Siaran Pers
Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65/66 (YPKP)
Indonesian Institute for the Study of the 1965/966 Massacre


Indonesian Institute for the Study of the 1965/966 Massacre
(Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 - YPKP)
Jalan Kalibesar Timur no.3, Jakarta Barat 11110, Indonesia
PO BOX 4923 JKTF 11049 Tel (+62 - 21) 6930324
E-mail : korban65_66@hotmail.com

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

PERNYATAAN TERIMAKASIH SULAMI KEPADA KOMISI HAM ASIA

Pada tanggal 20 Desember 2000 telah dilangsungkan di Seoul (Korea Selatan) upacara pemberian penghargaan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Asia (Asian Human Rights Commission) kepada Ibu Sulami, ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP). Seperti sudah disiarkan sebelumnya, tanda penghargaan ini, yang bernama "The 4th Tji Hak-soon Justice and Peace Award" (Penghargaan untuk Keadilan dan Perdamaian Tji Hak-Soon ke-4) telah diputuskan oleh komite yang bersangkutan, sebagai pengakuan terhadap berbagai kegiatan Ibu Sulami selama ini, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang pembunuhan massal 1965/1966.

Berhubung dengan sakitnya Ibu Sulami, maka penerimaan penghargaan di Seoul ini telah dilakukan oleh anggota pengurus pusat dan pendiri YPKP, Hasan Raid. Berikut di bawah ini adalah terjemahan teks sambutan Ibu Sulami, yang dibacakan di depan upacara tersebut :

"Saudara ketua dan sahabat-sahabat tercinta,

Saya terpaksa minta ma'af bahwa, karena sakit, saya tidak dapat bersama-sama saudara-saudara sekalian untuk menghadiri pertemuan yang menggembirakan ini. Adalah suatu kehormatan yang besar bagi saya untuk menerima "Penghargaan Tji Hak-soon Untuk Keadilan dan Perdamaian" yang ke-empat.

Saya jatuh sakit ketika mengikuti penggalian penting sebuah kuburan yang mengandung sisa-sisa pembunuhan massal yang dilakukan oleh militer Indonesia dalam tahun 1965/1966 di Jawa Tengah. Namun, ketika berbaring di tempat-tidur di Jakarta, fikiran saya tertuju kepada saudara-saudara di sini yang hadir dalam pertemuan yang mulia ini.

Petama-tama, saya ingin menyampaikan terimakasih saya kepada Komisi Hak Asasi Manusia Asia yang telah memberikan kehormatan kepada saya dengan tanda penghargaan ini. Perkenankanlah saya untuk menegaskan bahwa tanda penghargaan ini tidak hanya penting bagi saya pribadi, melainkan juga bagi semua anggota aktif YPKP dan bagi sejumlah besar relawan dan simpatisan YPKP di seluruh Indonesia.

Pemberian tanda penghargaan ini merupakan pengakuan dari saudara-saudara sekalian terhadap pentingnya pekerjaan YPKP. Ini merupakan dorongan semangat yang besar bagi kita semua untuk meneruskan perjuangan kita yang berjangka-panjang, sulit tetapi penting, dalam megakkan kebenaran tentang pembunuhan massal tahun 1965/1966. Menegakkan kebenaran tentang pembunuhan massal itu adalah syarat untuk menunjukkan jati-diri yang sebenarnya rezim militer Suharto.

Pembongkaran sifat-sifat Orde Baru diktatur militer Suharto adalah sangat penting. Dan ini hanyalah bisa terlaksana kalau reformasi yang sungguh-sungguh dan tuntas terhadap sisa-sisa rezim yang lama bisa dijalankan. Hanya dengan terus-menerus menolak sistem politik lama dan berjuang terhadap sisa-sisanya, reformasi dalam kehidupan bangsa akan mendapatkan suksesnya.

Kalau kita menengok kembali praktek-praktek dan politik rezim militer, dapatlah dikatakan bahwa pembunuhan massal 1965 merupakan dasar bangunan (fondasi) rezim yang berdarah ini. Diktatur yang amat kuat itu pada hakekatnya didasarkan atas darah, tulang dan air-mata orang-orang tidak bersalah dan yang jumlahnya tidak terbilang lagi, yang pada permulaan dibunuh dalam massacre 1965/1966, dan kemudian juga di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya dan tempat-tempat lainnya.

Adalah tidak sulit untuk memahami bahwa suatu rezim yang telah membunuh jutaan warganegaranya dengan darah dingin dan tanpa segan-segan, kemudian juga bisa melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang serius. Demikian jugalah halnya dengan rezim militer Suharto. Sesudah pembunuhan massal, maka ratusan ribu orang tidak bersalah telah dipenjarakan tanpa proses pengadilan. Puluhan ribu di antara mereka telah ditahan selama 5, 10 bahkan sampai 15 tahun. Kasus penahanan secara sewenang-wenang terhadap sekitar 10 000 tapol di Pulau Buru adalah sangat terkenal buruknya. Di antara mereka yang ditahan selama lebih dari 10 tahun di kamp konsentrasi Buru itu terdapat pengarang ternama Pramoedya Ananta Toer, yang juga seorang di antara pendiri YPKP kita.

Sesudah para tapol ini dibebaskan dari penahanan yang bertahun-tahun di sekitar tahun 1979, mereka itu bahkan sampai sekarang masih terus diperlakukan secara tidak berperi-kemanusiaan. Mereka itu masih dianggap sebagai penyakit lepra atau kaum paria dalam masyarakat, dan selalu menjadi sasaran terror mental dan persekusi politik. Mereka itu bisa dibebaskan hanyalah berkat desakan internasional pada waktu itu, dan karena adanya kenyataan bahwa mereka tidak bisa diajukan ke depan pengadilan berhubung tidak adanya bukti-bukti secara hukum. Tanpa adanya kutukan dan protes opini internasional pastilah rezim militer tidak bisa dipaksa untuk membebaskan para tapol yang tidak bersalah itu.

Jutaan orang keluarga para korban pembunuhan massal 1965/1966 telah mengalami penderitaan yang berat karena hilangnya orang-orang yang mereka cintai. Ditambah lagi, jutaan keluarga para ex-tapol juga mengalami berbagai ragam teror negara atau intimidasi, yang dilakukan secara intensif selama lebih dari 30 tahun. Bahkan para ex-tapol ini tidak menerima kompensasi dari penahanan yang ilegal dan berkepanjangan ini. Mereka juga tidak diberi hak untuk bekerja secara normal sebagai warganegara yang biasa. Selama puluhan tahun mereka harus menggunakan kartu identitas spedial yang menandakan bahwa mereka adalah ex-tapol (terkenal dengan nama kartu ET). Ini bisa diibaratkan bahwa para ex-tapol itu dibebaskan dari penjara yang kecil hanya untuk masih memasuki penjara yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat itu sendiri.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim militer amatlah besar dan tidak bisa dilupakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, YPKP telah mengambil inisiatif dan men jadikan missinya untuk memperjuangkan dikembalikannya hak-hak sipil bagi jutaan manusia, untuk merehabilitasi kehormatan keluarga para korban pembunuhan massal dan para ex-tapol. Di samping itu, YPKP juga ingin menegakkan kembali kebenaran tentang peristiwa-peristiwa dalam 1965/1966. Dengan membongkar kebenaran-kebenaran itu, yang selama lebih dari 30 tahun telah di-distorsi atau dipalsu secara menyolok (kasar) oleh propaganda rezim militer, generasi muda Indonesia akan melihat kekejaman-kekejaman yang tidak berperi-kemanusiaan terhadap sejumlah besar orang-orang tidak bersalah dan dalam jangka yang lama.

Melalui kegiatannya, YPKP berharap akan dapat mendorong semua keluarga (sanak-saudara) para korban pembunuhan massal dan para ex-tapol untuk menuliskan kesaksian mereka dan menyuarakan kepedihan hati mereka. Sampai sekarang hal semacam ini belum terjadi, berhubung dengan iklim intimidasi dan persekusi, yang telah dipelihara secara sistimatik oleh rezim militer. Kalau banyak orang berpartisipasi dalam perdebatan terbuka dan diskusi-diskusi tentang berbagai aspek aksi-aksi penindasan rezim militer, maka masyarakat akan bisa secara lebih baik menemukan kebenaran. Menegakkan kebenaran tidak hanya penting untuk mendorong semangat orang untuk mencari keadilan, melainkan juga untuk menyoroti para pelaku utama kejahatan-kejahatan dan pemerkosaan hak asasi manusia yang terus terjadi di Indonesia.

Dengan semangat yang demikian itulah saya memandang mengapa pemberian tanda penghargaan sekarang ini mempunyai arti yang penting. Kehadiran saudara-saudara merupakan simbol persetujuan dan partisipasi saudara-saudara dalam tujuan-tujuan YPKP, dan lewat YPKP juga tujuan rakyat Indonesia yang mendambakan keadilan, perdamaian, perikemanusiaan dan persaudaraan. Ini merupakan simbol yang mencanangkan bahwa setiap kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana pun dilakukan, adalah keprihatinan kita semua juga, sebagai bagian dari ummat manusia yang mendiami planet kita bersama. Dengan alasan-alasan itulah saya menerima dengan rasa terimakasih yang besar "Tanda Penghargaan Tjio Hak-soon Untuk Keadilan dan Perdamaian" yang ke-empat, atas nama begitu banyak orang di Indonesia yang sedang berjuang untuk keadilan dan hak asasi manusia.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia bukanlah hanya masalah pembunuhan massal 1965/1966 saja. Kasus-kasus seperti Timor-Timur, Papua Barat, Aceh, Priok, Lampung, penculikan-penculikan dll juga perlu dibongkar. Solusi satu-satunya untuk menegakkan kebenaran adalah lewat Pengadilan HAM. Sayang sekali, bahwa Indonesia sekarang ini mempunyai Undang-undang Pengadilan HAM yang baru, yang bisa menjadi penghalang terlaksananya pencarian kebenaran ini. Kita membutuhkan bantuan yang lebih banyak dari masyarakat internasional.

Jakarta, 20 Desember 2000

Sulami
Ketua YPKP
======================
Disiarkan oleh Suharno
(Sekretariat YPKP Pusat)


____________________________________________________
[ KEMBALI KE ATAS ]
[ BERITA SEBELUMNYA ] - [ H O M E ] - [ BERITA SELANJUTNYA ]

____________________________________________________
HAK CIPTA 1996 - 2000 -
Pengelola : Dr. Willy R. Wirantaprawira, LL.M., Ph.D.