MENGUAK TABIR PERISTIWA 1 OKTOBER 1965 - MENCARI KEADILAN


Acrobat Reader is required

Dipersembahkan kepada:
Seluruh Korban Rejim Jendral Suharto

English Version
Dedicated to:
all the Victims of General Suharto´s Regime

 

From: "sally salido" <sallysalido@hotmail.de>

Date: Tue, 04 Oct 2005 16:21:21 +0000

Para pembaca yang terhormat,

 Siapa saja yang ingin mencari "kebersihan Tragedi Nasional 30 September '65" harus berusaha menjelujuri seluruh sejarah perkembangan Republik Indonesia, dari hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. s/d terjadinya Tragedi Nasional tersebut dan sampai hari ini. Dibawah ini sedikit flashback:

Tragedi Nasional 30 September '65 adalah satu bagian matarantai dari aktivitas kaum Kolonial, terutama kaum Kolonial Belanda, dalam usaha untuk mempertahan-kan dan merehabilitasi kembali kekuasaan Kolonialisme diatas wilayah Republik Indonesia. Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak henti-hentinya serangan dan subversi kaum Kolonial Belanda, menyerang dan melakukan subversi untuk menghancurkan Republik Indonesia. Agresi Belanda I dan ke-II.

Pengkhianatan kekuatan politik yang pro kaum Kolonial Belanda didalam RI, seperti "joint venture" Pemerintahan Hatta-Sukiman dengan kaum Kolonial Belanda yang diwakili oleh van Mook yang melahirkan drive proposal, dan kemudian dengan apa yang dinamakan Peristiwa Madiun, dimana Pemerintahan Hatta-Sukiman dan bersama dengan Perwira TNI AD di Kementerian Pertahanan menterror/membunuh pada Pejuang, Pendiri dan Pembela RI, karena mereka adalah aktivis dan anggota Partai Komunis Indonesia. Republik Indonesia dengan aksi yang demikian dilemahkan, baiknya Presiden RI. Soekarno masih berada dalam kekuasaan Negara, sebagai Presiden RI., karena Presiden Soekarno mendapat kepercayaan Rakyat Indonesia yang tanpa batas.

Selanjutnya, Col.TNI AD Zulkifli Lubis membawa Meriam ke Istana Negara, menodong Presiden Soekarno untuk meletakkan jabatan sebagai Presiden R.I. Usaha coup d'etat Col. Zulkifli Lubis gagal. Justru itu, kaum Kolonial Belanda dengan bantuan antek-antek mereka dalam kekuasaan RI, selanjutnya mengorganisasi DII & TII Kartosuwiryo di Jawa-Barat dan DII & TII Daud Bereuh di Aceh yang berfungsi menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan Serikat Buruh dan Tani di Perkebunan-Perkebunan Teh, Karet,etc., karena kaum Kolonial Belanda masih beranggaban bahwa Perkebunan-Perkebunan tsb. adalah hakmilik mereka. Anehnya, Kementerian Pertahanan dibawah Jendral Nasution dan para Perwira TNI AD takpernah berhasil menangkap Kartosuwiryo atau Daud Bereuh.

Selanjutnya, diorganisasi Gerakan Separatisme hampir diseluruh wilayah RI, seperti apa yang dinamakan PRRI, PERMESTA, RMS, dan lain-lain seperti itu, untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Pimpinan Presiden Soekarno. Fungsi utama dari Perwira-Perwira TNI AD pada Gerakan Separatisme tsb. yalah menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota PKI, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Serikat Buruh, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota Barisan Tani Indonesia, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Pemuda Rakyat, CGMI, etc.

Kita kenal pembunuhan massal terhadap Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Partai dan Organisasi-Organisasi tersebut diatas di Situjuh-Payakumbuh Sumatra-Barat atas perintah Perwira TNI AD Col. Ahmad Husen, dan yang seperti itu, ratusan banyaknya disepanjang wilayah RI. Mereka tidak memberontak, mereka tidak melakukan Gerakan Separatisme melawan RI., tapi mereka di terror, dibunuh tanpa prozes apapun. Hak Azasi Manusia? Convention Geneva yang mengatur Hak-Hak Asasi? Atau "Bill of Right" dari PBB yang menyatakan, bahwa "dignity of the people is inviolable?". Jendral A.H.Nasution sebagai Perwira TNI didikan kaum Kolonial di Breda dan para Jendral AD lainnya, tidak pernah mengenal/mendengar mengenai Hak Azasi Manusia.

Komando Militer didaerah KODAM menentukan hidup atau mati seseorang warga-negara RI, terutama kalau person tsb. angota PKI, maka Hak-Kewarganegaraannya dirampas, diperkosa, ditahan tanpa prozes apapun, atau ditembak mati dan hilang taktentu rimbanya. Col.TNI AD Ahmad Husen, Col.TNI AD Simbolon dan yang lain-lainnya seperti itu, yang memberontak, mengadakan Gerakan Separatisme melawan RI. dianugrahi "Bintang Jasa" - kehidupan mewah dibawah Kementrian Pertahan di Jakarta.

Para Gubernur di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Komando Militer -KODAM-setempat. Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Perwira KODIM, pun Camat dan Lurah ditentukan Komando Distrik Militer setempat. Status ini dinamakan Jendral A.H.Nasution sebagai SOB.Jendral A.H.Nasution harus mempergunakan istilah bahasa Breda ( bahasa VOC). Penunjang kekuatan politik Presiden Soekarno, terutama PKI menjadi lemah, kendatipun demikian Presiden Soekarno, sebagai jawaban RI terhadap subversi asing, terutama subversi Belanda, men-Dekrit-kan penasionalisasian asset asing, terutama Modal Monopol Belanda di Indonesia dan dijadikan hakmilik RI, guna memperkuat Perekonomian Sektor Negara.

Dengan mempergunakan SOB (istilah VOC) Jendral A.H.Nasution menempatkan para Jendral TNI AD untuk mengambil Management disemua Perusahaan-Perusa-haan, Perkebunan-Perkebunan dan system per-Bank-an, yang telah dijadikan PN-PN Negara RI.

Dimulai Business Militer dalam sejarah RI, dan Jendral A.H.Nasution mengeluarkan Doctrin apa yang dinamakan "Dwi Fungsi ABRI", untuk melegalisasi kekuasaan Militer tersebut. Militer bukan lagi Aparat Negara, melainkan Badan Exekutive dalam Tatanegara RI, hanya masih "Dualisme" dengan Presiden Soekarno, dengan Manipol dan USDEK yang ditunjang oleh kekuatan politik NASAKOM, terutama oleh Partai Nasional Indonesia dan Komunis Indonesia.

Untuk merebut seluruh kekuasaan Negara RI, Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya harus menghancurkan NASAKOM, terutama menghancurkan PKI dan kemudian membunuh Presiden Soekarno. Bantuan untuk itu bukan hanya dari Amsterdam-Balanda, tetapi dan terutama dari CIA akan diperoleh oleh Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya, karena Pentagon yang sedang bankrupts/bankrott di Perang Vietnam, membutuhkan "orang Asia untuk membunuh orang Asia di Vietnam" untuk Petagon-USA (Doctrin Nixon).

Provokasi dan Provokasi - apakah dikalangan Partai-Partai Politik dalam NASAKOM, ataukah dikalangan ABRI, pun dikalangan Mahasiswa/Pemuda di organisasi oleh CIA bersama dengan para Jendral TNI AD dan puncaknya yang mentukan adalah 30 September'65, ketika konflikt terbuka didalam intern TNI AD, diantara Perwira Tinggi TNI AD/para Jendral dengan Perwira Menengah TNI AD. Para Perwira Menengah seperti nama-nama yang sering disebut, seperti .Sabur, Col.Untung, Col.Latief, yang menolak permainan CIA dengan Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya, untuk menjatuhkan Presiden Soekarno-artinya untuk menghancurkan RI-.

Para Perwira Menengah tsb. - Col.TNI AD Sabur, Col.TNI AD Untung, Col.TNI AD Latief tidak ada hubungan organik dengan PKI, karena mereka itu bukanlah anggota atau Pimpinan PKI. Kesempatan tsb.diatas diambil oleh Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya untuk melaksanakan Program Red drive Proposal seperti di Madiun, seperti yang dijalankan oleh DII & TII, seperti yang dilakukan oleh para Perwira TNI AD yang melakukan Gerakan Separatisme PRRI, PERMESTA, etc. Dalam tempo tigabulan pertama para Jendral TNI AD menjagal manusia Warganegara RI. dari Mentri s/d orang awam hampir 750.000 manusia; dan selanjutnya, Pemerintahan Jendral TNI AD -Golkar dengan nama ORDE-BARU hampir 1,7 juta WarganegaraRepublik Indonesia yang dijagal/dibunuh oleh TNI AD. Presiden Soekarno dibunuh a la Hamlet atau a la Singosari.

Dengan demikian Militer (TNI AD)-Jendral Suharto menguasai sepenuhnya Exekutive; KOPKAMTIB sebuah Aparat yang Non-Konstitusionil, menguasai bukan hanya Exekutive untuk memperkuat kekuasaan Militer, tetapi juga menguasai Yudikative - menjatuhkan dan melaksanakan Hukuman atas Warganegara RI yang dituduh PKI atau Soekarnois dan diantaranya Tahanan Politik-Legislative -Para Jendral TNI AD meletakkan seratus orang para Perwira TNI AD MPR.

Mereka inilah sesungguhnya yang menguasai kekuasaan Negara RI - d 'etat Jendral AD berhasil. Dan GOLKAR diperlukan untuk applauds.

Amsterdam puas, karena Jendral TNI AD Suharto mengembalikan kepada "Pemilik-nya" Perusahaan-Perusahaan dan Perkebunan-Perkebunan, etc. yang dinasionali-sasi oleh Pemerintah NASAKOM.

Modal Asing bisa beroperasi di Indonesia tanpa pajak, dan Prof.Sadli bangga dengan Konsep Ekonomi-nya. IMF menganugrahi Jendral TNI AD Suharto jutaan US-Dollar.Pentagon gembira, karena Jendral Suharto-Golkar(Orde-Baru) tidak menentang Perang USA di Vietnam.

Tetapi Rakyat Indonesia kembali mengalami GLOBALISASI sebelum terminology ini populer di Media seperti sekarang. Dan Globalisasi Ekonomi ini dialami Rakyat Indonesia/Nusantara hampir 350 Tahun, yang dimulai oleh J.P.Coon, disempurnakan oleh Jendral van den Bosch (VOC), dijaga keras oleh Jendral Daendels, dan diteruskan oleh Jendral TNI AD Suharto-Golkar dengan nama ORDE-BARU. Pemerintahan sekarang? ORDE-BARU dalam bentuk yang diselubungi oleh tabir sutra yang tipis.

Para Tehnokrat sekarang ini yang berada di Institut-Institut Ilmu Pengetahuan, seperti LIPI atau CSIS, etc. sibuk mengobrol "Apakah Jendral Suharto terlibat dalam melakukan Genoside 30 September'65". Terang-terangan Exekutiv, Yudikative dan Legislative dikuasai oleh para Jendral TNI AD dan masih ingin mengajukan pertanya-an seperti itu, Sebagai Sarjana Tinggi adalah sangat menyedihkan atau usaha untuk mengelabui mata 200 juta Rakyat Indonesia.Penarik Beca dari Tanjungperiok, di Manggarai, s/d etc. dengan pengalaman pengamatan mereka, mereka mengerti sangat, bahwa Militer, dibawah Komando para Jendral TNI AD melakukan coup d'etat dan untuk itu membunuh ribuan manusia, tetangga dan anggota keluarga mereka.

Dalam waktu yangsama, sekarang ini para Sarjana CSIS sibuk mengobrol/Seminar mengenai "Pertahanan Nasional" atau "Keamanan Nasional" atau terminology apalagy, yang seperti itu. Hanya para Tehnokrat tsb. dalam Paper mereka tak pernah menyebut, bahwa masalah Pertahanan Nasional menyangkut erat masalah Perekonomian Nasional/Sektor Negara yang kuat.

Doctrin Pertahanan Nasional yang bagaimana yang akan bisa dirumuskan oleh CSIS, kalau Perekonomian Sektor Negara berada ditangan global corporation of multinational company?

Kalau TNI AD hanya berfungsi untuk menjagal/membunuh para Patriot, Pendiri,Pembela Republik Indonesia, semenjak RI diproklamasikan? Kalau para Jendral TNI sudah tidak mempunyai harga diri sebagai Bangsa Merdeka,bahwa disaat Senat USA meng-Undang-kan EMBARGO penjualan alat-alat tehnik Militer dan Persenjataan ke Republik Indonesia,Mentri Pertahanan RI memerintahlan untuk melakukan latihan Bersama antara Angkatan Laut RI dengan Angkatan Laut USA beberapa bulan yang lalu di wilayah perairan RI?. Kalau Rakyat Indonesia lapar,sakit,penganggur,etc?

Delegasi Kementrian Pertahan RI hari ini membicarakan di Moskow dengan Pemerintahan R.F.Russia mengenai pembelian senjata (kemungkinan utang jangka panjang) seperti beberapa biji Pesawat Tempur SU 27, beberapa biji Helicopter, beberapa biji Peluru-Kendali, beberapa buah Kapal Selam, etc. Andaikan Delegasi tsb. berhasil mencapai persetujuan dengan Utang Jangka Panjang pembelian persenjataan tsb. dengan Pemerintah R.F.Russia, bagaimana Pesawat-Pesawat tsb. bisa terbang tanpa BBM?, karena Minyak telah diberikan oleh Yusuf Kala/Aburizal Bakrie pada "Majikan mereka" Exxon dan Texaco.

Justru itu, kalau para Sarjana di CSIS ingin merumuskan Doctrin Pertahan Nasional, pertama-tama harus menasionalisasi Asset Asing/Kapitalmonopol Asing di Indonesia, terutama yang mempromosi dan membantu Gerakan Separatisme melawan RI dan re-nasionalisasi BUMN-BUMN yang di-divertasi dan membantu perkembangan Industri Nasional untuk memperkuat Perekonomian Sektor Negara, seperti yang diajukan oleh Program Tuntutan ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT.

60 Tahun Sejarah Kemerdekaan RI, tapi Rakyat Indonesia belum mengenal apa itu Hak Azasi Manusia dan Yusril Ihza Mahendra yang memegang Mentri Kehakiman dan Hak-Hak Manusia dalam dua pemerintahan berusaha menutupi kejahatan genoside Jendral TNI AD -Golkar. Rakyat Indonesia belum pernah udara , karena Rakyat Indonesia mengenal SOB dan sepertinya. Rakyat Indonesia tidak mengenal apa itu Kesejahteraan Sosial, hanya mengenal miskin, lapar, sakit busunglapar, ditindas dan dihina oleh penguasa.

Justru itu, pemutarbalikkan sejarah Rakyat Indonesia, takkan membawa akhir yang baik, karena lambat atau cepat Rakyat Indonesia akan meluruskan sejarahnya sendiri. Perdura lo que un pueblo defiende = Segala perkembangan ditentu oleh Rakyat, seruan Angkatan Bersenjata Venezuela.

Dr.rer.pol. A.Tchaniago

Joseph-Oertgen-Weg 37

45327 Essen – Germany

E-Mail: sallysalido@hotmail.de

 

***************** 0 0 0 0 0 0 *******************

Jenderal Soeharto Menuju Tahta Kekuasaan

Kompas,Senin, 13 Agustus 2001

PERSEPSI, itulah yang memberi makna atas suatu realitas. Fakta yang sama dapat berbeda maknanya secara diametris akibat sudut pandang yang tidak sama. Makna sulit dikompromikan, terlebih jika dibalut ideologi. Peristiwa G30S, misalnya, bagi bangsa Indonesia dianggap sebagai pengkhianatan Pancasila. Tindak balas yang ilakukan terhadap PKI menjadi layak dan sepantasnya. Banjir darah yang menewaskan antara 500.000-1.000.000 rakyat Indonesia, sekitar 700.000 orang ditangkap dan disiksa tanpa proses hukum, menunjukkan dahsyatnya makna suatu peristiwa yang dicerna oleh kesadaran sosial suatu bangsa. Di sini upaya kompromi hanyalah kesia-siaan.

Orde Baru yang dibangun di atas darah dan mayat-mayat itu, menjadikan peristiwa G30S sebagai hantu yang menakutkan rakyat, yang setiap saat dapat muncul. Peristiwa ini menginspirasikan Orde Baru membentengi rakyat dengan ideologi pembangunan melalui P-4.

Sebaliknya bagi Pemerintah AS, G30S adalah aib jika dibuka pada publik. Arsip-arsip menyangkut peristiwa ini disimpan rapat di pusat dokumen CIA, kendati peristiwa itu sendiri sudah 36 tahun berlalu. UU kebebasan memperoleh informasi AS memang menyebut batas 25 tahun usia suatu rahasia negara dapat dibuka untuk publik. Tapi ini bergantung pada pertimbangan presiden.

Zaman memang sudah berubah, generasi berganti, bahkan rakyat AS sedikitnya delapan kali menyenggarakan pemilu presiden, namun arsip peristiwa G30S tetap dikategorikan rahasia negara. Dibandingkan dengan aktivitas spionase, kontra spionase, dan perasi rahasia lannya yang dilakukan AS di eks Negara tirai besi, Uni Soviet, yang hampir seluruh arsipnya sudah dibuka, peristiwa G30S dipandang jauh lebih sensitif.

Laporan CIA tahun 1967 menyebut peristiwa pembantaian ini merupakan salah satu yang terburuk sejak Perang Dunia II. Ia disejajarkan dengan pembantaian jutaan warga Yahudi oleh Nazi Jerman. Lantas jika CIA sendiri menyatakan peristiwa itu sebagai terburuk di dunia, lantas mengapa pelakunya tidak diseret ke Mahkamah Internasional, seperti halnya perwira-perwira Nazi Jerman?

INILAH yang membuat hambar 128 halaman yang menuturkan "Coup and Counter Reaction: October 1965-March 1966," kemudian dilanjutkan "The United States and Suharto: April 1966-December 1968" (180 halaman), dalam buku Foreign Relations of The United States, 1964-1968 Volume XXVI.''

Dibuka dengan memorandum CIA untuk Presiden Lyndon B Johnson mengenai perkembangan situasi RI. Di situ tercatat tanggal 1 Oktober 1965 pukul 07.20.

"Saat ini, di Jakarta sedang terjadi suatu pergerakan kekuatan, yang mungkin implikasinya sangat jauh. Kelompok yang menamakan dirinya 30 September, mengklaim berhasil menggagalkan rencana kudeta jenderal-jenderal..." Pada paragraf terakhir,  "Sangat mungkin Soekarno sudah lebih dulu mengetahui gerakan ini dan apa tujuannya. Penggerak utama seluruh peristiwa ini agar berjalan lancar, baik dalam perencanaan waktu maupun detailnya, adalah Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan pemimpin komunis yang dekat dengan dia maupun Soekarno."

Laporan tersebut begitu cepat "diarahkan" pada Bung Karno, Subandrio, dan PKI. Telegram-telegram yang menyusul dari Jakarta, termasuk Dubes Marshall Green, juga mencerminkan sikap demikian. Informasi seperti ini pula yang disampaikan dalam telegram Direktur Wilayah Timur Jauh kepada Asisten Menhan untuk Masalah-masalah Keamanan Internasional, 4 Oktober 1965.

Laporan-laporan itu mempunyai pola sama. Selalu diawali dengan situasi yang belum menentu, pertarungan kekuatan belum final. Kemudian di tengah gelap gulita itu, muncul cahaya. Di atas pentas terlihat sosok trio Soekarno, Subandrio, dan PKI.

Agak membingungkan memang jika kita menyimak arsip-arsip yang sebagian besar materinya bersifat tentatif dan spekulatif. Suatu hal yang seharusnya dijauhkan dalam dunia intelijen. Ringkasan laporan CIA tanggal 6 Oktober, misalnya, pada poin 16 dikatakan, PKI tidak mungkin mengelak dari keterlibatannya dalam G30S. Sebab tajuk Harian Rakyat, corong resmi PKI, menyebut dukungannya pada gerakan Letkol Untung tersebut.

Akan tetapi, pada poin 18 disebutkan, Ketua PKI Aidit tentulah tidak merestui gerakan demikian bahkan juga perubahan pemerintahan. Sebab, situasi dalam maupun luar negeri saat itu sangat menguntungkan PKI. Di sini kemudian disebut kemungkinan sejumlah kader yang mengambil inisiatif sendiri ikut dalam gerakan itu.

Peter Dale Scott dalam The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967, justru melihat ada keanehan dalam Harian Rakyat yang terbit waktu itu. Padahal penguasa militer di Jakarta melarang semua surat kabar terbit. Larangan itu disiarkan melalui radio dan Televisi setelah gerakan Letkol Untung dipatahkan tanggal 1 Oktober. Mantan dosen dan diplomat ini melihat indikasi keterlibatan CIA dan militer dalam mencetak Harian Rakyat itu.

Washington sendiri atas permintaan Dubes Green, mengoperasikan pemancar gelapnya, Radio Jakarta dan Indo Press. Di samping itu, Suara Amerika, VOA, ditingkatkan frekuensinya. Semua radio ini menyebarluaskan langsung propaganda hitam, yang langsung menuding PKI dan Subandrio dalang peristiwa G30S. Soekarno sendiri mengetahui rencana gerakan itu. Data-data palsu direkayasa sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik. Mengenai propaganda hitam itu sendiri sudah disetujui 303 Committee sebagai bagian dari operasi rahasia di Indonesia.

Melalui Dubes Marshall Green di Jakarta, Washington menyampaikan salam hangat dan dukungan kepada Jenderal Nasution dan Jenderal Soeharto yang memimpin Angkatan Darat mematahkan gerakan Untung Cs. Mengetahui Angkatan Darat membutuhkan banyak hal, termasuk perangkat komunikasi, senjata, kendaraan, obat-obatan, dan lain sebagainya, Washington menyatakan kesediaannya.

Akan tetapi, tidak ada bantuan yang gratis di jagat ini. Bahkan, pinjaman pada lintah darat pun masih disebut bantuan. Demikian pula pejabat tinggi di Washington, dengan alasan ada proses yang harus dilalui, maka tidak sesegera itu bisa mengirim bantuan. Masa menunggu itu dimanfaatkan agen-agen CIAmenyuntikkan racun dalam kesadaran pimpinan angkatan darat, mengenai perlunya menumpas habis PKI dan simpatisannya.

Memang ditampilkan ada keragu-raguan apakah nantinya akan ada perubahan politik luar negeri pasca G30S. AS ingin mendengar jawaban pasti. Apalagi ada kecurigaan Jenderal Nasution akan tetap loyal pada Bung Karno, sesuai konstitusi. Namun, semua khawatiran itu berhasil ditembus Adam Malik, yang juga mendapat dana Rp 50 juta dari Marshall Green. Dana ini digunakan untuk kampanye menumpas PKI.

Adam Malik meyakinkan AS, Jenderal Soeharto mendapat dukungan semua pihak, khususnya Angkatan Darat. Di lain kesempatan, Adam Malik mengatakan, Jenderal Soeharto memahami apa yang kita (baca: AS) inginkan.

Hiruk-pikuk pembantaian PKI hampir setiap hari dilaporkan ke Washington. Laporan dari missionaris Katolik di Kediri menyebut 3.000 orang tewas dibantai pada November 1965. Di Bali, persaingan PNI-PKI serta dendam para bangsawan yang dirampas tanahnya, telah membuat Pulau Dewata banjir darah dengan korban 80.000 jiwa manusia yang diduga anggota atau simpatisan PKI.

Kedubes AS tidak mau ketinggalan pesta darah ini, dengan menyerahkan daftar nama ribuan kader PKI. Walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam buku tersebut, jauh sebelumnya wartawati Cathy Kadane sudah mengungkap peristiwa ini. Menurut Kathy, daftar nama tersebut diserahkan Edward Master, Kepala Seksi Politik Kedubes AS di Jakarta, kepada sekretaris Adam Malik, yang selanjutnya disampaikan ke markas Soeharto di Kostrad.

Dalam tulisan Cathy dari hasil wawancara dengan staf Kedubes AS masa itu, termasuk dengan Asisten Direktur CIA untuk Timur Jauh, William Colby, diakui bahwa daftar nama itu sangat membantu Angkatan Darat dalam menumpas PKI dan simpatisannya.

Cathy juga mengutip salah seorang staf Kedubes AS yang datang ke Kostrad dan melihat begitu banyak manusia yang menjadi tahanan, dan bertanya pada Soeharto tentang proses hukumnya. Jawabnya singkat, siapa nantinya yang akan memberi makan mereka? Ini artinya semua tawanan itu akan dibunuh.

Hal lain yang membuat buku ini agak aneh, penjelasan Marshall Green yang isinya kurang lebih membantah pihaknya pernah membantu peralatan komunikasi kepada Angkatan Darat ketika peristiwa itu terjadi. Sama seperti daftar nama kader PKI di atas yang disebut diserahkan oleh staf kedutaan atas inisiatif pribadi, maka hampir mirip dengan itu pula dalam kasus peralatan komunikasi.

Green mengatakan dalam radiogramnya ke Deplu, benar bahwa staf kedutaan menyerahkan 3 unit radio komunikasi Motorola berikut charger baterainya. Para jenderal membutuhkannya untuk berkomunikasi. Dengan demikian ini tidak beda dengan handy-talky

Padahal, masih menurut pengusutan Cathy, hanya beberapa hari setelah peristiwa G30S, seperangkat alat komunikasi modern yang tercanggih masa itu, telah diterbangkan dengan pesawat Hercules dari pangkalan militer AS di Filipina, dengan tujuan Jakarta. Antene alat komunikasi frekuensi tinggi itu tampak dipajang di depan Kostrad, markas Jenderal Soeharto.

Selain itu, menurut wartawati yang liputannya menghebohkan itu, sebuah kapal yang penuh muatan kendaraan jenis Jeep dan truk serta senjata, berangkat dari Subic, pangkalan angkatan laut AS di Filipina, menuju Jakarta. Dari informasi yang dihimpunnya diketahui, kendaraan dan senjata itu akan digunakan Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI dan simpatisannya.

*****
PKI berhasil dilumpuhkan. Tetapi, di sana masih ada Bung Karno dan Subandrio. Selama kedua tokoh itu ada, AS tidak mungkin tenang. Maka inilah yang dibisikkan Dubes Green pada Jenderal Soeharto. Kurang-lebih demikian, bola sudah di kaki Anda, persis di bibir gawang. Lantas apakah Anda akan menyia-nyiakan peluang emas ini.

Soeharto yang dalam buku kontroversial itu disebut bertindak sangat hati-hati, sehingga terkesan lamban, sempat pula membuat gemas AS. Dalam kacamata AS, setelah pemakaman jenderal korban G-30-S pada tanggal 5 Oktober, seharusnya Angkatan Darat dapat segera bergerak. Tapi Soeharto tidak menghendaki konfron-tasi langsung dengan Bung Karno.

Keinginan AS akhirnya terkabul menjelang pertengahan Maret 1966, setelah kabinet baru yang dibentuk masih memasukkan unsur-unsur kiri dan mendepak Jenderal Nasution dari jabatan menhankam. Ma-hasiswa turun ke jalan, mengepung istana. Sejumlah prajurit Angkatan Darat gabung dengan berpakaian sipil dan membawa senjata.

Diteror oleh keadaan demikian, Bung Karno akhirnya memberi kekuasaan bagi Jenderal Soeharto untuk bertindak mengamankan situasi dan keluarga presiden. Dengan senjata Supersemar inilah Soeharto  pembubarkan PKI dan mengkonsoli-dasikan kekuasaan di tangannya.

Pada bagian akhir sesi Indonesia di bawah judul ''The United States and Soeharto, April 1966-March 1968'' setebal 150 halaman, AS ingin melihat bukti komitmen pemerintahan Soeharto dengan mengakhiri politik konfrontasi terhadap Malaysia. Selain itu AS juga tidak ingin Soekarno masih bercokol sebagai presiden, walaupun tanpa kekuasaan. Tidak kalah pentingnya adalah meninggalkan Cina, yang selama ini mendominasi politik luar negeri RI.

Semua keinginan negara adikuasa itu dipenuhi Jenderal Soeharto. Konfrontasi berakhir, Kedubes RRC dibakar massa, dan Bung Karno mengundurkan diri dalam SI MPRS. Tetapi, di sini sama sekali tidak disebutkan pengunduran diri itu akibat tekanan dari Angkatan Darat, yang mengancam akan menyeret Soekarno ke pengadilan rakyat.

Halaman-halaman selanjutnya dipenui dengan arsip-arsip notulen rapat para pejabat tinggi Deplu, Dephan, Dewan Keamanan Nasional, dan asisten khusus presiden, berikut surat-menyurat di antara mereka dan telegram dari kedubes di Jakarta. Semua notulen rapat itu mengenai kesibukan menyiapkan bantuan bagi RI, sehingga mencerminkan "kemurahan dan kebaikan hati" Washington.

Dalam memorandum Wapres Humphrey kepada Presiden Lyndon B Johnson, 25 September 1966, disebutkan ia baru saja bertemu Menlu Adam Malik di Sheraton Ritz Hotel, Minneapolis, AS. Dalam pembicaraan yang menyangkut bantuan apa saja dibutuhkan RI itu, Adam Malik tidak lupa menyampaikan pesan Jenderal Soeharto, mengenai kehadiran AS di Vietnam berakibat langsung atas terjadi perubahan di Indonesia.

Hal senada juga kembali diucapkan Jenderal Soeharto ketika Wapres Humphrey berkunjung ke Indonesia, 4 November 1967. Bahwa hal itu atas arahan Dubes Green, tentu tidaklah penting dipersoalkan. Presiden Johnson sangat membutuhkan pernyataan itu untuk menyelamatkan pemerintahannya dari kecaman rakyat dan kemungkinan impeachment Kongres AS, berkaitan dengan keterlibatan dalam Perang Vietnam dan Laos.

Dalam memorandum dari Wakil Direktur CIA Richard Helms kepada Asisten Khusus Presiden Walt Rostow, tanggal 13 Mei 1966, disebutkan, Presiden Johnson memintanya untuk melakukan studi analisa yang menghubungkan langsung atau tidak langsung dampak kehadiran AS di Vietnam dan perubahan yang terjadi di Indonesia. "Kami tidak berhasil menemukan bukti-bukti ke arah itu....Sebab peristiwa kudeta yang terjadi di Indonesia tampaknya murni dari perkembangan situasi politik dalam negeri yang kompleks dan berlangsung lama."

Akan tetapi, pengakuan Jenderal Soeharto menjadi senjata ampuh bagi Presiden Johnson membenarkan kebijakan keliru dalam intervensi militer di Vietnam. Dengan menyebut berhasil merontokkan PKI, partai komunis kedua terbesar jumlah anggotanya di dunia, maka oposisi kehilangan semangat dan prakarsa untuk menentangnya.

Tidak mengherankan jika Presiden Johnson, begitu besar perhatiannya terhadap Indonesia. Bahkan ia ingin meningkatkan bantuan. Dalam sidang kabinet 17 Oktober 1967, Presiden Johnson mengatakan, "undang Dubes Green untuk menyampaikan pikirannya di sini. Dubes menyarankan perlu bantuan 500 juta dollar AS bagi 110 juta penduduk RI." Suatu angka yang waktu itu luar biasa besarnya, melampaui total ekspor Indonesia.

Johnson menegaskan apa pun yang terjadi, AS harus membantu pemerintahan Orde Baru di saat kritis seperti sekarang. Semua lembaga internasional dan negara-negara maju dikoordinasikan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Seandainya mukzizat ekonomi lahir di sini, maka Indonesia akan menjadi contoh keunggulan demokrasi, sekaligus prestasi Presiden Johnson.

Sikap Johnson ini mendorong Deplu AS dan Dubes Green memusatkan perhatian menemukan instrumen terbaik untuk mempertahankan Orde Baru. Segala kelema-han dan keunggulannya dianalisa, kemudian dicari jalan keluar. Termasuk dalam hal ini orang-orang yang pas untuk bekerja sama dengan Soeharto, kemungkinan munculnya kekuatan-kekuatan tandingan, dan kombinasi pemerintahan militer seperti apa yang cocok di Indonesia. Deplu AS juga memikirkan pembentukan partai politik, seperti halnya di Korsel, yang didukung Angkatan Darat, bagi persiapan pemilu untuk memenangkan Soeharto.

Laporan Deplu di atas menjadi amat sangat ketinggalan dibanding apa yang sudah dibaca masyarakat di Indonesia. Upaya percobaan untuk melencengkan sejarah jenis ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Stig Aga Aandstad, "Surrending to Symbols: United States Policy Towards Indonesia 1961-1965," dalam disertasi doktornya di University of Oslo, 1999. Ia berkesimpulan AS tidak tahu-menahu soal persiapan G-30-S. Buku dengan kesimpulan yang sama juga pernah diterbitkan CIA dalam membela diri.

Sikap pura-pura tidak tahu ini jelas bukan jawaban atas analisa Guy Pauker, tokoh dan otak CIA di Indonesia. Pada pertemuan dengan Wapres Humphrey dan stafnya tanggal 17 Februari 1967, Dubes Green mengulangi analisa Pauker bahwa hampir dapat dipastikan Indonesia akan jatuh ke tangan komunis tahun 1965.

Dubes Green hanya sekadar mengutip sampai di situ. Padahal kesimpulan palsu demikian adalah bagian dari skenario besar, dan dimaksud memperuncing kecuri-gaan Angkatan Darat terhadap PKI. Terlebih lagi Bung Karno disebut-sebut mengi-dap ginjal kronis. Sebaliknya, PKI mendapat bocoran "dokument" rencana Angkatan Darat melakukan kudeta tanggal 5 Oktober.

Pauker sangat berperan di Seskoad. Dia sangat menentukan dalam mengirim 2.100 perwira menengah dan tinggi TNI-Polri belajar di AS selama periode 1960-1965. Pentolan utama G30S, termasuk Letkol Untung, pernah mengikuti pendidikan di AS.

Maka menjadi sangat mencurigakan jika laporan Kedubes AS maupun CIA di Jakarta menyimpulkan, G30S melibatkan PKI, diskenariokan Menlu Subandrio dan diketahui Bung Karno. Apalagi disebut nama Letkol Untung tidak dikenal oleh Kedubes AS.

Laporan intelijen itu tidak pula menjelaskan tiga Batalyon Raiders, pasukan utama G30S, datang ke Jakarta atas radiogram Pangkostrad Mayjen Soeharto. Sehari sebelum pecahnya tragedi tersebut Mayjen Soeharto menginspeksi pasukan ini.

Di sini sejarah tidak akan pernah lempang. Apalagi ia dapat menjadi aib bagi bangsa yang memuja demokrasi dan hak asasi manusia. Negara adidaya seperti AS seyogyanya minta maaf kepada keluarga Bung Karno dan jutaan keluarga PKI. Bukan dengan menggelapkan fakta masa silam.

Seperti kerap dilakukannya pada negara lain, AS selayaknya pula memberi kompensasi bagi keluarga korban yang terkait dengan G30S. Bukan dengan men-dorong militer dan elite politik Indonesia mengintimidasi rakyat yang sudah menderita 32 tahun di bawah Orde Baru, dengan cara meniupkan bahaya laten PKI. Atau sebaliknya, AS menyeret pelakunya-entah itu di Indonesia atau di negeri Paman Sam-ke Makamah Internasional. *

 

From: "sally salido" <sallysalido@hotmail.de>

To: ouwehoer@centrin.net.id

Cc: titikapi@email.com

Sent: Tuesday, October 18, 2005 8:56 PM

Subject: FW: Re: Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S

 

Mr. Yap Hong Gie,

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berarti untuk Rakyat Indonesia bukan hanya Kemerdekaan Politik, tetapi lebihdari itu, yalah setiap Individuum dari Warganegara Republik Indonesia acceptance sebagai manusia Merdeka, yang mempunyai Hak-Hak Azasi Manusia yang takbisa diganggugugat oleh siapapun, oleh kekuatan apapun, yang hidup diatas wilayah R.I. - Laut, Darat dan Udara - dari Sabang sampai dengan ke Merauke. Kesadaran tersebut ditanamkan oleh Diponegoro, oleh Imam Bonjol, oleh Sisingamangaraja, oleh Teuku Umar, oleh Hasanudin, oleh Patirajawane, dll.nya, sampai dengan Pemberontakan Silungkan 1926 dan Sumpah Pemuda 1928 dan perlawan Rakyat di Nusantara yang tak henti-hentinya melawan perbudakan kekuasaan kaum Kolonial Belanda: dan puncak yang tertinggi yalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Pejuang Besar Rakyat Indonesia SOEKARNO!

Para Pahlawan Rakyat Indonesia diatas, yang mengorganisasi Rakyat untuk melawan kekuasaan perampokan, penindasan,penghinaan kaum Kolonial Belanda bukan "badut-badut yang ingin popularitas atau yang bermimpi untuk memutar kembali jarum lalu"( cursive dari saya) menyusun kembali suatu Negara Merdeka seperti yang pernah dipunyai diatas - Sriwijaya dan Majapahit - Setiap Individuum yang berusaha menyatukan dirinya dengan Barisan Rakyat dalam melawan kekuasaan penindasan, melawan Genoside, melawan   perampokan Hak-Hak Azasi Manusia, untuk urusan Demokrasi, untuk Kemajuan Sosial dan untuk Perdamaian, menurut logika anda adalah "badut-badut...", amboi Mr. Yap Hong Gie, jalan pikiran anda mengingatkan saya ke-tahun-tahun '50an, ketika kelompok Kuo Min Tang di Jakarta melantangkan suara mereka, agar pemerintah Republik Indonesia menerima dan puas dengan keputusan KMB. Yeah, burung sejenis, terbang bersama. Soekarno mendenonsasi/membatalkan keputusan KMB dan menasionalisasi seluruh apa yang dinamak "Hakmilik" kaum Kolonial Belanda diatas wilayah R.I. yang kemudian dijadikan PN-PN Negara dan yang digrowoti oleh para Jendral TNI AD dengan "Dwi Fungsi ABRI". Dan aktivitas Kuo Min Tang di  Jakarta ditutup oleh pemerintahan NASAKOM.

Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kaum Kolonial Belanda defacto dan dejure tidakpunya Hakmilik apapun diatas wilayah R.I. dan Republik Indonesia adalah subjek Hukum Internasional yang diakui PBB, terutama oleh Lima Anggota Dewan Keamanan PBB yang mempunyai Hak Veto.

Kaum Kolonial Belanda berusaha merehabilitasi kekuasaan Kolonialisme Belanda atas wilayah R.I., apakah itu dilakukan dengan Subversi dan Penyerangan/Agresi Belanda I & II, ataukah itu dilakukan dengan Bantuan para perwira TNi AD seperti Zulkifli lubis, A.H.Nasutio, Ahmad Husen,dll. Seperti itu, ataukah dengan Pengkhia-natan Pemerintahan Hatta-Sukiman yang bertanggungjawab atas persetujuan KMB, dimana R.I. harus membayar ke Niederland sebesar 6,5 miliar Gulden, termasuk beaya agresi Belanda I & ke-II. Coba lihat, berapa besarnya kekayaan dari Bumi Nusantara yang dikuras dan dibawa ke Amsterdam, ke Den Haag, ke Rotterdeam -  Niederland dari Tahun 1602 - 1942? Untuk periode antara Tahun 1830 - 1837 saja yaitu periode cultur stelsel/tanaman paksa, Belanda memeras dengan keuntungan ca.15,4 miliar Gulden. Belum lagi dihitung, berapa juta manusia yang mati kelaparan dan dibunuh oleh kaum Kolonial Belanda. Dan kemudian Belanda menerima dari Jendral TNI AD Suharto-Golkar (ORBA-Orde Belanda) seluruh Perkebunan-perkebunan, perusahaan-perusahaan,dll. yang dinasionalisasi oleh Pemerintahan NASAKOM dalam bentuk Gulden sejumlah 600 juta Gulden (1969), yang anda ingkasi. Keadaan tersebut hanya bisa terjadi diantaranya dan terutama karena pengkhianatan kekuatan yang anti Kemerdekaan R.I., yang anti-Demokrasi, yang anti-Kesejahteraan Sosial untuk Rakyat didalam Republik Indonesia, kekuatan yang berusaha menghancurkan Pemerintahan Presiden Soekarno dengan NASAKOM dengan cara menterror kekuatan utama NASAKOM - Partai Komunis Indonesia.

Genoside 30 September'65 yang diorganisasi/dilakuan oleh para Jendral TNI AD bukanlah suatu Episode yang terlepas dari seluruh rangkaian Sejarah R.I., tapi adalah satu matarantai dari usaha-usaha kaum Kolonial untuk merebut kembali posisi mereka yanghilang, untuk merehabilitasi Kolonialisme di Wilayah Republik Indonesia, dalam bermacam bentuk.

Also, secara politik dapat disimpulkan bahwa antara saya dan anda Mr. Yap Hong Gie mempunyai pandangan yang bertentangan secara diametral: - saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang membela keutuhan R.I., sedangkan penyokong system Kolonial; - saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menolak dan mengutuk Genoside (kekuatan apapun yang melakukannya), karena dengan Genoside takkan bisa disusun suatu masyarakat yang demokratis, sedangkan anda seorang yang keranjingan dan menyokong Genoside 30 Septem-ber'65 yang diorganisasi dan dilakuan oleh para Jendral TNI AD, yang menjagal lebihdari satu juta Warganegara Republik Indonesia, dari Mentri s/d orang awam.

Dapat saya tekankan disini, bahwa saya indentifikasi diri saya sepenuhnya dengan Program Tuntutan ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT, sedangkan anda seorang yang merindukan diktator Militer di wilayah R.I.; etc. dll. Rakyat Indonesia lambat atau cepat akan meluruskan sejarahnya sendiri, seperti Rakyat RRChina yang meluruskan sejarahnya, dimana cara berpikir Kuo Min Tang tidak mendapat tempat dalam kehidupan Rakyat RRChina.Atau seperti di Venezuela, dimana sebagian besar Anggota Angkatan Bersenjata Venezuela bersama Rakyat menegakkan Demokrasi, berjuang bersama untuk Kemajuan Sosial dan untuk Perdamaian di Regional Amerika-Latin.

- dr.tchaniago-

--------------------
"Hong Gie" <ouwehoer@centrin.net.id>

Herr Tchaniago,

Cukup mengesankan proloog mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tentang Kemerdekaan Azasi Bangsa Indonesia dari penindasan kolonial Belanda, namun sayang semua itu sama sekali tidak ada relevansi mauoun ada kaitannya dengan tema diskusi "Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.

Yang menyedihkan adalah, disamping memiliki dendam politik khronis terhadap TNI dan Orde Baru, akurasi mengenai data dan fakta sejarah yang Anda miliki amat lah miskin, seperti halnya beberapa koreksi saya terhadap tulisan Anda terdahulu, yang tidak mampu Anda justifikasikan. lagi kalau mencampur-adukan urusan perjuangan melawan kolonialisme Belanda dengan peristiwa G30S/PKI, disitulah asal-muasal terciptanya kekacauan memori dan kerancuan nalar, yang membuat sistimatika dan fakta sejarah RI, terdengar seperti sebuah lenong rumpi.

Tapi baiklah, mari kita mundur sedikit, dimasa periode sebelum PKI melunjak, khususnya soal "da­na kompensasi" Belanda; salah satu butir hasil keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB); 23 Agust - 02 Nov 1949 diselenggarakan di Den Haag. Dibawah tekanan dunia internasional, Belanda menuntut kompensasi sebesar 6,5 miliar gulden untuk menerima pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang akhirnya disepakati menjadi 4,5 miliar gulden. Jadi bukan sebesar 6,5 miliar gulden seperti yang di mark-up oleh Anda --- [Koreksi 1.].

Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam (Amsterdam), Ratu Juliana melimpahkan kedaulatan (soevereniteits overdracht) kepada Perdana Menteri RIS. Mohammad Hatta, dan paralel dilakukan di Batavia/Jakarta, dimana Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (Wakil Tinggi Mahkota) Lovink menyerahkan kedaulatan kepada Wakil Perdana Menteri RIS. Hamengku Buwono IX. Entah karena kurangnya pengetahuan atau ingin menyembunyikan fakta sejarah, Anda tidak menyebutkan bahwa antara tahun 1950-1956 pemerintah Sukarno telah melakukan pembayaran sekitar 4 milyar gulden -baca tulisan Lambert Giebels: "De indonesische injectie" dalam majalah Belanda "De Groene Amsterdamer" 5 Januari 2000- -- [Koreksi 2.].

Ketika dimulainya konfrontasi (1961?) mengenai masalah Irian Barat, Pemerintah Sukarno membatalkan hasil Persetujuan KMB mengenai Uni Indonesia-Belanda, menghentikan pembayaran "dana kompensasi" dan menasionalisasi perusahaan dan perkebunan . Pemerintah Orde Baru yang diwarisi segala macam  kekacauan didalam negeri, termasuk pembatalan sepihak (tanpa perundingan diplomatik) hasil keputusan KMB, maka tahun 1969 terpaksa dikabulkan tuntutan ganti-rugi sebesar 600 juta gulden, atas perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi di masa pemerintahan Sukarno, yang nilai nominalnya tidak sebanding dengan 4 milyar gulden yang sudah dibayarkan oleh Pemerintahan Sukarno.

Statement Anda yang dikamuflagekan dalam bentuk pertanyaan: "Penyerangan/ Agresi Belanda I & II, ataukah itu dilakukan dengan Bantuan para Perwira TNi AD seperti Zulkifli lubis, A.H.Nasutio, Ahmad Husen, dll. seperti itu, ataukah dengan Pengkhianatan Pemerintahan Hatta-Sukiman yang bertanggungjawab atas persetujuan KMB...", adalah bentuk suatu kemunafikan. Kemunafikan, karena "pertanyaan" dilontarkan menjurus pada suatu tuduhan. Seandainya Anda memiliki sedikit kehormatan, saya beri kesempatan untuk menunjukan referensi data atau bukti atas keterlibatan para Perwira TNI AD (Zulkifli lubis, A.H. Nasution, Ahmad Husen, dll.), yang membantu Belanda dalam Agresi Militer I & II.

Begitu gagahnya Anda menyebut "kekuatan utama NASAKOM". Numpang tanya Bung, dimana dan apa yang dilakukan kaum Nasionalis dan Agama ketika ('65-'66) terjadi pembantaian terhadap PKI dan onderbouwnya? engapa Anda takut mengatakan secara jujur, kelompok mana yang melakukan pembantaian terhadap PKI di Jawa Timur dan di Bali? --- [Koreksi 3.]

Didalam pleidoinya dimuka Mahmilub (19 Februari 1966), Nyono mengatakan: "Bahwasanya G30S bukanlah suatu pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang ada, tetapi suatu gerakan pembersihan, hal ini tidak hanya dinyatakan dalam pengumuman dan dekrit Dewan Revolusi, juga dibuktikan oleh perbuatan - perbuatan konkritnya". Sehubungan dengan pernyataan Anda: "saya adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang menolak dan mengutuk Genoside", maka supaya "jangan ada dusta diantara kita" tolong dijawab: Apakah Anda mengutuk atau mendukung "gerakan pembersihan" terhadap para Pahlawan Revolusi?

Tentang berbagai tuduhan Anda terhadap saya, itu bukan fenomena baru. Ketika orang melakukan koreksi terhadap kebohongan dan manipulasi sejarah, pada umumnya simpatisan PKI yang intelektualnya kurang, mudah menjadi kalap sehingga melontarkan bermacam-macam fitnah murahan. Mirip dengan isu yang dilontarkan PKI tentang "Dewan Jenderal" ....

Walaupun saya belum pernah mendengar tentang "Aliansi Perjuangan Rakyat". Apabila adapun, gerakan itu perlu kita waspadai, karena sudah terlalu banyak pihak-pihak yang menjual nama "Rakyat", untuk kepentingan politik, jabatan (kekuasaan) dan uang.

Kesimpulan Anda bahwa, antara Anda dan saya terdapat pandangan politik yang bertentangan secara diametral, masih kurang tepat. Karena perbedaan pandangan politik kita bertentangan secara fundamental! --- [Koreksi 4.]

Wassalam, yhg.

--------------------
Waruno Mahdi <mahdi@fhi-berlin.mpg.de>

Bung Hong Gie,

bukan maksud saya membela salah satu sebelah dalam "pertukaran fikiran" anda dengan "Herr Tchaniago", yang kebetulan saya baca dan harus saya akui memang ada nilai entertainmentnya yang tidak dapat disangkal.

Dari saya hanya satu koreksi kecil, yaitu dalam hal:

> Tchaniago,

.....<snip>
> karena kurangnya pengetahuan atau ingin menyembunyikan fakta sejarah, Anda tidak menyebutkan  bahwa antara tahun 1950-1956 pemerintah Sukarno telah melakukan pembayaran sekitar 4 milyar gulden -baca tulisan

Sesungguhnya, antara tahun 1950-1956 di Indonesia, kalau saya tidak salah hitung, ada enam (6) pemerintah silih berganti (yah, agar tidak salah, katakanlah sekurangnya 5, paling banyak 7), tetapi tidak satupun di antaranya itu pemerintah Sukarno.  Dalam periode tersebut, yang berlaku bukan UUD 1945 yang menetapkan struktur pemerintahan presidensiil, melainkan yang berlaku itu mula-mula UUD RIS selama beberapa bulan, kemudian UUD 1950, dan sesuai rumusan kedua-duanya, yang menentukan dalam kekuasaan eksekutif itu perdana menteri yang silih berganti. Baru setelah kembali ke UUD 45, Bung Karno pun jadi kepala pemerintah kembali.

Sekian saja dari saya. Silakan anda dengan "dr.tchaniago" lanjutkan satu sama lain.

Wassalam,

**************** 0 0 0 0 0 0 ***************

A.S. Munandar:

PERANAN NEKOLIM DALAM TRAGEDI NASIONAL 1965

Nekolim akronim untuk Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme. Akronim ini agak umum kita kenal pada masa sebelum terjadi tragedi nasional 1965.

Pada tahun 1930 – kita tinjau agak jauh ke belakang - dalam pidato pembelaannya yang termashur ‘Indonesia Menggugat´di depan pengadilan kolonial Hindia Belanda Bung Karno secara ilmiah dan gamblang mengexpos sistem imperialisme dan kolonialisme yang dipraktekkan di jajahan Hindia Belanda. Bung Karno mengung-kapkan bahwa sistem penindasan dan exploatasi atas rakyat dan bangsa Indonesia, tak terelakkan akan membangkitkan perlawanan dan perjuangan untuk Indonesia Merdeka dan cita-cita itu pasti akan terwujud. Pada 17 Agustus yang lalu kita peringati ulangtahun ke-60 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi itu adalah satu puncak dalam perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia selama puluhan tahun melawan imperialisme dan kolonialisme, pertama-tama dari Belanda, kemudian Jepang dan selanjutnya berbagai kekuasaan imperialis dunia.

Sejak tahun 1930 banyak sekali terjadi perubahan internasional dalam perimbangan kekuatan negara-negara imperialis dan sistem kolonialisme. Sistem kolonial yang lama runtuh, banyak negeri jajahan dan setengah-jajahan mencapai kemerdeka-annya. Namun inti kupasan dan analisis Bung Karno mengenai imperialisme dan kolonialisme masih berlaku sampai sekarang.

Dengan proklamasi kemerdekaan R.I. rakyat Indonesia mematahkan belenggu imperialisme Belanda dan fasisme Jepang. Tetapi pada saat itupun imperialisme dan kolonialisme yang tak rela menerima kekalahannya terus merongrong Republik Indonesia yang muda itu.. Pada 1948 komplotan imperialis dengan ‘Red Drive Proposals’ yang bertujuan mencerai-beraikan serta menghancurkan kekuatan revolusioner rakyat Indonesia dilaksanakan dengan pencetusan Peristiwa Madiun. Sekalipun dipaksa menerima kompromi persetujuan Konferensi Meja Bundar rakyat Indonesia meneruskan perjuangan melawan imperialisme demi mewujudkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Intervensi imperialis, khususnya imperialisme AS, tak berhenti dan semakin nyata. George McKahin, pakar Indonesia dari Univer-sitas Cornell AS, menguraikan dalam bukunya ‘Subversi sebagai politik luarnegeri’, bahwa bagi imperialis AS intervensi dan subversi menjadi bagian dari politik luarnegerinya.

Dalam pernyataan ‘Dasa Sila’ yang disepakati oleh Konferensi AA Bandung pada 1955 dengan tegas dinyatakan dan dicanangkan bahwa ‘kolonialisme belum mati’ dan munculnya ‘neokolonialisme’ – jajahan model baru.

Tidak mengherankan bahwa Bung Karno yang menyuarakan tekad perjuangan rakyat Indonesia melawan imperialisme dan kolonialisme itu berkali-kali menjadi sasaran percobaan pembunuhan. Berkali-kali itu gagal, tapi sebagaimana kolonel Maulwi Saelan dalam memoarnya menyatakan, akhirnya usaha itu berhasil, yaitu oleh rezim Suharto.

Dengan menelusuri jalan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ini, dapat dilacak tangan nekolim dalam tragedi nasional yang dimulai dengan peristiwa G30S September 1945. Hingga kini masih berlangsung perdebatan dan penelitian mengenai apa sesungguhnya yang terjadi. Namun dengan menjadikan PKI sebagai kambing hitam, kekuatan reaksioner AD dibawah jenderal Suharto segera melak-sanakan pengejaran, penangkapan dan pembunuhan atas semua orang yang dituduh PKI atau menjadi pendukungnya.

 Pada saat kita memperingati 40 tahun tragedi nasional 1965, patut kita kenang kembali bagaimana sikap Bung Karno mengenai peristiwa itu. Sikapnya konsekuen mendasarkan diri pada pengenalan mendalam atas siasat imperialisme, kolonialis-me, neokolonialisme. Dalam pidato NAWAKSARA, pidato pertanggung-jawaban sikapnya kepada MPRS pada 10 Januari 1967, Bung Karno menegaskan bahwa atas dasar penyelidikannya yang seksama peristiwa G30S “ditimbulkan oleh ‘pertemuannya’ tiga sebab, yaitu: a) keblingeran pimpinan PKI, b) kelihaian subversi nekolim, c) memang adanya oknum-oknum yang ‘tidak benar’”. MPRS yang sudah dicopoti semua elemen yang mendukung Bung Karno dan yang kritis terhadap AD menolak pidato Bung Karno. Bung Karno lewat penyalahgunaan ‘supersemar’ diturunkan dan sampai meninggal berstatus ‘tahanan rumah’.

Mengapa pernyataan NAWAKSARA Bung Karno samasekali diabaikan? Mengapa sasaran hanya dibidikkan pada PKI dengan meninggalkan segala prosedur hukum? Mengapa tokoh-tokoh pimpinan PKI yang sudah di tangan AD tidak dibawa ke pengadilan tapi dibunuh secara gelap? Mengapa sebab b) kelihaian subversi nekolim dan c)memang adanya oknum-oknum yang ‘tidak benar’ samasekali tak jadi perhatian? Meneliti pidato NAWAKSARA memberi petujuk kepada kita mengenai sebab-sebabnya.

Dalam NAWAKSARA Bung Karno menekankan keharusan ‘kewaspadaan istimewa terhadap bahaya kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri dan bahaya kekuatan subversif kontrarevolusioner dari luar negeri. Kejadian-kejadian yang kita saksikan membuktikan bahwa kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri (yaitu oknum-oknum yang ‘tidak benar’) sudah bersatu padu dengan kekuatan subversif kontra-revolusio-ner dari luar negeri (kelihaian subversi nekolim). Pada hakekatnya kup kontra-revolusioner yang didalangi oleh jenderal Suharto sudah berjalan.

Bahan-bahan dan publikasi yang selama ini diterbitkan, khususnya di luarnegeri, semakin jelas menyingkap ‘kelihaian subversif nekolim’ dalam Tragedi Nasional 1965. Satu bahan penting yalah DOKUMEN CIA – Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965 yang diterbitkan oleh Hasta Mitra. Bahan ini merupakan kumpulan data intelijen otentik yang dibuka oleh State Department AS tapi kemudian ditarik kembali oleh CIA. Dari bahan-bahan ini para sejarawan a.l. menyimpulkan bahwa Amerika memberikan nama-nama orang komunis kepada Angkatan Darat Indonesia, yang membunuh paling tidak 105.000 orang komunis pada 1965-1966. CIA tidak bisa lagi menutup peranannya.

Buku yang sangat penting untuk memahami peranan imperialis AS (Pentagon dan CIA) dalam usaha mendominasi dunia yalah karya Noam Chomsky dan Edward S. Herman yang berjudul: ‘The Washington Connection and Third World Fascism’ (Keterkaitan Washington dengan Fasisme Di Dunia Ketiga), 1979. Dalam Bab 1, Introduksi, a.l. disimpulkan ‘Dunia kolonial yang lama dihancurkan selama Perang Dunia II, menghasilkan kebangkitan nasionalis-radikal yang mengancam hegemoni tradisional Barat dan kepentingan-kepentingan ekonomi bisnis Barat. Untuk membendung ancaman ini Amerika Serikat menggabungkan diri dengan elemen-elemen elite dan militer di Dunia Ketiga yang fungsinya membendung pasang-surut perubahan.´ Inilah yang dilakukan oleh rezim-rezim diktatorial seperti di Vietnam Selatan untuk menahan perjuangan pembebasan rakyat Vietnam, kemudian juga oleh Mobutu di Zaire, Pinochet di Chili dan Suharto di Indonesia. Dalam bab-bab berikutnya Noam Chomsky mengupas keterkaitan neokolonialisme dengan Washington dan bebagai jenis teror yang diterapkan di berbagai negeri dunia ketiga. Bab 4 berjudul ‘Teror Konstruktif’. Mengapa ‘konstruktif’? Karena pembantaian berdarah dan teror yang secara substansial menciptakan iklim investasi yang menguntungkan. Inilah yang dimaksud ‘konstruktif’, sebab mencapai tujuan yang jadi prioritas paling tinggi bagi pemimpin-pemimpin ‘Dunia Bebas’. Adapun masalah hak-hak asasi manusia dapat dikesampingkan. Selanjutnya dengan subjudul: Indonesia: pembasmian massal, sorga kaum investor, diuraikan makna kejadian-kejadian di Indonesia ‘Massaker-massaker besar di Indonesia pada tahun 1965-1966 punya artipenting bersegi tiga. Pertama, kejadian-kejadian itu merupakan suatu tahap baru dalam kekerasan kontrarevolusioner ditandai oleh “pembasmian massal guna mengkonsolidir kekuasaan otoriter”. Kedua, kejadian-kejadian itu mempertunjukkan seterang-terangnya respon pemerintahan AS atas pertumpahan darah di mana hasil-hasil politik dari pembantaian itu dipandang sebagai “positif”. Ketiga, karena reaksi para jurnalis yang bertanggungjawab dan para pemimpin politik antusias, dan protes dunia terhadap pembunuhan massal itu minimal, maka pertumpahan darah di Indonesia mempersiapkan jalan untuk jadi model yang dapat berwujud untuk pogrom-progrom lain yang biarpun lebih kecil tetap berskala besar seperti pada tahun-tahun kemudian di Chili.’

Analisis Chomsky sepenuhnya dibuktikan kebenarannya pada Tragedi Nasional 1965 di Indonesia. Di bidang ekonomi rezim Orba membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi modal asing, meninggalkan prinsip berdikari Bung Karno. Indonesia betul-betul menjadi sorga bagi kaum investor. Ini hasil atas dasar pembantaian massal luarbiasa atas jutaan rakyat tak berdosa, sedangkan dunia barat yang mendominir media massa yang biasanya suka berteriak mengenai pelanggaran hak-hak asasi kemanusiaan, betul-betul bisu dalam seribu bahasa. Sebagaimana dicatat Chomsky “protes dunia itu ....minimal”.

Begitu luas dan besar pembunuhan terjadi di Indonesia, sehingga Chomsky menamakannya ‘holocaust terbesar yang kedua dalam abat keduapuluh.’

Melalui analisis dan bukti-bukti nyata Chomsky menyingkap keterlibatan nekolim, khususnya AS, dalam Tragedi Nasional 1965. Dengan segala cara yang licik para pemihak imperialis ketika itu berusaha mencegah penerbitan edisi pertama buku ini, tapi usaha ini akhirnya sia-sia.

Peranan nekolim ini dengan jelas dibahas juga dalam artikel David Easter yang dimuat di Journal of Cold War History, Vol. 5, No. 1, 2005. Judulnya ‘Keep the Indonesian Pot Boiling’; Western Covert Intervention in Indonesia, Oktober 1965-March 1966. (Biarkan kerusuhan di Indonesia terus berjalan, Intervensi Terselubung Barat di Indonesia, Oktober 1965-Maret 1966). Pembahasan itu lebih jauh menambah persepsi kita. Dalam studi ini David Easter menguraikan persekongkolan antara negara-negara AS, Inggris, Australia dan Malaysia untuk menyebarluaskan propaganda yang menghasut permusuhan terhadap PKI. Dampaknya yalah memberi hati kepada pembunuhan massal terhadap kaum komunis.Terjadilah kerjasama antara negara-negara Barat ini dengan kekuatan AD yang tak setuju dengan politik konfrontasi Sukarno terhadap Malaysia, sehingga mensabot politik itu. Tulis Davis Easter “...Kolonel Willis Ethel, atase militer AS di Jakarta, secara reguler bertemu dengan asisten Nasution”. “Ethel juga memberi jaminan agak luas, bahwa Inggris tidak akan mengeskalir Konfrontasi selama tentara Indonesia sibuk membereskan kaum komunis.” “Tentara Indonesia bisa menindas kaum komunis dengan tidak usah kuatir mengenai operasi-operasi Inggris dan Australia dalam Konfrontasi. Selain itu , Amerika secara rahasia memberi bantuan material kepada tentara.”

David Easter mengakui bahwa propaganda Barat membantu menggambarkan kaum komunis sebagai pembunuh-pembunuh haus darah yang selayaknya harus dibasmi. Dampak kampanye itu adalah untuk ‘dehumanize’ (‘membukan-manusiakan’) kaum komunis supaya lebih mudah membunuhnya. Kita sama-sama tahu ‘keberhasilan’ nekolim dan rezim Orba dalam usaha ini sehingga sampai sekarangpun sangat berat untuk mencabut stigma ‘komunis sebagai penjahat dan pembunuh’ dan melenyap-kan diskriminasi pada korban 1965.

Publikasi penting yang juga perlu disebut yalah karya Roland Challis, ‘Shadow of a Revolution - Indonesia and the Generals’, 2001. Roland Challis yang jadi korespon-den BBC untuk Asia Tenggara dari tahun 1964-1969, meliput semua kejadian sejak peristiwa 30 September 1965, pengejaran dan pembantaian kaum komunis atau yang disangka komunis, sampai berdirinya rezim orba di bawah Suharto. Kesaksian atas berlangsungnya Tragedi Nasional itu begitu menyentuhnya sehingga ia mempersembahkan bukunya kepada jutaan orang Indonesia yang jadi korban. Teks yang dicantumkan pada halaman depan bukunya berbunyi: “Dedicated with respect to the memory of more than one million Indonesians who died and are  still dying because of the greed, brutality dan ruthless indifference of the military, politicians, global corporations and ‘statesmen’of all nations.” (Dipersembahkan dengan rasa hormat demi mengenangkan lebih dari satu juta orang Indonesia yang telah mati dan masih akan mati disebabkan kerakusan, kebengisan dan ketak-acuhan kejam para militer, politisi, korporasi-korporasi global dan para ‘negarawan’dari semua bangsa.)

Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang harus dinikmati oleh semua manusia. Tapi di Indonesia selama puluhan tahun, khususnya sejak berdirinya rezim Orba, hak-hak itu telah dilanggar dan diinjak-injak. Nekolim lewat negara-negara Barat merestui pelanggaran-pelanggaran itu. Peranan nekolim ini tidak hanya ter-batas pada Indonesia, tapi di kebanyakan negeri dunia ketiga, seperti kesewenang-wenangan yang terjadi di negeri-negeri Amerika Latin, Afrika dan Asia, Irak, dan bahkan di beberapa negeri Eropa. Dalam pidatonya pada tanggal 9 September yang lalu dalam Konferensi Hak-hak Asasi Manusia Suhakam, Malaysia, mantan perdana menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, dengan tajam mengecam kemunafikan negara-negara Barat dalam hal ini Mereka mengangkat diri sebagai yang berhak meletakkan dasar hak-hak manusia dan menjadi pengawas atas pelaksanaannya di dunia. Globalisasi mereka bukanlah untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepen-tingan kapital.

Pada saat kita memperingati 40 tahun Tragedi Nasional 1965 harus kita camkan peranan jahat nekolim, yang sampai sekarang masih berlangsung. Imperialis AS kini satu-satunya negara adikuasa.. Ambisinya dewasa ini dengan seksama diuraikan dalam karya Chomsky yang terbit 2003 berjudul: HEGEMONY OR SURVIVAL – America’s quest for global dominance (HEGEMONI ATAU BERTAHAN-HIDUP – pelacakan Amerika untuk mencapai dominasi global).

Rakyat dan bangsa kita masih menghadapi perjuangan jangka panjang agar hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan dan dinikmati setiap orang. Usaha ini memerlukan persatuan semua kekuatan rakyat dan bangsa Indonesia. Nekolim adalah musuh internasional, maka perlu pula menggalang kerjasama dan solidaritas dengan rakyat berbagai negeri untuk mewujudkan bersama dunia adil dan demokratik.

15 Oktober 2005

 

 ************ 0 0 0 0 0 0 0 *********



Next

Previous


(c) 2005 Dihimpun oleh: cynth@wirantaprawira.de