum ini.

Demikian permohonan ini, mohon Bapak Presiden RI dapat memberikan keputusan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hormat Pemohon,

DPP LEMBAGA PERJUANGAN REHABILITASI

KORBAN REZIM ORDE BARU

*********** 0 0 0 0 0 **********

Annie Pohlman
School of Languages and Comparative Cultural Studies

University of Queensland

Brisbane, Qld. 4067

Australia

15 Juli 2005

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66

Jl. Kalibesar Timur no. 3

Jakarta Barat 11110

PO Box 4923 JKTF 11049

Indonesia

Re: Riset di Indonesia

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang terhormat,

Nama saya Annie Pohlman, seorang mahasiswa pasca sarjana di Universitas Queensland, Australia. Saat ini saya berencana untuk melakukan penelitian sebagai syarat untuk mencapai jenjang S3/ PhD. Riset saya mengenai pengalaman para ibu mantan tapol yang dipenjarakan oleh karena terlibat dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Saya berencana untuk datang ke Indonesia pada tahun 2005 dan  melakukan studi lapangan, yaitu mewawancarai ibu-ibu tersebut. Sponsor riset saya untuk melakukan studi lapangan ini adalah organisasi Kalyanamitra.  Pada tahun 2002 ketika berkuliah di Yogyakarta, saya bertemu dengan Mbak Femi yang saya kira menjadi anggota YPKP. Dia sangat baik hati dan membantu saya banyak sekali.  Kalau bisa, saya ingin bertemu dengan anggota-anggota YPKP and berbicara mengenai kehidupan para tapol.  Oleh karena itu, ada baiknya saya menerangkan tujuan and metode penelitian ini:

Tujuan Penelitian

Yang menjadi fokus studi lapangan ini adalah pengalaman para ibu mantan tapol yang ditangkap setelah 1965 dan ditahan selama Orde Baru. Pertama-tama, perhatian saya terhadap para ibu ini berawal pada saat saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan sesudahnya, di Universitas Muhamadiyah, Malang, pada tahun 2002. Selama kuliah di UMM, saya melakukan penelitian skala kecil mengenai pengalaman-pengalaman ibu Gerwani. Saya melakukan studi itu karena saya ingin mengerti mengapa, selama jaman Orde Baru, gambaran masyarakat mengenai Gerwani merupakan para pelacur yang menghianati bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, betulkah cerita-cerita mengenai Gerwani, yang konon menarikan Tarian Harum Bunga dan membunuh para jenderal, sebuah fakta?  Atau sebuah fiksi yang diciptakan untuk menyulut api permusuhan terhadap Gerwani dan PKI?  Dari hasil penelitian itu, saya menulis skripsi S1 tentang penghancuran Gerwani dan dampak penghancuran ini terhadap gerakan perempuan di Indonesia.

Untuk studi lapangan saat ini, saya ingin tahu mengenai bukan hanya pengalaman-pengalaman para ibu mantan Gerwani, tetapi juga mengenai pengalaman-penga-laman ibu dari semua ormas PKI.  Tujuan penelitian ini adalah mendokumentasikan pengalaman para ibu mantan tapol yang dulu menjadi anggota ormas-ormas PKI, seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, Sobsi, dll. Studi ini akan memusatkan perhatian pada pengalaman-pengalaman para ibu ini selama pembunuhan massal 1965-66, ketika ditangkap dan diinterogasi, selama di penjara dan sesudah dilepaskan.  Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menjadikan pengalaman-pengalaman ibu mantan tapol ini diketahui oleh generasi muda baik di Indonesia maupun di luar negeri.  

Definisi permasalahan:

1.   Bagaimana pengalaman ibu-ibu ini selama pembunuhan massal 1965-66?

2.   Bagaimana pengalaman ibu-ibu ini ketika ditangkap dan diinterogasi oleh perwira-perwira anti-komunis?

3.   Bagaimana pendapat ibu-ibu ini mengenai penahanan mereka di penjara?

4.   Bagaimana pengalaman ibu-ibu ini sesudah dilepas, ketika hidup di bawah regim Orde Baru?

Metode Penelitian / Proses Penelitian:

Konsep sejarah adalah konsep yang meliputi baik yang dicatat maupun yang diceritakan. Tidak dapat disangkal bahwa sejarah yang dicatat, biasanya dituliskan oleh laki-laki dan bahwa ada banyak sejarawan yang tidak menerima atau menye-tujui dengan sejarah yang hanya diceritakan (sejarah lisan). Namun, kalau hanya meneliti sejarah yang sudah dicatat dalam buku-buku yang biasanya ditulis oleh laki-laki, para sejarawan tidak bisa tahu sejarah kebanyakan orang yang hidup dan yang pernah hidup di dunia ini.  Sejarah (atau kehidupan) orang yang tinggal di negara yang dijajah, kaum minoritas atau bahkan perempuan jarang dicatat dalam buku-buku sejarah atau, kalau dicatat, hanya menurut pendapat penguasanya (penjajah, penguasa mayoritas atau laki-laki dalam sistem patriarkal).  Jadi, teori yang merupa-kan pendasaran studi ini adalah historiografi lisan dan perspektif gender sebab penelitian ini mengenai pencatatan pengalaman-pengalaman para ibu yang, hingga saat ini, rentan dipinggirkan dalam “sejarah resmi’ Indonesia.

Di samping itu, bahkan ada sejarah yang “disembunyikan”, atau yang “diubah”.  Demikian pula dengan sejarah ibu-ibu mantan tapol dan “keterlibatannya” dalam Gerakan 30 September.  Tragedi 1965-66 masih menjadi misteri hingga masa kini.  Menyusul peristiwa 1 Oktober 1965, tampak jelas bahwa sudah terjadi sebuah titik balik besar dalam sejarah modern Indonesia.  “Kebenaran” tentang G30S masih sangat kabur, baik bagi dunia luar maupun bagi kebanyakan orang Indonesia sendiri. Walaupun demikian, dengan jatuhnya Suharto pada 1998 dan awal era reformasi, mungkin sumber-sumber dan faktor baru bisa ditemukan dan buku-buku sejarah yang lama bisa direvisi.

Teknik Penelitian:

Saya ingin merekam wawancara-wawancara  (dengan persetujuan para korban). Wawancara-wawancara ini didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan riwayat hidup informan, pengalaman-pengalaman dan pemikiran-pemikiran informan tentang beberapa isu. Setiap wawacara akan menghabiskan waktu selama satu atau dua jam. Wawancara dilakukan dengan beberapa pertanyaan terbuka dengan memberikan kesempatan pada para informan untuk bercerita sebebasnya.  Saya akan menghubungi informan-informan ini lewat kontak saya di beberapa organisasi dan teman-teman.

Saya berharap tujuan maupun metode penelitian saya jelas.  Kalau Anda bisa bertemu dan berbicara dengan saya, saya akan sangat beterima kasih.  Saya akan datang ke Jakarta pada akhir bulan Juli dan akan pulang ke Australia pada awal bulan Januari 2006.  Pada bulan Agustus, saya akan berangkat ke Padang untuk bertemu dengan teman saya, Narny Yenny yang juga sangat tertarik pada pengalaman-pengalaman para ibu tapol. Narny Yenny dan saya bertemu untuk pertama kali ketika dia datang ke Australia tahun lalu untuk ikut serta seminar di Canberra yang diorganisir oleh Pak Robert Cribb. 

Saya minta maaf atas bahasa Indonesia saya yang kurang baik.

Jika Anda mempunyai pertanyaan mengenai studi lapangan ini atau ingin mendapat informasi lain, silakan mengirim email ke: a.pohlman@ug.edu.au  atau ke:

anniepohlman@yahoo.com.au   

Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua bantuan dan perhatian Anda.

Salam hormat,

Ttd.

Annie Pohlman

*********** 0 0 0 0 0 **********

LIMA TAHUN JANJI KOSONG MENTERI YUSRIL IHZA MAHENDRA

(Kilas balik sekelumit sejarah para korban pelanggaran HAM di luar negeri)

Oleh: M.D.Kartaprawira

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh penguasa Orde Baru sampai detik ini belum mendapat penyelesaian yang adil. Bahkan pelanggaran HAM besar, misalnya yang terjadi tahun 1965-66, seakan-akan tidak pernah terjadi, atau setidak-tidaknya cenderung ditutup-tutupi. Pelanggarann HAM oleh rezim Orba setelah terjadinya peristiwa G30S pembunuhan massal (menurut Jenderal Sarwo Edy kira-kira 3 juta manusia), penahanan di rutan-rutan dan pembuangan dengan kerja paksa di pulau Buru bertahun-tahun lamanya terhadap puluhan ribu orang tanpa dibuktikan kesalahannya, pencabutan dan anulisasi paspor para mahasiswa dan pejabat-pejabat yang bertugas di luar negeri, dan lain-lainnya.

Pencabutan dan anulisasi paspor terhadap orang-orang yang sedang belajar dan bertugas di luar negeri, yang sama sekali tidak tersangkut Gerakan Tigapuluh September (G30S) di Indonesia dan tanpa dibuktikan kesalahannya dalam proses pengadilan, merupakan tindakan semena-mena yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Mereka kehilangan kariernya di tanah air, terpaksa terpisah bertahun-tahun dari sanak keluarganya, bahkan ketika orang tua meninggal dunia mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa, dan lain-lainnya.

Pada tahun 1999 ketika capres Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkunjung ke Nederland, penulis sempat ketemu dan berbincang-bincang dengan beliau di Parks Hotel Den Haag (06 September 1999). Dengan didampingi oleh Alwi Shihab dan beberapa orang lainnya Gus Dur tampak optimis akan mendapat 2/3 suara MPR, mengalahkan Megawati Soekarnoputri. ketika dalam perbincangan tersebut tersentuh masalah nasib orang-orang dicabut paspornya oleh rejim Orde Baru/ Suharto, Gus Dur menyatakan akan memanggil mereka pulang setelah resmi dipilih sebagai presiden.

Ternyata setelah pemilihan presiden di sidang MPR 1999 di mana Abdurrahman Wahid mengalahkan Megawati Soekarnoputri, RI-4 tersebut tidak lupa akan pernya-taannya di Parks Hotel Den Haag. Maka keluarlah Inpres No. 1 Tahun 2000, yang isinya mengutus Menteri Kumdang Yusril Ihza Mahendra ke Nederland untuk melakukan pertemuan dan dialog dengan orang-orang yang terhalang pulang ke tanah air sejak terjadinya peristiwa G30S, dengan tujuan agar permasalahan mereka dapat mendapatkan jalan penyelesaian yang terbaik.

Dalam persiapan untuk pertemuan tersebut KBRI Den Haag meminta penulis untuk ambil bagian, sebab KBRI tidak mempunyai komunikasi dengan para korban HAM dimaksud. Pada tgl. 10 Januari 2000 penulis bersama beberapa kawan (a.l. Sdr. Ibrahim Isa) melakukan dialog untuk persiapan dengan Menteri Ihza Mahendra. Dari pihak KBRI hadir Bp. Fahmi Idris (Kepala Bidang Politik), Bp. Kol. Wahyudi (Atase Pertahanan) dan Bp. Arwin (Kepala Bidang Imigrasi). Pertemuan berlangsung dalam suasana santai dan kekeluargaan.

Pertemuan tersebut menghasilkan suatu understanding bahwa, kami orang-orang yang terhalang pulang menghendaki agar hak-hak sipil dan politiknya dipulihkan (terutama kewarganegaraannya). Sedang masalah pilihan domisili di Indonesia atau luar negeri adalah hak pribadi yang bersangkutan. Pihak KBRI menunjukkan pengertiannya, ditambahkannya oleh Bp. Fahmi Idris bahwa kebijakan presiden mengandung arti rekonsiliasi.

Penulis yang memegang semua undangan untuk dibagikan kepada semua orang-orang yang terhalang pulang, pada malam setelah pertemuan tersebut langsung mulai mengadakan kontak dengan mereka, baik melalui imil, telepon, maupun secara lisan beranting.

Pada tanggal yang ditentukan, 17 Januari 2000, jam 17.00 – 21.00 di ruang Nusan-tara KBRI Den Haag terjadilah peristiwa bersejarah, yaitu pertemuan utusan Presiden Abdurrahman Wahid – menteri Yusril Ihza Mahendra dengan orang-orang yang terhalang pulang. Pertemuan yang berlangsung di ruang Nusantara tersebut dipandu oleh Bpk. Abdul Irsan SH (Dubes RI untuk Kerajaan Belanda). Pertemuan dibuka dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Maka berderaianlah air mata, karena rasa haru yang tak tertahankan. Kebanyakan dari mereka yang terpaksa “kelayaban” puluhan tahun di negara-negara asing (Nederland, Jerman, Perancis, Republik Ceko dan lain-lainnya) untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di KBRI Den Haag. Setelah beberapa dari mereka mengeluarkan isi hatinya, kemaunnya dan saran-sarannya, kemudian menteri Yusril menjawabnya, yang pada umumnya bisa diterima dengan lega oleh mereka.

Secara singkatnya, pertemuan tersebut menelorkan suatu janji “indah” dari Menteri Yusril Ihza Mahendra: “Bahwa akan dibuat peraturan khusus (Keppres) tentang pemulihan kewarganegaraan dengan prosedur yang sangat sederhana: cukup mengisi formulir dan pernyataan/sumpah setia kepada negara RI yang dilakukan di setiap KBRI setempat. Dalam waktu tiga bulan tersebut akan terbit.” samping itu juga dijanjikan penghapusan semua data-data pencekalan yang ada di komputer di semua institusi negara.

Ternyata 5 (lima) tahun telah berlalu semenjak janji indah 17 Januari 2000, sampai detik ini berita tentang realisasi janji tentang pemulihan status kewarganegaraan bagi mereka yang terhalang pulang tidak pernah kunjung datang, meskipun kawan-kawan di tanah air (Gustaf Dupe, Apong Herlina, Rachlan Nassidik) dengan sekuat tenaga telah ikut juga membantu dalam bernegosiasi dengan Menteri Kumdang Yusril Ihza Mahendra dan Dirjen. Romli Atmasasmita. dicatat bahwa di dalam kabinet Abdur-rahman Wahid dan kabinet Megawati Soekarnoputri, Ihza Mahendra tetap membi-dangi masalah hukum. Meskipun kini posisi Yusril Ihza Mahendra dari bidang hukum pindah ke Sekretariat Negara, tidaklah berarti masalah orang kelayaban ini hanya menjadi tanggung jawab Menteri Kumdang baru – Hamid Awaludin, tapi Yusril Ihza Mahendra tetap bertanggung jawab sesuai posisinya di Sekretariat Negara.

Kata orang bijak “Janji adalah hutang”. Hutang pemerintah (c.q. Menteri Kumdang Yusril Ihza Mahendra) tersebut sampai detik ini tidak jelas, apakah akan dilunasi atau dikemplang begitu saja. Seyogyanya secara resmi Departemen Kehakiman memberi penjelasan agar persoalannya menjadi terang.

Sesungguhnya kalau Pemerintah mau bertindak sebagai penyelanggara Negara Hukum yang benar dan jujur, seharusnya masalah tersebut sudah lama selesai. Sebab dari titik pandang yuridis jelas sekali mereka sama sekali tidak tersangkut dalam peristiwa G30S, mengingat keberadaannya pada waktu itu di luar negeri. Sehingga tidak ada dasarnya untuk dituduh tersangkut G30S. tidak ada alasan untuk tidak dipulihkan hak-hak politik dan sipilnya dan tidak ada alasan untuk tidak diberikan rehabilitasi. Bahwasanya diantara mereka mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan penguasa di Indonesia adalah suatu hal biasa dalam alam demokrasi, dan bukan merupakan delik.

Memang ini tidak ada halangan lagi bagi mereka untuk kembali ke Indonesia, asal berdasarkan prosedur yang ada, seperti selalu dikatakan pemerintah. Seperti kita ketahui yang terhalang hampir semuanya sudah menjadi warganegara asing. Sesuai aturan yang berlaku dewasa ini, kalau mereka kembali lagi menjadi warganegara Indonesia mereka diberlakukan hukum naturalisasi yang berlaku bagi orang asing pada umumnya dengan syarat-syarat yang sangat berat untuk dipenuhi bagi mereka yang terhalang pulang. yang dijanjikan menteri Yusril Ihza Mahendra adalah prose-dur “spesial dan sederhana khusus untuk orang-orang yang terhalang pulang” karena akibat tindakan pelanggaran HAM rezim orba yang mencabuti paspor warga-negara Indonesia tanpa dibuktikan kesalahannya melalui proses hukum. Dengan demikian pemerintah tidak hanya tidak mempunyai kepedulian terhadap para korban HAM, tetapi bahkan sudah tidak bisa melihat perbedaan antara bangsa Indonesia dan bangsa , antara orang korban pelanggaran HAM dan orang biasa. Tentu sangat disesalkan berlangsungnya praktek ketidak adilan dan ketidak-berprikemanusiaan yang terus berjalan di negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Bahkan di antara mereka telah berkali-kali mengurus ke menteri Yusril Ihza Mahendra mengenai masalah tersebut di atas. Tapi hasilnya hanyalah besar. Mungkinkah Presiden Susilo Bambang Yudoyono akan mampu mengadakan gebra-kan untuk menangani permasalahan orang-orang yang terhalang pulang untuk merealisasi apa yang telah dijanjikan olah menteri Yusril Ihza Mahendra 5 tahun yang lalu? Akankah korban pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru terhadap orang-orang Indonesia luar negeri akhirnya bisa ditangani secara manusiawi?

Nederland, 28 April 2005

From: Slo Novina

Friday, October 14, 2005 11:05 AM

<…dihapus….> Pendapat ….
-----------------------------------------------------------------------------------

. Kartaprawira tsb. patut kita hargai, karena selama 5 tahun berlalu, MDK tetap tidak lupa akan janji2 para petinggi 3 pemerintahan dari 1999-2004.

Sungguh suatu ironi, bahwa masalah rehabilitasi 'political exile GAM' (mulai timbul 1971) begitu gampang dan cepat diselesaikan, sedangkan masalah 'political exile' orang2 yang digolongkan 'Orde Lama' atau dicap G30S/PKI (mulai timbul 1965-1967), tak kunjung mendapat perhatian Pemerintah.

Tapi peristiwa MOU GAM mungkin malah Blessing in Disguise bagi para 'political exile Orde Lama' tersebut. Dasarnya apa? Dasarnya seharusnya tidak boleh ada diskriminasi

 Seperti diketahui (sesuai tulisan MDK) Yusril I. Mahendra (Menteri yg bertemu para 'political exile Orde Lama' di Belanda) mengatakan akan dibuat Keppres tentang pemulihan kewarga-negaraan mereka dengan prosedur yang sangat sederhana, yaitu: mengisi formulir dan membuat pernyataan/sumpah setia kepada Republik Indonesia yang dilakukan disetiap KBRI.

Tetapi bagaimana kenyataanya? Janji tersebut tinggal janji, kurang mendapat perhatian Pemerintah, karena memang para 'political exile Orde Lama' tidak mempunyai bargaining position sekuat GAM atau para 'political exile'nya di Swedia. Sedangkan untuk menempuh proses memalui hukum 'naturalisasi' adalah hal yang tak mungkin dilakukan, karena persyaratannya adalah si pemohon (untuk menjadi WN Indonesia) terlebih dulu harus berada 15 tahun berturut2 di Indonesia.

Begitu MOU ditandatangani dan diberikan amnesti kepada pengikut2 GAM, ketika wartawan menanyakan soal apakah para pimpinan GAM di luarnegeri boleh men-calonkan diri dalam Pemilu di Aceh, maka pejabat Pemerintah (saya lupa apakah J. Kalla, Awaluddin Hamid atau Sofyan Djalil) menjawab: boleh, asal menjadi warga-negara Indonesia terlebih dahulu. Lalu diterangkan bahwa prosesnya gam-pang, tinggal menandatangani pernyataan setia kepada NKRI dan UUD 45.

Maka kemudahan inilah (bagi 'political exile Orde Lama') yang harus dituntut kepada Awaluddin Hamid, karena Awaluddin Hamid tadinya (sebelum jadi Menteri) sebagai cendekiawan sangat bijaksana dalam menghadapi masalah2 HAM. Apa bedanya Hasan Tiro cs di Swedia dengan MDK cs di Belanda dan negara2 lainnya? Sama2 'polittical exile', sama2 menjadi warganegara asing, sama2 'dibuang' Pemerintah.

Bedanya adalah: perjuangan Hasan Tiro cs adalah dengan mengangkat senjata alias makar, sedangkan perjuangan MDK cs hanyalah dengan mengangkat pena !!

Maka seperti dikatakan diatas (Blessing in disguise) diterimanya para 'political exile GAM' kembali dengan begitu cepat menjadi WN Indonesia, seharusnya menjadi 'pintu masuk' juga bagi para 'political exile Orde Lama'. Indonesia sekarang katanya adalah negara Demokrasi, negara yang mengakui persamaan hak, negara yang sudah melepaskan stigmatisasi terhadap orang2 yg dicap G30S/PKI dan para keturunannya.

Dengan menuntut tidak boleh ada diskriminasi dalam prosedur penerimaan kembali menjadi WNI antara 'political exile GAM' dan 'political exile Orde Lama', maka kelihatannya jalan yang lebih singkat masih terbuka bagi MDK cs.

Yusril I. Mahendra dan Awaluddin Hamid, yang dua-duanya sangat mengerti persoalan HAM, masih bisa digugat hati nuraninya dari segi hak azasi manusia. LSM, partai2 di DPR (PDIP, Partai Demokrat, PDS dsb.) mungkin bisa diminta 'menyuarakan' di DPR atau berbagai jalur lain bisa ditempuh sampai ke Presiden atau pejabat2 moderat di pemerintahan.

Menolak diskriminasi selamanya adalah jalan yang paling sah untuk menuntut keadilan!

Salam untuk MDK cs,

Slo Novina

*********** 0 0 0 0 0 **********

PANITIA PERINGATAN 40 TAHUN TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 1965

SEKRETARIAT: Telepon - 070 -3860851, E-mail - mdkartaprawira@gmail.com

Kepada

Yth. Presiden Republik Indonesia

Yth. Para anggota DPR/MPR RI

Yth. Para anggota Mahkamah Agung RI,

Mahkamah Konstitusi RI

R E S O L U S I

TRAGEDI NASIONAL 1965 telah tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat , di mana jutaan orang tanpa proses hukum telah dibantai, dimasukkan ke dalam penjara, diasingkan ke pulau-pulau pembuangan (Buru, Nusakambangan), dirampas hak miliknya, dicabut/dianulir pas-portnya (mereka yang sedang bertugas di luar negeri) dan lain-lainnya.

Di samping itu jutaan orang yang dinyatakan atau dianggap tidak bersih lingkungan, karena mempunyai hubungan famili dengan para korban tersebut telah didiskriminasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga mereka ini juga merupa-kan korban baru pelanggaran HAM.

Tidak pandang agamanya, ideologinya, partainya, sukunya, etnisnya para korban tersebut harus mendapatkan perlakuan hukum dan keadilan yang sama.

Telah 40 tahun berlalu terjadinya pelanggran HAM berat tersebut, tetapi sampai dewasa ini bagi para korban belum ditegakkan, meskipun negara Indonesia ber-dasarkan UUD 1945 adalah negara hukum.

Berhubung dengan itu, demi tegaknya hukum dan keadilan Panitia Peringatan Nasional 1965 menuntut kepada Negara (Pemerintah, DPR/MPR) untuk:

1. Segera melaksanakan pemulihan hak-hak sipil dan politik kepada para korban, tidak pandang dan tidak-adanya pengakuan kesalahan pelaku dan pemberian amnesti kepada pelaku.

2. Memulihkan kembali kewarganegaraan beserta hak-hak terkaitnya kepada para korban pelanggaran HAM di luar negeri (mahasiswa, pejabat, dan lain-lainnya), karena dicabut paspornya yang berakibat kehilangan kewarga-negaraannya.

3. Menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya.

Nederland (Diemen-Amsterdam), 15 Oktober 2005

*********** 0 0 0 0 0 **********

PANITIA PERINGATAN 40 TAHUN TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 1965

SEKRETARIAT: Telepon - 070 -3860851, E-mail - mdkartaprawira@gmail.com

-------------------------------------------

Siaran Pers

TRAGEDI NASIONAL 1965 merupakan epilog peristiwa apa yang disebut "Gerakan 30 September 1965" dan proses penggulingan pemerintah Presiden Sukarno, serta berdirinya rezim otoriter Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto yang anti rakyat.

Di bawah kekuasaan rezim otoriter Jenderal Soeharto tersebut, ratusan ribu dan bahkan jutaan orang yang tak bersalah, yang samasekali tidak mengetahui dan tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang disebut "Gerakan 30 September 1965" itu dibantai secara kejam, diasingkan ke pulau Buru dan Nusakambangan, ke penjara-penjara yang semuanya tanpa proses hukum, dirampas hak miliknya banyak di antara mereka yang disiksa secara fisik dan moril, -- semua ini adalah merupakan pelanggaran HAM berat.

Lebih dari itu dengan melakukan litsus "bersih lingkungan" rejim Soeharto melan-jutkan kekejamannya lagi terhadap anak-cucu para korban dan mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mereka, yaitu pendiskriminasian atas hak-hak sipil dan politiknya. Akibat-nya jutaan orang yang dianggap tidak bersih lingkungan tersebut mengalami penderitaan berat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga mereka ini juga merupakan korban baru pelanggaran HAM.

Terhadap mereka yang waktu kejadian bulan September 1965 itu kebetulan bertugas atau berada di luar negeri (termasuk mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh pemerintah Bung Karno), yang menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah Presiden Sukarno, rezim Orba dengan semena-mena telah melakukan pencabutan dengan demikian berakibat kehilangan kewarganegaraannya. Mereka ini sebagai bagian korban pelanggaran HAM telah mengalami banyak kesulitan hidup di rantau, terpisah dengan orang tua dan sanak saudaranya selama puluhan tahun, kehilangan kesempatan untuk ikut membangun dan membaktikan diri kepada negara dan bangsa sesuai keahlian dan pengalaman yang diperoleh selaku mahasiswa dan pengemban tugas di luar negeri lainnya.

Menteri Yusril Ihza Mahendra dalam Pertemuan di Den Haag tahun 2000 -- berdasarkan Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 2000 -- dengan mereka yang dicabut parpornya (mereka yang terhalang pulang), berjanji akan mengembalikan hak-hak sipil dan politik mereka (a.l. hak kewarganegaraan) dengan prosedur yang khusus dan mudah serta dalam waktu 3 bulan. Sangat disesalkan bahwa janji ter-sebut sampai sekarang tidak pernah dipenuhi.

Telah 40 tahun berlalu terjadinya pelanggaran HAM berat -- tragedi kemanusiaan -- tersebut di atas, sampai saat ini dampaknya terus dirasakan oleh tidak kurang dari 20 juta warga negara. Walaupun Jenderal Soeharto sudah dicampakkan dari singga-sana kepresidenan oleh gerakan reformasi, tetapi para korban - baik yang langsung maupun tidak langsung - belum mendapat keadilan sebagaimana layaknya warga negara dari suatu negara hukum sesuai UUD 1945 dan Pancasila.

Masyarakat di Negeri Belanda, baik yang merupakan korban maupun bukan korban peristiwa 1965 tidak bisa melupakan masa lampau yang penuh kekerasan dan tidak bisa membiarkan sejarah Indonesia dipulas dengan kebohongan dan rekayasa Jenderal Soeharto dan konco-konconya. Kebenaran dan keadilan harus diungkap-kan dan ditegakkan demi masa depan Indonesia yang demokratis, menjunjung HAM dan keadilan sosial. Inilah maksud dan tujuan diselenggarakannya peringatan 40 tahun tragedi nasional peristiwa 1965 tersebut, yang pada tanggal 15 Oktober 2005 diadakan di Diemen-Amsterdam (Negeri Belanda) di mana dihadiri oleh para peserta, yang datang selain dari Belanda, juga dari Swedia, Jerman, Perancis.

Maka dari itu, demi tegaknya hukum dan HAM, serta keadilan, Panitia Peringatan Nasional 1965 menuntut kepada Negara (Pemerintah, DPR/MPR) untuk:

1.   Segera melaksanakan pemulihan hak-hak sipil dan politik serta memberi kompensasi kepada para korban, tidak tergantung ada dan tidak-adanya pengakuan kesalahan pelaku dan pemberian amnesti kepada pelaku.

2.   Memulihkan kembali kewarganegaraan beserta hak-hak terkaitnya kepada para korban pelanggaran HAM di luar negeri (mahasiswa, pejabat, dll), karena dicabut paspornya yang berakibat kehilangan kewarganegaraannya.

3. Menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya.

*********** 0 0 0 0 0 **********

PANITIA PERINGATAN 40 TAHUN TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 1965

SEKRETARIAT: Telepon - 070 -3860851, E-mail - mdkartaprawira@gmail.com

-------------------------------------------

Sambutan Ketua Panitia.

Hadirin yth.

Atas nama Panitia Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional Peristiwa 1965, saya terima kasih atas kehadiran Bapak /Ibu/Sdr/i pada peringatan ini.antara para hadirin terdapat sahabat-sahabat dari jauh /luar Nederland Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya.juga berterima kasih atas sumbangan material maupun spiritual dari Bapak /Ibu/sdr/i, sehingga memberi syarat untuk terselenggaranya peringatan ini.

Agustus yl. diantara para hadirin banyak yang juga berada di tempat ini dalam rangka memperingati 60 th RI, hari bersejarah penting. Sekalipun kita menyadari bahwa 60 th perjalanan RI, ternyata makin jauh dari tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri RI dan bangsa Indonesia pada umumnya.,.tetapi jiwa 17 Agustus '45 akan tetap memperteguh keyakinan kita dalam mengatasi berbagai kesulitan kita hadapi. Bung Karno pernah mengingatkan "Pantas kita bangga atas proklamasi itu.......Kalau kita ingat kepada 17 Agustus 1945. Oleh karena kita pada hari itu menunjukkan pada seluruh dunia bahwa kita bukan bangsa budak yang berjiwa tempe yang mau terus ditindas dan dihisap".  (Pidato 17 Agustus ' 60 - Jalannya Kita)

sedangkan hari ini, kita bukan memperingati hari bersejarah yang membanggakan. Sebaliknya kita memperingati peristiwa yang menyedihkan. Peristiwa berdarah 30 September ' 65, diawali oleh pelanggaran hukum HAM dari oknum-oknum militer, melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jendral.

Oknum-oknum klik Suharto tampil bukan untuk menyelesaikan persoalan dengan tatacara hukum yang berlaku di Indonesia, tapi dengan pelanggaran hukum dan HAM yang jauh berat dari peristiwa 30 September itu sendiri. Klik Suharto dengan cara-cara manipulasi, penipuan, pembohongan, fitnah dan kekerasan memberi stigma pada PKI dan ormas-ormas pendukungnya sebagai dalang G.30.S dan Presiden Sukarno dianggap bertanggungjawab atas peristiwa itu.

Kebohongan, fitnah juga digunakan untuk menghasut massa luas khususnya pemuda, mahasiswa, pelajar dll. untuk rame-rame turun ke jalan dengan menyeru-kan pembubaran PKI, menurunkan presiden Sukarno dari kekuasaan dan perbaikan ekonomi Kemudian disusul dengan tindakan-tindakan yang brutal, kejam melakukan pengejaran, penganiayaan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap siapa saja yang dituduh terlibat G.30.S dan akibatnya telah memakan korban jutaan orang, untuk melapangkan jalan kekuasaan.

Jika kita melihat sejarah masa lampau, kita akan melihat bahwa usaha-usaha untuk menggulingkan pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno telah sering dilakukan oleh lawan-lawan politik Bung Karno. Tetapi usaha-usaha mereka selalu mengalami kegagalan. Seperti dikatakan Bung Karno "Dihantam oleh aksi militer yang ke dua, dihantam oleh federalisme van Mook, dihantam oleh krisis ekonomi ihantam oleh DI-TII, dihantam oleh PRRI-Permesta dengan bantuan yaksa-yaksa, jin peri-perayangan dari luar, kita tetap survive. (Pidato 17 Agt.' 59 - Penemuan kembali revolusi kita). Klik Suharto dan musuh-musuh Bung Karno dari luar telah mengambil pelajaran dari pengalaman yang gagal tsb. Dengan menggunakan cara-cara licik, cara penipuan, kebohongan, kekerasan yang teramat kejam, sehingga membuat semua orang tiarap. Untuk menumpas habis pendukung Presiden Sukarno. Akhirnya kekuasaan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno bisa jatuh ke tangan klik Suharto cs, yang kemudian berhasil mendirikan rezim Orde Baru.

Tentu semua kebijakan pemerintahan Presiden Sukarno telah mereka ubah,  baik secara politik, ekonomi militer, budaya dan terutama moralitas. Orde Baru dibangun dengan pada bank-bank dunia, investor-investor asing, dengan merampok kekayaan negara dan alam Indonesia untuk kepentingan klik Suharto dan para pendukungnya kapitalis-kapitalis asing.

Para hadirin yth.

G.30.S yang memakan korban jutaan manusia, telah terjadi 40 tahun yl. Sejak tanggal 21 Mei 1998 Suharto telah lengser. Pemerintahan baru silih berganti. Tetapi nasib jutaan korban kekejaman Orde Baru belum juga diperhatikan. UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih mengandung beberapa ketentuan yang tidak adil dan merugikan para korban sehingga diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial, budaya, para ilmuwan, ahli-ahli sejarah dan perorangan yang mempunyai ketulusan hati, telah mengajukan tuntutan untuk merehabilisasi para korban, demi penyembuhan luka sejarah. Letjen Purnawirawan Bapak Ali Sadikin yang memperkirakan jumlah korban sekitar 20 juta, telah berkali-kali mengajukan tuntutan rehabilisasi.  Bahkan isu-isu perlunya merehabilisasi korban juga datang dari YAPETA (Yayasan Pembela Tanah Air).

Editor 18 September '93, dalam berita utamanya menulis "Yapeta mengajak agar ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada para tapol bisa dinormalkan. Salah seorang purnawirawan ABRI: "Coba gambarkan bagaimana penderitaan bangsa kita. Mereka yang terlibat PKI sudah dihukum. KTP-nya dikasih ET. Ini parah, karena kemana saja mereka nggak bisa. Cari kerja susah.  Coba pikir, bagaimana mereka".

Para hadirin yth.

Yang berada di luar negeri dan terhalang pulang, adalah bagian dari korban peristiwa ' 65 secara keseluruhan. Penyelesaian nasib kita juga berkaitan dengan nasib para korban secara keseluruhan. Kita yang terhalang pulang di luar negeri,  mempunyai perbedaan dalam masalah latar belakang, posisi, tugas dsb. Tetapi kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengambil pengalaman dan pengetahuan dari luar negeri untuk kita abdikan pada tanah air yang tercinta, yang ketika itu sedang mulai membangun, dengan apa yang di jelaskan oleh Bung Karno, RI waktu itu sebagai "Pembangunan Semesta Berencana" yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang adil dan sejahtera, dengan bangsa yang bebas merdeka, tapi berdisiplin dalam kesatuan untuk cita-cita bersama. Amanat itulah yang kita bawa ke luar negeri. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi tantangan untuk mengutuk Presiden Sukarno, hati nurani kita berbicara lain. Ternyata dengan sikap tidak mengutuk Presiden Sukarno, kita harus risiko yang amat berat. Yaitu menjadi orang yang tak bisa kembali ke tanah airnya.

Cita-cita untuk memberi sumbangan yang lebih baik lagi bagi Tanah Air, menjadi gagal. Hubungan  dengan keluarga dan teman-teman terputus, belum lagi tekanan phsikologis. Kita pernah menjadi orang yang tak berkewarganegaraan. Dan diberi stigma sebagai pelarian, terlibat G.30.S atau PKI. Untuk memperkuat stigma tsb, Orde Baru mencari-cari fakta. Misalnya apa yang dikatakan oleh Kepala Bakin pada waktu itu, Yoga Sugama dalam dengar pendapat Komisi I DPR, yang dikutip Jawa Pos 14 Februari th 1988, "Kini terdapat kader-kader PKI di luar negeri. Kenyataan ini ditemukan ketika berlangsung Kongres Partai Komunis Internasioal di Bukares."

Ada rekayasa tsb .di atas, -isu dari mereka yang bersimpati pada orang-orang yang terhalang pulang terus berdatangan. Suharto Presiden RI ketika itu menanggapi isu-isu tsb al.mengatakan mereka boleh pulang tapi "harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum". Ditambah keterangan oleh Brigjen Nurhadi Kepala Pusat Penerangan ABRI: mereka akan dijemput di lapangan udara dan di-litsus" (penelitian khusus)- (Majalah Tempo 1 Des. 1990) Ketika Reformasi disuarakan, di pemerintahan Presiden Habibie, Jaksa Agung Andi Ghalib mengatakan: Kaum pelarian itu kini boleh pulang tanpa harus menghadapi tuntutan pidana atas perbuatannya di masa lalu. Untuk menuntut mereka secara pidana telah gugur karena telah kedalu warsa (Majalah D&R Juli 1998) isu-isu mengenai orang-orang yang terhalang pulang timbul tenggelam dalam percaturan politik dan situasi

Pada bulan Januari tahun 2000, angin segar yang membawa kehangatan, musim dingin di Eropa. Yaitu adanya Instruksi Presiden RI no.1 Tahun 2000 dimana Abdurrahman ketika itu, memerintahkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Yusril Ihza Mahendra untuk mengurus orang-orang yang terhalang pulang.

Kesempatan pertemuan di Kedubes RI di Den Haag di hadapan kurang lebih 150 orang yang hadir,  Bapak menteri mengatakan, a. l. tentang perlunya penyatuan bangsa. Maka tak ada alasan untuk melarang Bapak/Ibu untuk pulang. Untuk Bapak/ Ibu tak perlu Amnesti, karena Amnesti diperlukan bagi yang berbuat salah. Pencabu-tan paspor oleh KBRI adalah tidak sah, karena tak melalui keputusan Kementerian Kehakiman. Kemudian Bapak Menteri juga berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan kita, orang-orang yang terhalang pulang, memberi perkiraan waktu penyelesaian sekitar bulan April 2000.

Janji itu kosong belaka. Dan sampai sekarang tidak ada beritanya. Pernah ada isu di tulis oleh majalah Forum Keadilan edisi 6 Okt. 2002, tentang rencana memperbarui UU No. 9 tahun 1992. Dalam rangka itu Bapak Iman Santoso, Derjen Imigrasi  Departemen Kehakiman dan HAM menyatakan; Penangkalan itu akan kami hapus, karena bertentangan dengan HAM. Demikian pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi TNI/Polri, bapak Rachman Gaffar menyatakan - Setiap warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri berhak ke negeri asalnya, itu eks PKI atau bukan . Berita inipun sampai sekarang tak ada kelanjutannya.

Hadirin yth.

Yang saya kemukakan di atas itu, hanya untuk menekankan, bahwa usaha untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia, adalah masih harus menempuh jalan panjang. Sekalipun usia kita sudah memasuki masa senja, kita tidak lelah untuk mengajukan tuntutan pemulihan hak yang telah dirampas. Karena hak azasi adalah milik yang sangat bagi setiap manusia dari peringatan 40 tahun Tragedi Nasional '65, adalah juga untuk mengaktualisasikan tuntutan tsb, karena sampai sekarang belum mendapat penyelesaian. Padahal yang terang-terangan mengangkat senjata untuk mendirikan Negara sendiri, begitu ada perjanjian perdamaian, para anggotanya diberi amnesti, rehabilisasi dan santunan material. Persoalan korban peristiwa '65 40 tahun tidak  diselesaikan.

Mengangkat persoalan ini bukan dari rasa iri hati ataupun dendam. Karena kita tahu bahwa irihati atau dendam hanya membuat kekerdilan cara pikir untuk melihat berbagai persoalan. -oknum Orde Baru khususnya yang masih berkuasa, justru dengan gencar menyebarkan dendam, saling curiga untuk memojokkan para korban peristiwa '65.

Seolah-olah para korban peristiwa '65 itu mempunyai dendam untuk melakukan pembalasan. dalih yang di cari-cari seperti - awas bahaya latent PKI, awas -orang PKI masih aktif, awas dendam anak-anak PKI, awas subversif, awas demo didalangi PKI, untuk memelihara dendam dan kebencian mayarakat terhadap para korban' 65. Tujuan meraka sudah jelas. Yaitu membungkam para korban yang merupakan saksi hidup, saksi sejarah pelanggaran HAM agar tetap. Kebisuan para korban berarti menguntungkan mereka untuk lepas dari jerat hukum. Dan hitam lenyap begitu saja.  Kita tidak menghendaki sejarah yang penuh kekerasan itu kembali. Dalam hal ini tepatlah Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1966 "Jangan Sekali-kali Meninggal-kan Sejarah" (Jas Merah)

Menyerukan "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan meninggalkan sejarahmu yang sudah, hai bangsaku, karena jika engkau meninggalkan sejarahmu yang sudah, engkau akan berdiri di atas vacuum, engkau berdiri di atas kekosongan, dan engkau lantas menjadi bingung, dan perjuanganmu paling-paling hanya berupa amuk-amuk belaka. seperti kera terjepit di dalam gelap." Demikianlah pesan Bung Karno dalam kesempatan terakhir pidato 17 Agustus.

 - terima kasih.

*********** 0 0 0 0 0 **********

Sumber: Kompas, 25 Agustus 2003

Asvi Warman Adam

Rehabilitasi Korban 1965

SIDANG tahunan MPR Agustus 2003, gagal mencabut TAP MPRS no XXV tahun 1966 tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembang-kan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme". Padahal selama puluhan tahun TAP MPRS inilah yang menjadi "cantolan" dari berbagai peraturan diskriminatif yang menimpa jutaan warga Indonesia. Misalnya sebuah keputusan Mendagri pada tahun 1981 tentang larangan menjadi PNS, anggota TNI/Polri, guru, pendeta, dst bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung G30S/1965 dan mereka yang tidak "bersih lingkungan". Atau ketentuan untuk memperoleh KTP seumur hidup bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun tidak diperlakukan bagi kelompok ini, lagi-lagi berdasarkan TAP MPRS tersebut.

Upaya untuk mencabut stigma buruk bagi mereka yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan peristiwa 1965 beserta keluarganya tinggal melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang itu pun masih panjang prosesnya. Saat ini RUU KKR itu sudah berada di DPR tetapi belum dibicarakan. Tentu ini akan memakan waktu. Sementara pelaksanaan tugas dari KKR itu sendiri tentu akan berlangsung lebih dari setahun.

Namun saat ini berhembus angin segar di tengah terik mataharinya ketika Mahka-mah Agung (MA) menulis surat kepada Presiden Megawati 12 Juni 2003 dengan nomor KMA/403/VI/2003 yang ditandatangani oleh Ketuanya Bagir Manan. Dalam pertimbangan surat itu disebutkan bahwa berdasarkan fasal 37 Undang-Undang no 14 tahun 1985, MA dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara lainnya. Belakangan ini MA telah menerima surat dari perorangan atau kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai Korban Orde Baru dan menginginkan rehabilitasi. Padahal wewenang rehabilitasi tidak ada pada MA melainkan hak prerogatif Presiden.

Dalam hal pemberian Rehabilitasi tersebut, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, sesungguhnya Presiden RI sudah dapat memberikan Rehabilitasi, karena telah mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen berkaitan dengan hak prerogratif Presiden adalah sebagai berikut :Ayat 1: Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahka-mah Agung.Ayat 2: Presiden memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhati-kan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan MA mengirim surat ini adalah 1) untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat mereka sebagai warga negara yang sama dan 2) didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa kita. Maka MA “memberikan pendapat dan mengharapkan kesetiaan Saudara Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah konkrit ke arah penyelesaian tuntutan yang sangat diharapkan tersebut.”

Pemulihan nama baik

Biasanya menjelang tanggal 17 Agustus, pemerintah memberikan remisi bagi tahanan. Juga pada kesempatan ini dapat diberikan amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi yang semuanya merupakan hak prerogatif Presiden. Seyogianya setelah tragedi nasional 1965 berlalu 38 tahun berlalu, Presiden dapat memberikan rehabili-tasi kepada mereka yang tidak pernah diadilili tetapi telah diberi stigma buruk sebagai orang yang diduga terlibat G30S. Sepuluh ribu orang telah dibuang ke pulau Buru tahun 1969-1979 dengan tanpa diadili. Menurut Kopkamtib tahun 1979 ratusan ribu orang orang masih dikenakan wajib lapor.

Ada pendapat bahwa rehabilitasi hanya bisa diberikan kepada mereka yang sudah pernah dihukum. Namun ada pandangan lain bahwa mereka yang tidak pernah diadili namun pernah menjalani hukuman seperti dibuang ke Pulau Buru, dapat direhabilitasi nama baiknya. Biasanya rehabilitasi itu disertai dengan kompensasi atau ganti rugi. Namun ganti rugi itu tidak harus berbentuk uang, dapat berupa natura (paket kredit usaha, beasiswa kepada anak-anak mereka, dll). Dan jika pemerintah memang tidak mampu karena kondisi ekonomi sangat terpuruk dewasa ini dapat saja kompensasi itu ditangguhkan sampai keadaan keuangan negara mengijinkan. Banyak di antara korban peristiwa 1965 ini yang sebelumnya bekerja sebagai PNS maupun TNI/Polri. Bila dipulihkan hak mereka, berarti akan diberikan tunjangan pensiun bagi orang-orang tersebut. Namun bila ini tidak sanggup dipenuhi sekarang, hal itu bisa ditunda. Bagi korban 1965 dan keluarga mereka rehabilitasi nama baik itu yang paling utama.

Mungkin secara khusus, kalangan swasta yang mampu dapat memberikan kompensasi. Seperti Caltex yang sejak tahun 1975 pernah melakukan PHK (pemutu-san hubungan kerja) terhadap karyawan 'rendahan' (kelompok Non-Staff dan Associate Staff).

Rasionalisasi yang dilakukan oleh perusahaan demi efisiensi tentu sesuatu yang lumrah. Namun dalam kasus ini alasan yang digunakan adalah politik dan hukum. Penyebabnya sangat sepele, karena gaji karyawan tersebut harus dipotong Rp 100 (seratus rupiah) di antara tahun 1964-1966 untuk Perbum (Persatuan Buruh Minyak). Ini tidak jauh berbeda dengan keharusan gaji PNS dipotong untuk iuran Korpri pada masa Orde Baru. Padahal sesungguhnya hanya sebagian kecil saja karyawan tersebut yang benar-benar aktif pada organisasi yang digolongkan sebagai “seazas/ berlindung/bernaung di bawah PKI” (Lampiran Keppres no 85/Kogam/1966). Di Caltex, karyawan yang terkena kasus ini disebut sebagai Kanai Saratuih (maksud-nya dipecat gara-gara uang seratus perak). Terhadap kategori ini dapat diberikan kompensasi oleh perusahaan yang bersangkutan.

MPR telah memberi saran kepada Presiden untuk melakukan rehabilitasi. Jadi Ibu Megawati dapat memberikan rehabilitasi kepada korban peristiwa 1965 dimulai dari mantan Presiden Sukarno sampai kepada bekas tapol golongan A, B, dan C. Tentu saja “rehabilitasi” ini dapat diwujudkan dalam bentuk lain bagi tokoh-tokoh PRRI (misalnya Sjafrudin Prawiranegara, M Natsir, Muhammad Rasyid) dengan mengang-kat mereka sebagai pahlawan nasional. Peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 2003 ini akan bernuansa sejuk bila hal ini dapat terwujud. Rekonsiliasi nasional yang kita dambakan itu akan memperlihatkan titik-titik terang.

Asvi Warman Adam, peneliti LIPI, doktor sejarah dari Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

*********** 0 0 0 0 0 **********

PENILAIAN TERHADAP MASAKINI ATAS DASAR PENGALAMANKU MASALAMPAU

Pendahuluan

Apa yang disebut di sini ‘p e n i l a i a n k u’ bukanlah suatu analisa politik seorang politikus atau seorang peninjau politik melainkan k e n a n g a n seorang pejuang biasa yang sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai hari ini, berusaha tidak absen dalam usaha meneruskan per-juangan membela dan menyelamatkan kemerdekaan itu. Walaupun pada usia lanjut sekarang hanya dengan memberikan ceramah, interview dan informasi, ataupun penterjemahan saja.

Berdasarkan kenang-kenangan tentang 60 tahun menyertai perjuangan itu, baik di tanahair maupun di pembuangan di negara orang, saya akan mencoba menyimpul-kan pengalaman-pengalaman itu untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat dan para hadirin yang saya hormati.

Selama ini hidup saya diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan menda-dak, oleh silih-berganti sukses dan kegagalan, oleh kehilangan dan kemenangan, oleh tawa dan airmata. Tidak mudah menceritakannya dalam beberapa kalimat.

Saya kira dalam kehidupan setiap orang ada kalanya sang nasib mengubah arahnya dan kita terpaksa menapaki jurusan lain dalam perjalanan kehidupan kita. Dalam hidup saya hal itu sudah terjadi beberapa kali, antara lain pada 17 Agustus 1945 dan pada 30 September 1965.

Masa 1945 – 1965

17 AGUSTUS 1945 tidak hanya mengubah arah perjalanan hidup saya, tetapi juga mengubah identitas serta mentalitas pribadiku. Dari seorang gadis yang tadinya belum lama menganggap dirinya seorang Belanda, berbicara dan berfikir dalam bahasa Belanda di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat umumnya, berpen-didikan dan berkebudayaan Belanda --, menjadi seorang pejuang bangsa Indonesia dan tanahair Indonesia yang berapi-api semangat dan antusiasmenya .....

Kata-kata bahasa Indonesia pertama yang saya kuasai adalah: INDONESIA, BUNG KARNO – BUNG HATTA, MERDEKA, dan BENDERA MERAH-PUTIH ....... Pada waktu itu tidak saya pikirkan: apa arti itu semua? Mengapa saya bergabung dengan pemuda-pemuda pejuang itu? Apa yang mendorong saya berkelompok dengan para pemuda itu, mencari mereka, dan merasa harus juga berbuat sesuatu bersama dengan mereka? Jauh kemudian hari saya baru tahu, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya sudah mengandung makna politik, walaupun kata politik dalam praktek tidak saya mengerti.

Namun, pelajaran politik pertama saya peroleh adalah ketika saya dipilih menjadi salah seorang anggota delegasi PRI (PEMUDA REPUBLIK INDONESIA) Surabayake KONGRES PEMUDA INDONESIA I dalam alam kemerdekaan di Yogya-karta pada tanggal 6 – 10 November 1945. Sesudah Kongres berakhir saya tidak bisa pulang masuk kembali ke kota Surabaya, karena pertempuran-pertempuran antara rakyat dan pemuda Surabaya dengan pasukan Inggris, Jepang dan Belanda sudah meletus pada 10 November di jalan-jalan dan terowongan-terowongan kota Surabaya. Saya memutuskan untuk bergabung dengan delegasi anggota-anggota PESINDO (Pemuda Sosialis Indonesia). Saya mengikuti mereka keluar-masuk desa-desa dan kota-kota di Jawa Timur; saya mengikuti kampanye penerangan mereka tentang arti kemerdekaan dan kolonialisme. Mereka, pemuda-pemuda yang sudah makan garam perjuangan anti-fasis/militeris Jepang dan kolonialisme Belanda, baik dalam masa pendudukan kolonialisme Belanda maupun fasisme Jepang. Pengguna-an bahasa Jawa dalam kampanye itu tidak menghalangi saya dengan penduduk desa lainnya ikut disemangati dan dihangati badan, jiwa dan fikirannya!

Waktu terus bergulir .... Pemimpin-pemimpin Republik yang muda itu membangun atribut-atribut negara, seperti menyusun pemerintah (kabinet), parlemen (KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT – KNIP), badan keamanan dan tentara (Badan Keamanan Rakyat). Usaha itu mungkin lebih banyak diwarnai semangat dan antu-siasme orang muda (Bung Karno ketika itu baru berumur 44 tahun, Bung Hatta sedikit lebih muda, Bung Syahrir 30-an tahun, pemimpin- pemimpin pemuda masih di bawah 30 tahun) ketimbang keahlian dan penguasaan masalah.

Saya tidak banyak ingat mengenai perkembangan pembangunan atribut-atribut negara Republik muda itu. Misalnya sekitar hiruk-pikuk politik pembentukan berbagai macam kabinet dengan komposisi berbagai macam partai politik.(Pada bulan November Bung Hatta mengeluarkan Maklumat mengenai pembentukan partai-partai politik sesuai dengan tatanan demokrasi, yang kemudiannya menghasilkan berdiri-nya 50-an partai politik.)

Yang terpaku dalam ingatan saya sampai dengan hari tua sekarang, adalah bagaimana semangat, militansi dan kemahiran pemuda di kota dan desa menguasai suasana politik dan mewarnai pemandangan masyarakat di kota dan desa. BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia, yaitu federasi organisasi-organiasi pemuda yang dibentuk dalam Kongres Pemuda di Yogyakarta) yang dalam tahun-tahun 1945-1948 bermarkas di Madiun, menjadi tempat bertanya bagi masyarakat dan pemerintahan lokal.

Salah satu kegiatan BKPRI lainnya yang penting adalah siaran Radio ‘GELORA PEMUDA’ di Madiun dalam bahasa Belanda dan Inggris yang ditujukan kepada pasukan-pasukan musuh Belanda dan Inggris dan antara lain berisi opini, pendapat dan komentar orang Indonesia tentang kemerdekaan dan kolonialisme.

Pada tanggal 21 Juli 1947, tepat pada hari di mana Belanda melancarkan Perang Agresi I di Indonesia, saya berangkat ke India untuk meneruskan perjalanan ke Festival Pemuda Sedunia Pertama di Praha. Bersama dengan saya sebagai anggota Delegasi Pemuda Indonesia adalah Soeripno, Ketua Delegasi, wakil mahasiswa Indonesia di IUS (International Union of Students) yang ketika itu sedang berkunjung di Indonesia, dan Sugiono, mewakili organisasi Sarekat Mahasiswa Indonesia.

Di Praha, Indonesia menjadi pusat perhatian wakil-wakil generasi muda pasca Perang Dunia II yang datang dari segala jurusan di dunia. Semboyan ‘STOP THE WAR IN INDONESIA’ dalam lima bahasa: bahasa Inggris, Prancis, Rusia, Tionghua dan Arab berkumandang di jalan-jalan dan lapangan-lapangan Praha. Dari Praha saya ke London dan menerima kawat dari BKPRI agar selesai Festival menuju ke Calcutta untuk mewakili BKPRI di dalam Panitia Persiapan South East Asian Youth & Students Conference yang akan diselenggarakan 21 Februari – 26 Februari 1948 di Calcutta.

Angkatan muda dari India, Pakistan, Indonesia, Vietnam, Tiongkok, Malaysia (ketika itu masih disebut Malaya), Birma, Muangthai, Philippina, Korea datang berkumpul. Delegasi Indonesia diketuai oleh almarhum kawan Soepeno dengan anggota-anggota delegasi Otto Rondonuwu dan Amin dari angkatan muda Andalas (Sumatera) dan saya sendiri.

Di Calcutta saya berjumpa pemuda-pemuda Vietnam. Salah seorang yang ketika itu baru berumur18 tahun adalah direktur sebuah pabrik senjata di bawah tanah. Sudah barang tentu informasi itu tidak dia gembar-gemborkan di dalam diskusi umum. Tahun itu adalah tahun 1948 dan Vietnam memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 2 September 1945. Segera, pada tahun 1946, rakyat Vietnam meng-hadapi perang kemerdekaan melawan Jepang dan KMT, dan Prancis.

Saya juga berjumpa dengan delegasi-delegasi pemuda dan mahasiswa Tiongkok yang datang dari daerah-daerah bebas, yang rakyatnya sedang berada di ambang pintu pembebasan negerinya pada 1 Oktober 1949. Festival Pemuda tahun 1947 dan Festival-Festival berikutnya memperlihatkan betapa bahagia dunia tanpa perang, tanpa lapar dan tanpa rasa takut. Konferensi Calcutta memperlihatkan bahwa hanya dengan perjuangan dan persatuan rakyat yang tertindas – dan yang lebih penting lagi, terutama dengan ketetapan hati dan semangat pantang menyerah dan jalan terus dari generasi muda – dapat kita ciptakan dunia yang lebih baik dan lebih bahagia. Saya ingat lagi pidato pemuda Vietnam yang sudah saya sebut tadi: “Cinta tanahair saja tidak cukup. Untuk mencapai kemenangan terakhir, bertahan dan bersikeras dalam tuntutan, adalah menentukan.”

Kembali di tanahair pada bulan April 1948 saya menghadapi pergolakan politik dalam perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan terjadinya kompromi-kompromi dengan kolonialis Belanda. Kedatangan kembali pak Musso dari Uni Sovyet, pejuang kemerdekaan yang tangguh dari klas buruh Indonesia, berperan untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan konsekuen melawan kolonialisme Belanda.

Namun dengan Peristiwa Madiun bulan September 1948 yang diprovokasi oleh imperialisme AS dan agen-agennya di Indonesia, terjadilah penangkapan dan pem-bantaian terhadap orang-orang komunis dan hampir semua kader pimpinan partai komunis. .....

Berdiri pada suatu hari tahun 1951 di pinggiran kuburan 11 kawan di Ngalihan, Solo, yang masih baru saja digali-buka, melihat ke bawah di lobang yang menganga di mana saya mengenal kembali beberapa barang-barang kecil: dompet kecil dari kain berbunga... sikat gigi .... Saya tidak bisa menangis. Airmata tidak bisa mengimbangi rasa perih, marah dan berontak. Di depan mata batin saya, saya melihat kawan-kawan itu berdiri tegak di tepi lobang menganga yang mereka gali sendiri: menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Internasionale, sebelum mereka ditembak mati oleh regu tembak Gubernur Militer Solo, Jendral Gatot Subroto pada malam 19 Desember 1948. Di antara mereka terdapat Sukarno, Ketua Badan Penerangan DPP PESINDO, berumur 28 tahun, suamiku dan ayah anakku, Nilakandi Sri Luntowati, yang kini sudah almarhumah.

Masa muda saya berakhir dengan berlangsungnya Kongres PESINDO terakhir, sekaligus Kongres PEMUDA RAKYAT pertama pada bulan November 1950. Dalam tahun itu juga bulan Agustus sampai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pergolakan politik ditandai oleh konflik-konflik dan pertentangan-pertentangan yang semakin meruncing antara berbagai golongan masyarakat, kelas-kelas dan partai politik. Yang kalau kita menukik ke akar permasalahan, kita menemukan virus yang mematikan yang ber-sarang di dalam Republik kita, sudah sejak lahirnya, yaitu: imperialisme, neo-kolonialisme dan globalisasi neoliberal. Banyak dari generasi saya yang hari ini ber-kumpul di sini, tentu masih ingat peristiwa-peristiwa Provokasi Madiun 1948, Razzia Agustus 1951, Peristiwa 17 Oktober 1952, Pemberontakan PRRI-PERMESTA 1957-1958. Kita juga ingat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Kembali ke UUD 45 dengan Angkatan Darat sebagai pendukung dan motor gerak utama. Kita tidak lupa bagai-mana melalui perjuangan Pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia, militer lewat konsep penguasaan teritorial dapat mengontrol seluruh negeri. Peter Dale Scott dalam artikelnya berkenaan dengan 100 Tahun Bung Karno, menulis antara lain “semua itu dalam satu grand scenario Perang Dingin yang mengemban missi menyingkirkan PKI sampai kepada Soekarno.”

Masakini

1 Oktober 1965 sang nasib sekali lagi mengintervensi dalam hidup saya. Pada tanggal 18 September 1965 Delegasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dipimpin oleh Umar Said dengan anggota-anggota seorang wartawan dari suratkabar SULUH INDONESIA (PNI) dan saya, berangkat ke Santiago de Chili, untuk menghadiri Kongres Internasional: INTERNATIONAL ORGANISATION OF JOURNALISTS. Terjadinya peristiwa 30 September tidak memungkinkan saya pulang ke tanahair.

Adalah berkat solidaritas wartawan, rakyat dan pemerintah Tiongkok bahwa kami selama duapuluh tahun memperoleh jaminan kehidupan dan perlindungan hukum. Kami meneruskan usaha untuk mendukung perjuangan rakyat di tanahair. Antara lain kami hadiri Konferensi Trikontinental (Solidaritas Rakyat-Rakyat Asia-Afrika-Amerika Latin) di Havana, Kuba pada akhir bulan Desember 1965/Januari 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ibrahim Isa. Konferensi Trikontinental berhasil mengeluarkan suatu dokumen yang mengutuk para jendral yang tangannya berlumuran darah puluhan ribu rakyat Indonesia tak bersalah. Dokumen ini didukung rakyat dan pemerintah Kuba, Fidel Castro dan filosof barat terkenal Bertrand Russell.

Kegiatan kami di Havana menyebabkan paspor Ibrahim Isa dan saya oleh rezim Orde Baru di Jakarta dinyatakan tidak berlaku dan tidak diakui. Tapi kami dengan berbagai cara dan usaha meneruskan perjuangan melawan ketidak adilan dan penindasan di Indonesia.

Setelah bermukim di Belanda, karena tetap belum dimungkinkan kembali ke tanah-air, pendirian saya tetap, berpegang pada cita-cita yang membawa saya pada 17 Agustus 1945 berjuang untuk kemerdekaan rakyat Indonesia.

Perkembangan perlawanan rakyat Indonesia akhirnya menyebabkan turunnya Suharto. Masalah peristiwa 30 September 1965 dan pembantaian ratusan ribu rakyat mulai digugat.

Abdurrachman Wahid (Gus Dur) adalah presiden Indonesia pertama yang memberi perhatian pada tragedi ini. Pada tahun 2000 Gus Dur mengirim menteri kehakiman-nya Yusril Mahendra ke Belanda dengan tugas untuk memecahkan masalah orang-orang Indonesia yang 'terhalang pulang' berkaitan dengan peristiwa G30S.

Dalam pertemuan menteri Yusril dengan ratusan orang Indonesia yang’’terhalang pulang’, Yusril menjanjikan akan memeriksa dan menyesuaikan semua undang-undang serta peraturan yang diskriminatif sehingga membuka kemungkinan pulang bagi mereka ini. Tapi sampai sekarang ini tak ada perubahan apa-apa. ...

Meninjau jalan kehidupan saya, saya simpulkan bahwa hukum kehidupan selalu mengandung dua segi pokok: ada yang positif dan ada yang negatif menurut penilaian kita. Yang penting, sikap kita bagaimana? Baik yang positif maupun yang negatif mengandung tantangan. Bagaimana kita memperlakukan tantangan-tantangan itu? Menyerah dan mengalah? Ataukah menatapnya dengan mata terbuka dan dengan tekad mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih kuat dan bisa menimbulkan perubahan yang menguntungkan.

Untuk ke-sekian kali saya menutup uraian saya dengan kata-kata Bung Karno: “For a fighting nation there is no journey’s end”. (Bagi bangsa pejuang tiada akhir perjalanan). Saya ingin menambah: “A fighting nation will face and overcome any challenge which crosses its way”.(Bangsa pejuang sanggup menghadapi dan mengatasi tantangan apapun yang menghadangnya.)

Diemen, 21 Agustus 2005

*********** 0 0 0 0 0 **********

Catatan laluta:

Pada acara pertemuan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 60, yang di organisir oleh Pengurus Perhimpunan Persaudaraan Indonesia, diseleng-garakan pada hari minggu 21 agustus 2005 di gedung "de Schakel" - Diemen, a.l.  mendengarkan acara uraian Francisca Fanggidaej.itu saya kirimkan dan Refleksi dirinya tema "Penilaianku terhadap masa kini atas pengalamanku masa lampau".

La Luta Continua!

***********************

Kawan-kawan,

Pada uraian Francisca Fanggidaej 21 Agustus 2005 perlu diadakan koreksi sebagai berikut;

1.      halaman 2: usia Bung Hatta ‘sedikit lebih tua’ mestinya ‘sedikit lebih muda’.

2.      halaman 3: alinea terakhir baris kedua: Kongres PEMUDA RAKYAT bulan Mei 1951 seharusnya:  bulan November 1950

Terima kasih atas perhatian.

Salam,

Moenan

*********** 0 0 0 0 0 **********

U N D A N G A N

Klik:http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/

Peluncuran Buku:

ANTOLOGI: PUISI, C E R P E N, ESAI DAN CURHAT

"TRAGEDIKEMANUSIAAN 1965 - 2005”

Peringatan:
40 Tahun Tragedi Kemanusiaan Terbesar, Pembantaian G30S-1965

Pembicara:
Ilham Aidit
Anak korban G30S- 1965

Pembahas:
KH. Abdurrahman Wahid
Mantan Presiden RI

Asvi Warman Adam
Sejarawan, peneliti

Eep Saefulloh Fatah
Penulis, columnis

Rieke Dyah Pitaloka
Artist, Pegiat Hak Asazi Manusia

Musik Oleh:
Franky Sahilatua
Musisi

UNDANGAN
Terselenggara atas kerjasama:
Sastra Pembebasan dan Penerbit/Toko Buku Malka

Tanggal: 29 September 2005

Jam: 19.00 - 22.00 WIB

Tempat: Pusat Dokumentasi Sastra HB. Jassin
Taman Ismail Marzuki (TIM)
Jl. Cikini Raya No. 73 Jakarta Pusat

Acara:

1. Peluncuran buku “Antologi 40 Tahun, Tragedi Berdarah 1965"
kumpulan puisi, cerpen, esai dan Curhat
Oleh: Ilham Aidit

2. Pembacaan Cerpen dan Puisi

     Oleh: Rieke Dyah Pitaloka

3. Pembahasan

    oleh:
- KH. Abdurrahman Wahid
- Asvi Warman Adam
- Eep Saefulloh Fatah
- Rieke Dyah Pitaloka

Moderator: Witaryono

4. Selingan Musik Franky Sahilatua

5. Refleksi diri dalam puisi, cerpen dan curhat oleh Narxcis, Yonathan, Sihar dkk

Ti-Ti Towuti
Kapal api masuk pagi
Trada cakalele trada dansa bakupele
Seribu orang rante
Turun tangga muka cele
Pikul ransel sio rambate
Jauh anak jauh bini
seribu soldadu pasang parlente
sepatu kilap senapan kilap
cuma berani bangsa sendiri
Cis!

Amarzan Ismail Hamid judul Mantra Teluk Kayeli*05. 1971 (1)

Mantra Teluk Kayeli (1971)

Synopsis

Pembantaian kian marak , ada temanteman
bapak yang sudah dibunuh. Situasi
makin mencekam. Mbah Putri
selalumenasehati “..teguh cekelan
waton…” Natal ini natal kelabu, banyak
orang yang diburu, dibui, dan dibunuh.

... .Suatu malam ibu mengatakan bahwa di
daerah Purworejo ada sungai besar
mengalir ke Samudra Hindia. Carilah
jembatan diatas sungai tersebut dan
kearah hilir ada surau ditepi sungai.
Disitulah ayahmu ditembak mati...

... Masa berkabungku tak akan pernah
berakhir sebelum kuketahui kebenaran
sekitar pembunuhan terhadap bapakku ,
dan sebelum kutemukan kuburannya
dimana aku bisa bersujud untuk
mengutarakan tidak saja kesedihanku tapi
juga rasa banggaku menjadi anaknya dan
mengucapkan selamat jalan sampai jumpa
dalam perjalanan menuju cita cita
bersama....

... Di sana kami pernah bermain,
bernyanyi, menangis, bercanda, makan
dan tidur bersama. Di sana ada Mama,
aku, empat kakak dan dua adikku.Di
sana ada orang-orang besar yang suka
berbisik-bisik sambil menggendong dan
menemani kami bermain. Di sana juga
ada orang-orang besar berbaju loreng
yang gemar mondar-mandir. Tempat itu
bernama Kodim. Di sana tak ada Bapak.
Ia pergi jauuuh sekali. Entah kapan kembali...

Dua penggal PUISI karya Narcxist berjudul:

“MEBACA LAGI BUKU CATATAN SEJARAH-”

Dituliskan begini:

Pernah dulu tahun ‘65
Pisau nyayat nadi Bekaskan jahitan
Sepanjang jaman
Katanya: Pemberontakan
Tak!
Dar! Der! Dor!
7 Jendral mati
di level tertinggi
satu perwira
jadi tumbal juga
Kabut kerubungi langit jakarta
1 Oktober 1965
Kepanikan ibukota
Jadi kepanikan seluruh kota
Hingga pelosok-pelosok desa kecil
Yang gak tau apa-apa
........

Jakarta Indonesia, 22 Agustus 2005

Panitia Penyelenggara:
Telp: (021) 743 1032
Email: pringgo_w@hotmail.com

Acara ini terselenggara atas kerjasama:
Sastra Pembebasan dan Penerbit/Toko Buku Malka

*********** 0 0 0 0 0 **********

Rakyat Merdeka Online

Topik / JENDELA DUNIA

Di Den Haag, Yusril Pernah Berjanji

Sabtu, 16 Okt 2005 - by : A Supardi Adiwidjaya

Teriakan Orang-orang Indonesia Di Luar Negeri Yang Dibuang Orde Baru

Laporan Wartawan ‘Rakyat Merdeka’ A Supardi Adiwidjaya Dari Belanda

Sabtu (15/10) kemarin, di de Schakel - sebuah gedung sederhana- di Diemen (ping-giran kota Amsterdam) digelar Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional 1965. Acara tersebut diadakan atas inisiatif sejumlah warga Indonesia—meminjam istilah Gus Dur— “yang terhalang pulang”, karena dengan semena-mena telah dicabut paspor-nya oleh rezim Orde Baru (Orba).

SELAIN dihadiri warga yang berdo­misili di Belanda, acara tersebut juga dihadiri “orang-orang yang terhalang pulang” dari Perancis, Jerman dan Swedia. Mereka adalah para korban pelanggaran HAM rezim Orba.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Sri Isni mengungkapkan, acara tersebut bukan memperingati hari bersejarah yang membanggakan. Sebaliknya, memperingati peristiwa menyedihkan. Menurut Sri Isni, peristiwa berdarah 30 September ‘1965, diawali pelanggaran hukum dan HAM dari oknum-oknum militer, melakukan pencu-likan dan pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira. Lalu oknum-oknum klik Soeharto tampil bukan untuk menyelesaikan persoalan dengan tatacara hukum yang berlaku di Indonesia, tapi dengan pelanggaran hukum dan HAM yang jauh lebih berat dari peristiwa 30 September itu sendiri.

Sri Isni menilai, klik Soeharto dengan cara-cara manipulasi, penipuan, pemboho-ngan, fitnah dan kekerasan memberi stigma pada PKI dan ormas-ormas pendukung-nya sebagai dalang G30S dan Presiden Soekarno dianggap ber-tanggungjawab atas peristiwa itu. Rekayasa, kebohongan, fitnah juga digunakan untuk menghasut massa luas khususnya pemuda, mahasiswa, pelajar, dan unsur lainnya, untuk rame-rame turun ke jalan dengan menyerukan pembubaran PKI, menurunkan presiden Soekarno dari kekuasaan dan perbaikan ekonomi. Kemudian disusul tindakan-tinda-kan brutal, kejam melakukan pengejaran, penganiayaan, pemenjaraan dan pem-bunuhan terhadap siapa saja yang dituduh terlibat G30S dan akibatnya memakan korban jutaan orang, untuk melapangkan jalan merebut kekuasaan.

Jika kita melihat sejarah masa lampau, lanjut Sri Isni, kita akan melihat, usaha-usaha menggulingkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah sering dilakukan lawan-lawan politik Bung Karno. Tapi usaha-usaha mereka selalu mengalami kegagalan. Se­perti dikatakan Bung Karno “Dihantam oleh aksi militer yang ke dua, dihantam oleh federalisme van Mook, dihantam oleh krisis ekonomi, dihantam oleh DI-TII, dihantam oleh PRRI-Permesta dengan bantuannya yaksa-yaksa jin-peri-perayangan dari luar, kita tetap survive. (Pidato 17 Agustus ‘59 —Penemuan Kembali Revolusi Kita).

Klik Soeharto dan musuh-musuh Bung Karno dari luar telah mengambil pelajaran dari pengala-man yang gagal tersebut. Dengan menggunakan cara-cara licik, cara penipuan, kebohongan, kekerasan yang teramat kejam, membuat semua orang tiarap, mereka menumpas habis kekuatan pendukung Presiden Soekarno. Akhirnya kekuasaan pemerintah di bawah kepemimpi-nan Presiden Sukarto bisa jatuh ke tangan klik Soeharto Cs, yang berhasil mendirikan rezim Orde Baru.

Sudah tentu semua kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno telah mereka ubah, baik secara politik, ekonomi militer, budaya dan terutama mora­litas. Orde Baru dibangun dengan hutang pada bank-bank dunia, investor-investor asing, dengan merampok kekayaan negara dan alam Indonesia untuk kepentingan klik Soeharto dan para pendukungnya kapitalis-kapitalis asing. Kita yang berada di luar negeri dan terhalang pulang, menurut Sri Isni, adalah bagian korban peristiwa ’65 secara keseluruhan. Penyelesaian nasib kita juga berkaitan nasib para korban secara keseluruhan. Kita yang terhalang pulang di luar negeri, mungkin mempunyai per-bedaan dalam masalah latar belakang, posisi, tugas, dan sebagainya. Tetapi kita punya tujuan sama, mengambil pengalaman dan pengetahuan dari luar negeri untuk kita abdikan pada tanah air tercinta, yang ketika itu sedang mulai membangun, dengan apa yang dijelaskan Bung Karno, presiden RI waktu itu sebagai “Pemba-ngunan Semesta Berencana” yang bertujuan membangun Indonesia yang adil dan sejahtera, dengan bangsa yang bebas merdeka, tapi berdisiplin dalam kesatuan cita-cita bersama.

Amanat itulah yang kita bawa ke luar negeri. Karena itu, ketika kita menghadapi tantangan untuk mengutuk Presiden Soekarno, hati nurani kita berbicara lain. Ternyata dengan sikap tidak mengutuk Presiden Soekarno, kita harus menanggung risiko amat berat, menjadi orang yang tak bisa kembali ke tanah airnya. Berarti cita-cita memberi sumbangan yang lebih baik lagi bagi Tanah Air, gagal. Hubungan dengan keluarga dan teman-teman terputus, belum lagi tekanan psikologis. Dan kita pernah menjadi orang yang tak berkewarganegaraan.

Pencabutan Paspor oleh KBRI, Tidak Sah

 Januari 2000, lanjut Sri Isni, ada angin segar yang membawa kehangatan, di musim dingin di Eropa. Yaitu adanya Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 2000 dimana Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu, mengutus Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Yusril Ihza Mahendra untuk mengurus orang-orang yang terhalang pulang.

Dalam kesempatan pertemuan di Kedubes RI di Den Haag di hada­pan kurang lebih 150 orang yang hadir, Yusril menyatakan, antara lain tentang perlunya penyatuan bangsa. Tak ada alasan untuk melarang kami untuk pulang. Untuk kami tak perlu amnesti, karena amnesti diperlukan bagi yang berbuat salah. Pencabutan paspor oleh KBRI adalah tidak sah, karena tak melalui keputusan Justisi.

Kemudian Yusril juga berjanji segera menyelesaikan persoalan kami, orang-orang yang terhalang pulang, memberi ancer-ancer waktu penyelesaian sekitar bulan April tahun 2000. Ternyata janji itu kosong belaka. Dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi.

Pernah ada berita yang ditulis majalah Forum Keadilan edisi 6 Oktober 2002, tentang rencana memperbarui UU No 9 tahun 1992. Iman Santoso, Dirjen Imigrasi Depar-temen Kehakiman dan HAM menyatakan: Penangkalan itu akan kami hapus, karena bertentangan de­ngan HAM. Demikian pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi TNI /Polri, Rachman Gaffar menyatakan "Setiap warga negara Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri berhak pulang ke negeri asalnya, walaupun itu eks PKI atau bukan. Berita ini pun sampai sekarang tak ada kelanjutannya.

Dengan apa yang saya kemukakan di atas itu, lanjut Sri Isni, hanya untuk menekan-kan, usaha mewujudkan keadilan dan kebenaran di Indonesia, masih harus menem-puh jalan panjang. Sekalipun usia kami sudah memasuki masa senja, kami belum lelah mengajukan tuntutan pemulihan hak yang telah dirampas. Karena hak azasi adalah hak milik yang sangat berharga bagi setiap manusia.

Tujuan peringatan 40 tahun Tragedi Nasional Peristiwa ’65, juga untuk mengaktuali-sasikan tuntutan tersebut, karena sampai sekarang belum mendapat penyelesaian. Padahal GAM yang terang-terangan mengangkat senjata untuk mendirikan Negara sendiri, begitu ada perjanjian perdamaian, para anggotanya diberi amnesti, rehabili-tasi dan santunan material. Sedangkan Persoa­lan korban peristiwa ‘65 sudah 40 tahun tidak diselesaikan.

 Kami angkat persoalan ini bukan dari rasa iri hati ataup dendam. Karena kami tahu, irihati atau dendam hanya membuat kekerdilan cara pikir melihat berbagai persoalan.

Oknum-oknum Orde Baru khususnya yang masih berkuasa, justru dengan gencar menyebarkan dendam, saling curiga untuk memojokkan para korban peristiwa ’65, menanggapi tuntutan merehabilisasi korban, dengan rekayasa-rekayasa seolah-olah para korban itu mempunyai dendam untuk melakukan pembalasan. Dengan dalih yang dicari-cari seperti ‘Awas PKI masih aktif, Awas dendam anak-anak PKI, Awas subversif, Awas demo didalangi PKI, dan sebagainya.

Tujuan mereka jelas. Membungkam para korban yang merupakan saksi hidup, saksi sejarah pelanggaran HAM agar tetap membisu . Kebisuan para korban berarti menguntungkan mereka untuk lepas dari jerat hukum. Dan sejarah hitam yang mereka bikin akan lenyap begitu saja.

“Kita tidak menghendaki sejarah hitam ini terulang kembali. Dalam hal ini tepatlah pesan Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1966 ”Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah” (Jas Merah) Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan meninggal-kan sejarahmu yang sudah, hai bangsaku, karena jika engkau meninggalkan seja-rahmu yang sudah, engkau akan berdiri di atas vacuum (kekosongan), engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan engkau lantas menjadi bingung, dan perjuanganmu paling-paling hanya berupa amuk-amuk belaka. Amuk- seperti kera terjepit di dalam gelap."

Resolusi

Pada penutupan acara “Peringatan 40 Tahun Tragedi Nasional 1965” tersebut, panitia mengeluar-kan resolusi kepada Presiden Republik Indonesia, para anggota DPR/MPR RI, para anggota Mahkamah Agung RI, dan Mahkamah Konstitusi RI, yang isi pokoknya antara lain bahwa tragedi nasional peristiwa 1965 tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia besar, di mana jutaan orang tanpa proses hukum dibantai, dimasukkan dalam penjara, diasingkan ke pulau-pulau pembuangan (Buru, Nusa­kambangan), dirampas hak miliknya, dicabut/ dianulir paspornya (mereka yang sedang bertugas di luar negeri) dan lain-lainnya.

Di samping itu jutaan orang yang dinyatakan atau dianggap tidak bersih lingkungan, karena mempunyai hubungan famili dengan para korban ter­sebut telah didiskrimi-nasi dalam kehidupan bernegara dan bermasya­rakat, sehingga mereka juga me-rupakan kor­ban baru pelanggaran HAM.

 Tidak pandang agamanya, ideologinya, partainya, sukunya, etnisnya para korban tersebut harus menda­patkan perlakuan hukum dan keadilan yang sama.

Telah 40 tahun berlalu terjadinya pelanggaran HAM berat tersebut, tetapi sampai dewasa ini keadilan bagi para korban belum ditegakkan, meski negara Indonesia berdasar UUD 1945 adalah negara hukum.

Untuk itu, “pertemuan” mengajukan sejumlah resolusi; Pertama, segera memulihkan hak-hak sipil dan politik serta memberi kompensasi kepada para korban, tidak ter-gantung ada dan tidak-adanya pengakuan kesalahan pelaku dan pemberian amnesti kepada pelaku. Kedua, memulihkan kembali kewarga­negaraan beserta hak-hak terkaitnya kepada para korban pelanggaran HAM di luar negeri (mahasiswa, pejabat, dan lain-lain), karena dicabut paspornya yang berakibat kehilangan kewarga­ negaraannya. Ketiga, menghapus semua peraturan perundang-undangan yang dis-kriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya. R

Rakyat Merdeka Online : http://demo.rakyatmerdeka.co.id

Versi Online : http://demo.rakyatmerdeka.co.id/

*********** 0 0 0 0 0 **********

Hak Korban G30S Agar Dipulihkan

Eddi Santosa - detikcom

Detik News;17/10/2005

Den Haag - Negara agar memulihkan hak-hak sipil dan politik para korban peristiwa G30S. Termasuk status kewarganegaraan mahasiswa, yang dulu telah dicabut. Demikian siaran pers Panitia Peringatan Tragedi Nasional 1965 (PPTN 1965) yang diterima detikcom hari ini, Sabtu (15/10/2005). Yang dianggap mewakili negara me-nurut siaran pers itu adalah pemerintah dan DPR/MPR.

PPTN 1965 juga meminta agar negara memberikan kompensasi kepada para korban, tidak tergantung ada dan tidak adanya pengakuan kesalahan pelaku, mem-berikan amnesti kepada pelaku, dan menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para korban peristiwa 1965 beserta sanak-keluarganya.

PPTN 1965 menggelar peringatan tragedi nasional tersebut di Diemen (Amsterdam) hari ini, dihadiri peserta dari Swedia, Prancis, Jerman dan Belanda selaku tuan rumah. Di antara mereka terdapat para mantan pejabat negara dan mahasiswa yang dulu dikirim ke luarnegeri, yang kemudian dicabut paspornya karena menyatakan setia kepada presiden Soekarno.

Menurut PPTN 1965, tragedi nasional 1965 merupakan epilog atas peristiwa apa yang disebut Gerakan 30 September 1965 dan proses penggulingan pemerintah Presiden Sukarno, serta berdirinya rezim otoriter Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto yang dinilai antirakyat.

"Di bawah kekuasaan rezim otoriter Jenderal Soeharto tersebut, ratusan ribu dan bahkan jutaan orang yang tak bersalah, yang sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada sangkut-pautnya dengan apa yang disebut Gerakan 30 September 1965 itu dibantai secara kejam, diasingkan ke pulau Buru dan Nusakambangan, dijebloskan ke penjara-penjara yang semuanya tanpa proses hukum, dirampas hak miliknya dan banyak di antara mereka yang disiksa secara fisik dan moril," bunyi siaran pers.

Di samping itu kebijakan penelitian khusus (litsus) 'bersih lingkungan' rezim Soeharto dinilai PPTN 1965 merupakan kelanjutan kekejaman terhadap anak-cucu para korban dan keluarganya, yakni pendiskriminasian atas hak-hak sipil dan politiknya. "Akibatnya jutaan orang yang dianggap tidak bersih lingkungan tersebut mengalami penderitaan berat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga mereka ini juga merupakan korban baru pelanggaran HAM," demikian PPTN 1965.

PPTN 1965 juga menagih janji Menteri Yusril Ihza Mahendra dalam pertemuan di Den Haag (2000). Yusril, berbekal Keputusan Presiden RI No.1 Tahun 2000, telah berjanji akan mengembalikan hak-hak sipil (a.l. hak kewarganegaraan) dan hak politik mereka yang dicabut paspornya (terhalang pulang), dengan prosedur yang khusus dan mudah serta dalam waktu 3 bulan. Namun sangat disesalkan bahwa janji tersebut hingga kini tidak pernah dipenuhi. (es)

*********** 0 0 0 0 0 **********